FAP yang merupakan warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun, ditangkap personel Tim 4 Subnit II Unit I Satresnarkoba Polrestabes Medan pada Sabtu (29/8/2026).

Penangkapan dilakukan di sebuah minimarket yang lokasinya tidak jauh dari kediaman FAP. Saat itu, petugas menduga FAP hendak melakukan transaksi narkotika.

Dari tangan perempuan tersebut, polisi menyita dua vape narkoba yang dikenal dengan sebutan pod getar merek El Chapo serta dua butir pil yang diduga ekstasi.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, membenarkan penangkapan tersebut. "Pelaku berprofesi sebagai Kepling di Kota Medan. Untuk barang bukti ada dua pod getar dan dua butir pil ekstasi," ujar Rafli, Jumat (4/9/2026) malam.

Menurut Rafli, FAP diduga baru sekitar dua bulan menjalankan aktivitas peredaran narkotika tersebut. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga memanfaatkan sejumlah lokasi, termasuk minimarket dan pinggir jalan, sebagai tempat transaksi.

"Pelaku mengedarkan narkoba tidak hanya di lingkungan tempat ia tinggal dan bertugas sebagai Kepling, namun juga kepada masyarakat di luar lingkungan tempat tinggalnya," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut Rafli, pelaku diduga memperoleh keuntungan dari setiap narkotika yang berhasil dijual. Untuk satu pod getar, keuntungan yang diperoleh disebut mencapai Rp200 ribu, sedangkan satu butir pil ekstasi memberikan keuntungan sekitar Rp30 ribu.

Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan di atasnya. Penyidik juga tengah memburu seorang pria berinisial M yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada FAP.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku berinisial M. Kami pastikan pengedar maupun bandar bisa berlari, tapi tidak akan bisa bersembunyi dari kami," tegas Rafli.

Saat ini, FAP masih menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut di Satresnarkoba Polrestabes Medan. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

Korban Masih Menunggu Kepastian

Perkembangan tersebut menjadi perhatian bagi korban. Sebab, setelah melewati proses pelaporan dan penyidikan, dirinya masih menunggu kepastian mengenai langkah hukum selanjutnya.

Kepada media, korban berharap perkara tersebut dapat segera mendapatkan kejelasan.

Ia juga berharap proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi korban, kepastian hukum menjadi penting karena dirinya mengaku masih merasakan dampak dari peristiwa yang dilaporkannya.

Meski demikian, seluruh keterangan mengenai kejadian tersebut tetap merupakan keterangan korban dan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sedang berjalan.

Kapolres dan Kasat Reskrim Belum Memberikan Tanggapan
Untuk memperoleh penjelasan resmi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolres Mandailing Natal.

Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Tri Boy Alvin Siahaan terkait perkembangan perkara tersebut.

Konfirmasi antara lain dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyidikan, alasan tersangka tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap rencana penangkapan sebagaimana tercantum dalam dokumen SP2HP.

Namun, hingga berita ini diterbitkan pada Jumat (4/9/2026) malam, Kapolres Mandailing Natal maupun Kasat Reskrim belum memberikan tanggapan kepada awak media ini.

Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak kepolisian maupun Andri Kurnia.

Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Dikedepankan

Perkara tersebut hingga kini masih berada dalam proses hukum. Penetapan Andri Kurnia sebagai tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan merupakan putusan pengadilan.

Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikannya.

Kini, korban masih menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum. Harapannya, proses hukum terhadap perkara dugaan KDRT tersebut dapat berjalan secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua perempuan sebagai tersangka dan berhasil menyelamatkan seorang bayi yang baru berusia satu hari.

Pengungkapan kasus ini dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan. Bayi yang menjadi korban ditemukan setelah dugaan penyerahan bayi dilakukan di wilayah Kota Medan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, mengatakan kedua tersangka masing-masing berinisial ARN alias Amel (37), warga Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan PF (19), warga Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. "Modusnya karena faktor ekonomi," kata Adrian kepada wartawan, Jumat (4/9/2026) di Medan.

Dalam perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai Rp9,4 juta, kain gendong, kain bedong, salinan bukti transfer, salinan percakapan, rekaman CCTV, fotokopi surat keterangan lahir, serta jaket dan pakaian perawat.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap dugaan transaksi bayi yang dilakukan melalui modus adopsi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan YN dan ESS yang telah menikah pada November 2024 dan belum memiliki anak, sebelumnya mencari informasi mengenai jasa adopsi bayi. Keduanya kemudian memperoleh informasi mengenai seseorang yang diduga dapat menyediakan bayi untuk diadopsi.

Informasi tersebut kemudian mempertemukan pasangan tersebut dengan tersangka ARN alias Amel. Dari hasil pemeriksaan polisi, Amel sebelumnya telah mengenal tersangka PF yang saat itu sedang hamil.

Pada April 2026, Amel dan PF disebut mulai berkomunikasi terkait rencana adopsi bayi yang dikandung PF. Kepada calon orang tua, Amel diduga menyampaikan bahwa proses tersebut merupakan adopsi yang resmi.

Selanjutnya, terjadi beberapa kali komunikasi dan transaksi. Polisi mencatat adanya transfer uang sebanyak tiga kali, yakni sekitar Rp1 juta, Rp4 juta pada 1 Agustus 2026, dan Rp10 juta pada 31 Agustus 2026. Total uang yang telah diberikan disebut mencapai Rp15 juta, di luar pengeluaran untuk perlengkapan bayi.

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bayi yang kemudian diserahkan kepada pasangan tersebut ternyata bukan bayi yang dikandung PF.

Pada 31 Agustus 2026, tersangka ARN alias Amel diduga mengambil seorang bayi dari ruang nifas Rumah Sakit Umum Sundari, Jalan TB Simatupang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal.

Dalam aksinya, Amel diduga mengenakan pakaian kerja perawat dan masker. Polisi menduga tersangka mengetahui kondisi lingkungan rumah sakit karena sebelumnya pernah bekerja di RSU Sundari pada 2010 hingga 2012.

Setelah mengambil bayi tersebut, tersangka kemudian mengirimkan foto bayi kepada pasangan yang telah melakukan pembayaran. Sekitar pukul 13.00 WIB, tersangka datang ke rumah pasangan tersebut dan menyerahkan bayi.

