Hasil pemilu menjelaskan kebuntuan tersebut. Blok Netanyahu menguasai 53 dari 120 kursi Knesset, blok Eisenkot 48 kursi, sementara partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Padahal, pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen. Sebanyak 67 anggota Knesset memang merekomendasikan Eisenkot. Namun, dukungan pemberian mandat tidak sama dengan kesediaan membentuk koalisi.

Netanyahu juga belum kehilangan seluruh pengaruhnya. Likud tetap menjadi partai terbesar dengan 27 kursi. Hubungannya dengan kelompok nasionalis kanan dan partai-partai religius memberinya peluang mempertahankan peranan politik. Karena itu, pemilu bukan sekadar cerita tentang kekalahan seorang pemimpin. Ia memperlihatkan perpecahan mendalam mengenai identitas negara, hubungan agama dan politik, serta masa depan keamanan Israel.

Kenyataan itu mengingatkan bahwa demokrasi multipartai tidak otomatis melahirkan kesepakatan kebangsaan. Yang menentukan justru kesediaan elite mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya mempertahankan identitas politik masing-masing.

Demokrasi yang Terbelah
Perolehan 19 kursi oleh partai-partai Arab menjadi salah satu perkembangan penting. Keterwakilan warga Arab Israel meningkat, tetapi pengaruhnya dalam pembentukan kekuasaan masih menghadapi hambatan. Ra'am membuka kemungkinan kerja sama pragmatis, sedangkan Joint List lebih memungkinkan mendukung pergantian pemerintahan dari luar kabinet. Sebagian calon mitra Eisenkot menolak keterlibatan formal partai-partai tersebut.

Di sinilah demokrasi Israel menghadapi ujian. Hak memilih dan keterwakilan di parlemen belum tentu diikuti peluang setara untuk menentukan kebijakan. Partai-partai yang suaranya diperlukan dalam perhitungan kursi justru menghadapi penolakan ketika hendak masuk dalam pemerintahan. Demokrasi tentu membutuhkan pemilu, tetapi juga memerlukan kesediaan mengelola perbedaan dan mendengar kelompok minoritas.

Kondisi ini memunculkan persoalan legitimasi: bagaimana pemerintahan dapat mengklaim mewakili seluruh warga jika kelompok yang suaranya menentukan hasil pemilu tetap diperlakukan sekadar sebagai alat tawar?

Perundingan koalisi semakin rumit karena persoalan wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Partai-partai religius menghendaki pengecualian bagi sebagian pelajar agama. Eisenkot menekankan pembagian tanggung jawab pertahanan secara lebih merata. Perdebatan ini memperlihatkan benturan antara kewajiban kewarganegaraan, keyakinan keagamaan, dan kebutuhan militer.

Pada saat yang sama, agenda reformasi peradilan kembali mengemuka. Lawan-lawan Netanyahu mengusulkan peninjauan perubahan sistem hukum, pembatasan masa jabatan perdana menteri, serta penyelidikan atas kegagalan keamanan yang menyertai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Persoalannya melampaui perebutan kursi kabinet: siapa mengawasi kekuasaan, bagaimana hukum ditegakkan, dan seberapa jauh kepentingan politik dapat memengaruhi lembaga negara?

Maka, jika Eisenkot berhasil membentuk pemerintahan, persoalan domestik Israel tidak otomatis selesai. Koalisi yang lahir dari kompromi rapuh dapat menghadapi pertentangan segera setelah mengambil keputusan penting.

Palestina, Ujian Sesungguhnya
Pergantian kekuasaan di Israel terutama perlu dinilai dari dampaknya terhadap Palestina. Sebab, perbedaan figur tidak dengan sendirinya mengubah arah kebijakan negara.

Eisenkot memang mengambil sikap berbeda dari Netanyahu pada sejumlah persoalan. Ia menentang pos-pos permukiman tertentu di Tepi Barat yang tidak memperoleh izin menurut hukum Israel dan mengecam kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Pemerintahan Netanyahu, sebaliknya, dikenal mendorong perluasan permukiman di wilayah pendudukan.

Namun, perbedaan itu mempunyai batas. Eisenkot belum menawarkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam kondisi politik saat ini. Seperti Netanyahu, ia menempatkan pelucutan senjata Hamas sebagai syarat penting bagi penarikan pasukan Israel dari Gaza. Dengan demikian, perubahan kabinet dapat menghasilkan pendekatan diplomatik yang berbeda tanpa mengubah paradigma keamanan yang mendasarinya.

Inilah persoalan pokok. Selama Palestina terutama dipandang melalui lensa ancaman keamanan, hak menentukan nasib sendiri dan persoalan pendudukan berisiko terus tersisih. Padahal, perdamaian tidak dapat dibangun hanya melalui pengaturan militer. Ia menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan warga sipil, dan jalan keluar politik yang berkeadilan.

Ketika keamanan dijadikan satu-satunya ukuran, pengalaman sehari-hari masyarakat Palestina mudah terabaikan. Kebijakan yang mengesampingkan kehidupan sipil justru semakin memperpanjang ketidakpercayaan dan mempersulit lahirnya penyelesaian yang dapat diterima.

Gaza merupakan pengingat paling jelas. Gencatan senjata sejak Oktober 2025 mengurangi pertempuran berskala besar, tetapi laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal November 2026 masih mencatat korban, gangguan penyaluran bantuan, dan buruknya kondisi tempat tinggal warga. Bagi keluarga yang kehilangan rumah dan menghadapi kelangkaan kebutuhan dasar, pergantian pemimpin di Israel tidak serta-merta membawa perubahan.

Menghentikan tembakan memang penting. Namun, gencatan senjata bukan akhir dari tanggung jawab kemanusiaan. Akses makanan, layanan kesehatan, tempat berlindung, dan pemulihan kehidupan harus dijamin. Lebih jauh, masyarakat Palestina memerlukan kepastian atas masa depan politiknya, bukan hanya jeda sementara dari kekerasan.

