Pembukaan acara International Summer Course FKM USU 2026 dilakukan Wakil Rektor 3 Bidang Riset, Inovasi dan Kerja Sama Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, S.T., M.T, Senin (12 Oktober 2026).

Kegiatan International Summer Course 2026 ini tercatat merupakan yang pertama diselenggarakan FKM USU, dengan tema "Local Wisdom in Supporting Community Health in Trophical Areas in North Sumatera Province of Indonesia".

Tampil sebagai narasumber pada kegiatan itu, sembilan narasumber yang menyampaikan materinya, tiga di antaranya dari luar negeri.

Kesembilan narasumber itu adalah Prof. Dr. Ida Yustina, M. Si, Prof. Ir. Etti Sudaryati, Ph. D, Prof. Nurmaini, Ph.D, Risanti Situmorang, S.K.M., M. Sc, Destanul Aulia, S.K.M. Ph. D, dan Dhani Syahputra, S. K. M., M. Kes.

Kemudian tiga narasumber yang berasal dari luar negeri yakni: Dr. Anisa Baharom dari Universiti Putra Malaysia (UPM), Professor Zaleha Md Isa dari University Kebangsaan Malaysia (UKM), dan Dr. Liang-Yin Hsu dari Tzu Chi University, Taiwan.

Seminar internasional tersebut setara dengan 2 sks, di mana pelaksanaannya menggunakan metode hybrid. Setelah mahasiswa diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan tema selanjutnya diadakan field study.

Selama tiga hari peserta mengikuti field studfield study ke Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Samosir untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang materi yang disampaikan dalam perkuliahan online.

Kegiatan International Summer Course FKM USU 2026 ditutup dengan acara cultural program di Kabupaten Samosir.

Kegiatan tersebut dirangkaikan edukasi dan pengenalan budidaya hidroponik kepada kader dan masyarakat desa setempat, sebagai salah satu upaya FKM USU dalam mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas melalui pemanfaatan budidaya yang adaptif dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Program ini digagas sebagai respons atas peristiwa banjir rob yang melanda Desa Telaga Tujuh pada akhir tahun 2025, yang sempat memutus akses distribusi bahan pangan dan mengancam status gizi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandan g disabilitas.

Melalui program KEBUN GITA ini, tim pengabdian FKM USU berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan gizi mitigasi bencana sekaligus membangun kebun gizi adaptif sebagai sumber pangan alternatif yang dapat diakses secara cepat pada masa tanggap darurat bencana.

Kegiatan yang melibatkan mahasiswa FKM USU itu, diketuai Dr. Sri Novita Lubis, S.K.M., M.Kes., dengan anggota Prof. Ir. Etti Sudaryati, M.K.M., Ph.D., Puteri Citra Cinta Asyura Nasution, S.K.M., M.P.H., Fadilah Aini, S.K.M., M.Kes., dan Izzah Dienillah Saragih, S.K.M., M.Epid. Keterlibatan mahasiswa FKM USU berperan dalam pendampingan dan dokumentasi kegiatan di lapangan.

Ketua Tim Pengabdian FKM USU, Dr. Sri Novita Lubis, S.K.M., M.Kes., dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan tidak berhenti setelah rangkaian pengabdian selesai, tetapi dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.

"Semoga Kebun GITA ini dapat terus berkelanjutan ke depannya dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Telaga Tujuh. Kami berharap apa yang telah dilakukan bersama dapat terus dilanjutkan dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat," ujar Dr. Sri Novita Lubis.

Ia juga berharap keterlibatan kader dan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kebun gizi dan hidroponik yang telah diperkenalkan. Keberlanjutan program, menurutnya, tidak hanya bergantung pada sarana yang telah tersedia, tetapi juga pada kemauan dan keterlibatan masyarakat untuk merawat, mengelola, serta mengembangkan kegiatan tersebut secara bersama-sama.

Edukasi

Muhammad Al Faraby dari tim hidroponik dalam edukasi dihadapan 18 peserta terdiri atas kader dan masyarakat setempat, mengenalkan konsep dasar budidaya hidroponik serta tahapan yang perlu dipahami sebelum penanaman, mulai dari alat dan bahan, proses pembibitan, hingga mekanisme sirkulasi air pada instalasi hidroponik.