Setelah bayi diserahkan, saksi YN kembali mentransfer uang sebesar Rp10 juta kepada tersangka. Namun, setelah tersangka pergi, pasangan tersebut mengetahui bahwa bayi yang diserahkan berjenis kelamin laki-laki, berbeda dengan informasi sebelumnya mengenai bayi yang akan mereka adopsi.

Pasangan tersebut kemudian meminta pertanggungjawaban kepada tersangka. Polisi yang melakukan penyelidikan selanjutnya berhasil mengungkap dugaan tindak pidana tersebut dan menyelamatkan bayi yang menjadi korban.

"Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Adrian.

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. " Kedua tersangka sudah dijebloskan ke penjara," tegas Adrian.

IR diamankan polisi pada Sabtu (29/8/2026) malam, di kawasan Pasar II Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Dari tangan tersangka, petugas menyita satu bungkus plastik berukuran besar yang diduga berisi ganja dengan berat sekitar 3 ons.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran ganja yang dilakukan IR.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, petugas kemudian melakukan penindakan dan mengamankan IR.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu bungkus plastik berisi ganja. Barang bukti tersebut kemudian ditimbang dan memiliki berat sekitar 3 ons.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan IR diketahui bekerja sebagai Satpam di salah satu bengkel mobil di Kota Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kata Rafli, IR mengaku telah menjalankan aktivitas tersebut selama sekitar dua bulan. Kepada penyidik, tersangka mengaku melakukan peredaran ganja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

"Untuk setiap 1 ons ganja yang terjual, pelaku mendapat keuntungan Rp100 ribu," ungkap Rafli, Kamis (3/9/2026) malam.

Menurut Rafli, aktivitas tersebut diduga tetap dilakukan IR meski dirinya sedang menjalankan pekerjaan sebagai Satpam.

"Pelaku menerima pembeli dari mana saja. Setiap ada yang memesan, pelaku meminta pemesan untuk datang. Untuk narkoba, selalu disimpan di rumah," jelasnya.

Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk memburu pria berinisial D yang diduga merupakan pemasok ganja kepada IR.

Polisi juga masih mendalami jaringan peredaran serta lokasi yang diduga menjadi sasaran penjualan ganja oleh tersangka selama menjalankan aktivitas tersebut.

"Kami sedang mengejar seorang pria berinisial D yang berperan sebagai pemasok. Kami juga sedang menyelidiki ke mana saja pelaku menjual narkoba selama ini," kata Rafli.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Tidak akan ada ruang sekecil apa pun bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pengedar dan bandar bisa saja berlari, tapi kami pastikan tidak akan bisa bersembunyi dan pasti akan kami tangkap," pungkasnya.

Arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, European Central Bank (ECB) atau Bank Sentral Eropa, dan Bank of Japan (BoJ) semakin mengarah ke kebijakan hawkish. Sorotan utama tertuju pada pidato Ketua The Fed, Kevin Warsh, di simposium Jackson Hole yang kembali memicu hawkish repricing atau penyesuaian ekspektasi pasar ke arah suku bunga yang lebih tinggi, seiring dengan penegasan kembali kredibilitas The Fed.

"Untuk September 2026, PANS merekomendasikan MEDC, MAPA, GGRM, BBNI, AMMN, BRMS, dan BUMI," ungkap Business Development PANS Cabang Medan, Darmin, S.E., MBA, Rabu, 2 September 2026.

Meski demikian, Darmin menilai peluang kenaikan suku bunga pada Federal Open Market Committee (FOMC) September 2026 relatif terbatas, dengan asumsi ekspektasi inflasi Amerika Serikat masih well anchored atau tetap terkendali, serta The Fed memberikan bobot yang seimbang terhadap tekanan dari sisi pasokan akibat cost-push inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi.

ECB diperkirakan bergerak menuju rate hike pada September 2026 untuk menahan second-round effect atau dampak lanjutan dari kenaikan harga, sementara BoJ diperkirakan memiliki peluang kuat untuk menaikkan suku bunga seiring dengan akselerasi Consumer Price Index (CPI) Tokyo yang mendekati target 2% dan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Yen Jepang (USD/JPY) yang menembus level 160.

PANS memandang September ini sebagai titik persimpangan bagi Dolar Amerika Serikat (USD). Secara taktis, penguatan USD yang didorong oleh ekspektasi pasar masih berlanjut, seiring dengan meningkatnya risiko inflasi dan yield atau imbal hasil U.S. Treasury (UST) tenor pendek yang masih sulit turun. Rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat akan menjadi salah satu pemicu volatilitas utama.

Menurut Darmin, pasar cenderung mulai memperkirakan berkurangnya kebutuhan kenaikan suku bunga yang didorong oleh tekanan nilai tukar. Hal ini tercermin dari USD/IDR yang relatif stabil di level rata-rata 17.821, meski menguat 1,04% secara bulanan (MoM) pada bulan lalu.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada kuartal II 2026 sebagai respons terhadap pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan mata uang lainnya, yang dipengaruhi oleh tekanan domestik dan lonjakan harga minyak global.

Sejak saat itu jelasnya, terdapat perbaikan sentimen terhadap kepastian kebijakan (policy certainty), stabilitas nilai tukar (currency stability), serta pernyataan positif terkait prospek fiskal. Hal tersebut tercermin dari Credit Default Swap (CDS) 5-Year Indonesia yang berada di level 85, terendah sejak Maret 2026. Kondisi yang lebih akomodatif ini memberikan ruang bagi BI untuk memasuki fase wait and see atau menunggu perkembangan data ekonomi sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.

"PANS juga melihat langkah BI untuk menjaga stabilitas kini mulai bergeser ke kombinasi kebijakan non-suku bunga atau non-interest rate policy mix, sebagai upaya menyeimbangkan mandat pertumbuhan ekonomi (pro-growth)," katanya.

Penunjukan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI yang baru turut menyoroti penguatan sinergi kebijakan antara BI dan pemerintah. Meski demikian, sinergi tersebut tetap tidak akan mengompromikan kredibilitas BI karena bauran kebijakan BI tetap akan bergantung pada data atau data-dependent.

Peluang kenaikan BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia September 2026 masih perlu dicermati, terutama dengan mempertimbangkan current account deficit atau defisit transaksi berjalan yang lebih lebar dari perkiraan serta upside risk pada inflasi. Kondisi tersebut berpotensi kembali memicu tekanan depresiasi terhadap Rupiah ketika USD kembali mengalami volatilitas.

