Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak ketika membuka kegiatan itu memberikan apresiasi dan berharap kegiatan ilmiah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran ekonomi umat sekaligus menyongsong Kongres Umat Islam yang akan digelar di Jakarta.

Firsal Mutyara dalam paparannya bertajuk "Peluang, Tantangan, dan Strategi Memajukan Ekonomi Islam di Sumatera Utara", menegaskan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi syariah di Kawasan Barat Indonesia.

Menurutnya, ekonomi Islam bukan hanya alternatif sistem ekonomi, tetapi instrumen strategis untuk menciptakan kesejahteraan, pemerataan, dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

"Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari sisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, maupun jumlah penduduk muslim. Potensi ini harus dioptimalkan untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai hub ekonomi syariah yang berdaya saing nasional dan internasional," ujarnya.

Dia menjelaskan, pengembangan ekonomi Islam di Sumatera Utara bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu penguatan pesantren berdaya sebagai pusat kewirausahaan, pengembangan industri halal, serta penguatan sektor keuangan syariah dan ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).

"Saat ini terdapat ratusan pesantren yang berpotensi menjadi inkubator bisnis dan ekonomi umat. Selain itu, lebih dari 63 ribu UMKM di Indonesia telah memiliki sertifikasi halal, yang menjadi modal penting dalam memperluas pasar produk halal baik di tingkat nasional maupun internasional,"ungkap Mutyara.

Pemateri selanjutnya Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat Bidang Ekonomi,M. Azrul Tanjung mengungkapkan, Islam agama sempurna (kaffah) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi juga sistem kehidupan (way of life) yang harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

"Ekonomi dan bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Karena itu, umat Islam harus memahami bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan dakwah," ujarnya seraya mengutip firman Allah SWT dalam Surah As-Saff ayat 10-11 menggambarkan konsep "perdagangan" yang menyelamatkan manusia dari azab, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta perjuangan dengan harta dan jiwa di jalan Allah.

Dalam uraiannya, Azrul juga menyoroti fenomena tergerusnya etos bisnis umat Islam. Ia mengutip sejumlah kajian yang menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda telah terjadi pembentukan struktur ekonomi yang menempatkan masyarakat pribumi pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aktivitas perdagangan dan kewirausahaan.

Azrul menjelaskan, Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas bisnis dan perdagangan, namun tetap memberikan batasan yang tegas terhadap praktik-praktik yang merusak keadilan ekonomi. Di antaranya adalah larangan terhadap gharar (ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi), maysir (perjudian dan spekulasi), serta riba yang memberatkan dalam transaksi keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Azrul juga mengingatkan bahwa dunia usaha merupakan sektor yang sangat penting dalam Islam. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa sebagian besar pintu rezeki berasal dari perdagangan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pengusaha, dan mayoritas sahabat yang dijamin masuk surga merupakan pelaku usaha yang sukses. (suhayri)

Diketahui sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3414 yang mengangkut rombongan jemaah Kloter 14 dari Kota Medan sebanyak 207 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 53 orang, Kabupaten Simalungun 89 orang, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Deli Serdang masing-masing satu orang mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Rabu sekitar pukul 17.50 WIB.

Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti proses penerimaan resmi sebelum kembali ke daerah masing-masing.

Penyambutan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Medan, Dr. H. Zulkifli Sitorus, M.A., Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Walikota H. Zakiyuddin Harahap, Wakil Bupati Tapanuli Tengah H. Mahmud Effendi Lubis, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dr. Adlah, S.Pd., M.M., Kabag Kesra Kota Medan H. Agus Maryono, S.Ag., M.Pd.I., Sekretaris PPIH Embarkasi-Debarkasi Medan Dr. H. Torang Rambe, M.Ag dan pejabat terkait lainnya.

