Dalam penindakan tersebut, polisi menyita barang bukti ganja dengan berat sekitar 880 gram. Selain itu, petugas turut mengamankan satu paket sabu, satu paket ganja siap pakai, dua unit telepon seluler, serta satu sepeda motor.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha SH SIK MIP, Kamis (17/9/2026), mengatakan penangkapan terhadap M berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim 1 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan. Petugas kemudian mengamankan M saat mengendarai sepeda motor yang diduga hendak melakukan transaksi narkotika.

"Untuk barang bukti, kami sita satu bungkus ganja yang beratnya 880 gram. Kami juga menyita barang bukti lain seperti satu paket sabu siap pakai, satu paket ganja siap pakai, dua unit handphone, dan sepeda motor yang digunakan pelaku," ujar Rafli.

Menurut keterangan yang diperoleh penyidik, M mengaku telah menjalankan aktivitas jual beli ganja selama sekitar enam bulan. Dari aktivitas tersebut, M disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp250 ribu untuk setiap kilogram ganja yang berhasil dijual.

"Pelaku ini sudah enam bulan menjalankan bisnisnya. Keuntungannya Rp250 ribu dalam setiap satu kilogram. Pelaku mengedarkan narkoba berdasarkan pesanan," kata Rafli.

Rafli menyebutkan, ganja yang diamankan dari M diduga diperoleh dari seorang perempuan berinisial MP. Polisi masih melakukan pencarian terhadap MP untuk mengungkap asal-usul barang tersebut.

"Pemasoknya sudah kami ketahui dan masih dalam pengejaran. Kami akan terus mengungkap jaringan peredaran narkotika," pungkas Rafli.

Saat ini, M beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Hal itu diwujudkan melalui kerjasama antara PWI Sumut dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (15/09/2026) di Medan.

Kesepakatan bersama dilakukan oleh Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik dengan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang, disaksikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti, Mery Ismail dan pihak BPJS Mei Vivi Sibuea.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang, mengatakan, dengan didaftarkannya sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka seluruh anggota PWI Sumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia.

"Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta," kata Budi.

Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, sudah memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tandatangani kesepakatan kerjasamanannya," sebut Budi.

Budi lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat,jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.

Seluruh atau 900 anggota PWI Sumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikkan tingkat akhir 2025 lalu.

"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu.

Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya.

Langkah Farianda ini sudah dicatat di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) salah satu organisasi kemasyarakatan yang memberikan perlidungan kepada anggotanya secara terus menerus.

Kini Dhody menjalani pemeriksaan dan selanjutnya ditahan di Polda Sumut. Dhody ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat terkait tanah.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu membenarkan DT sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut dan selanjutnya dilakukan penahanan.

"Benar, DT sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, setelah itu dilakukan penahanan," kata Mangasitua, Rabu (16/9).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan sebelumnya mengatakan, apabila tersangka tidak memenuhi panggilan kedua tanpa alasan yang patut dan wajar, penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa paksa tersangka.

Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut pertama kali memanggil DT sebagai tersangka untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemanggilan tersebut berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor S.Pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res.1.9/Ditreskrimum.

Selanjutnya, penyidik melayangkan panggilan kedua pada Rabu (9/9/2026) agar DT hadir pada Senin (14/9/2026). Surat panggilan kedua bernomor S.Pgl/Tsk-2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tersebut ditandatangani Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.

Namun DT tetap tidak memenuhi panggilan tersebut. Penyidik kemudian mengambil tindakan membawa tersangka untuk menjalani pemeriksaan.

Perkara yang menjerat DT berawal dari laporan Muhammad Gazali Iskandar ke Polda Sumut pada 11 April 2023.

Laporan tersebut tercatat dalam LP Nomor LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut terkait dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 266 subsider Pasal 263 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana jo Pasal 394 subsider Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan adanya dugaan pemalsuan surat tanah yang berkaitan dengan tempat tinggal warga di Kompleks Perumahan Pondok Alam.

Pengakuan tersebut menjadi capaian penting bagi UINSU Medan dalam memperkuat komitmen terhadap pembangunan kampus berkelanjutan. Berdasarkan sertifikat yang diterbitkan UI GreenMetric, UINSU Medan dinyatakan sebagai institusi pendidikan tinggi yang memenuhi tujuh kriteria penilaian UI GreenMetric dalam program keberlanjutan tahun 2026. Sertifikat tersebut diterbitkan di Depok, Indonesia, pada 16 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Chairperson of UI GreenMetric, Dr. Vishnu Juwono, S.E., M.I.A.

