"Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby.

Gubsu meminta pemerintah kabupaten/kota memantau kualitas udara, mengedukasi masyarakat, serta mengimbau penggunaan masker untuk mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

" Pemprov Sumut telah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu hujan di Kabupaten Samosir dan berencana melanjutkannya ke daerah lain, juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak kabut asap".ujarnya

Luncurkan 33 Bus Gratis untuk Pelajar

Di tengah upaya perlindungan pelajar tersebut, Pemprov Sumut juga meluncurkan 33 unit bus perintis gratis jenis Toyota Hiace untuk mempermudah akses transportasi menuju sekolah sekaligus mengurangi ketergantungan pelajar pada sepeda motor.

Sebanyak 33 bus tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program ini menjangkau 12 kecamatan, 15 rute strategis, dan 49 sekolah, dengan total 1.008 pelajar penerima manfaat.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, Asahan memperoleh enam bus untuk melayani 180 pelajar di dua kecamatan dan 16 sekolah. Batubara mendapat enam bus untuk 180 pelajar di dua kecamatan dan 12 sekolah.

"Paluta memperoleh enam bus untuk 240 pelajar di satu kecamatan dan tiga sekolah. Samosir mendapat enam bus untuk 192 pelajar di dua kecamatan dan 10 sekolah. Sementara itu, Nias Utara memperoleh sembilan bus untuk 216 pelajar di lima kecamatan dan sembilan sekolah." Ungkap Yuda

Kedatangan Kapolda Sumut yang akrab disapa Gus Sonny tersebut disambut langsung oleh Wakil Rais PWNU Sumatera Utara KH. Abdul Hamid Ritonga, Ketua PWNU Sumut KH. Marahalim Harahap, serta jajaran pengurus PWNU lainnya. Rombongan mengiringi Kapolda Sumut menuju lantai dua untuk mengikuti agenda silaturahmi dan pertemuan bersama pengurus PWNU Sumatera Utara.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua PWNU Sumut KH. Marahalim Harahap yang menyampaikan rasa bahagia dan bangga atas amanah yang diberikan kepada Gus Sonny sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Menurutnya, penunjukan Gus Sonny sebagai Kapolda Sumut dalam waktu yang relatif singkat merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ia optimistis pengalaman dan rekam jejak Gus Sonny, termasuk saat menjabat sebagai Wakapolda Sumut, menjadi modal penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta harmoni masyarakat Sumatera Utara.

"Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman masyarakat dari berbagai latar belakang. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas dan merawat kebersamaan," ujar KH. Marahalim.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menyampaikan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda penting setelah dirinya resmi menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut juga memaparkan tiga program prioritas Polri yang menjadi fokus utama dalam menjalankan tugas di Sumatera Utara.

Ketiga program tersebut yakni pemberantasan narkoba melalui pembentukan Germastoba (Gerakan Masyarakat Sumut Tolak Narkoba), pemberantasan kejahatan jalanan, serta penertiban lalu lintas.

Kapolda Sumut mengajak PWNU beserta seluruh jajaran organisasi hingga tingkat ranting untuk ikut berperan membantu program-program Kepolisian. Salah satunya dengan menyampaikan pesan-pesan kesadaran masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban melalui kegiatan keagamaan seperti Jumat Keliling dan Subuh Keliling.

"Kami berharap sinergi bersama NU dapat terus diperkuat, karena peran ulama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membangun kesadaran serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat," kata Kapolda Sumut.

Pada kesempatan itu, dilakukan pula penyerahan plakat dari Polda Sumut kepada PWNU Sumatera Utara yang diterima langsung oleh Ketua PWNU KH. Marahalim Harahap.

Menanggapi ajakan sinergi tersebut, KH. Marahalim menegaskan bahwa PWNU Sumatera Utara beserta seluruh jajaran siap mendukung tugas Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mengatakan, NU sejak dahulu hingga saat ini selalu berjalan bersama pemerintah dalam membangun bangsa.

"Ulama dan kader NU tidak ada yang radikal dan ngotot menghujat pemerintah. NU selalu mengedepankan sikap santun serta mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar," tegasnya.