Tanggung Jawab Kawasan
Ketidakpastian politik Israel berlangsung ketika Timur Tengah masih dibayangi ketegangan dengan Iran, perkembangan di Lebanon, dan persoalan Gaza. Pertemuan Netanyahu dan Eisenkot pada 12 November mengenai keamanan dan diplomasi mengingatkan bahwa perebutan kekuasaan berlangsung bersamaan dengan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan banyak orang.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut perlu dibaca secara kritis. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusional sekaligus komitmen diplomatik. Karena itu, Indonesia berkepentingan mendorong perlindungan warga sipil, penghormatan hukum internasional, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan penyelesaian politik yang adil.

Komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam diplomasi yang konsisten, termasuk mendorong mekanisme pertanggungjawaban internasional. Solidaritas terhadap Palestina semestinya tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi menjangkau kebutuhan nyata masyarakat yang terdampak konflik.

Tentu, terbukanya ruang dialog setelah perubahan pemerintahan patut dicermati. Namun, harapan tidak boleh menggantikan penilaian atas tindakan nyata. Ukuran perubahan bukanlah siapa yang memimpin Israel atau seberapa moderat bahasanya, melainkan apakah kebijakannya mengurangi penderitaan dan mendekatkan perdamaian.

Israel boleh saja menghadirkan wajah baru di puncak kekuasaan. Akan tetapi, tanpa keberanian meninjau kebijakan lama terhadap Palestina, pergantian itu berisiko menjadi perubahan nama tanpa perubahan arah. Bagi Timur Tengah, yang dibutuhkan bukan sekadar kabinet baru, melainkan langkah nyata menuju keadilan dan perdamaian yang bermartabat.

*) Pengamat Politik Timur Tengah dan Dosen Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan

Pembukaan kegiatan ini dipimpin oleh Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. Turut hadir dalam pembukaan tersebut jajaran pimpinan universitas, di antaranya Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK), Dr. Abrar M. Daud Faza, S. Fil., MA, Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag, para dekan fakultas termasuk Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Prof. Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Prof. Dr. Mesiono, M.Pd, Direktur Pascasarjana, Prpf. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi, kepala lembaga, kepala pusat, kepala bagian, serta para dewan juri, panitia pelaksana, dan peserta lomba.

Dalam sambutannya, Prof. Azhari Akmal Tarigan menyampaikan salam hangat dari Rektor UINSU Medan yang berhalangan hadir tepat waktu karena baru saja tiba usai mempresentasikan posisi UINSU Medan sebagai kampus yang informatif. Prof. Azhari mengungkapkan optimisme tinggi bahwa UINSU akan meraih hasil terbaik dari upaya dan doa bersama sivitas akademika UINSU Medan.

Prof. Akmal memaparkan sejumlah agenda penting dalam perayaan Dies Natalis ke-53 ini, yang diawali dengan perlombaan berbagai cabang seni dan keagamaan yang berlangsung dari hari Jumat hingga Minggu yang nantinya dirangkai dengan Jalan Sehat sivitas akademika UINSU Medan.

Rankaian perayaan ini akan berlanjut pada 19 November, di mana UINSU Medan akan menggelar tradisi Selawat Munjiyat serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa, serta ditutup dengan Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor pada 21 dan 22 November 2026 mendatang.

Dalam refleksi sejarahnya, Prof. Akmal mengenang kembali perjalanan panjang institusi yang bermula dari Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAINSU) Medan yang didirikan 53 tahun silam sebagai IAIN ke-14 di Indonesia. Kala itu, IAIN Sumut tercatat sebagai perguruan tinggi Islam negeri termuda. Kini, dengan total 58 PTKIN, STAIN, IAIN, dan UIN di seluruh Indonesia, UINSU Medan tidak lagi menjadi yang termuda, melainkan telah bertransformasi menjadi kampus percontohan nasional.

"Dalam tiga tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ibu Rektor Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag, UINSU selalu berada di jajaran 10 besar nasional dari berbagai dimensi. Terakhir, UIN Sumatera Utara tercatat sebagai peringkat keenam PTKIN yang paling diminati di seluruh Indonesia," tegasnya.

Tambahnya, Wakil Rektor Bidang Akademik UINSU Medan tersebut menggarisbawahi tiga poin penting yang menjadi esensi dari peringatan Dies Natalis ke-53 UINSU Medan diantaranya Evaluasi dan Penyempurnaan Berkelanjutan: Momentum dies natalis UINSU Medan digunakan sebagai refleksi untuk tidak pernah berhenti melakukan evaluasi, koreksi, serta penyempurnaan di berbagai sisi agar institusi terus bertumbuh dan berkembang.

Menjaga Warisan Ulama dan Umara: UINSU Medan lahir 53 tahun lalu dari rahim keprihatinan bersama antara para ulama dan umara (pemerintah) tatkala Sumut belum memiliki perguruan tinggi Islam negeri. Kampus di Jalan Sutomo ini menjadi saksi sejarah perjuangan umat Islam di Sumut; Mendekatkan Diri dengan Umat: Melalui kegiatan perlombaan seperti marhaban dan selawat yang melibatkan masyarakat luas, UINSU Medan meneguhkan komitmennya sebagai pemegang amanah umat untuk senantiasa hadir dan membersamai masyarakat.

Di penghujung sambutannya, Prof. Akmal juga mengingatkan bahwa UINSU Medan kini tidak hanya mengelola program studi keagamaan, melainkan telah berkembang pesat dengan membuka berbagai program studi umum yang kompetitif, mulai dari Kesehatan Masyarakat, Gizi, Ilmu Komputer, Hukum, Komunikasi, hingga Biologi. Lebih lanjut, Prof. Akmal memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar ikhtiar besar UINSU Medan dalam mempersiapkan dan mewujudkan Fakultas Kedokteran UIN Sumatera Utara Medan dapat segera terwujud.

Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, perayaan Dies Natalis ke-53 ini menjadi momentum strategis bagi UINSU Medan untuk terus melangkah mantap sebagai pusat keunggulan akademik yang senantiasa menebar manfaat bagi umat dan bangsa.

Kegiatan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan masyarakat tersebut dipusatkan di bantaran Sungai Denai, Kecamatan Medan Denai. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengurangi risiko luapan sungai yang dapat mengancam permukiman warga.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., yang memimpin langsung kegiatan itu mengatakan, penanganan potensi banjir membutuhkan langkah pencegahan dan kerja sama berbagai pihak.

Menurutnya, upaya menjaga lingkungan tidak bisa hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Kondisi sungai perlu mendapat perhatian, terutama menjelang periode dengan intensitas hujan yang berpotensi meningkat.

"Kita tidak boleh menunggu banjir datang baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang. Melalui kegiatan ini, kita berharap aliran sungai lebih terjaga dan dapat mengurangi potensi dampak banjir bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Sungai Denai merupakan salah satu aliran air yang memiliki peran penting bagi kawasan sekitarnya. Karena itu, upaya pemeliharaan dan normalisasi sungai dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi program Green Policing yang mendorong kepedulian terhadap lingkungan sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat.

Perwakilan pelaksana teknis BBWS Sumatera II, Erwansyah Harahap, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang terjalin bersama Polrestabes Medan dan masyarakat.

Menurutnya, sinergi lintas sektor dalam menjaga kondisi sungai merupakan langkah positif untuk mendukung upaya pengendalian banjir dan pemeliharaan lingkungan.

Di sisi lain, Camat Medan Denai Yogi Prayoga, S.I.P., mengungkapkan bahwa pihak kecamatan juga telah menyiapkan sejumlah langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana.

Langkah tersebut meliputi penentuan titik evakuasi, pemasangan spanduk informasi kebencanaan, serta pendataan warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri.

Pendataan tersebut dilakukan agar kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus dapat menjadi prioritas apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

Kegiatan ini turut dihadiri Danramil Medan Denai Kapten Inf Hendri Sihombing, jajaran pejabat utama Polrestabes Medan, Kapolsek Medan Area, Lurah Binjai Sarina Pohan, Kepling 20 Rico Syahputra, perwakilan BBWS Sumatera II, serta masyarakat Lingkungan 20 Medan Denai.

Melalui kegiatan tersebut, Polrestabes Medan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai semakin meningkat.

Program Green Policing pun menjadi salah satu bentuk keterlibatan Polri dalam persoalan lingkungan dan mitigasi bencana, sehingga kehadiran kepolisian tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui upaya melindungi keselamatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW PPP Sumut, Ahmadan Harahap,S.AG M.SP, didampingi Wakil Ketua Bidang Isu Strategis Bidang Pemerintahan dan Politik, Zaharuddin Sinaga, SE, dalam keterangan bersama di Medan, Jumat (13/11/2026).

Ahmadan Harahap menjelaskan, keputusan Rakornas III DPP PPP pada 27 Oktober 2026, khususnya poin keempat, telah menetapkan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan H. Taj Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025–2030 sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan.

" Keputusan tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian dinamika internal partai yang harus dilihat berdasarkan mekanisme dan ketentuan organisasi."katanya

Namun, ia menyoroti penerbitan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 020/SK/DPP/W/X/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang pengesahan kembali kepengurusan DPW PPP Sumut di bawah kepemimpinan Jafaruddin Harahap sebagai Ketua dan Usman Sitorus sebagai Sekretaris.

"Penerbitan SK tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi administrasi organisasi karena muncul setelah Rakornas III memutuskan pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP."ujarnya

Ahmadan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) PPP Pasal 18, mekanisme penandatanganan Surat Keputusan dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan atau tidak bersedia menandatangani, penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

"Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang menandatangani SK tersebut dan atas dasar kewenangan apa penandatanganan dilakukan, mengingat Rakornas III telah memutuskan pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta restrukturisasi kepengurusan DPP," jelas Ahmadan.

Zaharuddin: Kader Jangan Terjebak Dinamika Internal

Sementara itu, Zaharuddin Sinaga menekankan bahwa dinamika kepengurusan di tingkat pusat tidak akan mengganggu konsolidasi dan aktivitas politik PPP di Sumatera Utara. Saat ini yang lebih penting adalah memastikan seluruh struktur partai tetap bekerja, memperkuat komunikasi antarpengurus, serta menjaga hubungan silaturahim di antara kader.

Dikatakannya, bahwa DPW PPP Sumut tetap menjalankan konsolidasi organisasi secara berjenjang hingga tingkat desa dan kelurahan. Seluruh kader juga diminta menjaga soliditas dan tidak menjadikan perbedaan dinamika di tingkat pusat sebagai alasan untuk melemahkan organisasi di daerah.

"Seluruh kader PPP di Sumatera Utara harus tetap menjaga soliditas, mempererat silaturahim, dan menjalankan tugas organisasi. Jangan sampai dinamika yang terjadi di tingkat pusat mengganggu kerja-kerja partai di wilayah maupun cabang," pesan Zaharuddin.

Ia juga menilai bahwa dinamika terkait pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP telah selesai dalam konteks pelaksanaan konsolidasi organisasi di Sumatera Utara. Karena itu, pengurus di daerah harus tetap menjalankan agenda partai sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kepengurusan Wilayah dan Cabang Terdaftar di Sipol

Lebih lanjut, Ahmadan dan Zaharuddin menjelaskan bahwa kepengurusan PPP di tingkat wilayah dan cabang di Sumatera Utara telah terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), baik di KPU Provinsi Sumatera Utara maupun KPU kabupaten/kota.

Pendaftaran tersebut menjadi bagian dari administrasi dan kesiapan organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik mendatang.