Sementara itu, Trees Rating 2,5 dari 5 diberikan berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap data universitas dan program-program keberlanjutan yang dijalankan UINSU Medan. Sertifikat Trees Rating tersebut juga berlaku hingga 16 Juli 2027, sebagaimana tercantum pada dokumen penghargaan.

UI GreenMetric sendiri merupakan inisiatif pemeringkatan keberlanjutan perguruan tinggi yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia sejak 2010. Program ini bertujuan mendorong perguruan tinggi di berbagai negara untuk semakin serius mengembangkan kebijakan dan praktik kampus berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan, energi, air, limbah, transportasi, pendidikan, serta tata kelola kelembagaan.

Dalam perkembangannya, kerangka penilaian UI GreenMetric terus diperbarui. Pada 2026, UI GreenMetric menggunakan tujuh pilar utama, yakni Setting and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportation, Education, serta Governance and Digitalization.

Penambahan aspek tata kelola dan digitalisasi semakin memperluas cakupan penilaian keberlanjutan, tidak hanya pada kondisi fisik kampus, tetapi juga bagaimana perguruan tinggi mengelola program keberlanjutan secara institusional dan memanfaatkan teknologi untuk mendukungnya.

Secara global, UI GreenMetric telah berkembang menjadi salah satu platform benchmarking keberlanjutan perguruan tinggi dengan cakupan yang luas. Data resmi UI GreenMetric mencatat bahwa pada 2026 terdapat 1.745 institusi dari 105 negara yang berpartisipasi dalam pemeringkatan tersebut. Perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya perhatian perguruan tinggi dunia terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat gerakan keberlanjutan di lingkungan kampus.

"Alhamdulillah, UIN Sumatera Utara Medan kembali memperoleh pengakuan dari UI GreenMetric melalui Certificate of Compliance dengan predikat Platinum serta meraih Trees Rating 2,5 dari 5 pada tahun 2026. Semoga pencapaian ini menjadi pemacu semangat seluruh civitas academica untuk terus menghadirkan kampus yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Rektor.

Prof. Nurhayati menegaskan bahwa capaian tersebut tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai sebuah penghargaan, tetapi sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan budaya keberlanjutan di kampus.

Menurutnya, komitmen terhadap pelestarian lingkungan, energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan perlu terus diperkuat, baik dalam lingkungan perguruan tinggi maupun dalam kontribusinya kepada masyarakat luas.

"Semoga komitmen terhadap pelestarian lingkungan, energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan semakin kuat, bukan hanya di lingkungan kampus, tetapi juga bagi masyarakat luas. Terima kasih atas kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi semua pihak," lanjutnya.

Capaian Certificate of Compliance Platinum dan 2,5 Trees Rating ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan UINSU Medan dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang lebih ramah lingkungan. Berbagai upaya terkait penghijauan, efisiensi energi, pengelolaan sampah dan air, transportasi, serta integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam pendidikan dan riset menjadi bagian penting dalam membangun budaya kampus hijau.

Bagi UINSU Medan, pengakuan UI GreenMetric 2026 tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian administratif, melainkan menjadi pijakan untuk meningkatkan standar keberlanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan kolaborasi seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra, UINSU Medan optimistis dapat terus mengembangkan kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian kuat terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, capaian 2026 ini diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh civitas academica UINSU Medan untuk menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari kehidupan kampus sehari-hari membangun lingkungan pendidikan yang hijau, sehat, inklusif, inovatif, dan mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat serta lingkungan.

Hal itu disampaikan Bupati Deli Serdang dalam rapat bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (16/9/2026), pukul 13.30 hingga 14.45 WIB.

Rapat langsung dihadiri Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan, Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Fitriyan Syukri Parinduri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yusuf, ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Harun Lubis dan anggotanya serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam pertemuan itu, Dewan Pendidikan menyampaikan sejumlah hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi satuan pendidikan yang sebelumnya dikunjungi, khususnya sekolah di Desa Sala Bulan dan Desa Durin Sibabi, Kecamatan Sibolangit.

salah satu pembahasan yang mendapat perhatian serius Bupati adalah gagasan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah melalui Diklat yang mengacu pada standar kompetensi BNSP. Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pendidikan Dr Jamiluddin Marpaung MA dalam forum rapat dan mendapat persetujuan Bupati di hadapan peserta rapat.

"Diklat berbasis BNSP ini penting agar peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah memiliki standar yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan peningkatan kapasitas bagi guru dan kepala sekolah," ujar Jamiluddin usai mengikuti rapat.