Prosesi penerimaan diawali doa dipimpin oleh Ketua Kloter 14, Riswansyah Abdul Muis Hasibuan, sebagai ungkapan syukur atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan keselamatan seluruh jemaah hingga kembali ke Tanah Air.
Ketua PPIH Debarkasi Medan Zulkifli Sitorus mengajak seluruh jemaah untuk menjaga dan merawat kemabruran haji dengan menjadi teladan di tengah masyarakat.

Menurutnya, ibadah haji tidak berhenti ketika seseorang kembali ke kampung halaman, melainkan harus tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, dan kepedulian sosial yang lebih baik.

"Jadilah bapak dan ibu sebagai teladan yang menebarkan kedamaian, keselamatan, dan kemaslahatan di lingkungan masing-masing. Tunjukkan kemabruran haji melalui tutur kata yang santun, sikap yang menyejukkan, serta kepedulian terhadap sesama," pesan Zulkifli.

Menurutnya, salah satu ciri haji mabrur adalah mampu menghadirkan manfaat bagi orang lain dan menjadi pribadi yang membawa ketenteraman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap para jemaah dapat mempertahankan semangat ibadah yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi, membimbing, dan melayani jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air. Ia mengakui bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hasil kerja sama seluruh unsur, mulai dari petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, hingga para jemaah itu sendiri.

Pada kesempatan tersebut, PPIH Embarkasi-Debarkasi Medan memberikan selempang apresiasi kepada petugas Kloter 14 yang diwakili oleh Ketua Kloter Riswansyah Abdul Muis Hasibuan dan Dokter Kloter dr. Nila Hairani Saragih.

Penyematan selempang dilakukan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah H. Mahmud Effendi Lubis, disaksikan oleh Wakil Wali Kota Medan, Ketua PPIH Embarkasi-Debarkasi Medan, serta seluruh tamu kehormatan yang hadir.

Pengalungan selempang tersebut merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi PPIH kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta jemaah yang telah bekerja sama dengan baik sehingga pelaksanaan ibadah haji Kloter 14 dapat berjalan lancar, tertib, dan aman.

Berdasarkan data manifes, Kloter 14 mencatat dua jemaah tanazul masuk, yaitu Rosnani Pasaribu asal Kabupaten Tapanuli Tengah yang bergabung dari Kloter 16 nomor manifes 25 dan Tetty Sri Rahayu Ningsih asal Kota Medan yang bergabung dari Kloter 16 nomor manifes 99.

Sementara itu, terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, yakni Marlina Ikin Sabrani nomor manifes 027 asal Kota Medan yang meninggal dunia karena sakit. PPIH menyampaikan duka cita mendalam serta mendoakan almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Adapun petugas yang mendampingi Kloter 14 terdiri atas Riswansyah Abdul Muis Hasibuan sebagai Ketua Kloter (TPHI), Fatma Yulia Rasyid Hamdi sebagai Pembimbing Ibadah (TPIHI), dr. Nila Hairani Saragih sebagai Dokter Kloter (TKHI), Devi Surya Ramadhani sebagai Paramedis (TKHI), dan Fadillah Mahyuddin Nasution sebagai Petugas Haji Daerah (PHD). (suhayri)

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Banten Gang Buntu, Kecamatan Sunggal.

"Setelah menerima informasi dari masyarakat, petugas melakukan penyelidikan selama beberapa hari.

Selanjutnya, tim mengamankan seorang pria berinisial R (26), warga Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, di lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas tersebut," ujar Rafli kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Dari hasil penyelidikan awal, R diduga melakukan pengemasan ulang cairan pod yang mengandung zat narkotika dengan mencampurkannya ke dalam cairan vape yang beredar di pasaran. Produk tersebut kemudian dikemas kembali dan diduga diedarkan kepada pembeli.

Polisi menyebut praktik tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam proses pengemasan ulang.

Dalam pengungkapan itu, polisi menyita 17 pod dari berbagai merek, 38 cartridge kosong, enam perangkat vape (device), tiga botol liquid, satu mesin impulse sealer, alat pres, jarum suntik, plastik klip, telepon genggam, serta sejumlah barang lainnya yang kini menjadi barang bukti.

Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga berkoordinasi dengan laboratorium forensik untuk memastikan kandungan zat yang terdapat dalam barang bukti tersebut.

"Kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Kami sedang menelusuri pihak yang diduga memasok pod mengandung narkotika kepada pelaku. Identitas yang bersangkutan telah kami kantongi," kata Rafli.

Polrestabes Medan menegaskan akan terus melakukan upaya pemberantasan terhadap berbagai bentuk peredaran narkotika, termasuk yang menggunakan modus baru melalui produk vape atau pod.

Ketua Panitia, Prof. Dr. M. Jamil, MA, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Bahkan berdasarkan data dari panitia, jumlah kupon yang dibagikan kepada masyarakat mencapai 2.600 kupon. Hadiah utama yang paling dinantikan adalah empat paket umrah, selain sejumlah hadiah elektronik dan peralatan rumah tangga.

"Alhamdulillah, kegiatan Muharram 1448 H tahun ini mendapat sambutan yang luar biasa. Antusiasme masyarakat benar-benar di luar prediksi panitia. Sebanyak 2.600 kupon lucky draw yang kami siapkan habis dibagikan kepada peserta yang hadir," ujar Prof. Dr. M. Jamil, MA.

Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati lokasi acara untuk mengikuti rangkaian kegiatan Muharram 1448 H yang meliputi gerak jalan sehat, perlombaan gerak jalan, bazar UMKM, kegiatan keagamaan, serta pengundian hadiah.

"Kami menyampaikan rasa syukur sekaligus memohon maaf apabila ada bapak dan ibu yang kurang nyaman selama mengikuti kegiatan. Karena jumlah peserta yang hadir sangat besar, ada yang mendapatkan tempat duduk di kursi, ada yang menempati area masjid, bahkan ada yang harus duduk di lantai. Kami berharap hal tersebut tidak mengurangi semangat kebersamaan dalam menyambut Tahun Baru Islam," katanya seraya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta atas keterbatasan fasilitas yang tersedia akibat membludaknya jumlah pengunjung.

Kegiatan semakin semarak dengan hadirnya 30 peserta bazar yang menampilkan beragam produk kuliner, kerajinan, busana muslim, serta produk usaha mikro dan kecil. Kehadiran bazar tidak hanya menambah kemeriahan acara, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk menambah kemeriahan perayaan Muharram 1448 H, MUI Sumut melalui Bidang Infokomdigi juga menyelenggarakan Lomba Video Reels Instagram.

Kompetisi ini mengajak masyarakat dan peserta kegiatan untuk mendokumentasikan berbagai momen menarik selama pelaksanaan Muharram 1448 H, mulai dari gerak jalan sehat, bazar UMKM, kegiatan keagamaan, hingga suasana kebersamaan yang tercipta di lingkungan MUI Sumut.

Lomba tersebut mendapat sambutan positif, terutama dari kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Selain menjadi sarana publikasi kegiatan, lomba ini juga bertujuan memperluas syiar Islam melalui konten-konten kreatif dan inspiratif di platform digital.

Para peserta berkesempatan memperebutkan hadiah uang tunai jutaan rupiah yang telah disiapkan panitia bagi karya-karya terbaik. Dengan adanya lomba ini, kemeriahan Muharram tidak hanya dirasakan oleh peserta yang hadir secara langsung, tetapi juga dapat disaksikan masyarakat luas melalui berbagai unggahan di media sosial.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan pihak Agiya yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi suksesnya kegiatan Muharram 1448 H ini. Jika dinilai secara materi, nilai dukungan yang diberikan mungkin mencapai lebih dari Rp500 juta. Dukungan tersebut memungkinkan panitia menghadirkan berbagai hadiah dan fasilitas bagi masyarakat," ungkapnya. (suhayri)
Teks Foto :
Analisamedan.com/suhayri
Sebagian peserta Gebyar Muharram 1448 Hijriah MUI Sumut mengikuti prosesi pembukaan sebelum dilepas di halaman MUI Sumut, Selasa (16/6).

