"Jalan yang sudah bagus harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai aksesnya sudah terbuka, tetapi fasilitas dan pelayanan dasarnya tertinggal. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia," pungkasnya.

Sebelumnya , Pemkab Deli Serdang dalam tahun 2026 ini juga mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan melalui program Jalan Mulus Deli Serdang 24 Jam (Jam Desa 24 Jam) yang terintegrasi dengan Call Center 112. Program tersebut diarahkan agar laporan mengenai jalan rusak atau membahayakan dapat segera mendapat penanganan awal oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, Bupati Asri Ludin Tambunan dalam sejumlah peninjauan menegaskan pentingnya pembangunan dan peningkatan jalan yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen JNE dan Cosmo JNE FC, di antaranya SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, Founder tim Cosmo JNE FC, Paulus Hans Ekajaya, Manajer Tim, Caisar Silitonga, dan Pelatih Kepala, Motonori Baba, beserta seluruh official pemain Cosmo JNE FC.

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Memasuki tahun kelima kolaborasi strategis ini, Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE menyampaikan kebanggaannya atas konsistensi dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal tanah air.

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Pada musim kompetisi ini, Cosmo JNE FC mengusung tema "20th Supremacy, One Legacy" untuk merayakan hari jadi klub yang telah berdiri sejak tahun 2006. Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

"Dukungan penuh dari JNE sebagai perusahaan logistik terdepan di Indonesia menjadi energi besar bagi kami untuk mengarungi musim ini. Dengan 12 tim terbaik yang bersaing, kami optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan membanggakan para supporter di seluruh Indonesia," ujar Caisar.

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan. (imar)

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Launching Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), serta para kader pendata.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyuzar menyampaikan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

"Data keluarga bukan sekadar angka. Di dalam setiap data terdapat kondisi, kebutuhan, dan persoalan keluarga yang harus kita pahami. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya," ujar Mahyuzar.

Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

"Kita ingin data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Untuk itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan teliti, objektif, lengkap, dan sesuai kondisi riil keluarga," jelasnya.

Mahyuzar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemutakhiran data keluarga. Keterlibatan pemerintah daerah hingga kader pendata menjadi bagian penting untuk memastikan proses pendataan dapat berjalan secara optimal.

"Pemutakhiran data keluarga ini tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader pendata, dan seluruh pihak terkait. Kita harus bersama-sama memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Usai launching, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni. Pada kesempatan tersebut, Mahyuzar melihat secara langsung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kader pendata.

Para kader melakukan wawancara dengan keluarga menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Data Keluarga.

Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemutakhiran data dilaksanakan. Melalui wawancara langsung dengan keluarga, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi keluarga secara faktual.

"Dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi keluarga. Di balik setiap data ada keluarga dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab," ungkap Mahyuzar.

Ia juga mengapresiasi peran para kader pendata sebagai ujung tombak pelaksanaan pemutakhiran data keluarga.
"Kader adalah ujung tombak kita di lapangan. Saya berharap seluruh kader dapat melaksanakan pendataan dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan," tambahnya.

Pemutakhiran Data Keluarga pada SIGA Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memperkuat ketersediaan Satu Data Keluarga yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti serta memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (imar)

Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan periode Januari s/d Juli 2026, luas karhutla nasional mencapai sekitar 202 ribu hektare, dengan 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di luar kawasan hutan (APL). Provinsi dengan luas kejadian karhutla terbesar hingga Juli 2026 antara lain Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.

Merespons temuan tersebut, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah pengawasan menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka, dengan total luas 1.511,55 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Lima perusahaan dikenai sanksi Paksaan Pemerintah.

Sedangkan PT MPK dikenai Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran yang meluas dan berulang di arealnya. Melalui sanksi tersebut, setiap perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran sekaligus memulihkan areal yang terdampak. Keenam perusahaan itu adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur. Areal terbakar terluas tercatat pada PT WEL, sekitar 760,51 hektare, disusul PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,7 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare (dikutip dari laman Kementerian Kehutanan).

Langkah sanksi administratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan respons hukum yang cepat dan terukur dari Kementerian Kehutanan. Namun, persoalan tidak berhenti pada penjatuhan sanksi administratif. Pertanyaan yang lebih mendasar Adalah siapa yang menanggung pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla? Negara atau Korporasi, atau keduanya dengan porsi tanggung jawab yang berbeda?