Menurutnya, hasil monitoring Dewan Pendidikan di sejumlah sekolah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas serta kompetensi tenaga pendidik dan kepala sekolah.

"Sekolah membutuhkan guru dan kepala sekolah yang terus meningkatkan kompetensinya. Karena itu, kami mengapresiasi respons Bapak Bupati yang menyetujui pelaksanaan Diklat berbasis BNSP untuk guru dan kepala sekolah se-Deli Serdang," katanya.

Jamiluddin menambahkan, Dewan Pendidikan siap memberikan dukungan agar program tersebut dapat dirancang secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan sekolah di berbagai wilayah, termasuk sekolah yang berada di daerah pedalaman.

"Harapan kami, Diklat ini nantinya mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Jadi materi dan kompetensinya harus relevan dengan persoalan yang dihadapi guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugas pendidikan," ujarnya.

Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita satu paket sabu yang disebut polisi merupakan sisa barang yang belum terjual.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026) pagi, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan HI di warung nasi goreng miliknya.

Menurut Rafli, HI sehari-hari berjualan nasi goreng di lokasi tersebut. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, yang bersangkutan juga diduga melayani pembeli narkotika yang datang ke warungnya.

"Pelaku diringkus Tim 7 Unit 2 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan di warung nasi gorengnya. Pelaku sehari-hari menjual nasi goreng di lokasi penangkapan. Kami menyita satu paket sabu siap edar yang merupakan sisa yang belum habis terjual," ujar Rafli.

Rafli menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HI diduga baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas tersebut. Polisi menyebut motifnya antara lain karena tergiur keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan penggunaan narkotika.

Dalam setiap satu gram sabu yang berhasil dijual, HI disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp100 ribu.
"Pelaku sudah satu bulan terakhir menjual narkoba. Yang bersangkutan juga pengguna narkoba aktif," kata Rafli.

Dari hasil pengecekan riwayat hukum, polisi menyebut HI sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam dua perkara berbeda.

Pada 2019, HI disebut pernah dipenjara dalam perkara narkotika. Setelah menjalani hukuman dan bebas, ia kembali berhadapan dengan hukum dalam perkara penganiayaan.

"Pelaku ini residivis, sudah dua kali dipenjara dalam kasus yang berbeda, yakni narkotika dan penganiayaan," ungkap Rafli.

Saat ini, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak yang diduga memasok narkotika kepada HI. Polisi menyebut identitas pemasok telah diketahui dan diduga berada di kawasan Bagan, Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Kami identifikasi pemasok narkoba kepada pelaku berada di kawasan Bagan, Percut Sei Tuan. Kami pastikan pemasok narkoba tidak akan bisa bersembunyi dan akan kami ungkap," pungkas Rafli.

HI berikut barang bukti yang diamankan selanjutnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Polisi juga masih melakukan pengembangan terhadap dugaan jaringan peredaran narkotika yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Hal itu dicetuskan El Barino Shah SH saat mengikuti Rapat evaluasi triwulan II serapan anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan dengan konterpart Komisi 4 di ruang komisi gedung dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi, Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, El Barino Shah SH MH, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution. Ikut hadir Kadis Perkimcikataru John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah stafnya.

Untuk itu, El Barino kembali minta APH melihat pemenang tender proyek dan PL yang ada di Dinas Perkimcikataru. "Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat disana tidak menghargai APH," ujarnya.

Sebagai mana diketahui, hal tersebut terungkap saat rapat berlangsung, El Barino melalui pimpinan rapat mempertanyakan, apa benar pejabat di Dinas Perkimcikataru yang bernama Daniel, orang yang berperan bagi bagi proyek dan jual proyek dengan persentase 15 sd 27 persen.

"Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya pak Kadis saja ampun sama nama Daniel," cetus El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.

Sementara itu, Daniel Aritonang yang menjabat Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah yang ikut dalam rapat menepis tudingan El Barino. "Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek tidak benar," tepisnya.

Sedang Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Lase mengatakan hal dimaksud akan menjadi catatan dan dikorsinasikan. "Tidak ada arahan terkait itu," paparnya.

Hal itu disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak SH dalam pemandangan umum Fraksi PDI P DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.

Menurut Paul Simanjuntak, bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2024-2026 masih mengalami stagnan. Dimana kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi dipasar.

Begitu juga dengan lapangan pekerjaan baru yang sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan para investor untuk investasi di Kota Medan. "Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah," sebutnya.