Pemaparan ini menjadi pengenalan awal agar kader dan masyarakat memahami bagaimana hidroponik dapat menjadi salah satu alternatif budidaya tanaman pangan.

Menurut Muhammad Al Faraby, pemahaman terhadap setiap tahapan penting agar instalasi yang telah dibuat dapat dikelola dengan baik. Mulai dari pembibitan hingga memastikan sirkulasi air berjalan, setiap tahapan membutuhkan perhatian dan pengelolaan rutin.

"Harapannya, apa yang sudah kita edukasikan hari ini tidak hanya berhenti pada saat kegiatan berlangsung. Hidroponik ini mudah-mudahan bisa terus dirawat, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh kader serta masyarakat Desa Telaga Tujuh sehingga ke depannya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujarnya.

Usai pemaparan, peserta tidak hanya menerima materi secara teori. Mereka diajak melihat langsung instalasi hidroponik yang telah disiapkan, mengenali bagian-bagiannya, dan mengamati proses sirkulasi air yang menjadi bagian penting sistem hidroponik.

Peserta menyaksikan proses pembibitan, mulai dari persiapan bibit hingga penanaman pada instalasi yang tersedia. Pengalaman langsung ini diharapkan menjadi bekal bagi kader dan masyarakat untuk mengelola dan melanjutkan hidroponik secara mandiri. Kegiatan itut menjadi bagian dari pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan KEBUN GITA.

Sebelumnya, Desa Telaga Tujuh telah memiliki kebun gizi yang dikelola masyarakat, salah satunya melalui Posyandu Mawar 1, dan hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan sasaran Posyandu.

Namun, masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kerusakan tanaman akibat banjir, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan, gangguan ternak warga, dan kebutuhan menyesuaikan jadwal kegiatan. Kondisi ini menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebun gizi yang lebih adaptif terhadap lingkungan Desa Telaga Tujuh.

Melalui pengenalan hidroponik, masyarakat mengenal salah satu alternatif budidaya yang dapat menjadi bagian dari pengembangan kebun gizi ke depan.

Kepala Desa Telaga Tujuh, Sunarto, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap pengenalan hidroponik melalui KEBUN GITA dapat terus berlanjut setelah rangkaian kegiatan pengabdian selesai.

"Harapan kami kegiatan ini dapat terus berlanjut. Hidroponik yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat mudah-mudahan dapat dirawat dan dikembangkan bersama oleh kader dan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang," ujar Sunarto.

Kedua pemuda tersebut masing-masing berinisial MNT (21), warga Jalan Dipanegara, Kecamatan Medan Baru, dan SAF (21), warga Jalan Bunga Cempaka, Kecamatan Sunggal. Keduanya diamankan petugas saat berada di atas sepeda motor di lokasi penangkapan.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan transaksi narkotika di kawasan Jalan Kutilang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah memastikan keberadaan kedua pemuda yang dicurigai, polisi kemudian melakukan penindakan.

"Ketika kami ringkus, kami menemukan satu pcs vape narkoba berwarna orange yang diduga hendak dijual," ujar Rafli, Selasa (27/10/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut kedua pemuda tersebut mengaku telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama sekitar satu bulan. Selain pod getar, keduanya juga diduga mengedarkan pil ekstasi.

Menurut keterangan yang diperoleh penyidik, MNT dan SAF mengaku telah dua kali menjual narkotika jenis vape dan lima kali menjual pil ekstasi.

"Untuk setiap satu vape narkoba yang laku terjual, mereka mendapat keuntungan Rp100 ribu. Sedangkan untuk pil ekstasi, mereka mendapat keuntungan Rp40 ribu untuk setiap butir yang terjual," ungkap Rafli.

Dalam pengembangan kasus tersebut, Satresnarkoba Polrestabes Medan masih memburu seorang pria berinisial W yang disebut polisi sebagai pemasok narkotika kepada kedua tersangka.

Rafli menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

"Pemasok narkoba berinisial W kami pastikan akan kami ringkus. Ini komitmen kami dalam memberantas dan memutus mata rantai peredaran narkoba," pungkasnya.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan bersama pihak RSU Wulan Windy dan BPJS Kesehatan, Senin (26/10/2026).

Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, mengaku kecewa karena pasien yang membutuhkan pertolongan medis diduga harus menunggu lama.