Secara konstitusional, lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara Indonesia. Karena itu, negara berkewajiban memastikan lingkungan hidup terlindungi, sekaligus bertanggung jawab atas pencegahan, pengawasan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Akan tetapi, kewajiban konstitusional negara tersebut tidak serta-merta berarti seluruh biaya kerusakan lingkungan dibebankan kepada APBN atau APBD.

Di titik inilah polluter pays principle relevan diterapkan, pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pemulihannya. Dengan demikian, tanggung jawab negara dan tanggung jawab pelaku pencemaran atau kerusakan harus dibedakan secara tegas, agar keuntungan dari kegiatan ekonomi tidak dinikmati secara privat sementara biaya kerusakan lingkungannya justru ditanggung oleh masyarakat.

Prinsip Strict Liability

Melalui instrumen hukum perdata dan pidana, keadilan ekologis dapat diwujudkan secara integratif untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan ekosistem yang rusak. Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, sebagaimana diterapkan dalam kasus-kasus karhutla, mewajibkan korporasi membiayai pemulihan lingkungan yang rusak serta mengganti kerugian yang dialami masyarakat terdampak, tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) sebagaimana lazimnya gugatan perbuatan melawan hukum.

Meski demikian, penerapan prinsip ini tetap memerlukan dasar hukum yang jelas, fakta kerusakan yang terverifikasi, serta hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pada ranah perdata, doktrin tanggung jawab mutlak ini memangkas jalur pembuktian yang rumit di persidangan, sehingga penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan korporasi, cukup membuktikan adanya kerusakan dan hubungan sebab-akibat dengan kegiatan usaha tergugat.

Berdasarkan preseden gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mahkamah Agung secara konsisten telah memenangkan gugatan bernilai ratusan miliar rupiah terhadap korporasi pembakar lahan untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Pada ranah pidana, instrumen hukum bergerak lebih jauh dengan menjerat pertanggungjawaban korporasi (corporate criminal liability).

Hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi denda pidana bernilai miliaran rupiah kepada korporasi, tetapi juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam bentuk pemulihan lingkungan, perampasan keuntungan hasil operasional, penutupan paksa tempat usaha, hingga pencabutan izin konsesi secara permanen.

Menegakkan Keadilan Ekologis

Persoalannya, tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan ekologis kini bergeser dari ruang sidang menuju tahap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tidak sedikit korporasi yang telah dihukum secara perdata untuk memulihkan lingkungan, atau dijatuhi pidana tambahan berupa pemulihan akibat tindak pidana, namun belum juga melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan pascaputusan yang lebih ketat, agar putusan pengadilan tidak berhenti sebagai dokumen hukum di atas kertas.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai siapa yang memulihkan lingkungan yang rusak akibat karhutla? Negara atau Korporasi?, terjawab melalui pembagian tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi.

Negara wajib melindungi dan korporasi wajib bertanggung jawab atas risiko dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya sesuai hukum, sementara masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Di titik pertemuan inilah posisi substansi keadilan ekologis berada, sebab lingkungan hidup adalah ruang hidup manusia, dan pemulihannya adalah keniscayaan bagi kepentingan generasi kini maupun generasi yang akan datang. [Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Pembina Yayasan Pusat Studi Ekologi Nusantara (SENTRA)]

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial ES (53), warga sekitar lokasi. Dari tangan ES, petugas menyita delapan paket ganja yang diduga siap diedarkan.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Jumat (28/8/2026) pagi, mengatakan ES diamankan Tim 6 Subnit 1 Unit II Satresnarkoba Polrestabes Medan pada Rabu (12/8/2026) sore.

Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas jual beli narkotika di kawasan tersebut.

"Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat. Saat kami tangkap, kami sita delapan paket ganja siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan," kata Rafli.

Dari hasil pemeriksaan awal, ES mengaku baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas yang diduga sebagai peredaran ganja di sekitar tempat tinggalnya. Kepada penyidik, ES menyebut faktor ekonomi sebagai alasan melakukan perbuatannya.

"Motifnya ekonomi, pelaku ini baru satu bulan terakhir mengedarkan narkoba," ujar Rafli.

Dalam pemeriksaan, ES juga mengaku memperoleh ganja dari seseorang yang belum dikenalnya secara langsung. Transaksi disebut dilakukan dengan sistem terputus, di mana barang pesanan diletakkan di lokasi yang telah disepakati tanpa adanya pertemuan langsung antara ES dan pemasok.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada ES. Sistem pembelian narkoba antara ES dan pemasoknya sistem terputus. Ini yang harus kami ungkap," terang Rafli.

Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak yang diduga memasok ganja kepada ES.

Rafli juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba demi generasi penerus yang lebih baik. Tugas masyarakat menolak, tugas kami menindak segala bentuk kejahatan narkoba," pungkasnya.

Serta proyek dana bencana TKD Tambahan baru sedikit sekali yang dimuat di Inaproc Padangsidimpuan/LPSE dari Rp.110 Miliar.

Dimana paket lelang yang gagal didominasi perusahaan lokal dengan sebagian alasan tidak menyampaikan fhoto kantor, tidak menyampaikan iuran BPJS dan tidak menyampikan riwayat penyedia.

Ironi gagal tender ini berakibat belanja daerah untuk kepentingan masyarakat terhambat sementara sektor belanja perjalanan dinas di Kota Padangsidimpuan tidak ada kabar yang gagal diserap pejabat.

Mulai dari perjalanan dinas ke Jakarta, Padang, Pekan Baru, Medan, Batam dan berbagai tempat di Indonesia sukses dicairkan. Dan diduga ini merupakan proyek kedinasan yang mengakibatkan pejabatnya selalu diluar kota acara-ke acara. Dalam sebulan bahkan hanya beberapa hari hadir di Sidimpuan itupun untuk acara seremonial fhoto 'cekrek' baru berangkat lagi seperti sopir travel tujuan Medan-Jakarta yang buru trip.

Berbanding terbalik dengan proyek infrastruktur. Hingga hari ini baru sedikit sekali persentase yang dikerjakan baik itu bersumber dari DAU, DBH, BOK dan TKD Tambahan.

Dan lebih parahnya, Dana penanggulangan bencana (TKD Tambahan) kebanyakan dinas teknis tidak ada yang mengerjakannya menunggu P-APBD yang mungkin tujuannya untuk menyeragamkan kebijakan pembagian proyek untuk elit di P-APBD.

Padahal anggaran TKD Tambahan sudah lama dan berulang kali disampaikan Mendagri Tito Karnavian di transfer pemerintah pusat dengan besaran Rp.110 Miliar untuk penanggulangan bencana seperti bantuan sosial, infrastruktur yang rusak dan menjaga meningkatnya angka kemiskinan akibat banjir.

Kebijakan ini seolah uang bencana sama dengan uang APBD Murni pengerjaannya. Untuk apa pemerintah pusat memberikan uang ini melalui TKD Tambahan sebagai penanggulangan bencana padahal bencananya sudah setahun tak juga dikerjakan.

Irfan Nasution salah seorang warga Kota Padangsidimpuan mendesak KPK untuk turun periksa tata kelola pemda.

"Kita berharap KPK sesuai janjinya menyebutkan akan mengawal dana bencana. Ini di Kota Padangsidimpuan Dana Bencananya TKD Tambahan lama tak nampak. Datanglah pak sini main-main, biar bapak tau kek mana permainan sesungguhnya di Daerah. Kita lihat apa bapak KPK mampu membaca permainan memperlambat proyek ini kepentingannya apa" Harapnya.


Berikut daftar Proyek Yang Gagal Tender


1. REHABILITASI JALAN BM. MUDA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN.

2. REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI AEK SIPOGAS.

3. REHABILITASI JALAN PERUMAHAN SABUNGAN INDAH.

4. PEMBANGUNAN BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DESA MANEGEN.

5. REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI D.I GOTI KEC. PADANGSIDIMPUAN TENGGARA.

6. REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI SABUNGAN JULU.

7. REHABILITASI RUANG RAWAT INAP RSUD KOTA PADANGSIDIMPUAN.

8. REHABILITASI JALAN SUTAN PARLAUNGAN HRP GG SETIA 2 LINGKUNGAN II KELURAHAN SADABUAN.

9. PEMBANGUNAN JALAN AKSES MENUJU HUNTAP

Rapat yang dipimpin Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SH didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Ketua Panitia (OC) Drs Rifki Warisan dan Ketua Steering Committee (SC) Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos,. M.AP juga dihadiri pengurus PWI Sumut lainnya.

Dari hasil rapat, Farianda Putra Sinik menyampaikan jadwal konferensi PWI Sumut yang akan direncanakan pada 21 November 2026 di Medan. Untuk itu, Farianda minta kepada panitia agar secepatnya mempersiapkan tahapan konferensi dan tetap fokus terhadap tugas masing masing.