Dalam pandangan umumnya, Paul Simanjuntak menyinggung terkait menurunnya anggaran urusan kesehatan dari Rp 1,224 Triliun lebih menjadi Rp 1.201 Triliun setelah perubahan. Penurunan itu dinilai kurangnya perhatian Pemko menamgani kesehatan. Sementara kualitas pelayanan kesehatan, alat-alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) masih minim.

"Termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius terutama pengisian dokter specialis," tandasnya.

Terkait pelayanan kesehatan, Paul mengingatkan Walikota Medan agar tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh ke unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan, seperti puskesmas dan Pustu.

Menurut Paul, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas. Termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan yang sering terlambat pendistribusiannya ke Puskesmas.

Sehingga pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang. Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting khususnya di kawasan Medan Utara mohon menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Nedan supaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan secara dini dapat diatasi.

Sama halnya dengan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, F PDI P mendesak Pemko Medan melakukan renovasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti bangunan Puskesmas dan Pustu supaya menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Iswanda Ramli SE dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.

Menurut Iswanda Ramli ditengah potensi ekonomi kreatif Kota Medan masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Tentu kata Nanda sapaan akrab Iswanda Ramli itu, harus melalui perbaikan pelayanan dan perluasan basis wajib pajak.

Sembari Nanda mengingatkan, agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.

Dalam hal itu Ramli sepakat dan mengatakan perubahan adalah merupakan cerminan komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Iswanda Ramli menyebut Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemko Medan yang fokus pada sektor-sektorul utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Untuk itu, Fraksi Demokrat menyoroti akan perlunya Percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar. Pemantapan program layanan publik yang bersifat Inklusif dan berkeadilan. Serta mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.

Seiring dengan itu, lanjut Nanda, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat pun menyampaikan sejumlah catatan untuk yakni kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran dan penyesuaian program secara matang sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

Kemudian melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program / kegiatan yang rawan tidak terserap (sisa anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu. Selanjutnya harus melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dilanjutkan Ramli, selain catatan umum di atas, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari Pemko Medan. Seperti di Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran di Perubahan APBD Pemko Medan sebesar Rp 1,45 Triliun lebih, bertambah 3,89% dari Rp 1,40 Triliun lebih.

Anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat melaksanakan prioritas program kegiatan dan target kinerja untuk Tahun 2026 hingga tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas seperti yang terdapat pada RPJMD Kota Medan.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.

Dalam pandangannya, Lailatul menegaskan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak memiliki arti apabila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.

Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.

Kondisi tersebut dipertanyakan Fraksi Hanura-PKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka meminta penjelasan sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan dan strategi Pemko Medan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun atau naik 21,20 persen.

"Komponen dana transfer pusat atau provinsi apa saja yang menjadi pemicu utama penambahan tersebut? Apakah dana tersebut bersifat peruntukan khusus?" kata Lailatul.

Ia juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Digitalisasi retribusi dinilai harus benar-benar mampu menutup celah kebocoran, bukan justru membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.

Selain pendapatan, sorotan tajam diarahkan pada sisi belanja. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun, naik 12,03 persen dari APBD sebelum perubahan sekitar Rp6,90 triliun.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, yang anggarannya melonjak 23,12 persen dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.

Dalam hal ini, Lailatul Badri mempertanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan darurat masyarakat, khususnya persoalan banjir dan infrastruktur, atau sekadar langkah reaktif untuk mengejar penyerapan anggaran menjelang tutup tahun.

"Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif 'asal habis anggaran' di ujung tahun?" ujarnya.

Lailatul Badri juga meminta Pemko Medan memberikan jaminan agar anggaran sekitar Rp1,02 triliun tersebut dapat terserap efektif, tepat waktu dan tepat mutu tanpa berujung pada Silpa.

Melalui kolaborasi ini, Muklay menghadirkan karakter visualnya yang kuat, ekspresif, penuh warna, dan lekat dengan nuansa pop art pada armada JNE. Karya tersebut merefleksikan dinamika perjalanan pengiriman, semangat para kurir dalam menjalankan perannya, serta kedekatan JNE dengan masyarakat yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan selama 36 tahun.

Eri Palgunadi, selaku SVP Marketing Group Head JNE, menyampaikan, "Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi JNE terhadap kreativitas dan karya seni anak bangsa, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat.

Melalui visual yang atraktif dan penuh energi, JNE ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan 36 tahun bukan hanya tentang mengantarkan paket dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga tentang terus menghadirkan semangat positif, membangun konektivitas, dan menghubungkan kebahagiaan di tengah masyarakat Indonesia.

