Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa – Rabu (13-14 Oktober) 2026, dengan tema "Collaborative Governance Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba", juga melibatkan dua orang mahasiswa pada setiap kelompok.

Koordinator PkM Lintas Prodi UMA Sri Hidayani, SH., M.Hum menjelaskan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kewajiban bagi setiap dosen untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegitan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai implementasi agreetment dari MoU UMA dengan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

"Seluruh perangkat desa dan masyarakat antusiasn mengikuti pengabdian masyarakat. Masyarakat merasa senang memperoleh wawasan pengetahuan dan keterampilan karena bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari," ungkap Dosen Fakultas Hukum UMA.

Dijelaskannya, para dosen lintas prodi di lingkungan Kampus UMA yang melaksanakan PkM terbagi atas 10 kelompok.

Kesepuluh kelompok itu yakni kelompok I terdiri atas Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, Sri Hidayani, SH., M.Hum, Eryanti Novita, SPsi, MPsi, Dr. Muazzul, SH, M.Hum, dengan tema "Sistem Oss Dalam Peningkatan Layanan Publik Perizinan Bagi Masyarakat Desa Porwodadi Kecamatan Sunggal".

Kelompok II terdiri atas Istiana, S.Psi, M.Pd, M.Psi, M.Si, Nini Sri Wahyuni, MPd, M.Psi, Hesti Sabrina, SE, M.Si, dengan tema " Membangun komunikasi dalam keluarga di desa Purwodadi Kecamatan Sunggal".

Kelompok III: Prof. Dr Taufik Siregar, SH, M.Hum, Dr. Dian Novriandi, ST, M.Kom, Cahaya, S.Pd, M.Pd dengan tema "Waspada Judol dan Pinjol Ilegal: Sosialisasi Hukum dan Syariah di Desa Purwodadi.

Kelompok IV: Rina Saraswaty, ST, MT, Ida Royani, SE, M.Si, Ir. Neneng Yulia Barky, MT dengan tema "Rumah Sehat bagi Masyarakat Purwodadi Sunggal dengan Arsitektur Hijau".

Kelompok V: Prof. Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum, Riswan Munthe, SH., MH, Dr. Fauji Wikanda, M.Pd.I dengan tema "Pencegahan Perundungan (Bullying) di Kalangan Remaja: Kajian Hukum Pidana dan Etika Islam di Desa Purwodadi".

Kelompok VI: Revi Fauzi Putra Mina, SH., MH, Aldi Subhan Lubis, SH., MH, Yuan Anisa, S.Si., M.Si, dengan tema "Penyuluhan dan Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kepastian Hukum dan Pencegahan Sengketa".

Kelompok VII: Windy Sri Wahyuni, SH, MH, Dr. Suryani Hardjo, S.Psi, MA, Beby Suryani Fithri, SH., MH, dengan tema "Edukasi Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Peraturan Desa Menuju Desa Hijau Purwodadi".

Kelompok VIII: Dr. Rafiqi, SH., MM., M. Kn, Arif Fachrian, S.Psi, M.Psi, Marsella, SH., M. Kn dengan tema " Membangun Kesadaran Hukum Dan Ketahanan Psikologis Masyarakat Dalam Menghadapi Era Artificial Intelligence ".

Kelompok IX: Dr. Ir Muhammad Yamin Siregar, MM, Dr. Ridho Mubarak, SH., MH, Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP, Dr Wessy Trisna, SH, MH dengan tema " Digitalisasi Branding dan Pemasaran Berbasis Tiktok Afiliate untuk UMKM Kuliner Medan"..

Kelompok X: Dr. Muhammad Akbar Siregar, MSi , Dr. Serimin Pinem, SH., M.Kn, Dr. Evi Yunita K, S.Sos., M.IP Kurniaty , Arie Kartika, SH., MH.

Rifki mengatakan, rapat sengaja digelar mengingat waktu konferensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan hanya tinggal hitungan bulan. "Seusai jadwal, konferensi akan kita gelar tanggal 21 November 2026 di Medan. Makanya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, agar konferensi berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

Dalam rapat itu, ungkap Rifki, juga dibahas berbagai hal-hal teknis, sehingga konferensi nantinya dapat terselenggara sesuai jadwal.