Program pengabdian tersebut dirancang untuk membekali siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan di era transformasi digital dan persaingan kerja yang semakin kompetitif. Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter profesional, etika kerja, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi perkantoran.

Penguatan Soft Skills dan Etika Profesi Sekretaris

Tema pertama bertajuk "Penguatan Soft Skills dan Etika Profesi Sekretaris bagi Siswa SMK 7 Medan" diketuai oleh Naomi Karina Hutagalung, S.IP., M.I.Pol, dengan anggota Dr. Fivi Rahmatus Sofiyah, S.E., M.Si dan Rahdini Rizki Saragih, S.E., M.Si.

Dalam sesi ini, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya soft skills sebagai modal utama memasuki dunia kerja. Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, kepemimpinan, serta kemampuan memecahkan masalah menjadi fokus utama pembahasan. Selain itu, siswa juga dibekali wawasan mengenai etika profesi sekretaris, termasuk integritas, disiplin, menjaga kerahasiaan informasi, dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan berbagai pihak.

Menurut tim pengabdian, seorang sekretaris modern tidak hanya dituntut menguasai pekerjaan administrasi, tetapi juga harus memiliki karakter dan sikap profesional yang mampu mendukung produktivitas organisasi.

Pelatihan Sistem Kearsipan Elektronik

Tema kedua, "Pelatihan Sistem Kearsipan Elektronik dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP) SMK Negeri 7 Medan", dipimpin oleh Rahdini Rizki Saragih, S.E., M.Si, dengan anggota Dr. Fivi Rahmatus Sofiyah, S.E., M.Si dan Naomi Karina Hutagalung, S.IP., M.I.Pol.

Melalui pelatihan ini, siswa diperkenalkan pada konsep dan praktik pengelolaan arsip berbasis digital yang kini menjadi kebutuhan utama di berbagai instansi dan perusahaan. Sistem kearsipan elektronik dinilai mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses terhadap dokumen.

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin mengedepankan teknologi digital. Para siswa mendapatkan kesempatan untuk memahami proses pengarsipan modern yang sesuai dengan standar perkantoran masa kini.

Pembekalan Kompetensi Sekretaris Profesional Menuju Dunia Kerja

Sementara itu, tema ketiga bertajuk "Pembekalan Kompetensi Sekretaris Profesional Menuju Dunia Kerja pada SMK Negeri 7 Medan" diketuai oleh Dr. Fivi Rahmatus Sofiyah, S.E., M.Si, dengan anggota Ami Dilham, S.E., M.Si dan Rahdini Rizki Saragih, S.E., M.Si.
Materi yang disampaikan berfokus pada kesiapan siswa menghadapi dunia kerja modern. Para peserta memperoleh pembekalan mengenai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini, mulai dari keterampilan administrasi, penguasaan teknologi perkantoran, komunikasi bisnis, hingga pengembangan sikap profesional di lingkungan kerja.

Program ini diharapkan mampu membantu siswa memahami tuntutan industri sehingga mereka memiliki bekal yang lebih kuat untuk bersaing setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah kejuruan.

Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa untuk Pendidikan Vokasi yang Lebih Berkualitas

Keunikan kegiatan pengabdian ini terletak pada keterlibatan aktif mahasiswa Program Studi D-III Kesekretariatan USU. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mereka dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.

Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak sekolah mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan siap kerja. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Melalui pelaksanaan ketiga program tersebut, Fakultas Vokasi USU berharap siswa SMK Negeri 7 Medan dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kesiapan mereka memasuki dunia kerja yang semakin dinamis dan berbasis teknologi. Pengabdian kepada masyarakat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pendidikan vokasi sebagai penghasil tenaga kerja terampil, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan volume penumpang yang signifikan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Stasiun Dolok Merangir melayani 5.300 pelanggan, tumbuh 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang melayani 4.405 pelanggan.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut dipicu oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang aman, bebas macet, dan tepat waktu.