Darmin mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 4,6% secara bulanan (MoM) pada Agustus 2026. Penguatan tersebut didorong oleh membaiknya tensi geopolitik, melemahnya indeks dolar AS (DXY) yang turut memperkuat Rupiah, kekhawatiran terhadap potensi krisis utang di Amerika Serikat, status Indonesia yang masih dipertahankan dalam kelompok emerging market oleh MSCI, serta rilis laporan keuangan yang relatif baik.

Investor saat ini masih akan mencermati overhang atau sentimen yang masih membayangi pasar dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), khususnya terkait transparansi pasar, visibility kepemilikan saham, serta coordinated trading atau aktivitas perdagangan yang terkoordinasi.

MSCI akan melakukan assessment kembali pada November 2026. Namun, PANS melihat probabilitas Indonesia untuk masuk ke kategori frontier market relatif terbatas karena posisi Indonesia dinilai masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain, ditambah adanya reformasi kebijakan seperti penyesuaian free float, pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO), disclosure high shareholding concentration (HSC) atau pengungkapan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, serta perluasan klasifikasi investor.

"PANS juga melihat tren ekspektasi laba relatif positif seiring dengan rilis laporan keuangan kuartal II 2026 yang cukup baik. Hingga saat ini, analis telah merevisi naik estimasi laba bersih IHSG sebesar 3,58% dalam empat minggu terakhir. PANS juga melihat tekanan keluarnya dana asing mulai lebih terbatas, terlihat dari kembali masuknya dana asing pada Agustus 2026 sebesar Rp1,2 triliun. Sebelumnya, dana asing tercatat masuk Rp1,6 triliun pada Juli 2026, setelah mengalami outflow sebesar Rp19,6 triliun pada Juni 2026," katanya.

Sektor bahan baku (IDXBASIC) menguat signifikan sebesar 10,1% MoM, khususnya didorong oleh saham-saham yang terkait dengan emas, seperti EMAS yang menguat 52,4% MoM dan BRMS sebesar 35,1% MoM.

Penguatan tersebut didorong oleh kenaikan harga emas setelah meningkatnya permintaan emas ke level tertinggi dalam 16 bulan. Kondisi ini turut mendorong porsi emas dalam cadangan devisa bank sentral dunia menjadi 26,3%, dibandingkan U.S. Treasury sebesar 20,2%.

Sementara itu, saham teknologi tercatat melemah 2,2% karena adanya rotasi sektor. Kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga dinilai dapat meningkatkan cost of fund atau biaya pendanaan, khususnya bagi perusahaan teknologi yang umumnya memiliki leverage relatif tinggi.

Untuk September 2026, PANS merekomendasikan tiga tema utama yaitu Sektor emas, karena kekhawatiran terhadap krisis utang Amerika Serikat dapat mendorong realokasi dana ke aset alternatif seperti emas.

Sektor energi, seiring meningkatnya kembali tensi geopolitik setelah serangan Amerika Serikat ke Pulau Larak yang dibalas Iran dengan serangan terhadap basis militer AS di UEA dan Yordania.

Sektor yang terkait dengan AI, seiring tren belanja hyperscaler yang diperkirakan dapat mencapai USD7 triliun hingga 2030. Kondisi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan industri data center, energi, lahan industri, serta tembaga.

Sementara itu, sektor yang diperkirakan masih mengalami tekanan adalah sektor properti, akibat marketing sales yang kurang baik, penurunan harga properti, dan peningkatan Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Tekanan tersebut berpotensi semakin besar apabila ruang kenaikan suku bunga masih terbuka.

Sektor otomotif juga diperkirakan masih menghadapi tekanan karena kenaikan suku bunga dapat membatasi permintaan kredit otomotif.

PANS melihat sejumlah katalis positif bagi IHSG. Pertama, mulai masuknya dana asing ke pasar obligasi dan pasar saham. Kedua, ekspektasi defisit belanja negara 2027 yang lebih rendah, yaitu 2,4%, dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 6% pada 2027, dibandingkan target 5,4% pada 2026. Hal ini juga didukung oleh rasionalisasi belanja negara yang bersifat konsumtif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga, terdapat ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan.

Selain itu, terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur BI turut menegaskan independensi BI. Meskipun IHSG telah naik 22,9% sejak titik terendah 5.342 pada 8 Juni 2026, valuasi IHSG saat ini masih relatif rendah dibandingkan peers atau negara pembanding, dengan forward Price-to-Earnings (PE) 2027F sebesar 9,0x, dibandingkan rata-rata Asia sebesar 14,2x.

Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag pada kesempatan itu mengajak seluruh mahasiswa baru tidak berhenti pada kecerdasan akademik, tetapi mampu menggunakan ilmu secara bijak dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Dikatakan Nurhayati, pendidikan ke perguruan tinggi bukan sekadar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Status sebagai mahasiswa juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tanggung jawab sebagai insan terdidik

"Tantangan mahasiswa kini bukan lagi sekadar bagaimana mendapatkan informasi, karena informasi tersedia di mana-mana. Tantangan kita adalah bagaimana membedakan informasi dengan pengetahuan, pengetahuan dengan kebenaran, dan kecerdasan dengan kebijaksanaan," tegasnya.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa baru menjadikan masa perkuliahan sebagai ruang untuk membangun kemampuan intelektual sekaligus karakter.

Mahasiswa, kata Nurhayati, harus gemar membaca, berani bertanya, aktif berdiskusi serta terbiasa berpikir kritis, sistematis, kreatif dan inovatif.

"Kampus yang hebat tidak hanya melahirkan mahasiswa yang pintar, tetapi melahirkan manusia yang mampu menggunakan kepintarannya untuk kebaikan," ujarnya.

PBAK, lanjutnya, juga tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan pengenalan lingkungan kampus. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenalkan budaya akademik, nilai-nilai kemahasiswaan, etika, tanggung jawab dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Hal itu sejalan dengan tema PBAK UINSU 2026, "Membentuk Generasi Unggul dalam Ilmu, Teduh dalam Keberagaman, dan Rahmat bagi Semesta".

Nurhayati menjelaskan, tema tersebut merupakan cita-cita yang hendak ditanamkan kepada seluruh mahasiswa UINSU. Mahasiswa dituntut unggul secara intelektual, namun tetap mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

"Kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi ruang untuk saling mengenal, saling memahami dan saling menghormati," katanya.

Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi, membenci atau menghakimi orang lain hanya karena perbedaan pandangan.

Mahasiswa, menurutnya, harus menjadi penjaga ruang publik yang sehat, bukan penyebar kebencian.