Keduanya menegaskan, konsolidasi hingga tingkat desa dan kelurahan akan terus menjadi perhatian DPW PPP Sumut sebagai bagian dari penguatan struktur menghadapi verifikasi partai politik tahun 2027 dan Pemilu 2029.
Mereka kompak berharap seluruh pengurus, mulai dari tingkat wilayah, cabang hingga ranting, tetap menjaga kebersamaan, membangun komunikasi yang baik, serta mengutamakan kepentingan dan keberlangsungan partai.

" Dinamika internal di tingkat pusat diharapkan tidak menghambat agenda pembenahan organisasi dan penguatan basis PPP di Sumatera Utara."tutur Zaharuddin

Langkah ini dilakukan untuk mendorong bank sampah menjadi lembaga pengelolaan lingkungan yang mandiri secara ekonomi sekaligus berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsolidasi Bank Sampah Binaan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan Tahun 2026 bertajuk "FORSEPSI Naik Kelas" di Le Polonia Hotel, Medan, Rabu (11/11/2026).

Mengusung tema "Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri", kegiatan ini mempertemukan pengelola bank sampah, jajaran Pegadaian, pemerintah daerah, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI), serta mitra pengolahan sampah atau offtaker.

Konsolidasi ini merupakan bagian dari program pembinaan Pegadaian yang dilaksanakan di seluruh kantor wilayah selama Oktober hingga November 2026. Fokus kegiatan meliputi evaluasi kinerja bank sampah, penguatan literasi keuangan dan investasi, perluasan akses pasar bagi hasil pengelolaan sampah, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan tersebut membahas implementasi Program GLAM (Gerakan Sedekah Sampah), pengenalan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA) dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta penguatan komitmen bersama dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Timbulan Sampah Sumut Capai 3,6 Juta Ton per Tahun

Penguatan bank sampah dinilai semakin penting mengingat persoalan pengelolaan sampah di Sumatera Utara masih menjadi tantangan serius.

Kepala Bidang Tata Lingkungan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum (TLPGH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Normalia Zubair, mengungkapkan bahwa timbulan sampah di Sumatera Utara mencapai sekitar 3,6 juta ton per tahun. Namun, baru sekitar 30–35 persen yang berhasil dikelola.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) dan masih ditemukannya praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping. Bahkan, sekitar 27 kabupaten/kota di Sumatera Utara disebut terkena sanksi administratif pada 2026 akibat persoalan tersebut.

Menurut Normalia, pengurangan sampah harus dimulai dari lingkungan rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini, bank sampah memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.

"Dengan adanya budaya memilah sampah, maka akan mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA," ujar Normalia.

Meski demikian, keberlanjutan bank sampah masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dirujuk Normalia, terdapat sekitar 154 bank sampah di Sumatera Utara, tetapi hanya sebagian yang masih aktif.

Keterbatasan kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta akses pasar yang belum memadai menjadi beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Sampah Jadi Tabungan Emas, Bank Sampah Didorong Naik Kelas

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, Wakil Ketua Umum FORSEPSI, Syaifudin, menilai penguatan bank sampah harus diikuti dengan peningkatan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu upaya yang didorong adalah program "Memilah Sampah Menabung Emas", yakni mengintegrasikan aktivitas pengelolaan sampah dengan investasi melalui produk Tabungan Emas Pegadaian.

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya berkontribusi mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga berkesempatan mengembangkan nilai ekonomi dari aktivitas memilah dan mengelola sampah.

Dalam konsolidasi tersebut, Bank Sampah Anyelir binaan Cabang Pegadaian Mandala di Area Medan 1 tercatat memiliki 477 rekening Tabungan Emas dengan akumulasi mencapai 116,44 gram.

Sementara itu, Bank Sampah Guna Bersama di Banda Aceh memiliki 133 rekening, sedangkan Bank Sampah Mutiara Rantau Prapat mencatatkan 87 rekening.

Meski demikian, capaian sejumlah bank sampah binaan lainnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa di antaranya tercatat memiliki kurang dari 30 rekening, bahkan terdapat bank sampah yang baru memiliki lima rekening.

FORSEPSI menargetkan bank sampah binaan yang telah beroperasi selama beberapa tahun dapat meningkatkan jumlah rekening Tabungan Emas hingga minimal 50 rekening.

"Data ini bukan hanya angka-angka statistik. Di balik setiap angka tersebut sebenarnya terdapat aktivitas masyarakat," kata Syaifudin.

Ia menegaskan, pendampingan dari kantor cabang Pegadaian sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Selain literasi keuangan, FORSEPSI juga mendorong penguatan hubungan langsung antara bank sampah dengan industri pengolahan. Dengan demikian, pengelola dapat memperoleh harga jual material yang lebih kompetitif dan mengurangi ketergantungan terhadap pengepul.

Pegadaian Perkuat Pendampingan dan Kemitraan

Deputi Operasional PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Wawan Triyadi, menegaskan bahwa pembinaan bank sampah merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Menurut Wawan, komunikasi, peningkatan literasi, serta konsistensi dalam menjalankan program menjadi faktor penting untuk memperkuat sinergi antara Pegadaian dan pengelola bank sampah.

Ia juga mendorong seluruh kantor cabang pembina agar meningkatkan koordinasi dan memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat lebih luas.

Konsolidasi ini turut menjadi ruang untuk memperkuat kemitraan antara Pegadaian, FORSEPSI, pemerintah daerah, dan para offtaker. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelola bank sampah, memperluas jaringan pemasaran, serta menciptakan rantai nilai pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Kegiatan ini juga dihadiri jajaran manajemen Pegadaian Kanwil I Medan, di antaranya Deputi Bisnis Pegadaian Area Medan 1 Faozan Wahyu Praptono dan Deputi Bisnis Pegadaian Area Medan 2 Heri Susianto, bersama para pemimpin cabang.

Dari unsur pemerintah daerah turut hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Tebing Tinggi, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. Sejumlah mitra offtaker, termasuk perwakilan Arta Jaya, juga ikut dalam kegiatan tersebut.