"Kita tetap prioritaskan kebersamaan dan kompak. Laksanakan pesta demokrasi anggota PWI ini setransparan mungkin jangan memihak, dan berjalan sesuai aturan yang berlaku," tegas Farianda.

Ketua Panitia (OC), Drs Rifki Warisan, menyampaikan, adapun tahapan awal yang akan dilakukan yakni melakukan verifikasi data anggota PWI Sumut yang nantinya akan punya hak memilih dan dipilih.

Dijelaskannya, data pemilih itu akan dikirim ke masing-masing PWI kabupaten/kota, ke masing-masimg media, dan juga diumumkan secara terbuka di kantor PWI Sumut. Kemudian selanjutmya panitia memberi kasih tenggat waktu sanggah selama dua minggu, seandainya ada yang belum masuk jadi pemlih.

"Setelah data tersebut telah terverifikasi semua dan dipastikan akurat, lalu Daftar Pemilih Sementara (DPS) itu kita kirim ke PWI Pusat untuk ditetapkan jadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Konferensi PWI Sumut tahin 2026," paparnya.

Kemudian, kata Rifki, sembari menunggu verifikasi PWI Pusat untuk penetapan DPT, panitia tetap melanjutkan persiapan tahapan berikutnya. "Kita rencanakan akhir Oktober, panitia akan membuka pendaftaran bakal calon (balon) ketua PWI Sumut periode 2026-2031, dan balon ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumut periode 2026-2031," ujarnya.

Ditambahkan Rifki Warisan, terkait anggota PWI Sumut yang ikut program reaktivasi, yakni pengaktifan kembali kartu anggota PWI yang habis masa berlakunya lebih dari setahun, tidak punya hak memilih dan dipilih, sampai kartunya diaktifkan kembali pada 9 Februari 2027.

"Jadi, kami sampaikan permohonan kepada saudara-saudara kami yang ikut program pengaktifan kembali kartunya, belum pumya hak memilih dan dipilih pada konferensi PWI Sumut ini, atau konferensi PWI kabupaten/kota lainnya yang digelar sebelum tanggal 9 Februari 2027 (kartu diaktifkan kembali aktif), sesuai dengan kebijakan PWI Pusat," ujarnya.

AAFL yang disebut menggunakan nama panggung Miss D itu diamankan personel Tim 4 Subnit II Unit I Satresnarkoba Polrestabes Medan di sebuah rumah kos di Jalan Bakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, Jumat (22/8/2026) malam.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran pod getar yang dilakukan tersangka. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan AAFL.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan, saat diamankan, tersangka diduga tengah berupaya menjual satu pod getar merek Batman dengan harga Rp2,1 juta.

"Tersangka berprofesi sebagai DJ dan pernah tampil di sejumlah tempat hiburan malam. Saat diamankan, tersangka sedang berupaya menjual vape narkoba," kata Rafli, Kamis (27/8/2026) pagi.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku mendapatkan pod tersebut dari seorang pemasok berinisial AL dengan harga Rp1,85 juta. Jika berhasil terjual, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp250 ribu.

"AL saat ini masih dalam pengejaran dan penyidik terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," jelasnya.

Rafli menambahkan, berdasarkan pemeriksaan awal, AAFL mengaku baru pertama kali mengedarkan pod getar. Namun, tersangka mengaku telah menggunakan barang tersebut selama sekitar tujuh bulan.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk asal barang dan kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredarannya.

"Kami masih mengembangkan kasus ini. Tidak ada ruang bagi peredaran narkoba di Kota Medan, termasuk di lingkungan tempat hiburan malam. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," pungkas Rafli.

Salah satunya terkait nasib Suparma Ginting, S.Pd., guru agama Kristen yang disebut telah dinyatakan lulus administrasi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), namun hingga kini belum mendapatkan panggilan. Iatelah menunggu sekitar 1,5 tahun sejak dinyatakan lulus administrasi. Namun, sampai saat ini belum memperoleh kepastian untuk mengikuti tahapan PPG atau sertifikasi guru.

" informasi yang kami terima menyebutkan bahwa belum dipanggilnya peserta disebabkan keterbatasan atau belum tersedianya anggaran."ungkap Suparma.