"Soal daftar pemilih, kita sudah kirimkan ke PWI Pusat untuk diverifikasi. Hasil verifikasi itu akan kita umumkan secara terbuka, dan ada massa sanggah, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," sebutnya.

Terkait syarat bakal calon yang akan mendaftar, sebut Rifki, bakal calon telah menjadi anggota PWI berstatus anggota biasa selama 5 tahun, pernah menjadi pengurus, baik itu pengurus kabupaten/kota maupun pengurus provinsi serta bersertifikat UKW Utama.

"Pendaftaran di Sekretariat Panitia Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan pada hari dan jam kerja," katanya.

Menurut pemberitaan, KLH menuntut Ganti rugi sekitar Rp. 200 Miliar dari masing masing perusahan diluar biaya kewajiban pemulihan lingkungann. Kesepakatan tersebut menandai babak baru dalam gugatan perdata atas kerusakan eksositem Kawasan batang toru.

Penyelesaian ini membuka peluang bagi penyelesaian sengketa secara kosntruktif, namun peluang tersebut hanya bermakna apabila diikuti dengan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan yang jelas dan dapat diuji. Disinilah pentingnya membedakan perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dengan pemulihan sebagai tujuan hukum lingkungann.

Perdamaian dapat mengakhiri perselisihan hukum antara pihak tetapi tidak serta merta mengembalikan fungsi lingkungan yang mengalami kerusakan, seperti hutan yang terdegradasi, tata air yang terganggu dan habitat kritis Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang sangat terancam punah dan masyarakat tedampak sehingga memerlukan tindakan nyata, perencanaan yang tepat, serta pengawasan berkelanjutan.

Makanya perlu memastikan perdamaian tersebut benar-benar menghasilkan manfaat lingkungan. Kerugian lingkungan tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui pembayaran ganti rugi sebab peruntukkannya bukan untuk pemulihan.

Tanggungjawab Mutlak Korporasi.

Merupakan salah satu instrument penting dalam penegakan hukum lingkungann yakni doktrin strict liablity atau tanggung jawab mutlak sebagaimana amanat pasal 88 UUPPLH. Tentunya doktrin ini memiliki arti penting dalam sengketa lingkungann hidup, dimana doktrin dapat meminta tanggungjawab terhadap kepada korporasi atas kerugian yang terjadi. UUPLH juga mengatur kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu bagi penanggungjawab usaha atau kegiatan. Seperti halnya dalam gugatan KLH terhadap PT North Sumatera Hydro Energy/NSHE dan PT Agincourt Resources meminta tanggungjawab hukum atas kerusakan ekosistem Kawasan batang toru.

Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan LH

Sering kali publik terkecoh oleh besarnya angka ganti rugi yang disetorkan ke kas negar, dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungann Hidup (UUPPLH), ganti rugi finansial dan pemulihan lingkungann adalah dua wujud hukum yang berbeda dan tidak saling menghapuskan. Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 90 UUPPLH secara tegas memisahkan kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ganti rugi berfungsi mengkompensasi kerugian yang telah terjadi di masa lalu, sedangkan tindakan tertentu bertujuan untuk pemulihan lingkungan. Pemulihan dalam Pasal 54 UUPPLH menuntut tahapan konkret yang sistematis yakni penghentian sumber kerusakan, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, hingga restorasi. Oleh karena itu, pembayaran uang ganti rugi bernilai ratusan miliar rupiah tidak secara otomatis melunasi kewajiban pemulihan ekosistem.

Catatan kritis organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa dana ganti rugi lingkungann sering kali masuk ke kas umum negara tanpa transparansi apakah ganti kerugian itu untuk korban terdampak dan perlu diketahui bersama bahwa dana ganti rugi bukan peruntukkannya untuk pemulihan lingkungann.