Melalui konsolidasi dan penguatan kemitraan ini, Pegadaian berharap bank sampah binaan dapat berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi sirkular yang mandiri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari pertumbuhan rekening Tabungan Emas, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi masyarakat, keberlanjutan operasional bank sampah, terbukanya akses pasar, serta berkurangnya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar menjadi upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi peluang pemberdayaan ekonomi dan investasi masa depan bagi masyarakat.

"Saya secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027," ujar Muzakir dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Muzakir juga menambahkan, penetapan status ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi di Aceh. Dinamika cuaca ekstrem dan peningkatan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan berpotensi terjadinya banjir bandang hingga longsor.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh makin meluas dan memaksa banyak warga untuk mengungsi. Wilayah yang terdampak banjir di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sementara itu, dikawasan pesisir seperti Aceh Tamiang, debit air di beberapa sungai termasuk Sungai Tamiang mengalami peningkatan. Meskipun belum sampai membuat warga untuk mengungsi, tapi warga diharapkan untuk tetap waspada.

"Halaman masjid kawasan pesantren kami digenangin air akibat meluapnya Sungai Tamiang. Memang disini gak hujan, tapi di kawasan hulu sungai sana kabarnya lagi hujan deras dalam beberapa hari ini", ujar Sujefri selaku kepala sekolah SMP Pesantren Darul Mukhlisin di Karang Baru, Aceh Tamiang.

Ada enam mandat operasional kepada enam instansi teknis diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan. Instansi ini juga untuk menyiagakan seluruh armada dan peralatan berat serta segera mengerahkan ke titik-titik bencana apabila diperlukan.

Melalui langkah antisipatif ini, Pemerintah Aceh memastikan kesiapan optimal seluruh unsur aparatur, personel, serta sarana pendukung dalam merespons potensi keadaan darurat demi melindungi keselamatan dan meminimalisir kerugian masyarakat selama masa siaga darurat berlangsung.(ferdy)

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keselamatan aktivitas kepelabuhanan sekaligus meminimalkan potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Drill Kesiapan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Tumpahan Minyak yang dilaksanakan oleh Pelindo Multi Terminal Branch Belawan di Dermaga 105 Terminal Curah Cair Pelabuhan Belawan pada Kamis (5/11).

Kegiatan ini bertujuan menguji kesiapan fasilitas dan peralatan, kemampuan personel, serta efektivitas koordinasi dalam menghadapi potensi keadaan darurat tumpahan minyak di area operasional pelabuhan.

Simulasi berkolaborasi dengan Pelindo Regional 1, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan, serta tim Oil Spill Response (OSR) dari PT Lamong Energi Indonesia (LEGI).

Dalam latihan tersebut, skenario diawali dengan laporan insiden tumpahan minyak dari kapal MT AU ARIES yang sedang sandar di Dermaga 105 sekitar pukul 09.00 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim HSSE bersama tim OSR LEGI melakukan penggelaran Oil Boom, penempatan peralatan penanggulangan, serta pengamanan area untuk membatasi penyebaran tumpahan minyak di perairan sekitar dermaga.

Melalui simulasi ini, sejumlah aspek diuji, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kecepatan penyampaian informasi, koordinasi antar tim, hingga penerapan prosedur tanggap darurat. Berdasarkan skenario latihan, tumpahan minyak berhasil dilokalisasi dan dievakuasi dalam waktu kurang dari 120 menit tanpa adanya korban luka. Hasil simulasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menilai kesiapan mekanisme penanganan darurat sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan drill ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antarpihak yang terlibat dalam pengelolaan dan operasional pelabuhan. Kesamaan pemahaman mengenai peran, tanggung jawab, dan prosedur penanganan darurat menjadi faktor penting agar respons terhadap potensi insiden dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tepat.

Branch Manager Pelindo Multi Terminal Belawan, Khoiruddin Lubis, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan dan keberlangsungan operasional pelabuhan. Menurutnya, kesiapan fasilitas perlu diimbangi dengan kompetensi personel serta koordinasi yang baik antarinstansi.

"Melalui kegiatan drill ini, kami ingin memastikan setiap personel memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menghadapi potensi keadaan darurat, khususnya insiden tumpahan minyak. Kesiapan peralatan, ketepatan dalam menjalankan prosedur, serta koordinasi seluruh pihak harus terus dijaga dan dievaluasi. Kami berharap latihan seperti ini dapat memperkuat kesiapsiagaan bersama sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan kerja di area pelabuhan," ujar Khoiruddin.

Melalui kegiatan ini, Pelindo Multi Terminal terus mendorong penguatan budaya HSSE dalam setiap aktivitas kepelabuhanan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga keselamatan operasional, melindungi lingkungan pelabuhan, serta memastikan kegiatan kepelabuhanan berlangsung dengan memperhatikan standar keselamatan. (rel/ferdy)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan supervisi penyaluran tenaga kerja dan pelaku usaha dunia industri/UMKM yang dipimpin langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., di Kantor APINDO Kota Medan, di Komplek CBD Polonia, Jalan Padang Golf, Medan Polonia, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Kadisnaker Kota Medan Ramaddan, S.K.M., M.K.M., Kepala BBPVP Medan Amran, S.T., M.M., Ketua APINDO Kota Medan Janlie, S.E., Ak., serta sejumlah perwakilan perusahaan dan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Kapolrestabes Medan menyampaikan bahwa persoalan ekonomi dan pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi munculnya tindak kriminalitas. Karena itu, Polri perlu mengambil peran lebih luas melalui langkah pencegahan dengan membuka akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Melalui POLIRAN, kita ingin membangun kolaborasi antara Polri, pemerintah, balai pelatihan dan dunia usaha. Masyarakat tidak cukup hanya dilatih, tetapi juga harus mendapatkan kesempatan untuk bekerja," tegas Kapolrestabes.