"Jadilah generasi yang mampu berbeda pendapat tanpa bermusuhan. Mampu berdialog tanpa saling merendahkan. Mampu berkompetisi tanpa saling menjatuhkan dan mampu berbeda pilihan tanpa kehilangan persaudaraan," pesan Nurhayati.

Selain ilmu dan keberagaman, Rektor UINSU juga menekankan pentingnya pengabdian. Ilmu yang diperoleh mahasiswa tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi harus mampu hadir sebagai solusi bagi masyarakat.

Ia menegaskan, semangat tersebut merupakan bagian dari makna rahmatan lil 'alamin yang menjadi salah satu nilai penting dalam pendidikan di UINSU.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhayati juga secara khusus mengingatkan mahasiswa baru mengenai ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ia menyebut persoalan narkoba masih menjadi tantangan serius, termasuk di Sumatera Utara. Karena itu, mahasiswa diminta tidak memberikan ruang sedikit pun bagi narkoba dalam kehidupan mereka.

"Narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga merusak akal, masa depan, keluarga dan cita-cita," ujarnya.

Nurhayati meminta mahasiswa berani menolak ajakan yang dapat menjerumuskan mereka pada penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa juga diminta menjaga teman dan lingkungan pergaulannya serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Pesan tersebut semakin relevan karena pada hari pertama PBAK, mahasiswa baru UINSU juga mendapatkan materi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut), Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia PBAK UINSU 2026, Prof. Dr. Katimin, M.Ag., yang juga Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UINSU, melaporkan PBAK tahun ini diikuti 4.359 mahasiswa baru.

Adapun rinciannya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) sebanyak 201 mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 797 mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 264 mahasiswa, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 1.393 mahasiswa, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 515 mahasiswa, Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) 563 mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 577 mahasiswa, serta Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) 149 mahasiswa.

Katimin mengatakan PBAK menjadi kegiatan penting karena mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan kehidupan kemahasiswaan, layanan mahasiswa dan suasana pendidikan di kampus, tetapi juga dibekali berbagai kemampuan serta nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan moralitas.

"Dengan demikian kita berharap adik-adik mahasiswa dapat menjawab tantangan global karena dibekali dengan berbagai macam skill dan lain sebagainya," katanya.

PBAK UINSU 2026 berlangsung selama dua hari, 1-2 September 2026, dengan rangkaian kegiatan pada tingkat universitas dan fakultas. (sug)

Masyarakat umum dapat melihat langsung kondisi kerentanan daerah tersebut saat hujan turun. Akses terhadap hak dasar masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi, namun masyarakat masih terus berhadapan dengan banjir saat hujan tiba.

Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi Institusi kebencanaan di tingkat nasional yang dapat membantu kerja-kerja BPBD.

Adanya institusi kebencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah menunjukan bahwasannya sebetulnya secara kelembagaan, Indonesia telah memiliki instrumen yang mumpuni untuk menanggulangi bencana. Akan tetapi, institusi tersebut tampak tidak dibenahi dan dipersiapkan secara maksimal.

Hal ini juga dapat diilihat dari sarana prasarana yang dimiliki seperti minimnya perahu karet, helikopter, dan teknologi lainnya. Padahal kajian BNPB sendiri menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah Sumatera Utara rentan bencana, termasuk bencana banjir dan tanah longsor.

Arah Pemulihan

Amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 harus menjadi dasar yang tidak boleh diabaikan. Ketentuan tersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Saat ini, masyarakat di daerah bencana tentu belum sepenuhnya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Status lokasi yang masih rentang bencana dan belum segera diatasi mitigasi risiko bencana sudah cukup menjadi parameter bahwasannya masyarakat sedang tidak berada di lingkungan hidup yang baik.

Masyarakat memang melihat bahwasannya institusi negara tetap bekerja untuk melakukan pemulihan. Akan tetapi, masyarakat juga melihat kondisi teknologi, anggaran, dan carut marutnya sistem administrasi negara mempengaruhi efektifitas penanganan bencana oleh negara.

Artinya, institusi-institusi terkait tampak bekerja, namun hasilnya masih sangat minim. Sehingga, masyarakat dapat menilai bahwa penanganan bencana oleh negara yang dilakukan saat ini tidak efektif.

Penambahan sumber daya manusia yakni Polisi Kehutanan juga belum terealisasi. Pada Juli 2026, Presiden Prabowo memutuskan untuk menambah personel Polhut, yang sebelumnya hanya 5000 menjadi 70.000.

Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tangan manusia seperti perambahan hutan, pembakaran hutan dan lahan, pertambangan illegal, dan lain sebagainya terus tumbuh dan meningkat, sementara program Polhut ini kalah cepat dengan program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.

Walhi Sumut belum melihat arah yang jelas untuk pemulihan ekosistem di Sumatera Utara. Beberapa perusahaan seperti tambang emas dan industri energi yang beberapa saat setelah bencana izinnya dicabut karena dinilai berkontribusi besar atas terjadinya bencana, kini telah dipulihkan kembali. Bukan memulihkan ekosistem yang tampak terlihat, namun izin usaha untuk mengeksploitasi alam yang dipulihkan.

Pemerintah harus mencegah terlebih dahulu aktivitasi eksploitatif lingkungan hidup, sebelum ekosistem lingkungan hidup tersebut benar-benar pulih. Jangan mempertaruhkan keselamatamasyarakat dengan memperi karpet merah untuk perusahaan-perusahaan yang akan mengeskploitasi lingkungan hidup. (Penulis adalah Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut)

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Minggu (30/8/2026) sekitar pukul 01.20 WIB tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial DS (24). Dari tangan DS, petugas menyita lima butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan
AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP mengatakan, DS sebelumnya bekerja sebagai waiters di THM tersebut dan saat ini bertugas sebagai kasir.

"DS dulunya merupakan waiters di THM ini, dan sekarang bekerja sebagai kasir. Ada lima butir yang kami sita dari tangan yang bersangkutan, sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba, dan telepon genggam," ujar Rafli, Rabu (2/9/2026) pagi.

Selain mengamankan DS, petugas juga melakukan pemeriksaan urine terhadap sejumlah pengunjung THM. Dari 20 orang yang menjalani tes urine, dua orang dinyatakan positif narkotika.

"Dalam kegiatan ini kami juga amankan dua orang yang positif narkoba. Kami lakukan tes urine, dan dua di antaranya positif narkoba," jelasnya.