Berbeda dengan biaya pemulihan dimana peruntukkannya memang untuk pemulihan lingkungan yang rusak/tercemar. Dalam kesepatakan perdamaian tersebut untuk melakukan pemulihan apakah Perusahaan melakukannya dengan cara sendiri maka korporasi wajib menempatkan dana penjaminan pemulihan khusus sebagai syarat keberlanjutan izin dan pelaksanaan kesepakatan damai dan adanya uang paksa (Dwangsom) sesuai Pasal 87 ayat (3) UUPPLH, penetapan uang paksa harian wajib diberlakukan untuk setiap keterlambatan pelaksanaan tahap pemulihan agar tenggat waktu tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.

Negara Memastikan Pemulihan Lingkungan

Perdamaian yang melibatkan pemerintah dan korproasi (PT Agincourt Resources PT North Sumatera Hydro Energy/NSHE), menempatkan negara pada tanggung jawab, pemerintah tidak cukup berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa, namun harus memastikan bahwa kewajiban yang telah disepakati dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan menghasilkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga. Pengawasan menjadi unsur penting dalam proses kesepakatan tersebut, pelaporan yang hanya bersumber dari pihak pelaksana tidak cukup memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pemulihan.

Perlu pemeriksaan otoritas yang berwenang, penggunanan tenaga ahli yang independent serta peran masyakarat maupun organisasi non pemerintah yang konsern terhadap lingkungan hidup yang turut melakukan pengawasan. Pemulihan yang dilakukan harus memiliki rencana pemulihan, lokasi pemulihan, jangka waktu pelaksanaan pemulihan, pengawasan dan pernyataan pemulihan telah dilaksanakan.

Demi kepentingan lingkungan, pelaksanaan pemulihan tersebut masyarakat terdampak/ publik harus mendapatkan informasi pemulihan tersebut, hal ini merupakan bagian penting dari akuntabilitas negara.

Agar akta perdamaian berfungsi sebagai instrumen pemulihan ada 4 hal yang harus dilakukan, yakni 1) dokumen pemulihan terbuka seperti rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup (RPFHL), sepatutnya di publikasikan, akses ini dijamin pada pasal 65 ayat (2) UUPPLH dan UU keterbukan Informasi; 2). Indikator Ekologis yang terukur, RPFHL perlu bertumpu pada data dasar kondisi sebelum kerusakan dengan indikator seperti kualitas dan debit air daerah aliran sungai serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli; 3). Tenggat dan Sanksi, pemulihan dijadwalkan dalam tahapan denga batas waktu yang mengikat, adanya mekanisme uang paksa (dwangsom) sejalan dengan Pasal 87 ayat (3) UUPPLH; 4). Pengawasan dan penetapan penyelesaian, pejabat pengawas lingkungan hidup, auditor independent dan unsur Masyarakat juga perlu dilibatkan dan pernyataan pemulihan telah selesai semestinya ditetapkan oleh Menteri LH berdasarkan hasil evaluasi yang objektif dan tidak dinyatakan sendiri oleh perusahaan.

Penutup

Kerusakan Ekosistem Batang Toru memutus rantai penopang kehidupan yang nilainya tak sepadan jika sekadar ditukar dengan rupiah. Proses pemulihannya menuntut pengawasan tanpa henti, dan pemerintah wajib membuktikan bahwa asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang digadang-gadang benar-benar memulihkan keadilan ekologis, bukan sekadar kompromi finansial di atas kertas.(Penulis adalah Dosen dan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Medan Area)

Langkah darurat ini dinilai krusial menyusul kian pekatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah kota dalam beberapa waktu terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski mendukung, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar pihak sekolah dan pemerintah daerah melakukan persiapan yang matang sebelum PJJ resmi digulirkan. Sri Rezeki menyoroti ketimpangan fasilitas penunjang digital di setiap rumah tangga yang dinilai sangat beragam.

"Sekolah butuh persiapan yang matang karena kita harus mengingat bahwa kesiapan kuota internet maupun kepemilikan gawai (smartphone/laptop) berbeda-beda pada tiap keluarga. Jangan sampai kebijakan ini justru membebani orang tua siswa," ujar Sri Rezeki kepada media, Kamis (15/10/2026).