Ia mencontohkan korban kecelakaan kereta api yang disebut belum mendapat penanganan memadai hingga sekitar pukul 11.00 WIB, meski kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.00–04.00 WIB.

Janses mengaku sempat memberikan uang panjar Rp5 juta agar korban segera mendapat penanganan. Ia menegaskan, persoalan administrasi dan pembiayaan tidak seharusnya menghambat pertolongan terhadap pasien dalam kondisi darurat.

Sementara itu, Direktur RSU Wulan Windy, dr. Chairul Syah Putra, MKM, menyatakan pemeriksaan awal telah dilakukan di instalasi gawat darurat (IGD).

Menurutnya, keluarga pasien telah mendapat penjelasan mengenai pilihan menunggu pemeriksaan dokter spesialis atau mengikuti antrean pelayanan yang tersedia.

Pernyataan tersebut dibantah Janses yang mengaku menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Perbedaan keterangan itu memicu perdebatan dalam rapat.

Perwakilan BPJS Kesehatan, Yasmine Ramadhana, turut menyinggung pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan agar standar pelayanan serta keselamatan pasien dipenuhi.

Ia juga menjelaskan tindak lanjut pengawasan, termasuk teguran apabila rumah sakit tidak melakukan perbaikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, menegaskan keselamatan jiwa pasien harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, persoalan administrasi, penjaminan, dan pembiayaan dapat dikoordinasikan melalui petugas penanggung jawab (person in charge/PIC) yang telah disiapkan Dinas Kesehatan.

"Nyawa manusia itu lebih penting dari segalanya. Itu merupakan kewajiban kita, pihak rumah sakit, untuk menomorsatukan pelayanan kesehatan demi keselamatan jiwa manusia," tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, SKM, S.Keb, berharap RDP tersebut menghasilkan perbaikan nyata dalam pelayanan rumah sakit, terutama dalam penanganan pasien gawat darurat, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan mengutamakan keselamatan.

Ia meminta kejelasan mengenai proses pencairan, aliran dana, serta dasar pembebanan kewajiban kepada perusahaan.

Menurut Rion, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah dugaan pencairan puluhan cek tersebut tanpa konfirmasi kepada direksi PT TSI. Namun, keterangan tersebut masih perlu diuji melalui dokumen transaksi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

"Persoalan ini perlu dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari proses otorisasi, mekanisme pencairan, hingga aliran dana dan dasar penagihannya," demikian pokok persoalan yang disoroti Rion.

Rion juga menyoroti status dana yang disebut berkaitan dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving. Menurut dia, dana yang dipersoalkan merupakan bagian dari fasilitas kredit yang masih berada dalam pengawasan bank, bukan dana perusahaan yang telah tersedia secara bebas di rekening PT TSI.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pencairan fasilitas kredit, pihak yang berwenang memberikan instruksi, serta rekening tujuan transaksi.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap perjanjian KMK Revolving, ketentuan pencairan, instruksi pembayaran, rekening koran, dan bukti pemindahbukuan.

Dokumen-dokumen tersebut juga diperlukan untuk memastikan apakah dana dari 54 cek itu benar-benar masuk ke rekening PT TSI atau disalurkan melalui mekanisme lain.

Persoalan lain yang disoroti Rion adalah keterangannya bahwa dana dari transaksi yang dipersoalkan diduga tidak masuk ke rekening PT TSI, sementara kewajiban atas dana tersebut disebut dibebankan kepada perusahaan.

Jika demikian, menurut Rion, perlu ada penjelasan mengenai hubungan antara proses pencairan, penerima dana, pencatatan transaksi, dan dasar penagihan kepada PT TSI. Bank Mandiri perlu memberikan klarifikasi mengenai dasar kontraktual dan pencatatan yang digunakan dalam pembebanan kewajiban tersebut.

Sementara itu, dokumen transaksi dan keterangan PT TSI juga diperlukan untuk menguji kronologi serta posisi masing-masing pihak.

Penilaian mengenai keabsahan transaksi maupun tanggung jawab hukum para pihak tidak dapat ditarik hanya dari satu keterangan. Hal itu harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Rion mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian dari lembaga terkait, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dimilikinya.

Ia juga menyoroti perlunya melihat relevansi peran Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan substansi persoalan dan kewenangan masing-masing lembaga.

OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. BI menjalankan tugas di bidang moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Adapun LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta resolusi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, bentuk penanganan atau tindak lanjut dari masing-masing lembaga perlu disesuaikan dengan pokok pengaduan yang disampaikan dan kewenangan hukumnya.

Rion menilai kejelasan mengenai pencairan 54 cek senilai Rp124 miliar, status dana KMK Revolving, dan dasar penagihan kepada PT TSI penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai sengketa tersebut.

Dalam sengketa ini, sejumlah hal masih memerlukan verifikasi, termasuk prosedur otorisasi pencairan, aliran dana, pencatatan transaksi, serta dasar kontraktual pembebanan kewajiban kepada PT TSI.

Konfirmasi dari Bank Mandiri, PT TSI, dan lembaga terkait diperlukan agar informasi mengenai perkara tersebut dapat disajikan secara berimbang. Dokumen pendukung juga penting untuk menguji keterangan narasumber dan memastikan kronologi yang akurat.

Hingga naskah ini disusun, tanggapan resmi Bank Mandiri, PT TSI, serta keterangan dari lembaga terkait belum dimuat dalam naskah ini. Redaksi membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberitaan ini memuat keterangan dan pandangan Rion Arios. Dugaan mengenai prosedur pencairan, aliran dana, dan dasar penagihan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dari penindakan tersebut, petugas menyita delapan butir pil ekstasi atau inex yang diduga akan diedarkan.
Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan kedua pria yang diamankan masing-masing berinisial DC (25) dan KF (19).

Menurut Rafli, penangkapan kedua terduga pelaku berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi. Petugas kemudian mendapati kedua pria tersebut berada di lokasi dan diduga hendak melakukan transaksi narkotika.

"Keduanya kami tangkap berkat informasi yang kami terima dari masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku terlibat dalam kelompok geng motor GTARMY.REBORN16 dan sudah empat kali terlibat tawuran sesama geng motor di kawasan Deli Serdang," ungkap Rafli, Minggu (25/10/2026) pagi.

Saat dilakukan penindakan, petugas menemukan delapan butir pil ekstasi yang diduga akan dijual oleh kedua pria tersebut.

Kepada penyidik, keduanya mengaku baru sekitar satu bulan terlibat dalam dugaan peredaran narkotika. Mereka disebut tergiur keuntungan dari aktivitas tersebut.

"Dari pelaku kami sita delapan butir pil ekstasi. Keduanya mendapatkan narkoba dari seorang pria berinisial B yang kini sedang kami kejar," kata Rafli.

Rafli menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan B yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada kedua terduga pelaku.

Kedua pria tersebut beserta barang bukti kemudian diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Closing Ceremony Konsolidasi Nasional III Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kampus IV Tuntungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarmahasiswa PTKIN, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam merespons berbagai tantangan kebangsaan.

Mengusung tema "Sinergi Mahasiswa Bergerak untuk Indonesia: Menyatu dalam Narasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045", konsolidasi nasional tersebut diharapkan melahirkan gagasan konstruktif dan mendorong kontribusi nyata mahasiswa bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Wamenag menekankan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengamat dinamika sosial atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa perlu membangun tradisi intelektual yang kuat dengan mengedepankan data, melakukan verifikasi informasi, serta menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan, menawarkan alternatif penyelesaian, dan mendorong perbaikan pelayanan publik.

Dengan kapasitas akademik yang dimiliki, mahasiswa PTKIN diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Penguatan kolaborasi berbasis data juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program bantuan pendidikan dan pelayanan sosial. Melalui kajian, penelusuran fakta, dan pengumpulan informasi yang akurat, mahasiswa dapat membantu memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran Wamenag dalam forum nasional ini sekaligus menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah. Perbedaan pandangan dan sikap kritis, apabila disampaikan melalui argumentasi yang kuat dan didukung fakta, dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan kepada publik.

Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyambut positif penyelenggaraan Konsolidasi Nasional III DEMA PTKIN se-Indonesia sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan dan penguatan karakter mahasiswa.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas, berkarakter kuat, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa.