Semangat tersebut menjadi bagian dari perjalanan JNE untuk terus bergerak, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, sejalan dengan semangat "Melesat Hebat" di usia ke-36 tahun."

Sementara itu, Muklay mengaku bangga bisa mengambil bagian dalam perayaan perjalanan panjang JNE. Menurutnya, armada JNE yang setiap hari melintasi berbagai sudut kota di Indonesia adalah media yang sangat tepat untuk menghadirkan karya seni yang inklusif. "Senang sekali bisa berkolaborasi dengan JNE yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Lewat karakter dan warna-warna cerah khas saya, semoga visual di armada JNE ini bisa membawa senyuman, keceriaan, dan energi positif bagi siapa pun yang melihatnya di jalan," ungkapnya.

Mengusung tema "Melesat Hebat", perayaan HUT ke-36 JNE merefleksikan semangat perusahaan untuk terus tumbuh secara dinamis, adaptif, dan progresif dalam menghadapi perkembangan zaman.

Tema ini sekaligus menegaskan komitmen JNE untuk senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas layanan. Memasuki usia ke-36 tahun, "Melesat Hebat" menjadi semangat JNE untuk mempercepat langkah dan menghadirkan pencapaian yang semakin bermakna, tidak hanya bagi perusahaan dan pelanggan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. (imar)

Kegiatan ini, dimulai dengan melakukan doa bersama di Mushala Jurnalis (Warkop Jurnalis) Jalan Sudirman, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Usai memanjatkan doa untuk keselamatan dan doa terbaik untuk sesama rekan jurnalis, selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan lilin di bundaran air mancur Sudirman.

Pelita cahaya lilin, menerangi foto dan selebaran bertuliskan harapan agar seluruh korban dapat segera ditemukan.

"Hari ini, kami Pewarta Foto Indonesia Medan bersama kawan-kawan jurnalis se-Kota Medan, mengadakan doa, tahlil, dan zikir bersama untuk rekan-rekan kita lima orang yang masih saat ini masih dinyatakan hilang di Perairan Banten saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau," ujar Ketua PFI Kota Medan, Risky Cahyadi.

"Ya, tadi kita lihat sendiri bahwasanya PFI Medan bersama kawan-kawan jurnalis se-Kota Medan melaksanakan doa, tahlil, dan zikir bersama. Lalu dilanjutkan dengan menyalakan lilin bersama," lanjut Risky.

Sejak dinyatakan hilang kontak, sejauh ini sudah tujuh hari lima pewarta foto yakni M. Bagus Khoirunnas (Kantor Berita Antara), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews.id), Firman Daus (Anadolu Agency), Donal Husni (Freelance) masih belum ditemukan. Melalui kegiatan ini, dirinya mengatakan jurnalis di Kota Medan menaruh harapan besar kepada semua tim yang melakukan pencarian bisa membuahkan hasil maksimal.

"Harapannya kita sama-sama segeralah ditemukan lima rekan kita bersama tiga kru kapal boat dalam keadaan sehat walafiat," katanya.

Sebagai dukungan dan solidaritas, tentunya melalui doa bersama ini merupakan salah satu langkah usaha yang dilakukan oleh sesama rekan se-profesi. Katanya, proses pencarian memang merupakan wewenang dari pihak terkait namun ia berharap agar proses pencarian dilakukan dengan kekuatan penuh untuk menemukan dan melakukan pencarian terhadap semua korban.

"Harapannya itu sampai ketemulah, dalam kondisi apapun gitu. Ya, harapannya dalam keadaan sehatlah mereka, kawan-kawan kita," pungkasnya. (ferdy)

Pada laga final, SKO Riau menghadapi SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 dengan adu pinalti. Hasil tersebut menjadi puncak persaingan empat tim terbaik yang sebelumnya telah menjadi juara di wilayah masing-masing, yaitu SMAN 9 Tunas Bangsa, SMA PAB 4 Sampali, SKO Riau, dan SMAN 5 Batam.

Sementara itu, untuk kategori futsal putri, SMAN 25 Batam akan menjadi perwakilan 'Northern Sumatra' di Grand Final AXIS Nation Cup 2026. SMAN 25 Batam sebelumnya berhasil menjadi Juara 1 Futsal Putri Preliminary Batam, sehingga mendapatkan kesempatan untuk langsung bertanding di Grand Final Nasional bersama perwakilan putri dari regional lainnya.