Rangkaian silaturahmi tersebut kemudian ditutup dengan doa yang disampaikan Wakil Rais PWNU Sumatera Utara KH. Abdul Hamid Ritonga. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama Kapolda Sumut bersama jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Aula FEB UISU, Selasa (13/10/2026), tersebut diikuti sebanyak 82 mahasiswa baru dengan menghadirkan Donald Estefanussia Kiroh, Penyuluh Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai pemateri.

Penyuluhan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepada mahasiswa sejak awal memasuki dunia perguruan tinggi. Edukasi tersebut juga diharapkan membangun kesadaran generasi muda untuk menolak segala bentuk perilaku koruptif, baik dalam kehidupan akademik maupun di tengah masyarakat.

Pimpinan Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Yohanis Wulang, menyampaikan bahwa penanaman nilai integritas kepada generasi muda merupakan bagian penting dalam membangun karakter yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kejujuran.

"Mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan mengambil peran penting dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, integritas harus dibangun sejak dini, dimulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menolak segala bentuk kecurangan," ujar Yohanis.

Menurutnya, edukasi antikorupsi tidak cukup hanya melalui pemahaman teori, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan kampus, organisasi kemahasiswaan, maupun kehidupan sehari-hari.

Yohanis berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap para mahasiswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta mampu menjadi teladan dalam membangun budaya antikorupsi," tambahnya.

KPK Ajak Mahasiswa Bangun Budaya Antikorupsi

Dalam penyuluhan tersebut, Donald Estefanussia Kiroh menyampaikan materi mengenai pentingnya membangun kesadaran antikorupsi sejak dini. Mahasiswa diajak memahami bahwa pencegahan korupsi dapat dimulai dari pembentukan karakter dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

"Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Mahasiswa perlu membiasakan diri untuk bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menolak kecurangan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pribadi yang berintegritas," ujar Donald.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang dapat ikut mendorong terciptanya lingkungan yang transparan dan bertanggung jawab.

"Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus mempunyai karakter yang kuat. Integritas harus tercermin dalam tindakan nyata, seperti tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, serta berani menyampaikan kebenaran," tambahnya.

Perkuat Sinergi Pegadaian dan Perguruan Tinggi

Kegiatan penyuluhan antikorupsi ini turut dihadiri Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Simpang Limun, Risa, serta perwakilan Departemen Risiko PT Pegadaian Kanwil I Medan, Husni Amri.

Dari pihak UISU, hadir Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Supriadi, S.E., M.M., M.Si.; Wakil Dekan I, Dr. Sri Gustina Pane, S.E., M.Si.; Dr. Yusrita, S.E., M.M.; serta Ketua Panitia PKKMB Tahun 2026, Nur Augus Fahmi, S.E., M.Cs.

Turut hadir Ketua Program Studi Kewirausahaan, Tri Kartika Yudha, S.E., M.M.; Syafrizal, S.E., M.M.; Dr. Mila Naeruz, S.E., M.Si.; dan Dr. Heny Tri Astuti Kurnianingsih, S.E., M.Si.

Keterlibatan PT Pegadaian, KPK, dan pihak perguruan tinggi dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi antikorupsi kepada generasi muda melalui lingkungan pendidikan.

Melalui kegiatan PAKSI dalam rangkaian PKKMB 2026, mahasiswa baru FEB UISU diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam proses pembelajaran, aktivitas organisasi, dan kehidupan bermasyarakat.

Pegadaian Kanwil I Medan berharap edukasi semacam ini dapat membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen mendukung terwujudnya budaya antikorupsi.

9. Setiap satuan pendidikan agar melaporkan perkembangan kondisi di sekolah masing-masing kepada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan melalui
pengawas sekolah atau bidang terkait
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Pengungkapan kasus tersebut diwarnai aksi kejar-kejaran di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), kawasan Besitang, Kabupaten Langkat, hingga petugas menghentikan kendaraan yang dicurigai membawa narkoba.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (14/10/2026), menjelaskan pengungkapan itu dilakukan pada Senin (5/10/2026) dini hari.