"Kondisi ini menjadi perhatian karena program sertifikasi guru tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik, tetapi juga menyangkut kepastian pengembangan karier serta kesejahteraan guru."kata Jamiluddin

Selain persoalan guru, hasil menitoring Dewan Pendidikan melihat kondisi lingkungan sekolah juga perlu menjadi perhatian. Lokasi SDN 105309 Rambung Baru dinilai kurang aman karena berada cukup jauh dari permukiman masyarakat. Sekolah juga belum memiliki penjaga sekolah sehingga pengawasan terhadap fasilitas dan lingkungan sekolah relatif terbatas.

Pihak sekolah kata Jamiluddin telah menyampaikan bahwa kondisi tersebut pernah menimbulkan persoalan keamanan, termasuk terjadinya pencurian. Jalan menuju sekolah juga relatif sempit dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga membutuhkan perhatian dari pihak terkait.

Mengatasi hal ini tambahanya, Kepala SDN 105309 Rambung Baru, Nur Wahyuni, S.Pd., diharapkan terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan guru, komite sekolah, masyarakat, serta pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut.

" Untuk itu pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel. Penggunaan dana BOS harus mengacu pada ketentuan yang berlaku serta dapat diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan sekolah."tuturnya

Jamiluddin Marpaung menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada kepala sekolah. Diperlukan sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, komite sekolah, orang tua siswa hingga masyarakat.

"Sekolah harus menjadi ruang pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Karena itu, persoalan keamanan, sarana prasarana, kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru harus mendapat perhatian bersama," ujarnya.

Pada hari yang sama Wakil Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang juga menyempatkan di berkunjung ke SDN 104223 dan SDN 101835 di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit Deli Serdang.

Dari tangan keduanya, petugas menyita 29 unit vape/pod yang diduga mengandung narkotika. Keduanya diamankan pada Rabu (19/8/2026) malam di kawasan Jalan Cemara, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (25/8/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas seorang pria dan wanita yang diduga mengedarkan vape mengandung narkotika di wilayah Kota Medan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Unit 2 Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan FCB dan N yang saat itu berada di dalam sebuah mobil di parkiran ruko kawasan Jalan Cemara.

"Ketika diamankan, keduanya berada di dalam mobil. Petugas menemukan 24 vape yang diduga mengandung narkotika dan disimpan di dalam tas ransel," kata Rafli.

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke tempat tinggal keduanya di sebuah rumah kos di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah. Dari lokasi tersebut, petugas kembali menemukan lima unit vape yang diduga mengandung narkotika.

Selain itu, polisi turut menyita uang pecahan Ringgit Malaysia senilai sekitar RM15.000. Uang tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. "Total ada 29 unit yang kami sita," ujar Rafli.

Menurut Rafli, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FCB dan N disebut telah saling mengenal melalui media sosial. Keduanya kemudian bertemu di Malaysia dan diduga sepakat melakukan aktivitas peredaran narkotika di Medan.

Polisi menduga FCB sebelumnya telah membawa 20 unit vape dari Malaysia pada Juli 2026. Barang tersebut kemudian diduga diedarkan di Medan dengan bantuan N.

Dalam aksinya, FCB disebut menyembunyikan vape tersebut di antara lipatan pakaian yang berada di dalam koper saat masuk ke Indonesia.

"Menurut keterangan yang bersangkutan, pengiriman pertama sebanyak 20 unit dan semuanya sudah terjual," terang Rafli.

Polisi kembali menduga FCB membawa 40 unit vape dalam pengiriman berikutnya. Saat dilakukan penangkapan, sebanyak 29 unit masih tersisa dan kemudian diamankan sebagai barang bukti.

Rafli menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk menelusuri pihak yang diduga menjadi pemasok FCB di Malaysia.

"Kami masih mengembangkan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Malaysia untuk menelusuri serta menangkap pihak yang diduga menjadi pemasok," pungkasnya.

Polisi juga menyebut hasil pemeriksaan urine terhadap FCB dan N menunjukkan keduanya positif mengandung etomidate. Penyidik masih mendalami kandungan zat pada vape yang disita serta keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sembilan pria. Dua orang di antaranya diduga sebagai pengedar, sementara tujuh lainnya diduga sebagai pengguna narkotika.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penggerebekan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Menurut Rafli, dua lokasi yang digerebek memiliki modus berbeda. Lokasi pertama berada di sebuah rumah kos, dengan aktivitas yang diduga berkaitan dengan narkotika ditemukan di lantai bawah dan lantai atas.

Sementara lokasi kedua berada di kawasan bantaran sungai. Saat petugas melakukan penggerebekan, beberapa orang berupaya melarikan diri dengan melompat ke sungai.