Dari hasil pengembangan sementara, polisi juga telah mengantongi identitas seseorang berinisial B yang diduga memasok narkotika kepada DS.

Petugas kini masih melakukan pengejaran terhadap B untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.

"Pemasok narkoba kepada DS sudah kami kantongi identitasnya. Kami pastikan yang bersangkutan bisa berlari, tapi tidak akan bisa bersembunyi," tegas Rafli.

Pasca-penggerebekan, THM Janna ditutup sementara. Polisi juga memasang garis polisi atau police line di lokasi guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan.

Rafli menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan terhadap tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi atau membiarkan terjadinya praktik peredaran narkotika.

"Untuk para pengusaha THM, THM bukanlah zona bebas hukum. Malam boleh gemerlap, namun hukum tidak akan pernah surut," pungkasnya.

Polisi masih mendalami keterlibatan para pihak dalam kasus tersebut, termasuk memburu terduga pemasok narkotika berinisial B.

Pria tersebut diketahui berinisial MAM (30), warga Jalan Penghubung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi.
Dalam pemeriksaan awal, Arif disebut mengaku terlibat dalam aksi pencurian dan penggelapan di 42 tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis didampingi Kanit Resmob Iptu Bimo kepada wartawan, Senin (1/9/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan laporan kehilangan sepeda motor milik seorang perempuan di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di depan Nian Salon, Kecamatan Medan Baru, Medan.

"Pelaku yang diamankan merupakan residivis kasus penggelapan. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian maupun penggelapan di sejumlah wilayah dengan total 42 TKP," ujar Adrian.

Menurut Adrian, pengakuan tersebut masih dalam proses pendalaman dan verifikasi guna mencocokkannya dengan laporan polisi yang ada.

Puluhan TKP yang disebut dalam pemeriksaan tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Kota Medan, Belawan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Pematangsiantar, Asahan, Serdang Bedagai, Batu Bara hingga Simalungun.

Kasus ini bermula ketika sepeda motor Honda Scoopy milik Rossa Amelia hilang pada 5 Juli 2026. Sebelumnya, korban mengalami kecelakaan di Jalan Jamin Ginting setelah bersenggolan dengan angkutan kota.

Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Vina Estetika Medan untuk mendapatkan perawatan, sementara sepeda motornya dititipkan di sekitar lokasi kejadian.

Dalam pemeriksaan, MAM disebut mengaku kembali ke lokasi dan membawa sepeda motor tersebut dengan alasan diminta mengambil kendaraan. Honda Scoopy warna cokelat krem dengan nomor polisi BK 2638 ALN itu kemudian dijual seharga Rp6,2 juta.

Polisi menyebut uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi. Dari pemeriksaan sementara, MAM mengaku terlibat dalam pencurian 25 unit sepeda motor di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Modus yang disebut digunakan antara lain dengan meminjam sepeda motor korban menggunakan berbagai alasan. Setelah kendaraan berada dalam penguasaannya, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada pihak lain.

Di Kota Medan, beberapa kendaraan yang disebut dalam pengakuannya antara lain Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Yamaha NMAX, Honda Supra X dan Yamaha Vega.

Aksi serupa juga disebut terjadi di Belawan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Pematangsiantar, Asahan dan Serdang Bedagai.

"Modus pelaku antara lain dengan meminjam sepeda motor korban menggunakan berbagai alasan. Setelah kendaraan dikuasai, kemudian dijual kepada pihak lain," ungkap Adrian.

Harga kendaraan yang disebut diperoleh dari hasil kejahatan bervariasi, mulai ratusan ribu rupiah hingga sekitar Rp6,5 juta. Selain sepeda motor, pelaku juga mengaku terlibat pencurian 17 unit handphone.

Menurutnya, sebagian handphone diperoleh dengan modus meminjam kepada korban menggunakan berbagai alasan. Ada pula perangkat yang disebut diambil ketika pemiliknya sedang tidur.

Di Medan, sejumlah handphone merek Vivo, Oppo dan Samsung disebut masuk dalam pengakuan pelaku. Aksi serupa juga disebut terjadi di Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Indrapura, Lubuk Pakam dan Perdagangan. Handphone tersebut kemudian diduga dijual kembali dengan harga ratusan ribu rupiah.

"Selain sepeda motor, pelaku juga mengakui melakukan pencurian handphone. Saat ini seluruh pengakuan tersebut masih kami dalami untuk mencocokkan dengan laporan polisi yang ada," jelas Adrian.

MAM diketahui pernah menjalani hukuman dalam kasus penggelapan pada 2019 dan keluar pada 2021. Polisi kemudian mengamankannya pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 12.10 WIB di dekat Orange Motor, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Penangkapan dilakukan Tim JCS Polrestabes Medan bersama Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah diamankan, polisi melakukan interogasi awal. Namun saat pengembangan kasus, petugas menyebut pelaku melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri.

Petugas kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian tubuh pelaku. MAM selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Utara untuk mendapatkan perawatan medis sebelum diserahkan ke Polsek Medan Baru guna menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

"Pelaku saat ini sudah diserahkan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya TKP lain maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan barang hasil kejahatan," tegas Adrian.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone Vivo warna biru dan satu buah topi warna biru dongker.

Polisi masih melakukan pendalaman serta pencocokan antara pengakuan pelaku dengan laporan polisi yang ada untuk memastikan keterlibatannya dalam rangkaian perkara yang disebut mencapai 42 TKP.

Pesan itu disampaikan Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting dalam pidatonya pada Wisuda Periode VIII Tahun 2026 Universitas Prima Indonesia yang digelar Kamis (27/8/2026) hingga Sabtu (29/8/2026) di Aula Kampus Utama UNPRI, Jalan Sampul, Medan.[]

Wisuda tersebut diikuti lulusan berbagai jenjang pendidikan, mulai Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis hingga Doktor.

"Bekal Saudara tidak boleh berhenti pada apa yang telah dipelajari di ruang kuliah. Saudara perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi terhadap perubahan, berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, serta berani menghadirkan gagasan dan solusi," kata Prof Chrismis.

Menurutnya, dunia yang akan dihadapi para lulusan terus berubah dengan cepat. Transformasi digital, kecerdasan buatan, big data, ekonomi hijau dan perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi dan menciptakan nilai.

Namun, perubahan tersebut tidak semata-mata menjadi tantangan. Di balik perubahan, kata Prof Chrismis, terdapat peluang lahirnya berbagai inovasi, bidang pekerjaan dan profesi baru.