"Keberadaan Stasiun Dolok Merangir yang setiap harinya disinggahi dua perjalanan KA Siantar Ekspres, baik tujuan Siantar maupun ke Medan, sangat memudahkan masyarakat Simalungun bagian utara untuk melakukan mobilitas dan menuju ke beberapa daerah lain di Sumatera Utara," ujar Anwar.

Selain penumpang, stasiun ini memiliki keunikan fungsi sebagai pos transit wajib bagi kereta api pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Stasiun Labuhan menuju Stasiun Siantar. Karena tantangan geografis berupa jalur menanjak dengan kemiringan hingga 20 permil, rangkaian gerbong tangki BBM wajib diurai demi keselamatan.

Anwar mencontohkan, jika lokomotif menarik 20 gerbong BBM dari Stasiun Labuhan, maka setibanya di Stasiun Dolok Merangir rangkaian tersebut harus dibagi menjadi tiga bagian. Lokomotif dibatasi membawa maksimal 7 gerbong dalam sekali jalan ke Stasiun Siantar, lalu bergerak mundur kembali ke Stasiun Dolok Merangir untuk melangsir sisa gerbong secara bertahap.

Melalui kombinasi peran sebagai pendorong aksesibilitas warga dan pengawal distribusi logistik energi, KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen untuk terus merawat serta meningkatkan fasilitas pelayanan di Stasiun Dolok Merangir.

"Stasiun Dolok Merangir adalah bukti nyata bagaimana nilai sejarah dan kebutuhan modern dapat berjalan beriringan. KAI memastikan stasiun ini terus adaptif dan optimal dalam menggerakkan roda perekonomian serta menjamin keselamatan, baik bagi mobilitas masyarakat Simalungun maupun kelancaran distribusi logistik nasional di Sumatera Utara," tutup Anwar. (imar)

Selama periode Januari hingga Mei 2026, KA Putri Deli relasi Medan - Tanjungbalai (PP) tercatat telah melayani sebanyak 541.106 pelanggan. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 2 persen atau bertambah 12.801 pelanggan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, yang melayani 528.305 pelanggan.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa KA Putri Deli saat ini memegang predikat sebagai layanan KA antarkota yang paling diburu oleh masyarakat.

"KA Putri Deli merupakan kereta api yang paling diminati oleh para pelanggan. Tingkat keterisian hariannya rata-rata mencapai 100 persen, baik saat hari kerja terlebih lagi pada saat akhir pekan maupun periode libur panjang," ujar Anwar.

Tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat terhadap KA Putri Deli terlihat dari kontribusinya yang luar biasa terhadap total volume penumpang di wilayah Sumatera Utara.

Dari keseluruhan pelanggan yang menggunakan moda transportasi kereta api di Divre I Sumut selama Januari - Mei 2026 yang mencapai 1.145.548 pelanggan, sebesar 47 persen di antaranya disumbang langsung oleh pengguna KA Putri Deli. Data ini menjadi bukti betapa vitalnya peran kereta api ini dalam menghubungkan pusat ekonomi di Kota Medan menuju kawasan pesisir timur.

Faktor utama yang memicu tingginya animo masyarakat tidak lain adalah aspek keterjangkauan tarif. Berstatus sebagai Kereta Api Public Service Obligasi (PSO) yang disubsidi oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, tiket KA Putri Deli dibanderol dengan harga yang sangat ekonomis, yakni Rp27.000 untuk jarak terjauh.

"Dengan 3 kali jadwal keberangkatan dari Stasiun Medan dan 3 keberangkatan dari Stasiun Tanjungbalai setiap harinya, kami menghadirkan banyak pilihan waktu perjalanan yang fleksibel bagi pelanggan. Di samping itu, rute perjalanan ini sangat strategis karena membelah sekaligus menghubungkan berbagai kota dan kabupaten di sepanjang pesisir timur Sumatera Utara," tambah Anwar.