Penindakan bermula dari pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya diungkap Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Petugas menerima informasi mengenai dugaan pengiriman narkoba dari Lhokseumawe, Aceh, menuju Palembang menggunakan kendaraan jenis mobil. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan pengintaian di wilayah perbatasan Aceh–Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat.

Setelah sekitar lima jam melakukan pengintaian, petugas mendeteksi sebuah mobil Daihatsu Terios bernomor polisi BL 1780 NI yang diduga membawa narkotika. Kendaraan itu kemudian dibuntuti saat melaju memasuki wilayah Sumatera Utara.

Menurut Rafli, pengemudi mobil tersebut justru menambah kecepatan ketika petugas melakukan pembuntutan. Polisi kemudian melakukan pengejaran hingga kendaraan petugas menabrak mobil yang dikendarai terduga pelaku untuk menghentikan laju kendaraan tersebut.

"Ketika pembuntutan dilakukan, mobil yang kami identifikasi membawa narkoba semakin kencang lajunya. Kami pun melakukan pengejaran hingga harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya," ujar Rafli.

Dari dalam kendaraan itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial AM (31), warga Aceh Utara. Rafli mengatakan, pria tersebut sempat enggan turun dari mobil sehingga petugas harus mengeluarkannya secara paksa. Saat itu, terduga pelaku juga disebut sempat membantah membawa narkotika.

Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di sejumlah bagian kendaraan. Lokasi penyimpanan tersebut antara lain lantai bagian belakang mobil, jok yang telah dimodifikasi, serta bagian dashboard.

"Pelaku sudah mengonsep sedemikian rupa. Kami menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 24.000 gram atau 24 kilogram yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi," kata Rafli.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AM diduga pernah membawa narkotika dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa. Polisi kini mendalami dugaan keterlibatan terduga pelaku dalam pengiriman narkotika sebelumnya.

Rafli menyebutkan, AM diduga tergiur imbalan sebesar Rp15 juta untuk setiap kilogram sabu yang berhasil dikirimkan. Dengan jumlah barang bukti mencapai 24 kilogram, total upah yang dijanjikan apabila seluruh barang sampai ke tujuan disebut mencapai Rp360 juta.

"Pelaku sebelumnya pernah membawa narkoba ke Batam. Upah Rp360 juta yang dijanjikan kepadanya membuat pelaku tergiur," ungkapnya.

Dalam pengembangan kasus ini, Satresnarkoba Polrestabes Medan masih memburu pihak yang diduga menjadi pemasok sekaligus pengendali pengiriman narkotika tersebut.

Menurut Rafli, polisi telah mengantongi identitas pihak yang diduga mengendalikan AM dan saat ini melakukan pengejaran.

Ia menegaskan, kepolisian akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk memutus rantai peredaran narkotika, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik pengiriman sabu lintas provinsi itu.

"Untuk bandar maupun pengendali, sejauh apa pun Anda melangkah, hukum akan tetap mengejar Anda. Pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan enam barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba. Seluruh barak kemudian dihancurkan dan dibakar guna mencegah lokasi itu kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa.

Penggerebekan dilakukan setelah petugas kembali menemukan indikasi aktivitas transaksi narkoba di kawasan tersebut. Lokasi itu sebelumnya juga telah menjadi sasaran penggerebekan pada bulan lalu.

Dalam operasi kali ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial IR (36), warga Kecamatan Medan Timur. Berdasarkan keterangan polisi, IR diduga merupakan pengguna narkoba dan telah menjalani tes urine di lokasi.

Selain mengamankan IR, petugas menemukan dua paket sabu yang disebut siap pakai, sejumlah alat isap, serta barang bukti lainnya.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan sejumlah orang yang berada di lokasi melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas.

Menurut Rafli, lokasi tersebut dilengkapi pos pemantauan yang terhubung dengan barak-barak, sehingga orang-orang di dalamnya dapat mengetahui kedatangan petugas lebih awal.

"Lokasi ini dilengkapi dengan pos-pos pantau yang terhubung dengan barak narkoba, sehingga saat petugas datang, para pelaku dapat dengan cepat kabur," ujar Rafli.