Sri Rezeki juga menggarisbawahi bahwa jika pemerintah daerah berencana mengambil kebijakan ekstrem untuk meniadakan pembelajaran tatap muka, harus ada pertimbangan yang sangat menyeluruh.

Hal ini penting agar capaian kurikulum dan kualitas belajar siswa tidak merosot tajam. Ia menambahkan, pelaksanaan PJJ di lapangan harus tetap mengacu pada panduan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Imbauan dari Pemko Medan sejauh ini sudah baik. Namun, opsi meliburkan anak sekolah ini harapannya hanya sementara dan bukan berketerusan. Kita berharap kerja sama intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat segera mengatasi sumber masalah kabut asap ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Sri Rezeki menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar-instansi demi melindungi masyarakat luas. Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk terus bersinergi memantau situasi.

Dinas Kesehatan Kota Medan secara khusus diminta olehnya untuk mengambil peran aktif di garda terdepan guna mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Dinkes harus memantau bagaimana tren kabut asap harian ini secara presisi. Langkah cepat yang bisa diambil saat ini adalah mengedukasi masyarakat secara masif tentang cara menjaga kesehatan di tengah kepungan asap, membagikan masker gratis di titik-titik publik, serta memastikan seluruh fasilitas kesehatan dan puskesmas siap siaga melayani warga," pungkas Sri Rezeki.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Medan sejauh ini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.400.3.5/9753 mengenai wajib masker dan larangan aktivitas luar ruangan.

Meski DPRD mendorong kesiapan PJJ, Kepala Disdikbud Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan bahwa pihaknya saat ini belum berencana meliburkan sekolah dan masih memantau perkembangan situasi kualitas udara lebih lanjut.

Dalam kegiatan tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyamaran dan transaksi langsung dengan terduga pelaku.

Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan SH MH melalui Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan SH MH membenarkan penangkapan tersebut.

"Ya, pihak kita melakukan GSN di Gang Nasional dan berhasil menangkap seorang pengedar yang telah menjadi target operasi," ujar Iptu Poltak kepada wartawan, Jumat (16/10/2026) pagi.

Terduga pelaku berinisial JK alias AB (47), warga kawasan Jalan Brigjen Katamso, Gang Satria, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita satu paket sabu dengan kemasan senilai Rp100 ribu, satu buah celurit, satu unit telepon seluler Android serta uang tunai Rp450 ribu yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.

Penangkapan tersebut berawal saat personel Polsek Medan Kota melakukan pengarahan sekitar pukul 03.30 WIB untuk melaksanakan kegiatan GSN di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati.

Setelah tiba di lokasi, sejumlah personel kemudian melakukan penyamaran atau undercover dengan berpura-pura melakukan transaksi narkotika dengan terduga pelaku.

Saat transaksi berlangsung, petugas langsung mengamankan JK alias AB beserta sejumlah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya.

Dari pemeriksaan awal, terduga pelaku mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria yang disebut bernama panggilan Ane di kawasan Jalan Mangkubumi, Medan. Sabu tersebut kemudian diduga diedarkan kembali di sekitar Gang Nasional.

Petugas selanjutnya membawa terduga pelaku bersama barang bukti ke Mapolsek Medan Kota untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Polsek Medan Kota juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika di lingkungan masing-masing.

Dari konifrmasi kepada panitia, Peserta karnaval akan diikuti sebanyak 38 sekolah tingakat Sekolah Dasar (SD), 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 12 Sekolah tingkat SMA, 11 Sekolah untuk drumband, 3 sekolah untuk marching band dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tentang Bahaya Asap Karhutla

Politisi yang berprofesi seorang dokter ini, Ahmad Fadlan Nasution memaparkan mencegah paparan partikel halus PM2,5 dalam asap karhutla yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan riwayat asma dan penyakit paru.