"Dua sarang narkoba dengan modus berbeda kami gerebek. Pertama modus rumah kos, sedangkan lokasi kedua berada di bantaran sungai," ujar Rafli, Senin (24/8/2026).

Dari sembilan orang yang diamankan, polisi menetapkan AR (37) dan AG (42), warga Jalan Mangkubumi, sebagai orang yang diduga terlibat dalam peredaran sabu.

Dari AR, petugas mengamankan empat paket sabu yang diduga siap diedarkan. Sedangkan dari AG, polisi menyita tiga paket sabu.

Selain sabu, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika, di antaranya alat hisap, plastik klip, uang tunai, serta sebilah kapak.

"Untuk tujuh orang lainnya masih kami deteksi sebagai pengguna. Mereka umumnya bekerja sebagai juru parkir dan buruh harian lepas," jelas Rafli.

Usai penggerebekan, polisi membongkar dan menghancurkan sejumlah sarana yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi maupun mengonsumsi narkotika. Meja, tempat duduk dan material penutup lokasi juga dimusnahkan agar tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

Rafli menegaskan, kawasan tersebut akan terus mendapat pengawasan. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar ikut berperan dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat. Kami mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa," pungkasnya.

MENGHUBUNGKAN EKONOMI SYARIAH DAN TRANSFORMASI DIGITAL

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Digitalisasi membuka peluang yang luas bagi pengembangan ekonomi syariah, mulai dari sektor keuangan, UMKM halal, zakat dan wakaf, pendidikan, perdagangan digital, hingga pengembangan ekosistem bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Melalui seminar ini, ITS NU Padangsidimpuan dan Imam Foundation berupaya menghadirkan ruang dialog antara akademisi, ulama, praktisi, pemerintah, pelaku usaha, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas bagaimana ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai syariah, etika, keadilan, dan kemanusiaan.

MENGHADIRKAN PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Seminar ini menghadirkan narasumber dan tokoh dari dalam maupun luar negeri yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi Islam, pendidikan, dakwah, dan teknologi.

Salah satu tokoh internasional yang turut hadir adalah Prof. Dr. Muhammad Ali Belaoo, Presiden Imam Foundation, Inggris, yang diharapkan dapat memberikan perspektif global mengenai penguatan peran lembaga pendidikan dan keagamaan dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin digital dan terintegrasi.

Kehadiran Imam Foundation sebagai mitra internasional juga menjadi bagian dari upaya memperluas hubungan akademik dan kelembagaan antara Indonesia dan Inggris, khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan imam, pelatihan, dakwah, ekonomi Islam, serta pemberdayaan masyarakat.

ITS NU PADANGSIDIMPUAN MEMPERKUAT ORIENTASI INTERNASIONAL

Sebagai perguruan tinggi yang terus berkembang, ITS NU Padangsidimpuan berkomitmen untuk membangun pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki fondasi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Seminar internasional ini menjadi bagian dari langkah ITS NU Padangsidimpuan dalam memperkuat internasionalisasi perguruan tinggi, membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga luar negeri, serta membuka ruang pertukaran gagasan dan pengalaman antara akademisi Indonesia dan komunitas internasional.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih luas dalam bidang penelitian, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pertukaran akademik, pelatihan, dan program pemberdayaan masyarakat.


MENUJU PERADABAN BERKELANJUTAN

Seminar ini tidak hanya membahas perkembangan ekonomi dan teknologi, tetapi juga mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana teknologi dan pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan untuk membangun peradaban yang adil, inklusif, beretika, dan berkelanjutan?

Islam memiliki prinsip maqashid al-syari'ah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai salah satu orientasi penting dalam kehidupan. Karena itu, transformasi digital perlu diarahkan agar tidak sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat pemberdayaan umat, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat.

Melalui forum internasional ini, diharapkan lahir gagasan, rekomendasi, dan peluang kolaborasi baru yang dapat diterapkan dalam pengembangan ekonomi syariah dan teknologi digital, khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia secara lebih luas.


MEMBANGUN JEMBATAN INDONESIA–INGGRIS

Kerja sama antara ITS NU Padangsidimpuan dan Imam Foundation Kingdom/United Kingdom diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan seminar, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas imam dan dai, penelitian bersama, pengembangan ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program akademik dan sosial lainnya.