Ia menjelaskan, enam barak yang ditemukan di bantaran rel tersebut dihancurkan dan dibakar. Petugas juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan agar lokasi itu tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

"Enam barak narkoba yang kami temukan kami bumi hanguskan. Kami akan mengawasi tempat ini ke depannya," kata Rafli.

Rafli menegaskan, Polrestabes Medan bersama unsur terkait akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN), khususnya di kawasan yang dinilai rawan.

Ia menyebut upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan peredaran narkoba, tetapi juga pemulihan pengguna serta pemutusan mata rantai peredaran narkotika.

"Kami menargetkan daerah rawan narkoba menjadi daerah zero narkoba. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, polisi bersama masyarakat," pungkasnya.

Zulham menilai, langkah tegas aparat kepolisian tersebut merupakan upaya penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang selama ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang dapat merusak masa depan individu, keluarga, dan bangsa.

"Kami mengapresiasi langkah Bareskrim Polri, Polda Sumut, dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini. Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius, konsisten, dan berkelanjutan agar masyarakat, terutama anak-anak muda, terlindungi dari bahaya narkotika," ujar Zulham kepada wartawan di Medan, Selasa (13/10/2026).

Ia mengatakan, pengungkapan sembilan lokasi di Deli Serdang, Asahan, Mandailing Natal, Karo, Toba, Samosir, Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Kota Sibolga menunjukkan bahwa persoalan narkoba membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, ia berharap pengawasan dan penindakan tidak berhenti setelah penggerebekan, tetapi dilanjutkan dengan membongkar jaringan pemasok hingga bandar besar yang berada di balik peredaran narkotika.

Zulham juga mendukung langkah kepolisian untuk memaksimalkan penindakan di sejumlah wilayah Kota Medan, khusunya di kawasan Medan Utara yang kerap menjadi basis permasalahan tersebut. Menurut Zulham, tindakan aparat kepolisian diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memperbaiki perilaku dan menyelamatkan generasi muda yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pria yang juga merupakan tokoh pendidikan di Medan ini menegaskan, DPRD Medan mendukung upaya pemberantasan narkoba sekaligus mendorong penguatan langkah pencegahan di tengah masyarakat.

"Harapan kita, operasi ini menjadi momentum untuk menyelamatkan generasi muda Sumatera Utara dari ancaman narkoba. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan karena narkotika. Aparat harus terus memburu bandar dan jaringannya, sementara masyarakat bersama pemerintah perlu memastikan mereka yang ingin pulih mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat," tutup Zulham.

Acara yang dikemas dalam forum Ngobrol Bareng Pendidikan Islam (Ngopi) ini berlangsung khidmat di Hotel Syariah Grand Jamee, Medan, pada Senin (12/10/2026).

Mengawali rangkaian acara, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII DPR RI H.M. Husni, SE., MM., dalam sambutannya menegaskan, komitmen kuat parlemen untuk terus mengawal dan memperjuangkan kesetaraan tunjangan serta kesejahteraan para guru agama agar seimbang dengan tenaga pendidik di sekolah umum.

Dia menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan di Kementerian Agama pada tahun 2026 berfokus pada keagamaan dan pendidikan Islam.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), H.M. Husni menggarisbawahi bahwa sehebat apa pun teknologi modern, peran sentral seorang guru dalam membentuk karakter, keteladanan, akhlakul karimah, serta nilai-nilai spiritual peserta didik tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin.

Melanjutkan kegiatan, Rektor UINSU Medan Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag., dalam sambutan pembukanya mengapresiasi tinggi kepedulian dan sinergi berkelanjutan yang ditunjukkan H.M. Husni bersama Komisi VIII DPR RI dalam mendukung kemajuan pendidikan Islam dan pengembangan UINSU.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Nurhayati tampil langsung menyampaikan pemaparan materi utama bertajuk "Transformasi Profesionalisme Guru Pendidikan Islam di Era Digital".

Menurut Prof Nurhayati, profesionalisme guru zaman kini bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan kemampuan beradaptasi secara kritis dan etis terhadap teknologi. Rektor mendorong pergeseran menuju deep learning yang berlandaskan tiga prinsip: mindful (peserta didik sadar proses belajar), meaningful (memahami makna dan relevansi kehidupan), serta joyful (proses belajar yang menyenangkan).