Mengingat okupansi yang selalu menyentuh angka 100 persen, KAI Divre I Sumut mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan mereka secara matang. Tiket KA Putri Deli dapat dipesan sejak H-45 sebelum keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, serta berbagai kanal penjualan mitra resmi KAI lainnya.

"Kehadiran KA Putri Deli tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi yang mengantarkan mobilitas para pelanggan antarwilayah di Sumatera Utara. Lebih dari itu, operasional kereta ini secara nyata menggerakkan roda ekonomi warga lokal melalui terciptanya kebutuhan angkutan lanjutan, hidupnya pelaku UMKM, hingga warung-warung di sekitar stasiun, sehingga mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi yang inklusif bagi setiap daerah yang disinggahinya," pungkas Anwar. (imar)

Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2025, Senin (15/6/2026).

Pandangan Fraksi Golkar disampaikan oleh Reza Fahlevi Lubis. Dalam kesempatan itu, Golkar mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang telah menyampaikan nota penjelasan terhadap Ranperda LPj APBD 2025.

Berdasarkan penjelasan kepala daerah pada rapat sebelumnya, realisasi pendapatan daerah Kota Medan tahun 2025 mencapai Rp6,3 triliun atau 90,79 persen dari target yang ditetapkan.

Atas capaian tersebut, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan daerah belum mencapai target.

"Kami meminta penjelasan apa saja faktor yang menyebabkan pendapatan daerah Kota Medan belum dapat mencapai target 100 persen sebagaimana yang telah ditetapkan," kata Reza.

Selain itu, Golkar juga menyoroti realisasi belanja daerah yang tercatat sebesar Rp5,8 triliun atau 82,56 persen dari target anggaran tahun 2025.

Menurut Reza, rendahnya serapan belanja perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga meminta tanggapan mengapa realisasi belanja daerah hanya mencapai 82,56 persen dari target yang telah ditetapkan dan apa saja kendala yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut," ujarnya.

Golkar menilai evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah penting dilakukan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta anggota DPRD Kota Medan.

Proyek strategis nasional senilai Rp1,9 triliun itu dinilai berpotensi menimbulkan beban keuangan daerah yang besar jika tidak disertai skema pembiayaan yang jelas.

Permintaan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PSI, Renvil Pandapotan Napitupulu, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Menurut Renvil, DPRD tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan maupun penganggaran proyek BRT Mebidang yang direncanakan mengoperasikan sekitar 280 bus listrik di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

"Kami meminta Pemko Medan menghitung secara cermat dampak operasional BRT terhadap APBD Kota Medan. Jangan sampai proyek strategis ini justru menjadi beban keuangan daerah yang semakin besar di kemudian hari," katanya.

PSI memperkirakan kebutuhan biaya operasional BRT akan meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah armada. Karena itu, fraksi tersebut meminta pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menanggung beban operasional agar tidak seluruhnya dibebankan kepada APBD Kota Medan.

Selain menyoroti proyek BRT, PSI juga mencermati kinerja pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025. Dari target pendapatan sebesar Rp6,9 triliun, realisasi yang berhasil dicapai hingga akhir tahun tercatat Rp6,3 triliun atau sekitar 90,8 persen.

Partai berlambang mawar itu menilai capaian tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak. Untuk itu, Pemko Medan didorong memanfaatkan sistem digital, integrasi data antarinstansi, pemantauan transaksi usaha secara real time, serta analisis data untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Di sektor retribusi, PSI menyoroti adanya penurunan penerimaan sebesar Rp32,8 miliar. Sementara itu, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp16,8 miliar atau 85,5 persen dari target Rp19,7 miliar.