Program POLIRAN yang telah berjalan dalam tiga kelompok atau batch menunjukkan perkembangan positif. Dari Batch 94, sebanyak 28 orang telah berhasil ditempatkan di dunia usaha. Sementara Batch 97 masih menjalani pelatihan dan Batch 99 dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan berikutnya.

Kapolrestabes juga mendorong agar kesempatan kerja terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.

"Kita ingin mendiskusikan bagaimana saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan kesempatan bekerja. Mereka memiliki hak yang sama. Mari kita pikirkan bersama peluang dan bidang pekerjaan yang bisa diberikan," ujarnya.

Bahkan, ke depan Polrestabes Medan akan mengembangkan program POLIRAN dari Desa, sebagai upaya menjangkau masyarakat hingga tingkat pedesaan agar memperoleh akses informasi, pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja.

Plt. Kadisnaker Kota Medan Ramaddan mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan Polrestabes Medan membantu memperluas jangkauan informasi hingga ke desa-desa, sehingga masyarakat pencari kerja dapat terdata dan diarahkan mengikuti pelatihan di BBPVP.

Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban menyediakan kuota minimal 1 persen bagi penyandang disabilitas dari total tenaga kerja, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Apresiasi turut disampaikan Ketua APINDO Kota Medan Janlie. Menurutnya, sinergi Polri, pemerintah, lembaga pelatihan dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam menciptakan tenaga kerja terampil sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dukungan serupa disampaikan perwakilan pengusaha dari Hotel Grand Mercure, Tumpal Simanjuntak. Ia menilai POLIRAN merupakan terobosan yang memperlihatkan bahwa tugas Polri tidak berhenti pada pengungkapan tindak pidana, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang berpotensi melahirkan kejahatan.

Sementara itu, Kepala BBPVP Medan Amran menyampaikan, bahwa dukungan Polrestabes Medan sangat membantu pihaknya menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan yang selama ini relatif sulit mendapatkan informasi mengenai pelatihan kerja.

Melalui supervisi dan diskusi bersama APINDO, BBPVP serta para pelaku usaha, Kapolrestabes Medan turut memetakan kebutuhan tenaga kerja dan peluang penempatan bagi peserta pelatihan, termasuk kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

POLIRAN bukan sekadar program pelatihan, tetapi jembatan menuju pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan mempertemukan pencari kerja, lembaga pelatihan dan dunia industri, Polrestabes Medan berupaya membangun keamanan dari akarnya: membuka peluang, mengurangi pengangguran dan mencegah kriminalitas melalui kesejahteraan masyarakat.

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, sebanyak 75 tersangka mendapat tindakan tegas dan terukur dari petugas karena disebut melakukan perlawanan saat hendak diamankan.

Capaian tersebut dipaparkan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

Jean Calvijn menjelaskan, pengungkapan kasus dilakukan melalui tim khusus yang kini dikenal dengan nama Tim Pagar atau Patroli Siaga Polrestabes Medan. Tim tersebut mulai bertugas pada 15 Oktober 2026 sebagai kelanjutan dari Timsus JCS yang telah dibentuk sejak 6 Desember 2025.

"Dalam satu tahun terakhir, setidaknya ada 1.148 kasus kejahatan jalanan, perjudian, premanisme, dan geng motor yang berhasil kami ungkap," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kasus pencurian dengan kekerasan (curas) tercatat sebanyak 89 kasus dengan 131 tersangka. Sementara pencurian dengan pemberatan (curat) mencapai 718 kasus dengan 902 tersangka, disusul pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 190 kasus dengan 222 tersangka.

Selain pengungkapan perkara, Polrestabes Medan mengklaim terjadi penurunan angka kejahatan jalanan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Jean Calvijn, terdapat 844 kasus yang berhasil dicegah sehingga tidak terjadi pada periode pelaporan tahun ini.

"Angkanya memang tidak besar, 14 persen. Tetapi jumlah kasusnya ada 844 kasus yang berhasil dicegah, tidak terjadi di tahun ini dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," jelasnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan program prioritas Kapolri pada 15 Oktober hingga 10 November 2026, Tim Pagar mengungkap 62 kasus kejahatan jalanan dengan 94 tersangka.

Dari jumlah tersebut, enam tersangka mendapat tindakan tegas dan terukur, sedangkan sembilan tersangka lainnya masih dalam pengejaran polisi.

Pada periode 27 hari itu, angka kejahatan jalanan disebut mengalami penurunan sebesar 28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Polrestabes Medan juga mengklaim berhasil mencegah terjadinya 133 kasus kejahatan.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolrestabes Medan turut mengungkap tujuh kasus menonjol yang menjadi perhatian jajarannya karena memiliki modus operandi beragam.

Kasus pertama adalah kelompok spesialis pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor lintas kota hingga provinsi. Kelompok tersebut diduga telah beraksi di 71 tempat kejadian perkara (TKP). Dua orang di antaranya mendapat tindakan tegas dan terukur saat proses penangkapan.

Kasus kedua berkaitan dengan aksi tawuran menggunakan senjata tajam jenis celurit. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam, baik dari lokasi kejadian maupun hasil pengembangan di kediaman para tersangka.

Selanjutnya, polisi mengungkap modus pencurian kendaraan bermotor dengan cara menabrak korban, khususnya warga lanjut usia. Setelah korban terjatuh, pelaku diduga melakukan kekerasan sebelum membawa kabur sepeda motor milik korban. Dalam pengungkapan perkara ini, satu tersangka disebut melakukan perlawanan kepada petugas.

Modus lainnya adalah pencurian sepeda motor di gedung dan salon dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan. Seorang pelaku yang diduga terlibat dalam 40 TKP di Kota Medan berhasil diamankan.

Atas kejadian tersebut, Jean Calvijn mengingatkan pengelola gedung dan tempat usaha agar meningkatkan sistem pengamanan, termasuk menerapkan buddy system serta memastikan kamera pengawas atau CCTV berfungsi dengan baik.