Lebih mendalam, Prof. Nurhayati memaparkan pemanfaatan AI yang efektif pada lima tahap pembelajaran (Plan, Create, Assess, Reflect, Differentiate) serta lima strategi penguatan kapasitas guru (continuous learning, collaborative learning, reflective practice, research-based practice, dan digital & AI literacy).

Ditegaskannya, bahwa teknologi membantu guru mengajar, namun hanya gurulah yang mampu menghadirkan makna, nilai, dan keteladanan.

Di samping materi ilmiah, Rektor turut membagikan perkembangan pesat UINSU Medan yang kini mengelola 6 kampus dengan hampir 30.000 mahasiswa, telah meraih Akreditasi "Unggul" BAN-PT pada 2024, peningkatan prodi Unggul dari 7 menjadi 39 prodi, penembusan THE Impact Rankings (posisi 1000–1500 dunia), predikat PTKN Terbaik Ke-3 se-Indonesia dari Kemenag RI, serta lonjakan jumlah Guru Besar dari 23 menjadi 71 orang yang diiringi penguatan tunjangan kesejahteraan pendidik.

Forum yang dipandu oleh moderator Jamaluddin Saputra ini berjalan hangat dan interaktif. Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Panitia Muhammad Rifa'i, M.Pd., beserta ratusan perwakilan asosiasi guru PAI dan majelis taklim se-Sumatera Utara, antara lain MGMP PAI Kota Medan, PGSI Kota Medan, FKG PAI Sumut, Fatwa Al-Amin, Muslimat Al-Wasliyah, hingga Forum Ustazah Sumut.

Dalam operasi gabungan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AJ (30), warga Kota Medan, yang diduga berperan sebagai pemasok. Dari tangan AJ, polisi menyita dua unit vape merek EL Chapo yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

Penindakan dilakukan saat AJ berada di salah satu ruangan karaoke di THM yang menjadi sasaran operasi. Polisi juga mengamankan seorang perempuan yang disebut sebagai pemesan barang tersebut.

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan AJ dalam memasok narkotika ke tempat hiburan malam.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap AJ, yang bersangkutan diduga selama ini kerap memasok narkoba ke THM. Kami juga mengamankan seorang wanita pemesan narkoba," ujar Rafli kepada wartawan di Medan, Senin (12/10/2026).

Menurut Rafli, barang yang disita dari AJ diduga diperoleh dari seorang pria berinisial RL. Polisi kini memburu RL untuk mengungkap lebih jauh asal barang tersebut sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Identitas RL, kata Rafli, telah diketahui penyidik. Upaya pengejaran dilakukan guna mengungkap jaringan yang diduga memasok narkotika ke tempat hiburan malam tersebut.

Rafli menegaskan, pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkotika di lingkungan hiburan malam. Penanganan perkara akan terus dikembangkan untuk menelusuri mata rantai peredaran yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

"Kami pastikan akan terus mengejar pemasok yang identitasnya sudah kami kantongi. Kami mengingatkan, malam boleh gemerlap, tetapi hukum tetap tegak," tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan terhadap pengguna narkotika juga akan memperhatikan aspek pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika akan dilakukan berdasarkan hukum.

Hingga Agustus 2026, trafik general cargo dan bag cargo tercatat sebesar 475.346 ton/m³, tumbuh 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 390.907 ton/m³. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya kegiatan bongkar pupuk dalam kemasan (in bag) dan semen dalam kemasan (in bag).

Sementara itu, arus curah kering hingga Agustus 2026 mencapai 4,12 juta ton, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,6 juta ton. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas bongkar muat komoditas bungkil dan cangkang, termasuk untuk mendukung kebutuhan industri dan perdagangan.

Dari sisi produktivitas, kinerja operasional general cargo hingga Agustus 2026 tercatat mencapai 1.722 ton/ship/day (t/s/d). Sementara produktivitas layanan curah kering mencapai 6.110 ton/ship/day (t/s/d). Capaian tersebut menunjukkan upaya Branch Belawan dalam menjaga efektivitas proses bongkar muat seiring dengan meningkatnya arus barang.