Rektor menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan perlu dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, memperluas wawasan, serta melatih mahasiswa membangun gagasan dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Melalui pengalaman berorganisasi dan kolaborasi lintas kampus, mahasiswa diharapkan semakin siap mengambil peran dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Selain Wamenag dan Rektor UINSU, kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Legislasi Kementerian Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Rumadi Ahmad, M.Ag., Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, M. Miftahul Riqki, Presiden Mahasiswa UINSU Fathi Farich Hasibuan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag., M.A., serta sejumlah pimpinan UINSU dan perwakilan mahasiswa DEMA PTKIN dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, perwakilan mahasiswa menekankan pentingnya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk melahirkan gagasan yang konstruktif. Konsolidasi nasional juga menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring, menyatukan visi, dan mempertegas posisi mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda yang kritis, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Konsolidasi Nasional III DEMA PTKIN se-Indonesia, UINSU Medan menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan kepemimpinan mahasiswa dan membangun ekosistem akademik yang mendorong lahirnya generasi muda berdaya saing. Sinergi yang terbangun diharapkan tidak berhenti pada berakhirnya kegiatan, tetapi berlanjut dalam bentuk kolaborasi, pengabdian kepada masyarakat, serta gagasan dan aksi nyata yang memberikan manfaat luas bagi bangsa.

Dengan semangat kolaborasi dan intelektualitas, mahasiswa PTKIN diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan publik sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera pada 2045.

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Kapolri untuk mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolrestabes Medan AKBP Rudi Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., bersama jajaran Polrestabes Medan, unsur TNI, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para siswa SMK Percut Sei Tuan.

Berdasarkan data kegiatan, penanaman tersebut menargetkan sebanyak 1.997 bibit pohon. Adapun laporan hasil kegiatan mencatat sebanyak 1.997 bibit pohon telah ditanam di kawasan tersebut.

Berbagai jenis bibit pohon yang ditanam meliputi ketapang kencana, tabebuya, durian, rambutan, mangga, nangka, cempedak, jengkol, aren, alpukat, kelengkeng, dan trembesi.

Penanaman beragam jenis pohon ini diharapkan dapat memperluas area penghijauan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Selain berfungsi menyerap karbon dioksida (CO₂), keberadaan pohon juga diharapkan membantu mengurangi dampak perubahan iklim, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung kelestarian lingkungan di kawasan Jermal.

Bibit pohon buah-buahan yang ditanam juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan pangan bagi masyarakat apabila telah tumbuh dan menghasilkan buah. Dengan demikian, kegiatan penghijauan ini tidak hanya berorientasi pada pelestarian alam, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga setempat.

Libatkan TNI, Pemerintah, dan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan ini turut dihadiri Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis, S.I.K., Kasat Samapta Polrestabes Medan AKBP Hendriyanto, S.H., M., Kabag Sumda Polrestabes Medan Kompol Marstela Isabela, S.I.K., serta sejumlah pejabat dan personel Polrestabes Medan.

Hadir pula Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman, S., Kanit Tipikor Polrestabes Medan AKP Eko Sanjaya, S.H., M.H., KBO Polrestabes Medan IPTU Ervan Lian Siahaan, S.H., dan Kapolsekta Medan Tembung Kompol Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos.

Dari unsur TNI, kegiatan dihadiri Danramil 13/Percut Sei Tuan Mayor Kav JTH Sembiring. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diwakili Aspem II Hendra Wijaya, S.E., dan perwakilan Bidang PSP Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Desa Amplas, Usman, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para siswa SMK Percut Sei Tuan juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi untuk menjaga lingkungan. Partisipasi pelajar juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya penghijauan dan tanggung jawab bersama dalam merawat alam.

Melalui program Green Policing, Polrestabes Medan mendorong agar kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Penanaman pohon di kawasan Jermal diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dalam disertasinya, Rusdi mengangkat persoalan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Sidang terbuka yang berlangsung di Ruang DPF Fakultas Hukum USU tersebut dihadiri pimpinan fakultas, promotor, ko-promotor, serta anggota komisi penguji. Rektor Universitas Sumatera Utara diwakili Wakil Rektor IV USU, Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., M.M.IT., yang memimpin jalannya ujian promosi doktor.

Rusdi mempertahankan disertasi berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Penelitian tersebut menyoroti tantangan penegakan hukum di tengah pesatnya perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi publik.