Polisi juga mengungkap aksi penipuan bermodus kabar anggota keluarga mengalami kecelakaan atau ditabrak. Pelaku mendatangi korban dan menyampaikan kabar tersebut hingga membuat korban panik.

Ketika korban diajak menuju lokasi yang disebutkan, sepeda motornya justru dibawa kabur oleh rekan pelaku. Modus ini disebut telah terjadi di 50 TKP di Medan dan sejumlah kabupaten sekitar.

Kasus berikutnya adalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara memasuki rumah maupun kamar kos. Pelaku diduga membekap dan menyakiti korban sebelum mengambil barang-barang berharga milik penghuni.

Sementara kasus ketujuh menyasar pengemudi ojek online. Polisi mengungkap pencurian telepon genggam milik sejumlah driver ojol yang sedang beristirahat di pangkalan kawasan Simpang Unimed. Lima TKP berhasil diungkap, bahkan kasus tersebut dituntaskan dalam waktu sekitar 12 jam setelah kejadian.

Jean Calvijn menyebut keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut tidak terlepas dari keberadaan tiga tim yang tergabung dalam Tim Pagar.

Tim pertama diperkuat 10 kendaraan dan 10 personel untuk melakukan patroli. Tim kedua berasal dari Satreskrim, sedangkan tim ketiga melibatkan personel Satresnarkoba.
Ketiga tim tersebut menjalankan patroli siaga, melakukan pengungkapan perkara di lapangan, serta merespons secara cepat setiap laporan tindak pidana.

Kapolrestabes Medan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Satreskrim, Satresnarkoba, Polsek jajaran, Samapta hingga masyarakat yang turut membantu menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Medan.

Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Medan tetap terjaga.

Kegiatan yang berlangsung Kamis (5/11/2026) di The Ballroom Padel & Pickleball, Gedung Istana Koki, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 110A, Medan, tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun budaya kerja yang solid di lingkungan ketiga perusahaan.

Pemimpin Wilayah Kanwil I Medan PT Pegadaian (Persero), Yohanis Wulang, hadir bersama Regional CEO (RCEO) Kanwil Medan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Novian Supriatno, serta Pemimpin Cabang Medan PNM, Muhammad Wazir.

Mengusung semangat One Culture, kegiatan ini diisi dengan olahraga padel dan makan malam bersama.
Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komunikasi, membangun kekompakan, serta meningkatkan hubungan kerja sama antar pimpinan dan jajaran perusahaan.

Yohanis Wulang menyampaikan bahwa sinergi antara Pegadaian, BRI dan PNM memiliki peran penting dalam membangun kekuatan ekosistem perusahaan. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin dengan baik tidak hanya mempererat hubungan antar lembaga, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja masing-masing perusahaan.

"Melalui kegiatan BRIGade Madani 2026 ini, kami ingin semakin memperkuat kebersamaan, komunikasi dan kolaborasi antara BRI, Pegadaian dan PNM. Kami percaya bahwa sinergi yang kuat akan menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja serta menghadirkan kontribusi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Yohanis.

Ia juga berharap semangat One Culture tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari melalui semangat saling mendukung, berbagi potensi, dan membangun kerja sama yang produktif.

Bagi Pegadaian Kanwil I Medan, kolaborasi bersama BRI dan PNM merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi di lingkungan ekosistem perusahaan. Hubungan yang semakin erat diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui BRIGade Madani 2026, Pegadaian Kanwil I Medan bersama BRI dan PNM berkomitmen memperkuat kebersamaan dan membangun kolaborasi berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan bisnis serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Dari tangan pria paruh baya tersebut, petugas menyita enam paket sabu yang diduga siap edar. Selain itu, polisi turut mengamankan timbangan elektrik, telepon genggam, serta sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi narkotika.

Penangkapan L bermula dari informasi masyarakat yang merasa resah terhadap dugaan aktivitas peredaran sabu di sekitar tempat tinggal pelaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah memastikan keberadaan terduga pelaku, polisi kemudian melakukan penindakan dan mengamankan L tidak jauh dari kediamannya.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, saat memberikan keterangan pada Minggu (8/11/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

Menurut Rafli, informasi yang diterima petugas langsung ditindaklanjuti hingga akhirnya pria berusia 53 tahun itu berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti.

"Terungkapnya kasus ini berkat kerja sama polisi dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan kemudian kami tindak lanjuti, dan Alhamdulillah pelaku berhasil kami ringkus," ujar Rafli.

Dari hasil pemeriksaan awal, L mengaku baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas sebagai pengedar sabu. Kepada penyidik, terduga pelaku berdalih melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam menjalankan aksinya, L diduga memanfaatkan lingkungan tempat tinggalnya sendiri sebagai lokasi transaksi. Kondisi tersebut diduga membuatnya merasa lebih mengenal situasi sekitar.

Meski demikian, polisi tidak berhenti pada penangkapan L. Penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap pihak yang diduga memasok narkotika kepada pria tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku. Kami pastikan pemasok maupun pelaku lain yang berada di atas L akan kami ringkus, karena tidak akan ada ruang sekecil apa pun bagi pelaku narkoba," tegas Rafli.

Saat ini, L beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami asal-usul sabu serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial HP (40) yang diduga terlibat dalam aktivitas jual beli sabu. Petugas juga menyita lima paket sabu serta sejumlah barang bukti lainnya, termasuk uang yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Penangkapan dilakukan Tim 1 Unit I Satresnarkoba Polrestabes Medan pada Rabu (28/10/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi sabu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya bergerak ke lokasi dan mengamankan HP yang diduga hendak melakukan transaksi narkotika.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penangkapan tersebut turut mengungkap dugaan keterlibatan pemasok sabu yang kini masih dalam pengejaran.

"Pelaku kami ringkus saat akan melakukan transaksi. Ada lima paket sabu yang kami sita, serta sejumlah barang bukti lainnya, termasuk uang yang diduga hasil penjualan narkoba," ungkap Rafli, Kamis (5/11/2026) pagi.