Sebaliknya, fraksi tersebut mengapresiasi capaian penerimaan dari pos lain-lain PAD yang sah yang terealisasi sebesar Rp186 miliar atau 105,5 persen dari target Rp177 miliar. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,5 miliar.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem Dr. Faisal Arbi,dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Menurut Fraksi NasDem, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2025.

Fraksi NasDem menilai pembangunan Kota Medan harus terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program prioritas yang berkelanjutan, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Prioritas pembangunan kota yang ditetapkan diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan dasar pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Faisal Arbi saat membacakan pandangan fraksi.

Selain itu, Fraksi NasDem berharap setelah Ranperda tersebut disahkan, Pemkot Medan dapat lebih maksimal menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber pendapatan sah lainnya.

Fraksi NasDem juga menilai kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Medan akan terus meningkat seiring jumlah penduduk yang telah melampaui dua juta jiwa. Karena itu, peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan upaya efisiensi belanja dan pengawasan penggunaan anggaran.

Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan dukungan terhadap upaya pembangunan Kota Medan yang lebih maju dan berharap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat

Pandangan umum Fraksi Demokrat tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026), yang dibacakan oleh Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat, Dr. H. Muslim, M.S.P.

Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Medan, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Selain itu, fraksi juga mengapresiasi pelayanan administrasi kependudukan seperti pengurusan e-KTP yang sudah dapat dilakukan di masing-masing kecamatan.

Namun, setelah mencermati laporan keuangan dan pelaksanaan APBD 2025, Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan memberikan penjelasan terkait sejumlah program yang belum berjalan maksimal.

Dari sisi pendapatan, Fraksi Demokrat mencatat realisasi pendapatan Pemko Medan tahun 2025 mencapai Rp6,324 triliun lebih atau sekitar 90,80 persen dari target Rp6,965 triliun lebih. Kenaikan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya yang sah.

Meski demikian, Fraksi Demokrat mempertanyakan kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, seperti PUD Rumah Potong Hewan, PUD Pembangunan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan.

Pada sektor belanja, Fraksi Demokrat menyoroti realisasi belanja Pemko Medan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,837 triliun lebih atau mengalami penurunan sekitar 6,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Fraksi menilai masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang belum mampu merealisasikan program secara maksimal sehingga berdampak pada munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp592 miliar lebih.

Salah satu sorotan diberikan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan masyarakat. Fraksi Demokrat menyebut masih ada beberapa kegiatan dengan serapan rendah bahkan nol persen, sehingga meminta penjelasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Di bidang kesehatan misalnya, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah program pelayanan kesehatan yang disebut tidak terealisasi, seperti pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan terhadap orang terduga tuberkulosis, pelayanan bagi masyarakat berisiko HIV, hingga beberapa kegiatan surveilans kesehatan dan layanan imunisasi.

Sementara disektor infrastruktur, Fraksi Demokrat mempertanyakan rendahnya realisasi sejumlah program Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, termasuk pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sistem drainase.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta perhatian Pemko Medan terhadap pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan. Mereka meminta pemerintah melakukan penanaman kembali pohon setelah adanya pengorbanan sekitar 2.886 pohon yang disebut telah berusia puluhan tahun akibat proyek tersebut.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PAN-Perindo, H.T. Bahrumsyah, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Dalam rapat itu, Bahrumsyah mengungkapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2025 mencapai Rp3,09 triliun atau sekitar 80 persen dari target Rp3,7 triliun. Sementara total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,3 triliun.

Menurutnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang berada di kisaran 48,4 persen menunjukkan Kota Medan masih perlu meningkatkan kemampuan membiayai pembangunan dari sumber pendapatan sendiri.

"Dengan kontribusi PAD yang baru mencapai sekitar 48,4 persen terhadap total pendapatan daerah, tingkat kemandirian fiskal Kota Medan masih perlu ditingkatkan. Potensi pendapatan yang ada harus dioptimalkan agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang," kata Bahrumsyah.