Dalam penelitiannya, Rusdi mengkaji hubungan antara kepastian hukum, perlindungan nama baik, kebebasan berekspresi, dan proporsionalitas penegakan hukum. Menurutnya, perkembangan teknologi digital menuntut pendekatan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara seimbang kepada seluruh pihak.

"Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial harus mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi seseorang dan kebebasan berekspresi. Penanganan perkara perlu mempertimbangkan konteks, substansi pernyataan, serta unsur pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian rumusan kutipan yang merangkum substansi penelitian Rusdi.

Dihadiri Pimpinan dan Akademisi Fakultas Hukum USU

Dalam sidang tersebut, Rektor USU diwakili Wakil Rektor IV, Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., M.M.IT. Hadir pula Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., serta Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU, Dr. Tengku Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum., M.H.Kes.

Tim pembimbing terdiri atas Promotor Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum USU, serta Ko-Promotor Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU.

Sementara itu, anggota komisi penguji terdiri atas Dr. Joiverdia Arifiyanto, S.H., M.H., Dr. Marlina, S.H., M.Hum., dan Dr. Wira Prayatna, S.I.K., M.H.

Kehadiran para akademisi tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi ilmiah terhadap penelitian yang disusun Rusdi, terutama mengenai argumentasi hukum, metode penelitian, serta model penegakan hukum yang ditawarkan.

Dalam disertasinya, Rusdi menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum.

Bahan hukum yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan, dan literatur hukum. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi penerapan hukum dan merumuskan model penegakan hukum yang dinilai sesuai dengan perkembangan masyarakat digital.

Penelitian tersebut turut membahas ketentuan hukum pidana nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat.

Rusdi menyoroti bahwa media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam membedakan kritik, opini, keluhan konsumen, dan pernyataan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

Karena itu, penilaian terhadap suatu pernyataan perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks komunikasi, substansi, bukti, dan unsur hukum yang relevan.

Salah satu fokus utama penelitian ini adalah merumuskan model penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Model yang dibahas mencakup tahapan penanganan perkara mulai dari pemeriksaan awal, penelaahan unsur perbuatan, penyidikan dan penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi.

Melalui disertasi ini, Rusdi mengangkat isu yang relevan dengan perkembangan komunikasi digital dan tantangan sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil, pasti, dan proporsional.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 67 karyawan, baik berstatus PKWTT maupun PKWT, ini mengangkat materi bertajuk "Penguatan Integritas dan Kepatuhan (Compliance) untuk Menjaga Benteng Pertahanan dalam Pencegahan Antikorupsi bagi Insan Pegadaian".

Penyuluhan disampaikan oleh Donald Estefanussia Kiroh, Compliance Senior Officer (CSO) Kanwil I Medan sekaligus Penyuluh Antikorupsi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya edukatif dan preventif perusahaan untuk meningkatkan kesadaran seluruh insan Pegadaian dalam mencegah korupsi, fraud, serta berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Husni Amri dari Departemen Risiko Kanwil I Medan, Pimpinan Cabang Medan Utama Novita Ningsih, Manager Bisnis Cabang Medan Utama Sofia Martin, serta Assistant Manager Non Gadai Cabang Medan Utama Ansyorullah Harahap.

Melalui penyuluhan ini, para karyawan diharapkan semakin memahami pentingnya integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional maupun memberikan pelayanan kepada nasabah.

Perkuat Integritas dan Kepatuhan

Materi penyuluhan menitikberatkan pada peningkatan pemahaman mengenai korupsi dan fraud, mulai dari pengertian, bentuk, faktor penyebab, modus, hingga dampak yang ditimbulkan. Pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap karyawan mampu mengenali potensi pelanggaran serta memahami konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perusahaan.

Selain itu, kegiatan PAKSI juga mendorong penguatan nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, kepedulian, keadilan, kemandirian, kesederhanaan, dan kerja keras.

Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai landasan membangun lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Aspek kepatuhan atau compliance turut menjadi perhatian utama. Setiap karyawan didorong untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan perusahaan, serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap proses bisnis berjalan secara transparan dan akuntabel.

Cegah Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan juga menekankan pentingnya mengenali dan mencegah berbagai potensi penyimpangan sejak dini, termasuk manipulasi dokumen atau transaksi, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal.