Karena itu, ia mendorong para lulusan UNPRI menjadi pribadi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga karakter, kepemimpinan, kreativitas dan kemampuan bekerja bersama orang lain.

"Pegang teguh semangat lifelong learning. Teruslah memperbarui pengetahuan, memperluas pengalaman, dan meningkatkan kemampuan, karena dunia profesional akan terus berkembang jauh setelah Saudara meninggalkan ruang kuliah," ujarnya.

Prof Chrismis mengatakan, semangat tersebut sejalan dengan komitmen UNPRI yang terus memperkuat kurikulum berbasis outcome, memperluas kemitraan serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.

Hal itu sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi UNPRI, yakni "Menjadi Universitas Unggul dalam bidang Socio Technopreneurship yang adaptif dan inovatif."

Ia pun meminta para lulusan membawa semangat socio technopreneurship dalam kehidupan setelah meninggalkan kampus. Lulusan diharapkan berani menciptakan gagasan, mampu melihat peluang, memiliki kepedulian sosial dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghadirkan solusi bagi persoalan di lingkungan sekitar.

"Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi posisi yang dapat Saudara capai, tetapi juga oleh kualitas keputusan yang Saudara ambil dan dampak yang Saudara berikan melalui profesi masing-masing," katanya.

Prof. Chrismis juga menegaskan komitmen UNPRI untuk terus berkembang melalui penguatan Tridharma Perguruan Tinggi, peningkatan mutu akademik serta pengembangan jejaring dan kerja sama.

Menurutnya, pencapaian akreditasi institusi dengan predikat Unggul bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus mempersiapkan langkah menuju pengakuan dan jejaring akademik internasional.

Saat ini, UNPRI telah memiliki 60 program studi mulai jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis hingga Doktor, termasuk pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama di Pekanbaru.

"Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa UNPRI terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, sekaligus memperluas kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Chrismis juga mengingatkan para wisudawan bahwa gelar akademik yang diterima membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk menggunakan ilmu secara bertanggung jawab, menjunjung profesionalisme dan memberikan manfaat melalui bidang yang ditekuni.

"Gunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan. Gunakan keahlian untuk membantu sesama. Dan gunakan kesempatan yang Saudara miliki untuk menciptakan sesuatu yang bernilai," pesannya.

Angkatan Pertama

Wisuda Periode VIII Tahun 2026 memiliki arti khusus bagi UNPRI karena menjadi bagian dari perjalanan awal sejumlah program pendidikan.

Prof Chrismis menyampaikan selamat kepada wisudawan dan wisudawati angkatan pertama Program Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi, Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, Program Studi Magister Keperawatan, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Kampus Kota Pekanbaru serta Program Studi Sarjana Arsitektur.

Sebagai lulusan angkatan pertama, mereka dinilai menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan program-program tersebut sekaligus menjadi gambaran awal kualitas dan karakter lulusan yang dihasilkan.

"Saya berharap Saudara dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme yang baik dalam menjalankan bidang masing-masing, sehingga perjalanan Saudara dapat menjadi fondasi positif bagi generasi berikutnya," katanya.

Momentum wisuda juga semakin istimewa dengan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada tiga tokoh atas kontribusi, dedikasi dan pengabdian luar biasa di bidang masing-masing.

Ketiga penerima gelar tersebut yakni Mr. Exequiel P. Yumang, MD, dalam bidang Ilmu Kedokteran; Mr. Al Farabi Lee Jaafar, MD, dalam bidang Ilmu Kedokteran; dan Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., dalam bidang Ilmu Hukum.

"Atas nama keluarga besar Universitas Prima Indonesia, saya menyampaikan selamat dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada ketiga penerima Doktor Honoris Causa," ujar Chrismis.

Ia berharap keteladanan ketiga tokoh tersebut dapat menginspirasi generasi muda untuk mengembangkan ilmu, membangun karya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut Prof. Drs. Syaiful Anwar Matondang, MA., Ph.D., mengingatkan para lulusan bahwa perjalanan setelah wisuda tidak otomatis mudah. Mereka masih harus berjuang memasuki dunia kerja di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.

"Lulusan UNPRI yang diwisuda hari ini tentu masih harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat sekarang ini, kondisi global ekonomi kita mulai dari Asia, Eropa sampai Amerika mengalami kesulitan yang luar biasa," katanya.

Namun, menurut Syaiful, kesulitan tersebut harus dihadapi dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lengkap serta profesional.

"Di dalam kesulitan itu tentunya Allah memberikan berkah kepada kita berupa ilmu pengetahuan dan skill yang lengkap dan profesional yang diperhitungkan di Indonesia dan di luar negeri," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPH Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Prof. Dr. Tommy Leonard, SH., MKn, kepada wartawan Sabtu (29/8) mengatakan, lulusan UNPRI tidak hanya mengandalkan kompetensi akademik.

Menurutnya, karakter, integritas, kemampuan beradaptasi dan keberanian menghadapi perubahan zaman menjadi modal penting bagi lulusan, terlebih di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang semakin cepat.

"Jadilah lulusan yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan peluang; tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi sesama," kata Prof Tommy.

Wisuda tersebut turut dihadiri di antarananya, Founder UNPRI Prof. Dr. dr. I Nyoman Ehrich Lister, M.Kes., AIFM., Sp.K.K.L.P., Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Dr. drg. Florenly, MHSM., MPH., C.Ort., FICCDE, Penasihat Akademik UNPRI Prof. Dr. dr. Farhat, M.Ked (ORL-HNS), Sp.T.H.T.K.L (K), Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prima Dr. drg. Florenly, MHSM., MPH., C.Ort., FICCDE, para wakil rektor, ketua lembaga/biro, dekan dan keluarga wisudawan.

Hadir juga Malaysian Medical Council Prof. Dato' Sri Dr. Abu Hassan A. Abdullah, Chairman Philippine Board of Cosmetic Surgery (PBCS) Republic of the Philippines Al Farabi Lee Jaafar, MD, President Philippine Society for Cosmetic Surgery, President Philippine Federation of Cosmetic Surgeons Republic of the Philippines Exequiel P. Yumang, MD, Sekda Kabupaten Nias Samson P. Zai, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Drs. Audy Murphy O Sitorus, S.H., M.Si.