Branch Manager Pelindo Multi Terminal Belawan, Khoiruddin Lubis, mengatakan peningkatan arus barang menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menjaga kualitas layanan dan produktivitas operasional.

"Seiring dengan meningkatnya aktivitas bongkar muat, kami terus melakukan penguatan pada proses layanan dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Kami berupaya agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prosedur, dengan tetap mengedepankan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," ujar Khoiruddin.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Pelindo Multi Terminal, pengguna jasa, perusahaan pelayaran, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional. Dengan meningkatnya aktivitas berbagai komoditas, penguatan koordinasi dan konsistensi penerapan standar operasional menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran layanan.

Ke depan, Pelindo Multi Terminal Branch Belawan terus mendorong optimalisasi produktivitas dan kualitas pelayanan untuk mendukung kelancaran arus barang serta aktivitas perdagangan dan industri di wilayah Sumatera Utara. (rel/ferdy)

Laporan mereka di Polsek Medan Area tidak kunjung diproses dengan tuntas selama lebih dari satu tahun.

Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Ir. H. Marapinta Harahap bersama Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin menyampaikan kegelisahan mereka kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara di Kantor PWNU Sumut, Jl. Sei Batanghari, Medan, Senin (12/10/26).

Dalam penyampaiannya, Ketua Yaspetia Medan Ir. Marapinta Harahap menegaskan bahwa langkah ini diambil demi mendapatkan keadilan atas penanganan perkara yang terkesan dibiarkan.

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU. Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, izin, dan nama kampus oleh sekelompok orang itu sudah lebih dari setahun jalan di tempat, tanpa ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta.

Hal senada disampaikan Sekretaris Yaspetia. Prof. Zainuddin. Ia menyoroti terkesan lambatnya penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dan mendesak Polsek Medan Area agar segera menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan.

"Kasus dugaan perampasan aset dan legalitas perguruan tinggi ini sudah terkatung-katung lebih dari setahun. Laporan kami terkait pencurian asset ke Poksek Medan Area sampai hari ini belum ada yang tersangka sudah cukup lama. Sebagai warga NU kami menghadap kepada pimpinan NU di Sumut. Kami memohon bantuan Ketua PWNU Sumut untuk ikut mengawal masalah ini dan mendesak kepolisian agar menuntaskan penanganan hukumnya secara tegas dan transparan," tegas Prof. Zainuddin.

Sementara itu, Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan sekelompok orang yang dikenal duga bentuk pelanggaran hukum serius yang merugikan institusi dan masa depan akademik mahasiswa.

"Dugaan perampasan inventaris, pembajakan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah secara tidak sah ini sangat terang-terangan dilakukan. Sangat disayangkan laporan kami di Polsek Medan Area sudah mengendap lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Ketua PWNU Sumut dan mendesak pihak kepolisian untuk tidak mengulur waktu lagi dalam menuntaskan kasus ini," pungkas Asrul.

Dukungan itu disampaikan DR Dra Lily MBA MH selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan dalam pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul hak inisiatif DPRD Medan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan dalam sidang paripurna internal di gedung DPRD Medan, Senin (12/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki, Zulkarnaen, SKM dan Hadi Suhendra juga dihadiri para anggota dewan lainnya. Rapat difasilitasi Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit SE dan Kabag Perundang-undangan Andres Willy Simanjuntak, SH.

Dikatakan, Lily MBA bahwa Fraksinya menilai, Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan sudah tidak relevan lagi. Perubahan yang diperlukan sudah mencakup 50 persen dari materi yang ada, sementara sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya telah berubah dan tidak berlaku lagi.

Maka itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan agar Ranperda yang baru harus berpedoman pada 6 pilar transformasi kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Selain itu, hak warga untuk mendapatkan hidup sehat, akses layanan bermutu, kerahasiaan data pribadi kesehatan, serta hak menolak tindakan medis tertentu harus menjadi perhatian. Begitu juga kewajiban warga untuk menjaga kesehatan, mematuhi penanggulangan KLB/wabah, serta ikut dalam program jaminan sosial kesehatan.