Bahwa PM2,5—partikel udara yang dihasilkan dari pembakaran hutan dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer—sangat berbahaya karena mampu terhirup hingga ke rongga terdalam paru-paru. Paparannya kerap memicu keluhan medis berjenjang, mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, sesak napas, hingga memperburuk kondisi penyakit paru kronis.

"Garis pertahanan pertama dengan memakai masker. Itu selain harus pakai masker, juga dipastikan dalam kondisi fit untuk mengikuti karnaval dan mengkonsumsi air putih yang banyak. Itu tugas sekolah dan Pemko Padangsidimpuan. Intinya harus diperhatikan betul dan menjadi prioritas" Tegasnya.

Partikel halus dalam asap bisa masuk ke paru paru dan dapat memicu iritasi dan peradangan yang memicu gejala batuk dan sesak.

"Sebaiknya menggunakan masker N95 Karena masker kain atau masker debu biasa tidak dapat menyaring partikel halus. Jika tubuh terasa tidak sehat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah".

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.00 WIB tersebut mengangkat tema "Peran Kepatuhan (Compliance) dan Integritas dalam Mencegah Korupsi di Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja".

Materi penyuluhan disampaikan oleh Donald Estefanussia Kiroh, Penyuluh Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Compliance Senior Officer (CSO) PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan.

Penyuluhan ini bertujuan menanamkan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai antikorupsi, kepatuhan terhadap aturan, serta integritas sejak mahasiswa memasuki lingkungan perguruan tinggi. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan dalam membentuk karakter mahasiswa yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap prinsip antikorupsi.

Dalam pemaparannya, Donald Estefanussia Kiroh mengajak peserta memahami pentingnya membangun budaya antikorupsi, baik di lingkungan pendidikan maupun di dunia kerja. Kepatuhan dan integritas dinilai menjadi dua unsur penting dalam mencegah pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kepatuhan atau compliance tidak hanya berkaitan dengan menaati peraturan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan kesadaran untuk menjalankan tanggung jawab secara benar, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, integritas merupakan landasan moral yang harus dimiliki setiap individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta berani menolak praktik yang bertentangan dengan aturan menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang bersih dari korupsi.

Dalam konteks dunia pendidikan, penerapan nilai-nilai tersebut dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menghindari tindakan menyontek, menjunjung tinggi kejujuran akademik, tidak melakukan plagiarisme, serta menaati peraturan kampus. Kebiasaan positif tersebut diharapkan dapat membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas ketika memasuki dunia profesional.

Di dunia kerja, kepatuhan dan integritas juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik. Setiap individu diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan, menghindari konflik kepentingan, serta menolak segala bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan institusi maupun masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Dr. Donald Frensius Pasaribu, S.T., S.M., M.M.; Dr. Dahlia Kusuma Dewi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora UTND Medan; serta Husni Amri dari Departemen Risiko PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan.

Sebanyak 77 mahasiswa mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut melalui Zoom Meeting. Partisipasi mahasiswa ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda mengenai pentingnya pencegahan korupsi melalui pembentukan karakter dan penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Melalui kegiatan PAKSI dalam rangka PKKMB ini, UTND Medan diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa. Pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap terciptanya lingkungan pendidikan serta dunia kerja yang bersih dari korupsi.

"Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby.

Gubsu meminta pemerintah kabupaten/kota memantau kualitas udara, mengedukasi masyarakat, serta mengimbau penggunaan masker untuk mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

" Pemprov Sumut telah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu hujan di Kabupaten Samosir dan berencana melanjutkannya ke daerah lain, juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak kabut asap".ujarnya

Luncurkan 33 Bus Gratis untuk Pelajar

Di tengah upaya perlindungan pelajar tersebut, Pemprov Sumut juga meluncurkan 33 unit bus perintis gratis jenis Toyota Hiace untuk mempermudah akses transportasi menuju sekolah sekaligus mengurangi ketergantungan pelajar pada sepeda motor.

Sebanyak 33 bus tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program ini menjangkau 12 kecamatan, 15 rute strategis, dan 49 sekolah, dengan total 1.008 pelajar penerima manfaat.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, Asahan memperoleh enam bus untuk melayani 180 pelajar di dua kecamatan dan 16 sekolah. Batubara mendapat enam bus untuk 180 pelajar di dua kecamatan dan 12 sekolah.