Fraksi PAN-Perindo juga menyoroti realisasi pajak daerah sebesar Rp2,7 triliun atau 82,26 persen dari target Rp3,3 triliun. Fraksi menilai penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan.

Selain pajak daerah, fraksi tersebut mencatat realisasi retribusi persampahan sebesar Rp29,3 miliar atau 83,66 persen dari target, serta retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp22 miliar atau 88 persen dari target Rp25 miliar.

"Retribusi persampahan dan parkir masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui pembaruan basis data, penguatan pengawasan lapangan, dan penerapan sistem pembayaran non-tunai," ujarnya.

Di sektor pengelolaan aset, Fraksi PAN-Perindo menilai pendapatan dari pemanfaatan aset daerah yang mencapai sekitar Rp18 miliar belum sebanding dengan nilai aset tetap Pemerintah Kota Medan yang tercatat sekitar Rp35 triliun per Desember 2025.

Fraksi gabungan ini juga menyoroti kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap PAD yang dinilai belum optimal. Menurut Bahrumsyah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih didominasi oleh dividen Bank Sumut.

Pada sisi belanja, Fraksi PAN-Perindo mencatat realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp5,8 triliun atau sekitar 82 persen dari total anggaran Rp7,07 triliun. Tingkat serapan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Fraksi ini turut meminta penjelasan terkait alokasi belanja pegawai sebesar Rp2,3 triliun serta rendahnya realisasi anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, PAN-Perindo mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp592 miliar.

"Besarnya SILPA menunjukkan masih terdapat program dan anggaran yang belum terlaksana secara optimal. Ke depan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal," kata Bahrumsyah.

Menanggapi berbagai catatan fraksi tersebut, Pemerintah Kota Medan belum menyampaikan jawaban dalam rapat paripurna tersebut. Sesuai mekanisme pembahasan Ranperda LPj APBD 2025, pemerintah daerah dijadwalkan memberikan tanggapan resmi pada agenda paripurna berikutnya sebelum pembahasan dilanjutkan hingga tahap pengambilan keputusan.

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 10.447 butir pil ekstasi, 828 unit vape yang diduga mengandung narkotika, serta uang tunai sebesar Rp246 juta yang diduga berasal dari hasil transaksi narkoba.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang telah beberapa kali menjalani hukuman penjara. Dalam menjalankan aktivitasnya, tersangka disebut kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari pantauan aparat penegak hukum.

"Dalam satu bulan saja, pelaku empat kali berpindah tempat tinggal. Yang bersangkutan selalu mengontrak rumah di kawasan pemukiman padat penduduk," ujar Rafli kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Menurut Rafli, saat dilakukan penangkapan, tersangka berupaya bersembunyi di balik sebuah mobil yang terparkir di dalam rumah.

Tersangka juga sempat tidak kooperatif terkait lokasi penyimpanan barang bukti. Namun setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkotika yang disimpan di dalam kardus dan koper di salah satu ruangan rumah tersebut.

Polisi menduga barang haram tersebut berasal dari jaringan peredaran narkotika internasional. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

"Narkotika tersebut diduga dipasok dari Malaysia dan kami masih melakukan pengejaran terhadap jaringan lainnya. Kami tidak akan berhenti pada pelaku yang telah ditangkap karena diduga kuat yang bersangkutan berperan sebagai bandar," kata Rafli.

Selain barang bukti narkotika dan uang tunai, petugas turut menyita tiga unit mobil mewah serta beberapa sepeda motor yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika.

Polrestabes Medan juga tengah mendalami kemungkinan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap tersangka. Penyidik akan melakukan penelusuran aset guna mengungkap dugaan aliran dana hasil kejahatan narkotika.

"Kami tidak hanya fokus pada pengungkapan tindak pidana narkotika, tetapi juga menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Upaya tracing asset akan terus dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan jaringan narkoba," tegas Rafli.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.