Karyawan juga diingatkan mengenai pentingnya bersikap tepat terhadap gratifikasi, pemberian, maupun fasilitas yang berpotensi memengaruhi objektivitas, independensi, dan profesionalisme dalam bekerja.

Di samping itu, seluruh insan Pegadaian didorong untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan kerja yang sehat melalui kepedulian dan keberanian saling mengingatkan secara profesional apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Apabila terdapat dugaan penyimpangan, karyawan diharapkan memahami mekanisme pelaporan resmi yang berlaku di perusahaan, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, serta menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pencegahan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan, sehingga integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau unit tertentu, tetapi juga menjadi komitmen bersama.

Dukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pelaksanaan PAKSI juga sejalan dengan upaya mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan perlu diterapkan dalam setiap proses operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kualitas pengelolaan usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pegadaian.

Perlindungan aset perusahaan, keamanan dokumen dan informasi, serta pelayanan yang jujur, adil, dan profesional kepada nasabah juga menjadi bagian penting dari budaya antikorupsi yang terus diperkuat.

Melalui kegiatan ini, para karyawan diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara nyata, melakukan evaluasi terhadap proses kerja, serta mendukung perbaikan berkelanjutan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Wujudkan Pegadaian yang Sehat dan Berintegritas

Penyuluhan Antikorupsi di Kantor Cabang Medan Utama menjadi bagian dari komitmen Pegadaian Kanwil I Medan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dengan tetap mengedepankan integritas, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Semangat yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah mendorong Kanwil I Medan tumbuh pesat secara sehat, menuju prestasi terbaik, serta menjadikan kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja.

Dengan penguatan pemahaman dan kesadaran antikorupsi secara berkelanjutan, seluruh insan Pegadaian diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi dan fraud, menjaga kepercayaan nasabah, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

Salam Kepatuhan! Lawan Korupsi, Cegah Penyimpangan, dan Perkuat Integritas.

Pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menangkap seorang pria berinisial SH (39), warga Kecamatan Medan Selayang, di Jalan H Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Jumat (16/10/2026) malam.

Dalam penangkapan itu, petugas menemukan 29 vape yang disebut mengandung etomidate di dalam jok sepeda motor yang dikendarai SH.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penangkapan tersebut kemudian dikembangkan setelah petugas menemukan satu anak kunci yang diduga berkaitan dengan tempat penyimpanan barang.

"Saat kami tangkap, kami temukan 29 pcs vape dengan kandungan etomidate. Saat kami lakukan penggeledahan, kami temukan satu anak kunci yang dicurigai sebagai kunci gudang penyimpanan narkoba," ungkap Rafli, Kamis (22/10/2026) pagi.

Berbekal temuan tersebut, personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah kamar yang berada di dalam bengkel dan disebut digunakan untuk menyimpan vape tersebut.

Polisi kemudian menyita 1.123 vape tambahan yang disimpan di dalam sebuah koper. Dengan demikian, total barang yang diamankan dalam pengungkapan tersebut mencapai 1.152 vape.

Menurut Rafli, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan SH pernah terlibat dalam kasus serupa pada 2021.

Dalam perkara ini, polisi juga masih memburu seorang pria berinisial AL yang disebut merupakan warga negara Malaysia. Polisi menduga AL berperan sebagai pemasok barang kepada SH.

Rafli mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, SH dan AL disebut telah saling mengenal sebelum SH menjalani hukuman atas perkara sebelumnya.

Keduanya kemudian disebut kembali berkomunikasi dan menjalankan aktivitas tersebut dengan sasaran pemasaran di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

"Al merupakan pemasok narkoba kepada pelaku, yang keberadaannya ada di Malaysia. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberantas narkoba, agar Kota Medan dapat bebas dari peredaran narkoba," pungkas Rafli.

Saat ini, SH beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap AL.

Pesan itu disampaikan dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang digelar Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Sumatera Utara di Masjid Al-Fajar, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk istighosah tersebut diikuti hampir 1.000 peserta dari kalangan pengurus NU, badan otonom, santri, dan masyarakat. Sejumlah unsur pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten turut hadir bersama jajaran PWNU Sumatera Utara serta PW GP Ansor Sumatera Utara dan Deli Serdang.