Penggerebekan tersebut dilakukan melalui Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) sebagai bagian dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam operasi itu, polisi mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam aktivitas narkotika. Mereka terdiri dari seorang perempuan berinisial SN (30), yang disebut berperan sebagai bandar, MF (49) yang diduga sebagai pengedar, serta WH (29), AL (20), JL (25), dan SL (26) yang diduga sebagai pengguna.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penggerebekan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi dan penggunaan narkotika di rumah tersebut.

"Penggerebekan kami lakukan di satu rumah, ini jadi tempat jual beli narkoba berdasarkan informasi masyarakat," ujar Rafli, Sabtu (29/8/2026).

Dari lokasi, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Di antaranya 40 paket diduga sabu siap edar, ratusan plastik klip, puluhan alat isap sabu atau bong, senjata tajam, serta uang yang diduga hasil transaksi narkotika.

Menurut Rafli, keberadaan senjata tajam di lokasi turut menjadi perhatian petugas. Polisi menduga senjata tersebut disiapkan untuk menghadapi petugas apabila terjadi penggerebekan.

"Total kami tangkap enam orang, satu merupakan IRT yang berperan sebagai bandar, satu pria sebagai pengedar, dan empat lainnya merupakan pengguna," katanya.

Usai penggerebekan, polisi juga menghancurkan lapak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkotika di dalam rumah tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah lokasi kembali digunakan untuk transaksi maupun penyalahgunaan narkoba.

Polrestabes Medan bersama pemerintah daerah setempat selanjutnya akan melakukan pengawasan terhadap lokasi tersebut. Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kembali aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

"Tempat ini akan kami awasi, dan penggerebekan serupa akan kami lakukan jika kembali ditemukan praktik jual beli narkoba. Pelaku narkoba bisa saja berpindah tempat, namun kami pastikan akan kami ungkap untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa," pungkas Rafli.

Keenam orang yang diamankan beserta barang bukti selanjutnya menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik Satresnarkoba Polrestabes Medan untuk menentukan peran serta proses hukum masing-masing.

Melalui program itu, Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menegaskan ekonomi kreatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, menghasilkan karya, dan mengolah pengalaman menjadi potensi ekonomi.

"Pemulihan pascabencana tidak hanya tentang membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga bagaimana kita membangun kembali semangat, kapasitas, dan kesempatan masyarakat untuk bergerak. Melalui ekonomi kreatif, masyarakat dapat menjadi bagian dari proses tersebut dengan menghasilkan karya yang merekam perjalanan mereka sekaligus membuka peluang ekonomi baru," ujar Menteri Ekraf, Kamis (27/8).

Program melalui Direktorat Penerbitan dan Fotografi, Kementerian Ekraf ini diikuti 70 fotografer lokal berupa workshop fotografi dan penulisan 'storytelling' di WD Coffee, Karang Baru, Aceh Tamiang, Kamis (27/8). Workshop ini bertujuan mentransformasi trauma bencana menjadi karya visual bernilai ekonomi melalui penguatan kapasitas visual, penulisan naratif, hingga monetisasi konten digital.

Direktur Penerbitan dan Fotografi, Iman Santosa, mengatakan pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga mencakup pemulihan semangat, kapasitas, dan produktivitas masyarakat.

"Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi objek dari sebuah cerita. Kami ingin masyarakat menjadi pencerita, pencipta, dan pelaku utama dari proses pemulihan itu sendiri," ujar Iman Santosa.

Menurut Iman, melalui fotografi, tulisan, dan storytelling, pengalaman masyarakat dapat direkam dan diolah menjadi karya yang memiliki nilai sekaligus membuka peluang ekonomi. Cerita tentang bagaimana masyarakat bertahan, bangkit, dan membangun kembali kehidupannya dapat menjadi bagian dari proses pemulihan sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif di daerah terdampak.

Kegiatan dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, M. Zein, bersama Direktur Penerbitan dan Fotografi, Iman Santosa. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi dari Nurul Fauziah penulis dan 'blogger' asal Kota Langsa serta Ferdy Siregar fotografer Medan yang mencakup pengembangan kemampuan fotografi, storytelling, serta keterampilan menulis, termasuk pemahaman mengenai peluang komersialisasi karya melalui platform fotografi stok, media sosial, dan kanal digital lainnya.

Selain pembekalan materi, peserta mengikuti praktik fotografi secara langsung dengan dukungan Xiaomi Indonesia melalui penyediaan unit telepon genggam yang digunakan sebagai alat praktik selama pelatihan. Xiaomi Indonesia juga memberikan apresiasi berupa doorprize kepada peserta dengan karya terbaik, sementara Faber Castell Indonesia memberikan dukungan berupa alat tulis sebagai hadiah bagi peserta terbaik yang meraih juara 1, 2, dan 3 dalam kegiatan praktik fotografi dan storytelling.

Sebagai salah satu output kegiatan, karya foto dokumentasi yang dihasilkan peserta selama pelatihan akan dihimpun menjadi sebuah buku dokumentasi. Buku tersebut akan menjadi arsip visual yang merekam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi kreatif pascabencana di Aceh Tamiang sekaligus menjadi dokumentasi pelaksanaan program Kementerian Ekraf.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman pada 20 Agustus lalu dan selanjutnya akan dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada 17 September mendatang. Melalui rangkaian program tersebut, Kementerian Ekraf mendorong pemulihan yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas, kreativitas, dan peluang ekonomi masyarakat. (rel/ferdy)

"Jalan yang sudah bagus harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai aksesnya sudah terbuka, tetapi fasilitas dan pelayanan dasarnya tertinggal. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia," pungkasnya.

Sebelumnya , Pemkab Deli Serdang dalam tahun 2026 ini juga mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan melalui program Jalan Mulus Deli Serdang 24 Jam (Jam Desa 24 Jam) yang terintegrasi dengan Call Center 112. Program tersebut diarahkan agar laporan mengenai jalan rusak atau membahayakan dapat segera mendapat penanganan awal oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, Bupati Asri Ludin Tambunan dalam sejumlah peninjauan menegaskan pentingnya pembangunan dan peningkatan jalan yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen JNE dan Cosmo JNE FC, di antaranya SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, Founder tim Cosmo JNE FC, Paulus Hans Ekajaya, Manajer Tim, Caisar Silitonga, dan Pelatih Kepala, Motonori Baba, beserta seluruh official pemain Cosmo JNE FC.

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Memasuki tahun kelima kolaborasi strategis ini, Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE menyampaikan kebanggaannya atas konsistensi dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal tanah air.