Baik perwakilan putra maupun putri 'Northern Sumatra' akan melanjutkan perjuangan pada Grand Final AXIS Nation Cup 2026 di Istora Senayan, Jakarta 31 Oktober mendatang. Dengan demikian, Final Regional Northern Sumatra menjadi penentu wakil putra, sementara SMAN 25 Batam telah memastikan tempat di kompetisi nasional untuk kategori putri.

Regional Group Head XLSMART Northern Sumatra, Winetou Lubis mengatakan, "Selamat kepada tim futsal SKO Riau yang berhasil menjadi juara Final Regional AXIS Nation Cup 2026 Northern Sumatra. Seluruh tim telah menunjukkan kemampuan, kerja sama, semangat kompetisi, dan sportivitas sepanjang pertandingan. Kami juga mengapresiasi SMAN 25 Batam yang akan membawa nama Northern Sumatra pada kategori putri di Grand Final."

Hasil Final Regional AXIS Nation Cup 2026 Northern Sumatra
Kategori Futsal Putra
Juara 1 : SKO Riau
Juara 2 : SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh

Laga Final : SKO Riau (2) – SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh (1)
Kategori Futsal Putri – Wakil Northern Sumatra
Juara Preliminary Batam: SMAN 25 Batam
Juara 2 Preliminary Batam: SMK Negeri 7 Batam

Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, AXIS Nation Cup 2026 menjangkau 40 kota di Indonesia dengan target partisipasi sekitar 1.680 sekolah dan 16.800 pelajar. Kompetisi ini juga memperkuat pembinaan talenta melalui kolaborasi AXIS bersama Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Para juara mendapatkan kesempatan mengikuti Intensive Training Program bersama pelatih berlisensi serta proses talent scouting, sehingga AXIS Nation Cup tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga membuka akses bagi talenta muda menuju jenjang olahraga yang lebih tinggi.

Dalam tiga tahun penyelenggaraan sebelumnya, sebanyak lima alumni AXIS Nation Cup telah bergabung dengan Tim Nasional Futsal U-19 Indonesia dan turut mengantarkan Indonesia meraih posisi runner-up AFF U-19 Futsal Championship 2025. (ferdy)

NW diamankan personel Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan di sekitar rumahnya, Jumat (11/9/2026) sore. Dari tangan perempuan tersebut, petugas mengamankan dua paket ganja yang diduga siap diedarkan.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kanit 3 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Iptu Berry Anggara, SH, MH, bersama Tim 9 Unit 3 kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi.

"NW kami amankan saat diduga hendak melakukan transaksi. Di awal penangkapan, kami menyita dua paket ganja siap edar dari tangan pelaku," ujar Rafli, Senin (14/9/2026) siang.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan lebih lanjut di sekitar lokasi penangkapan. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi kembali menemukan dua paket ganja yang disimpan di dalam sebuah tas.

"Pelaku sempat berkilah tidak ada menyimpan narkoba lain. Namun, berkat kejelian tim di lapangan, kami menemukan paket ganja tambahan di dalam sebuah tas," jelasnya.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menyebut NW merupakan residivis dalam perkara narkotika yang sama. NW disebut pernah menjalani hukuman penjara pada 2022 dan bebas pada 2025.

Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Berdasarkan keterangan awal NW kepada penyidik, ganja tersebut disebut diperoleh dari seorang pria berinisial BT.

"NW mengaku mendapat pasokan narkoba dari pria berinisial BT. Keduanya tidak bertemu secara langsung saat transaksi. Lokasi barang diletakkan ditentukan oleh BT, terkadang di tong sampah dan terkadang di pinggir selokan," kata Rafli.

Menurut Rafli, polisi masih melakukan pengejaran terhadap BT untuk mengungkap lebih lanjut asal-usul barang terlarang tersebut.

Saat ini NW bersama barang bukti telah diamankan di Mapolrestabes Medan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami jaringan serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Faisal juga mengkritisi imbauan Gubernur Sumut Bobby Nasution agar korban tidak menjadi sasaran perundungan di media sosial. Bobby menyatakan pemulihan korban bukan hanya menyangkut kesehatan fisik, tetapi juga kondisi mental dan psikologis, setelah ditemukan persoalan terkait cyberbullying terhadap korban. Faisal menilai perlindungan terhadap korban memang penting, tetapi kritik publik seharusnya diarahkan kepada kualitas pelayanan dan tata kelola SPPG, bukan kepada anak-anak yang menjadi korban.