Masih dalam pandangan Fraksinya, Lily menyoroti persoalan rujukan online bagi pasien kritis yang sering menimbulkan keresahan antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit karena respons rumah sakit rujukan kerap terlambat dengan alasan gangguan jaringan.

"Untuk itu, rujukan online bagi pasien kritis supaya ditinjau ulang karena mengakibatkan jiwa pasien menjadi tidak terselamatkan," sebut Lily.

Diakhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar Bapemperda DPRD Kota Medan melakukan pembahasan secara teknis dengan mengikutsertakan stakeholder agar Ranperda ini benar-benar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi seluruh warga Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (12/10/2026).

Rajudin mengatakan, Fraksi PKS memandang pengusulan Ranperda tersebut sebagai wujud kepedulian DPRD terhadap kepastian hukum dan penguatan sistem kesehatan di Kota Medan. Namun, menurutnya, penyusunan regulasi baru harus memperhatikan aturan yang telah ada agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

"Fraksi PKS berharap rancangan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan," ujarnya.

Ia mengingatkan, pada 10 Februari 2026 telah disampaikan pandangan atas usulan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tersebut. Selanjutnya, pada 6 April 2026, telah disampaikan jawaban atas nota pengantar kepala daerah terkait Ranperda inisiatif DPRD Kota Medan tentang perubahan perda yang sama.

Karena itu, Fraksi PKS menilai perlu adanya kejelasan arah regulasi agar proses pembentukan Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan berjalan selaras dengan pembahasan perubahan perda sebelumnya.

Selain itu, Rajudin menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh peraturan daerah yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Menurutnya, berbagai regulasi tersebut harus menjadi satu kesatuan payung hukum yang saling mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan sekaligus pembangunan masyarakat Kota Medan.

Dalam pandangannya, Fraksi PKS juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai persoalan administrasi ketika mengakses program kesehatan. Prosedur pelayanan yang dinilai berbelit-belit dan mempersulit warga dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam pembahasan Ranperda tersebut.

Rajudin menyebutkan, persoalan administrasi dan pelayanan yang rumit dapat membuat masyarakat merasa kesulitan, bahkan pasrah ketika berhadapan dengan kebutuhan layanan kesehatan.

"Kami berharap adanya solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan dan keluhan masyarakat tersebut. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan hanya karena persoalan administrasi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan," tegasnya.

Menurut Fraksi PKS, Ranperda ini harus mampu mendorong sistem pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang disusun tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga memberikan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Rajudin selanjutnya menegaskan bahwa pembahasan Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan perlu dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan tepat sasaran. Seluruh aspirasi masyarakat, kata dia, harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Fraksi PKS berharap perda yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan serta menjadi solusi atas berbagai persoalan kesehatan di Kota Medan.

Tidak hanya berfokus pada pengobatan atau aspek kuratif, Fraksi PKS juga meminta agar Ranperda tersebut memperkuat upaya promotif dan preventif dalam sistem kesehatan daerah.

Upaya promotif berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Sementara itu, upaya preventif diarahkan pada pencegahan penyakit dan pengendalian berbagai faktor risiko kesehatan sejak dini.

Rajudin menilai, aspek pencegahan perlu mendapat perhatian yang seimbang dengan pelayanan pengobatan. Karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sanitasi, pemenuhan gizi, serta pengendalian risiko kesehatan harus menjadi bagian penting dalam Sistem Kesehatan Kota Medan.

"Fraksi PKS berharap Ranperda ini tidak hanya mengatur aspek kuratif, tetapi juga memperkuat upaya promotif dan preventif. Pencegahan penyakit, peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sanitasi, pemenuhan gizi, serta pengendalian risiko kesehatan harus menjadi bagian penting dalam sistem kesehatan daerah," ungkapnya.

Dukungan itu disampaikan Henry Jhon Hutagalung selaku juru bicara PSI DPRD Medan dalam pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul hak inisiatif DPRD Medan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan dalam sidang paripurna internal di gedung DPRD Medan, Senin (12/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki, Zulkarnaen, SKM dan Hadi Suhendra juga dihadiri para anggota dewan lainnya. Rapat difasilitasi Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit, SE dan Kabag Umum Perundang-undangan Andres Willy Simanjuntak, SH.