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Pada musim kompetisi ini, Cosmo JNE FC mengusung tema "20th Supremacy, One Legacy" untuk merayakan hari jadi klub yang telah berdiri sejak tahun 2006. Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

"Dukungan penuh dari JNE sebagai perusahaan logistik terdepan di Indonesia menjadi energi besar bagi kami untuk mengarungi musim ini. Dengan 12 tim terbaik yang bersaing, kami optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan membanggakan para supporter di seluruh Indonesia," ujar Caisar.

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan. (imar)

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Launching Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), serta para kader pendata.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyuzar menyampaikan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

"Data keluarga bukan sekadar angka. Di dalam setiap data terdapat kondisi, kebutuhan, dan persoalan keluarga yang harus kita pahami. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya," ujar Mahyuzar.

Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

"Kita ingin data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Untuk itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan teliti, objektif, lengkap, dan sesuai kondisi riil keluarga," jelasnya.

Mahyuzar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemutakhiran data keluarga. Keterlibatan pemerintah daerah hingga kader pendata menjadi bagian penting untuk memastikan proses pendataan dapat berjalan secara optimal.

"Pemutakhiran data keluarga ini tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader pendata, dan seluruh pihak terkait. Kita harus bersama-sama memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Usai launching, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni. Pada kesempatan tersebut, Mahyuzar melihat secara langsung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kader pendata.

Para kader melakukan wawancara dengan keluarga menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Data Keluarga.

Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemutakhiran data dilaksanakan. Melalui wawancara langsung dengan keluarga, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi keluarga secara faktual.

"Dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi keluarga. Di balik setiap data ada keluarga dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab," ungkap Mahyuzar.

Ia juga mengapresiasi peran para kader pendata sebagai ujung tombak pelaksanaan pemutakhiran data keluarga.
"Kader adalah ujung tombak kita di lapangan. Saya berharap seluruh kader dapat melaksanakan pendataan dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan," tambahnya.

Pemutakhiran Data Keluarga pada SIGA Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memperkuat ketersediaan Satu Data Keluarga yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti serta memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (imar)

Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan periode Januari s/d Juli 2026, luas karhutla nasional mencapai sekitar 202 ribu hektare, dengan 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di luar kawasan hutan (APL). Provinsi dengan luas kejadian karhutla terbesar hingga Juli 2026 antara lain Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.

Merespons temuan tersebut, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah pengawasan menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka, dengan total luas 1.511,55 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Lima perusahaan dikenai sanksi Paksaan Pemerintah.

Sedangkan PT MPK dikenai Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran yang meluas dan berulang di arealnya. Melalui sanksi tersebut, setiap perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran sekaligus memulihkan areal yang terdampak. Keenam perusahaan itu adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur. Areal terbakar terluas tercatat pada PT WEL, sekitar 760,51 hektare, disusul PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,7 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare (dikutip dari laman Kementerian Kehutanan).

Langkah sanksi administratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan respons hukum yang cepat dan terukur dari Kementerian Kehutanan. Namun, persoalan tidak berhenti pada penjatuhan sanksi administratif. Pertanyaan yang lebih mendasar Adalah siapa yang menanggung pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla? Negara atau Korporasi, atau keduanya dengan porsi tanggung jawab yang berbeda?

Secara konstitusional, lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara Indonesia. Karena itu, negara berkewajiban memastikan lingkungan hidup terlindungi, sekaligus bertanggung jawab atas pencegahan, pengawasan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Akan tetapi, kewajiban konstitusional negara tersebut tidak serta-merta berarti seluruh biaya kerusakan lingkungan dibebankan kepada APBN atau APBD.

Di titik inilah polluter pays principle relevan diterapkan, pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pemulihannya. Dengan demikian, tanggung jawab negara dan tanggung jawab pelaku pencemaran atau kerusakan harus dibedakan secara tegas, agar keuntungan dari kegiatan ekonomi tidak dinikmati secara privat sementara biaya kerusakan lingkungannya justru ditanggung oleh masyarakat.

Prinsip Strict Liability

Melalui instrumen hukum perdata dan pidana, keadilan ekologis dapat diwujudkan secara integratif untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan ekosistem yang rusak. Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, sebagaimana diterapkan dalam kasus-kasus karhutla, mewajibkan korporasi membiayai pemulihan lingkungan yang rusak serta mengganti kerugian yang dialami masyarakat terdampak, tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) sebagaimana lazimnya gugatan perbuatan melawan hukum.

Meski demikian, penerapan prinsip ini tetap memerlukan dasar hukum yang jelas, fakta kerusakan yang terverifikasi, serta hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pada ranah perdata, doktrin tanggung jawab mutlak ini memangkas jalur pembuktian yang rumit di persidangan, sehingga penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan korporasi, cukup membuktikan adanya kerusakan dan hubungan sebab-akibat dengan kegiatan usaha tergugat.

Berdasarkan preseden gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mahkamah Agung secara konsisten telah memenangkan gugatan bernilai ratusan miliar rupiah terhadap korporasi pembakar lahan untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Pada ranah pidana, instrumen hukum bergerak lebih jauh dengan menjerat pertanggungjawaban korporasi (corporate criminal liability).

Hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi denda pidana bernilai miliaran rupiah kepada korporasi, tetapi juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam bentuk pemulihan lingkungan, perampasan keuntungan hasil operasional, penutupan paksa tempat usaha, hingga pencabutan izin konsesi secara permanen.

Menegakkan Keadilan Ekologis

Persoalannya, tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan ekologis kini bergeser dari ruang sidang menuju tahap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tidak sedikit korporasi yang telah dihukum secara perdata untuk memulihkan lingkungan, atau dijatuhi pidana tambahan berupa pemulihan akibat tindak pidana, namun belum juga melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan pascaputusan yang lebih ketat, agar putusan pengadilan tidak berhenti sebagai dokumen hukum di atas kertas.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai siapa yang memulihkan lingkungan yang rusak akibat karhutla? Negara atau Korporasi?, terjawab melalui pembagian tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi.

Negara wajib melindungi dan korporasi wajib bertanggung jawab atas risiko dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya sesuai hukum, sementara masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Di titik pertemuan inilah posisi substansi keadilan ekologis berada, sebab lingkungan hidup adalah ruang hidup manusia, dan pemulihannya adalah keniscayaan bagi kepentingan generasi kini maupun generasi yang akan datang. [Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Pembina Yayasan Pusat Studi Ekologi Nusantara (SENTRA)]