Acara diawali dengan zikir, selawat, dan doa untuk bangsa Indonesia, termasuk mengenang para ulama dan santri yang telah wafat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Doa juga dipanjatkan bagi para santri yang masih menuntut ilmu dan mengabdikan diri untuk agama, masyarakat, serta negara.

Ketua PW GP Ansor Sumatera Utara H. Adlin Tambunan dalam sambutannya mengatakan, semangat santri merupakan bagian dari semangat Ansor sebagai organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama. Menurut dia, kader Ansor memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para ulama sekaligus berperan aktif dalam pembangunan daerah.

"Semangat santri adalah semangat Ansor. Sebagai pemudanya Nahdlatul Ulama, kita harus siap bersama ulama dan santri mengisi kemerdekaan, menjaga NKRI harga mati, serta bersama pemerintah dan masyarakat membangun Sumatera Utara," kata Adlin.

Ia menekankan, komitmen kebangsaan perlu diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat. Pembangunan daerah, menurut Adlin, membutuhkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan warga dalam menjaga persatuan serta memperkuat kepedulian sosial.

Sementara itu, KH. Marahalim Harahap mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki hubungan erat dengan tradisi pesantren. Menurut dia, banyak pengurus NU yang pernah menempuh pendidikan di pesantren sehingga nilai-nilai kesantrian semestinya tetap menjadi landasan dalam menjalankan amanah organisasi dan kehidupan bermasyarakat.

"Kebanyakan orang yang berada dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang dahulu pernah nyantri. Karena itu, sebagai nahdliyin dan warga NU yang menjadi basisnya para santri, kita harus terus menjaga NKRI," ujar Marahalim.

Ia mengajak warga NU menjaga citra santri melalui perilaku yang baik, pengabdian kepada umat, serta kepatuhan terhadap bimbingan ulama. Menurut dia, identitas santri tidak cukup ditunjukkan melalui latar belakang pendidikan pesantren, tetapi juga perlu tercermin dalam tanggung jawab sosial dan kontribusi bagi bangsa.

Marahalim juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penetapan Hari Santri Nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap peran santri dan pesantren dalam perjalanan Indonesia. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi warga NU untuk meneruskan perjuangan ulama dan santri dalam mengisi kemerdekaan.

"Mari kita bersama-sama meneruskan perjuangan santri dan ulama untuk mengisi kemerdekaan. Kita bina umat dan masyarakat," katanya.

Marahalim turut mengapresiasi PW GP Ansor Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan peringatan Hari Santri melalui istighosah. Ia berharap kegiatan tersebut memperkuat kebersamaan warga NU sekaligus mendorong pengabdian yang berkelanjutan.

Selain Muslimat NU dan Fatayat NU, kegiatan itu dihadiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib hingga selesai.

Melalui peringatan tersebut, para peserta diajak menjadikan Hari Santri bukan sekadar agenda tahunan, melainkan pengingat atas tanggung jawab generasi sekarang untuk menjaga persatuan, membina masyarakat, dan meneruskan nilai perjuangan para pendahulu.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Keenamnya masing-masing berinisial SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20).

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan keenam orang tersebut diamankan setelah sempat berupaya melarikan diri ketika petugas melakukan penggerebekan.

"Dari enam pelaku, dua di antaranya merupakan residivis kasus kejahatan lain, sedangkan satu merupakan residivis kasus narkoba," ujar Rafli, Rabu (21/10/2026) pagi.

Menurut Rafli, dari lokasi penggerebekan petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Barang bukti tersebut berupa tiga paket sabu siap edar dan 11 paket ganja siap edar.

Selain narkotika, petugas juga menemukan puluhan alat hisap sabu, timbangan elektronik, sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba, serta ratusan plastik klip yang diduga digunakan sebagai kemasan.

Rafli menyebut, saat hendak diamankan, sejumlah orang yang berada di lokasi sempat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri. Petugas kemudian mengamankan keenamnya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Usai penggerebekan, tim gabungan juga membongkar dan memusnahkan barak-barak yang berada di sepanjang bantaran rel kereta api tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mencegah lokasi kembali digunakan untuk aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

"Kawasan ini akan terus kami pantau. Jika praktik serupa kembali kami temukan, kami tidak akan bosan menggerebek kawasan ini," kata Rafli.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya.

"Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, mari sama-sama kita pulihkan pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.