" program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, keberlanjutan program harus dibarengi standar keamanan pangan yang ketat, pengawasan berlapis, transparansi investigasi, serta penegakan hukum apabila ditemukan unsur kelalaian."tuturnya

Sorotan tersebut disampaikan juru bicara FPKS, dr. H. Ade Taufik, Sp.OG, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026), yang mengagendakan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan P-APBD 2026.

Dalam pemandangan umumnya, FPKS menilai terdapat sejumlah perubahan angka anggaran yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp343,284 miliar atau 5,05 persen, sehingga menjadi sekitar Rp7,138 triliun.

Sementara itu, belanja daerah bertambah sekitar Rp780,420 miliar atau 12,30 persen, menjadi sekitar Rp7,73 triliun. Sedangkan pembiayaan netto bertambah sekitar Rp487,136 miliar, menjadi sekitar Rp592,210 miliar.

Namun, FPKS mempertanyakan sejumlah perubahan target dan kebijakan anggaran tersebut.

Pertama, penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ade menyampaikan, target PAD pada Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp229,483 miliar atau 5,59 persen dibandingkan rancangan sebelumnya.

Menurut FPKS, penurunan tersebut cukup signifikan sehingga perlu diketahui dasar perhitungan dan pertimbangan Pemko Medan.

"Apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Medan dalam penetapan target PAD tersebut? Dan apa langkah serta strategi Pemerintah Kota Medan dalam mencapai target pada P-APBD 2026?" ujar Ade.

Kedua, pengurangan target pajak opsen BBNKB. FPKS juga mempertanyakan berkurangnya target pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar sekitar Rp105,909 miliar.

Fraksi PKS meminta Pemko Medan menjelaskan dasar dan acuan pengurangan target tersebut serta dampaknya terhadap pendapatan daerah.

"Apa yang menjadi dasar dan acuan Pemerintah Kota Medan dalam mengurangi target pajak opsen BBNKB yang begitu besar dari perencanaan sebelumnya? Dan apa dampak dari pengurangan sektor pajak tersebut?" katanya.

Ketiga, kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak. FPKS memberikan perhatian terhadap kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang mencapai sekitar Rp199,363 miliar, sehingga setelah perubahan menjadi sekitar Rp292,890 miliar.

"Kenaikan yang cukup besar tersebut dinilai perlu dijelaskan secara transparan, khususnya mengenai dasar perhitungannya," katanya.

FPKS berharap perencanaan dan perhitungan anggaran dilakukan secara akurat sejak awal sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Keempat, persoalan banjir. Persoalan banjir juga menjadi perhatian FPKS. Ade mengatakan, intensitas hujan yang cukup deras dan berlangsung lama masih menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kota Medan.Karena itu, FPKS mempertanyakan langkah konkret Pemko Medan dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Kami mempertanyakan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi hal tersebut?" tegasnya.

Kelima, lapangan kerja dan pengangguran.FPKS juga menyoroti semakin sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah.Pemko Medan diminta menyusun program penciptaan lapangan kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan arah kebijakan P-APBD 2026.

"Perhatian khusus perlu diberikan kepada lulusan SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun para lulusan perguruan tinggi yang setiap tahun memasuki pasar kerja. FPKS mendorong Pemko Medan menghadirkan terobosan berupa pelatihan dan pemberian keterampilan atau skill bagi masyarakat yang belum memiliki penghasilan," harapnya.

Keenam, kenaikan harga pangan dan menurunnya daya beli masyarakat. Ketidakstabilan kondisi perekonomian juga dinilai berdampak terhadap kenaikan harga pangan maupun nonpangan.Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat.

"FPKS meminta Pemko Medan mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk harga ayam potong yang disebut mengalami kenaikan signifikan," katanya.

Ketujuh, pembangunan Medan bagian Utara.FPKS turut mempertanyakan komitmen Pemko Medan terhadap kesepakatan dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 yang menetapkan 35 persen belanja pembangunan diprioritaskan untuk pembangunan di wilayah Medan bagian Utara.

Fraksi PKS meminta Pemko Medan merinci program dan kegiatan apa saja yang telah dialokasikan dalam Rancangan P-APBD 2026 untuk memenuhi kesepakatan tersebut.

"Kami mempertanyakan program dan kegiatan apa saja yang sudah dicanangkan Pemerintah Kota Medan pada Rancangan P-APBD 2026 untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Mohon rincian dan penjelasannya," ujar Ade.

Kedelapan, kesiapan pelaksanaan P-APBD 2026.FPKS mempertanyakan kesiapan Pemko Medan dalam melaksanakan P-APBD 2026, terutama karena terjadi kenaikan anggaran yang cukup besar pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

FPKS mengingatkan agar kenaikan anggaran tersebut benar-benar diikuti kemampuan pelaksanaan program sehingga tidak kembali menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar seperti tahun sebelumnya.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua pria berinisial AF alias EL (24) dan SN (36). Dari keduanya, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, ganja dan Pod Getar (PG).