Dari hasil pemeriksaan awal, HP mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial IP. Sosok yang disebut sebagai pemasok itu kini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kepada penyidik, HP juga mengaku telah menjalankan aktivitas jual beli sabu selama kurang lebih satu bulan. Dari setiap gram sabu yang terjual, ia disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp50 ribu.

Rafli menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk memburu IP sekaligus menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran sabu di kawasan Paya Geli.

"Kami masih mengejar pemasoknya. Kami pastikan jaringan pelaku ini akan kami ungkap untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan Paya Geli," tegasnya.

Saat ini, HP telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami keterangan tersangka guna mengungkap asal-usul barang bukti dan jaringan peredaran narkotika tersebut.

Akses jalan dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Jalan HM Said tersebut diketahui ditutup dengan alasan mengantisipasi kemungkinan aksi unjuk rasa di Mapolrestabes Medan.

Namun, penutupan yang berlangsung berkepanjangan itu dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, penyekatan disebut tetap diberlakukan meskipun tidak sedang berlangsung aksi demonstrasi.

Sejumlah umat Buddha mengaku kesulitan menjangkau Vihara Candi Buddha yang lokasinya persis berada di depan Mapolrestabes Medan. Mereka terpaksa mencari jalur alternatif untuk sampai ke tempat ibadah.

"Kami hanya ingin datang beribadah. Namun, jalan menuju vihara ditutup sehingga harus berputar mencari akses lain. Kalau hanya saat ada demonstrasi, kami bisa memahami. Tetapi kalau setiap hari ditutup, bagaimana kami mau beribadah?" keluh seorang umat Buddha.

Ketua Vihara Candi Buddha Medan, Chandra Alifuddin, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Meski memahami tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ia berharap kebijakan penutupan jalan dapat dievaluasi.

"Kami sangat menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan. Namun, penutupan akses ini sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Sementara itu, tidak setiap hari ada kegiatan unjuk rasa. Kami mempertanyakan sampai kapan kondisi ini harus berlangsung," ujar Chandra.

Menurutnya, dampak penutupan jalan tidak hanya dirasakan pengurus dan umat vihara, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Selain menyulitkan umat untuk beribadah, kondisi tersebut turut mengganggu operasional vihara, aktivitas pedagang, serta mobilitas warga dan pengguna jalan akibat pengalihan arus lalu lintas.

Chandra berharap kepolisian dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, terutama pada hari-hari ketika tidak terdapat aksi demonstrasi.

"Kami tidak meminta pengamanan dihentikan. Kami hanya berharap pengamanan dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan hak umat untuk beribadah," tegasnya.

Ia juga berharap Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar ada evaluasi dan solusi yang jelas.

Menanggapi keluhan itu, Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo mengatakan penutupan akses Jalan HM Said dilakukan berkaitan dengan adanya kegiatan unjuk rasa.

"Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini," tulis Widodo melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Terkait akses menuju rumah ibadah, Widodo menegaskan pihaknya tetap memprioritaskan umat Buddha yang hendak beribadah di Vihara Candi Buddha. "Kalau rumah ibadah kami prioritaskan masuk," tandasnya.

Sementara itu, Pengamat dan Pemerhati Transportasi, Syukrinaldi, menilai kepolisian perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Mapolrestabes Medan.

Menurutnya, kawasan Jalan HM Said bukan hanya menjadi akses menuju Mapolrestabes Medan, tetapi juga terdapat sejumlah perkantoran, rumah warga, tempat usaha, dan kawasan permukiman.

"Kalau yang dikhawatirkan unjuk rasa, ya sah-sah saja. Namun, kalau sampai sebulan jalan ditutup, tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Pada kenyataannya, tidak ada unjuk rasa yang datang ke Mapolrestabes Medan setiap hari," ujarnya.

Syukrinaldi berpendapat, apabila tidak terdapat aksi demonstrasi dalam skala besar, pengamanan dapat dilakukan dengan menempatkan personel kepolisian di sekitar pintu masuk Mapolrestabes Medan.

Menurutnya, penutupan jalan dapat dilakukan apabila situasi memang membutuhkan pengamanan ekstra, terutama ketika massa demonstran datang dalam jumlah besar. Namun, tindakan tersebut semestinya bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Ia menambahkan, apabila terdapat kondisi mendesak yang mengharuskan penutupan jalan dalam waktu lama, masyarakat perlu mendapatkan pemberitahuan dan sosialisasi.

Dengan demikian, warga mengetahui alasan penutupan, jalur alternatif yang dapat dilalui, serta kepastian akses menuju tempat ibadah dan lokasi aktivitas sehari-hari.

Melalui pernyataan sikap tertanggal 4 November 2026, organisasi tersebut menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang disebut-sebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Ketua DPW RAMPAS Setia 08 Berdaulat Sumatera Utara, Bambang Muliadi Harahap, SE, menilai dugaan tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pernyataan sikapnya, RAMPAS Setia 08 Berdaulat menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berpotensi mencederai demokrasi serta kedaulatan negara apabila terbukti dilakukan secara ilegal.

Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas, termasuk menjaga keamanan negara dan melindungi seluruh kepentingan bangsa.

"Kami mengutuk keras perbuatan ini. Kami berharap proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak pandang bulu. Siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.

RAMPAS Setia 08 Berdaulat Sumatera Utara juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan serta mendukung penegakan hukum dan kebenaran di Indonesia.

Pernyataan tersebut turut menegaskan dukungan organisasi terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang disebut sebagai Dewan Kehormatan RAMPAS Setia 08 Berdaulat.

Pernyataan sikap itu ditandatangani Ketua DPW RAMPAS Setia 08 Berdaulat Provinsi Sumatera Utara, Bambang Muliadi Harahap, SE, di Medan, 4 November 2026.