"Paluta memperoleh enam bus untuk 240 pelajar di satu kecamatan dan tiga sekolah. Samosir mendapat enam bus untuk 192 pelajar di dua kecamatan dan 10 sekolah. Sementara itu, Nias Utara memperoleh sembilan bus untuk 216 pelajar di lima kecamatan dan sembilan sekolah." Ungkap Yuda

Kedatangan Kapolda Sumut yang akrab disapa Gus Sonny tersebut disambut langsung oleh Wakil Rais PWNU Sumatera Utara KH. Abdul Hamid Ritonga, Ketua PWNU Sumut KH. Marahalim Harahap, serta jajaran pengurus PWNU lainnya. Rombongan mengiringi Kapolda Sumut menuju lantai dua untuk mengikuti agenda silaturahmi dan pertemuan bersama pengurus PWNU Sumatera Utara.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua PWNU Sumut KH. Marahalim Harahap yang menyampaikan rasa bahagia dan bangga atas amanah yang diberikan kepada Gus Sonny sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Menurutnya, penunjukan Gus Sonny sebagai Kapolda Sumut dalam waktu yang relatif singkat merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ia optimistis pengalaman dan rekam jejak Gus Sonny, termasuk saat menjabat sebagai Wakapolda Sumut, menjadi modal penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta harmoni masyarakat Sumatera Utara.

"Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman masyarakat dari berbagai latar belakang. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas dan merawat kebersamaan," ujar KH. Marahalim.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menyampaikan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda penting setelah dirinya resmi menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut juga memaparkan tiga program prioritas Polri yang menjadi fokus utama dalam menjalankan tugas di Sumatera Utara.

Ketiga program tersebut yakni pemberantasan narkoba melalui pembentukan Germastoba (Gerakan Masyarakat Sumut Tolak Narkoba), pemberantasan kejahatan jalanan, serta penertiban lalu lintas.

Kapolda Sumut mengajak PWNU beserta seluruh jajaran organisasi hingga tingkat ranting untuk ikut berperan membantu program-program Kepolisian. Salah satunya dengan menyampaikan pesan-pesan kesadaran masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban melalui kegiatan keagamaan seperti Jumat Keliling dan Subuh Keliling.

"Kami berharap sinergi bersama NU dapat terus diperkuat, karena peran ulama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membangun kesadaran serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat," kata Kapolda Sumut.

Pada kesempatan itu, dilakukan pula penyerahan plakat dari Polda Sumut kepada PWNU Sumatera Utara yang diterima langsung oleh Ketua PWNU KH. Marahalim Harahap.

Menanggapi ajakan sinergi tersebut, KH. Marahalim menegaskan bahwa PWNU Sumatera Utara beserta seluruh jajaran siap mendukung tugas Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mengatakan, NU sejak dahulu hingga saat ini selalu berjalan bersama pemerintah dalam membangun bangsa.

"Ulama dan kader NU tidak ada yang radikal dan ngotot menghujat pemerintah. NU selalu mengedepankan sikap santun serta mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar," tegasnya.

Rangkaian silaturahmi tersebut kemudian ditutup dengan doa yang disampaikan Wakil Rais PWNU Sumatera Utara KH. Abdul Hamid Ritonga. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama Kapolda Sumut bersama jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Aula FEB UISU, Selasa (13/10/2026), tersebut diikuti sebanyak 82 mahasiswa baru dengan menghadirkan Donald Estefanussia Kiroh, Penyuluh Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai pemateri.

Penyuluhan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepada mahasiswa sejak awal memasuki dunia perguruan tinggi. Edukasi tersebut juga diharapkan membangun kesadaran generasi muda untuk menolak segala bentuk perilaku koruptif, baik dalam kehidupan akademik maupun di tengah masyarakat.

Pimpinan Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Yohanis Wulang, menyampaikan bahwa penanaman nilai integritas kepada generasi muda merupakan bagian penting dalam membangun karakter yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kejujuran.

"Mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan mengambil peran penting dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, integritas harus dibangun sejak dini, dimulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menolak segala bentuk kecurangan," ujar Yohanis.

Menurutnya, edukasi antikorupsi tidak cukup hanya melalui pemahaman teori, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan kampus, organisasi kemahasiswaan, maupun kehidupan sehari-hari.

Yohanis berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap para mahasiswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta mampu menjadi teladan dalam membangun budaya antikorupsi," tambahnya.

KPK Ajak Mahasiswa Bangun Budaya Antikorupsi

Dalam penyuluhan tersebut, Donald Estefanussia Kiroh menyampaikan materi mengenai pentingnya membangun kesadaran antikorupsi sejak dini. Mahasiswa diajak memahami bahwa pencegahan korupsi dapat dimulai dari pembentukan karakter dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

"Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Mahasiswa perlu membiasakan diri untuk bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menolak kecurangan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pribadi yang berintegritas," ujar Donald.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang dapat ikut mendorong terciptanya lingkungan yang transparan dan bertanggung jawab.

"Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus mempunyai karakter yang kuat. Integritas harus tercermin dalam tindakan nyata, seperti tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, serta berani menyampaikan kebenaran," tambahnya.

Perkuat Sinergi Pegadaian dan Perguruan Tinggi

Kegiatan penyuluhan antikorupsi ini turut dihadiri Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Simpang Limun, Risa, serta perwakilan Departemen Risiko PT Pegadaian Kanwil I Medan, Husni Amri.

Dari pihak UISU, hadir Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Supriadi, S.E., M.M., M.Si.; Wakil Dekan I, Dr. Sri Gustina Pane, S.E., M.Si.; Dr. Yusrita, S.E., M.M.; serta Ketua Panitia PKKMB Tahun 2026, Nur Augus Fahmi, S.E., M.Cs.

Turut hadir Ketua Program Studi Kewirausahaan, Tri Kartika Yudha, S.E., M.M.; Syafrizal, S.E., M.M.; Dr. Mila Naeruz, S.E., M.Si.; dan Dr. Heny Tri Astuti Kurnianingsih, S.E., M.Si.

Keterlibatan PT Pegadaian, KPK, dan pihak perguruan tinggi dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi antikorupsi kepada generasi muda melalui lingkungan pendidikan.

Melalui kegiatan PAKSI dalam rangkaian PKKMB 2026, mahasiswa baru FEB UISU diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam proses pembelajaran, aktivitas organisasi, dan kehidupan bermasyarakat.

Pegadaian Kanwil I Medan berharap edukasi semacam ini dapat membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen mendukung terwujudnya budaya antikorupsi.

9. Setiap satuan pendidikan agar melaporkan perkembangan kondisi di sekolah masing-masing kepada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan melalui
pengawas sekolah atau bidang terkait
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Pengungkapan kasus tersebut diwarnai aksi kejar-kejaran di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), kawasan Besitang, Kabupaten Langkat, hingga petugas menghentikan kendaraan yang dicurigai membawa narkoba.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (14/10/2026), menjelaskan pengungkapan itu dilakukan pada Senin (5/10/2026) dini hari.

Penindakan bermula dari pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya diungkap Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Petugas menerima informasi mengenai dugaan pengiriman narkoba dari Lhokseumawe, Aceh, menuju Palembang menggunakan kendaraan jenis mobil. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan pengintaian di wilayah perbatasan Aceh–Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat.

Setelah sekitar lima jam melakukan pengintaian, petugas mendeteksi sebuah mobil Daihatsu Terios bernomor polisi BL 1780 NI yang diduga membawa narkotika. Kendaraan itu kemudian dibuntuti saat melaju memasuki wilayah Sumatera Utara.

Menurut Rafli, pengemudi mobil tersebut justru menambah kecepatan ketika petugas melakukan pembuntutan. Polisi kemudian melakukan pengejaran hingga kendaraan petugas menabrak mobil yang dikendarai terduga pelaku untuk menghentikan laju kendaraan tersebut.