Seminar internasional ini sekaligus menegaskan bahwa Padangsidimpuan memiliki potensi untuk menjadi salah satu pusat pengembangan intelektual, keislaman, ekonomi syariah, dan inovasi di kawasan Tapanuli dan Sumatera Utara.


TENTANG PENYELENGGARA

ITS NU Padangsidimpuan merupakan perguruan tinggi yang berkomitmen mengembangkan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan, dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Sementara itu, Imam Foundation merupakan lembaga yang bergerak dalam pengembangan imam, pendidikan, pelatihan, dakwah, dan pemberdayaan komunitas Muslim dengan jejaring internasional.

Kolaborasi kedua lembaga ini diharapkan menjadi model sinergi antara perguruan tinggi Islam di Indonesia dan lembaga internasional dalam membangun sumber daya manusia yang berilmu, berakhlak, profesional, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap masa depan umat dan kemanusiaan.

Keduanya diamankan dalam pengungkapan kasus yang berlangsung pada Rabu (19/8/2026) malam. Dari penindakan tersebut, polisi menyita lima butir pil ekstasi.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, pengungkapan berawal dari penangkapan AZ, warga Jalan Jermal, Kecamatan Medan Denai, di kawasan Jalan Tuamang, Kecamatan Medan Tembung.

Dari tangan AZ, petugas menemukan lima butir pil yang diduga ekstasi. Barang bukti tersebut terdiri dari tiga butir berwarna biru dengan logo Transformer dan dua butir berwarna oranye dengan logo Redbull.

"Setelah AZ diamankan, petugas melakukan pengembangan. Dari hasil pemeriksaan, AZ mengaku memperoleh ekstasi tersebut dari teman wanitanya, NF," kata Rafli, Minggu (23/8/2026) siang.

Berbekal informasi tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan NF di kawasan Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, saat berada di depan sebuah tempat makan.

Menurut Rafli, AZ membeli satu butir ekstasi dari NF seharga Rp180 ribu. Barang tersebut kemudian dijual kembali dengan harga Rp220 ribu per butir.

Polisi selanjutnya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak yang diduga memasok narkotika kepada NF. Identitas pemasok tersebut disebut telah diketahui petugas.

"Keduanya mengaku telah menjalankan aktivitas tersebut sekitar satu bulan. Kami masih melakukan pengejaran terhadap pemasoknya," ujar Rafli.

Saat ini, kedua orang yang diamankan beserta barang bukti telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara tersebut berlangsung selama dua hari, hingga Minggu (23/8/2026), dengan mengusung semangat memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Kota Medan.

Pembukaan PQN Medan DigiFest 2026 dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana. Prosesi pembukaan ditandai dengan penekanan bel secara bersama-sama di atas panggung utama sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perbankan, lembaga keuangan, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kehadiran berbagai pihak menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam mendorong percepatan transformasi digital di Sumatera Utara.

Salah satu lembaga yang turut mendukung kegiatan tersebut adalah PT Pegadaian Kanwil I Medan. Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil I Medan Yohanis Wulang menilai perkembangan sistem pembayaran digital menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, cepat, dan aman.

Yohanis mengatakan, perkembangan pembayaran digital memberikan peluang besar bagi lembaga jasa keuangan untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pemanfaatan kanal digital juga dinilai mampu memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis sekaligus mendukung transparansi.

"Digitalisasi pembayaran merupakan bagian penting dalam memperkuat inklusi keuangan. Masyarakat sekarang membutuhkan layanan yang mudah, cepat, aman, dan dapat diakses kapan saja. Karena itu, Pegadaian terus mendukung ekosistem pembayaran digital dan mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai," ujar Yohanis.

Menurut Yohanis, kehadiran Medan DigiFest 2026 menjadi momentum strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat transaksi digital sekaligus memperkenalkan berbagai layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Ia menambahkan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

"Bagi kami, digitalisasi bukan sekadar memindahkan transaksi dari konvensional ke digital. Yang paling penting adalah memberikan kemudahan dan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan formal," katanya.

Yohanis menegaskan, Pegadaian sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional memiliki komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penguatan ekosistem digital harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Kolaborasi menjadi kunci. Ekosistem digital tidak bisa dibangun oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi agar masyarakat semakin memahami manfaat transaksi digital dan merasa nyaman menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari," ungkapnya.

Ia berharap kegiatan Medan DigiFest 2026 dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi digital yang aman dan bertanggung jawab.