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha SH SIK MIP mengatakan, kedua pria tersebut awalnya diamankan petugas di area parkiran sebuah hotel di Jalan Merak, Kecamatan Medan Sunggal, Kamis (10/9/2026) dinihari.

"Dua pelaku kami tangkap saat diduga akan melakukan transaksi narkoba. Saat itu, kami menyita Pod Getar dan sabu siap edar," kata Rafli, Minggu (13/9/2026) pagi.

Dari lokasi penangkapan, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi kamar kos yang ditempati kedua pria tersebut di kawasan Jalan Garpu, Kecamatan Medan Petisah.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket ganja dengan berat yang berbeda-beda. Barang bukti tersebut antara lain satu kotak berisi ganja dengan berat sekitar 1,5 kilogram.

Selain itu, petugas juga menemukan empat paket ganja berukuran besar dengan berat sekitar 350 gram serta 11 paket ganja berukuran kecil yang disebut siap edar dengan berat sekitar 103 gram. Polisi turut mengamankan satu paket ganja yang dikemas di dalam sebuah toples.

Menurut keterangan awal yang diperoleh penyidik, kedua pria tersebut diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama lebih dari satu tahun dengan menggunakan kamar kos sebagai tempat penyimpanan.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga menerima pesanan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Setelah itu, lokasi transaksi ditentukan sesuai kesepakatan dengan calon pembeli.

Khusus untuk transaksi ganja, polisi menyebut para pelaku diduga menggunakan cara berbeda. Calon pembeli diminta datang ke sekitar kamar kos, sementara paket ganja dilemparkan dari dalam kamar sehingga tidak terjadi pertemuan langsung.

Rafli mengatakan, dari pemeriksaan awal, narkotika yang ditemukan diduga berasal dari dua pemasok berbeda. Sabu dan Pod Getar disebut berasal dari seseorang berinisial Z, sedangkan ganja diduga dipasok oleh seseorang berinisial R.

"Pemasok narkoba kepada kedua pelaku ini ada dua orang, Z pemasok sabu dan pod getar, sedangkan R ini pemasok ganja. Keduanya kami pastikan tidak akan lolos dari kami," ujar Rafli.

Saat ini, kedua pria tersebut masih menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan pemasok narkotika tersebut.

Kedua terduga pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila seluruh unsur pidana berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti telah terpenuhi.

Seorang pemuda berinisial MF (24) diamankan petugas lantaran diduga menjual narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

MF yang merupakan warga Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, diamankan Tim 6 Unit 2 Satresnarkoba Polrestabes Medan pada Kamis (3/9/2026) sore.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan tersangka.

"Pengungkapan ini berkat informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami terkait aktivitas terlarang yang dilakukan pelaku," kata Rafli, Sabtu (12/9/2026).

Dari hasil penindakan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa dua paket diduga sabu dan 53 butir pil ekstasi yang disebut ditemukan dari tangan MF.

Berdasarkan pemeriksaan awal, MF diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika tersebut selama sekitar satu bulan. Kepada petugas, MF mengaku uang dari aktivitas tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan biaya pernikahannya.

Namun, alasan tersebut tidak menjadi pembenaran bagi petugas untuk membiarkan aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut.

"Pelaku mengaku menjual narkotika untuk menambah biaya pernikahan karena dalam waktu dekat akan menikah," ujar Rafli.

Dalam proses penangkapan, petugas mengaku sempat menghadapi perlawanan. MF disebut berupaya melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan di sebuah lahan kosong.

Situasi di lokasi juga sempat memanas setelah pihak keluarga pelaku diduga berupaya menghalangi petugas membawa MF. Polisi kemudian mengendalikan situasi dan membawa pelaku ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami sempat mendapat perlawanan dari pelaku dan pihak keluarga. Namun, berkat kesigapan tim di lapangan, keadaan berhasil dikendalikan dan pelaku dibawa ke kantor," jelas Rafli.

Saat ini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap sumber barang terlarang yang diduga diperoleh MF. Polisi menyebut identitas pihak yang diduga memasok narkotika kepada MF telah diketahui.

"Identitas pemasok sudah kami kantongi dan tim sedang melakukan pengejaran," pungkas Rafli.
MF selanjutnya menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan peran serta mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.