"Ketika pembuntutan dilakukan, mobil yang kami identifikasi membawa narkoba semakin kencang lajunya. Kami pun melakukan pengejaran hingga harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya," ujar Rafli.

Dari dalam kendaraan itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial AM (31), warga Aceh Utara. Rafli mengatakan, pria tersebut sempat enggan turun dari mobil sehingga petugas harus mengeluarkannya secara paksa. Saat itu, terduga pelaku juga disebut sempat membantah membawa narkotika.

Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di sejumlah bagian kendaraan. Lokasi penyimpanan tersebut antara lain lantai bagian belakang mobil, jok yang telah dimodifikasi, serta bagian dashboard.

"Pelaku sudah mengonsep sedemikian rupa. Kami menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 24.000 gram atau 24 kilogram yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi," kata Rafli.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AM diduga pernah membawa narkotika dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa. Polisi kini mendalami dugaan keterlibatan terduga pelaku dalam pengiriman narkotika sebelumnya.

Rafli menyebutkan, AM diduga tergiur imbalan sebesar Rp15 juta untuk setiap kilogram sabu yang berhasil dikirimkan. Dengan jumlah barang bukti mencapai 24 kilogram, total upah yang dijanjikan apabila seluruh barang sampai ke tujuan disebut mencapai Rp360 juta.

"Pelaku sebelumnya pernah membawa narkoba ke Batam. Upah Rp360 juta yang dijanjikan kepadanya membuat pelaku tergiur," ungkapnya.

Dalam pengembangan kasus ini, Satresnarkoba Polrestabes Medan masih memburu pihak yang diduga menjadi pemasok sekaligus pengendali pengiriman narkotika tersebut.

Menurut Rafli, polisi telah mengantongi identitas pihak yang diduga mengendalikan AM dan saat ini melakukan pengejaran.

Ia menegaskan, kepolisian akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk memutus rantai peredaran narkotika, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik pengiriman sabu lintas provinsi itu.

"Untuk bandar maupun pengendali, sejauh apa pun Anda melangkah, hukum akan tetap mengejar Anda. Pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan enam barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba. Seluruh barak kemudian dihancurkan dan dibakar guna mencegah lokasi itu kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa.

Penggerebekan dilakukan setelah petugas kembali menemukan indikasi aktivitas transaksi narkoba di kawasan tersebut. Lokasi itu sebelumnya juga telah menjadi sasaran penggerebekan pada bulan lalu.

Dalam operasi kali ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial IR (36), warga Kecamatan Medan Timur. Berdasarkan keterangan polisi, IR diduga merupakan pengguna narkoba dan telah menjalani tes urine di lokasi.

Selain mengamankan IR, petugas menemukan dua paket sabu yang disebut siap pakai, sejumlah alat isap, serta barang bukti lainnya.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan sejumlah orang yang berada di lokasi melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas.

Menurut Rafli, lokasi tersebut dilengkapi pos pemantauan yang terhubung dengan barak-barak, sehingga orang-orang di dalamnya dapat mengetahui kedatangan petugas lebih awal.

"Lokasi ini dilengkapi dengan pos-pos pantau yang terhubung dengan barak narkoba, sehingga saat petugas datang, para pelaku dapat dengan cepat kabur," ujar Rafli.

Ia menjelaskan, enam barak yang ditemukan di bantaran rel tersebut dihancurkan dan dibakar. Petugas juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan agar lokasi itu tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

"Enam barak narkoba yang kami temukan kami bumi hanguskan. Kami akan mengawasi tempat ini ke depannya," kata Rafli.

Rafli menegaskan, Polrestabes Medan bersama unsur terkait akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN), khususnya di kawasan yang dinilai rawan.

Ia menyebut upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan peredaran narkoba, tetapi juga pemulihan pengguna serta pemutusan mata rantai peredaran narkotika.

"Kami menargetkan daerah rawan narkoba menjadi daerah zero narkoba. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, polisi bersama masyarakat," pungkasnya.