"Kami berharap masyarakat semakin melek digital, bukan hanya dalam melakukan pembayaran, tetapi juga dalam memanfaatkan berbagai layanan keuangan untuk mendukung kebutuhan dan pengembangan ekonomi keluarga maupun usaha," ujar Yohanis.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Sumatera Utara yang dinilai konsisten membangun sinergi bersama Pemko Medan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

Menurut Rico, transformasi digital, khususnya dalam sistem pembayaran, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

"Sinergitas yang terjalin erat antara Pemko Medan dan Bank Indonesia Sumatera Utara adalah kunci utama terwujudnya ekosistem digital yang inklusif. Kita berharap seluruh langkah digitalisasi transaksi yang telah dan sedang kita jalankan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya warga Kota Medan," ujar Rico.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan dalam Medan DigiFest 2026 adalah QRESTO, sistem split payment pembayaran pajak restoran yang dikembangkan melalui kolaborasi Pemerintah Kota Medan, Bank Indonesia, dan PT Bank Sumut.

Melalui QRESTO, pembayaran konsumen pada transaksi restoran dapat secara otomatis dipisahkan antara pendapatan yang menjadi hak pengusaha dengan porsi pajak daerah.

Bagian pajak daerah yang telah dipisahkan selanjutnya dapat ditransfer secara langsung dan real-time ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

"Melalui QRESTO, penerimaan pajak 10 persen langsung ditransfer secara otomatis dan real-time ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada detik transaksi dilakukan," kata Rico.

Saat ini, inovasi QRESTO telah diterapkan pada 46 wajib pajak dan ditargetkan menjangkau 200 wajib pajak pada 2026.

Medan DigiFest 2026 menjadi bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional yang berlangsung pada 18–23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas penggunaan QRIS sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Bagi Pegadaian, momentum tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus mendukung transformasi layanan keuangan berbasis digital.

Yohanis menilai, semakin luas penggunaan transaksi digital akan semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan keuangan secara lebih mudah.

"Transformasi digital harus kita pastikan memberikan manfaat yang inklusif. Jangan sampai teknologi hanya dinikmati sebagian masyarakat. Justru dengan kolaborasi seperti ini, kita ingin memastikan semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat ekonomi dan keuangan digital," pungkas Yohanis.

Melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Kota Medan, Pegadaian, perbankan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Medan DigiFest 2026 diharapkan mampu mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang cepat, mudah, murah, aman, andal, transparan, dan inklusif di Kota Medan.

Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti ratusan warga keturunan Tionghoa dan pengurus Yayasan Sosial Marga Raja (Ong).

Upacara tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Marga Ong untuk mengenang serta mendoakan para leluhur yang telah mendahului, sekaligus mempererat tali silaturahmi antaranggota marga dan masyarakat.

Kegiatan sembahyang dipimpin YM Bhiksu Dharma Virya Mahasthavira, didampingi para Bhikkhu Sangha Mahayana. Prosesi berlangsung dengan penuh kekhusyukan sejak rangkaian doa dimulai.

YM Bhiksu Dharma Virya Mahasthavira bersama Bhikkhu-bhikkhu Sangha Mahayana membacakan doa-doa bagi para leluhur. Doa tersebut diikuti oleh ratusan warga keturunan Tionghoa yang hadir di Yayasan Sosial Marga Ong.

Para peserta mengikuti setiap rangkaian upacara dengan tertib dan penuh penghormatan. Suasana khidmat semakin terasa ketika doa-doa dipanjatkan untuk para orang tua dan leluhur.

Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, pelaksanaan Chau Tu/Ulambana juga menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang terus dijaga dan dilestarikan oleh keluarga besar Marga Ong dari generasi ke generasi.

Ketua Pengurus Yayasan Sosial Marga Raja (Ong), Ong Seng Chiong, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para leluhur sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Marga Ong.

Dalam kegiatan tersebut, Ong Seng Chiong didampingi sejumlah pengurus yayasan, di antaranya Ong Cai (A Cai), Ong Kasan, Ong Ming Kui dan Ong Ka Eng. Mereka turut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.

Ratusan warga keturunan Tionghoa yang hadir tampak mengikuti prosesi dengan tertib. Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi sesama warga untuk saling bertemu, bersilaturahmi dan menjaga kekompakan.

Melalui pelaksanaan upacara Chau Tu/Ulambana ini, Yayasan Sosial Marga Raja (Ong) berharap nilai-nilai penghormatan kepada orang tua dan leluhur serta kebersamaan antarsesama dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.