Dalam pandangannya, PSI menilai pembangunan kesehatan adalah bagian fundamental membangun manusia Medan yang sehat, produktif dan berkualitas. Perda No 4 Tahun 2012 sudah tidak relevan karena telah berlaku UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaannya.

"Harmonisasi dengan kebijakan nasional tidak boleh dimaknai hanya menyalin ketentuan. Harus menjawab persoalan spesifik Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan penduduk besar, kepadatan tinggi dan persoalan kesehatan beragam," sebut Henry.

Masih dalam pemandangan umum Fraksi PSI, Henry Jhon Hutagalung menyampaikan sejumlah koreksi dan catatan krusial terkait penyusunan Peerda. Seperti permintaan agar semua Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit menyediakan jalur pelayanan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Kemudian kepada Dinas Kesehatan agar rutin menggelar customer satisfaction training bagi paramedis agar tidak ada lagi warga yang dipersulit prosedur berbelit atau mendapat perlakuan tidak ramah.

Diharapkan ada perbaikan peningkatan SDM petugas Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan. Diwajibkan minimum jumlah kamar untuk pasien BPJS dan UHC di rumah sakit.

Disarankan agar membuat papan pengumuman besar di fasilitas kesehatan yang menyatakan melayani UHC Kota dan Provinsi. Dinas Kesehatan diminta agar cepat menindak rumah sakit dan tenaga medis yang melakukan malpraktik.

Bagi Puskesmas harus memiliki dokter umum, dokter gigi, dokter internist dan spesialis. Serta diminta Dinas Kesehatan agar kerjasama dengan BPOM awasi jajanan anak sekolah yang diduga tidak sehat dan rutin advokasi ke sekolah-sekolah.

"Pada akhirnya tujuan kita bukan sekadar menghasilkan Perda, tetapi membangun sistem kesehatan Medan yang mudah diakses, cepat, berkualitas, adil, transparan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat," imbuhnya.

Delegasi itu diterima Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH bersama Datuk Iskandar Mudan dan Zulham Efendi. Sementara warga yang dikordinir Bayu Subroto bersama warga lainnya.

Dalam pengaduannya, Bayu Subroto menyampaikan keberatannya adanya pendirian tembok yang dilakukan pihak pengembang sehingga menutup akses Gang Angrek. Karena itu, Bayu minta DPRD Medan memfasilitasi agar Pemko Medan dapat membongkar tembok demi kepentingan umum.

Pada kesempatan itu, guna memastikan kebenarannya, Paul menyampaikan akan mengagendakan RDP yang melibatkan instansi terkait. Dalam RDP nanti dapat dikrtahui dan mendapat kesimpulan sebenarnya.

"Nanti kita jadwalkan RDP yang pasti mengundang warga dan pihak tetkait. Dalam RDP nanti silahkan membawa bukti bukti keabsahan alas hak tanah masing masing," ujar Paul.

Sebelum diterima di Komisi 4, terlebih dahulu warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Medan.

Dari amatan wartawan, terlihat puluhan warga mengelar aksi menolak pendirian tembok akses umum Gang Anggrek di Jalan Seroja, Kelurahan Sunggal, Medan Sunggal.

Dalam aksi tersebut massa menyuarakan penolakan sekaligus mendesak Pemerintah Kota Medan segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Dikatakan, warga bahwa Gang Anggrek telah digunakan masyarakat sebagai akses jalan sejak 1956. Dikatakan warga bahwa jalan tersebut pernah dicor melalui program PNPM Mandiri pada 2014.

"Kami sangat keberatan adanya penembokan di Gang Anggrek karena ini fasilitas umum sebagai akses warga untuk pergi beribadah dan akses jalan bagi anak sekolah dan lainya," kata warga.

Selain menyampaikan tuntuntan tersebut warga meminta pihak aparat penegak hukum ( APH) dalam hal pihak kepolisian untuk segera melakukan proses.