Hal itu dicetuskan El Barino Shah SH saat mengikuti Rapat evaluasi triwulan II serapan anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan dengan konterpart Komisi 4 di ruang komisi gedung dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi, Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, El Barino Shah SH MH, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution. Ikut hadir Kadis Perkimcikataru John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah stafnya.

Untuk itu, El Barino kembali minta APH melihat pemenang tender proyek dan PL yang ada di Dinas Perkimcikataru. "Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat disana tidak menghargai APH," ujarnya.

Sebagai mana diketahui, hal tersebut terungkap saat rapat berlangsung, El Barino melalui pimpinan rapat mempertanyakan, apa benar pejabat di Dinas Perkimcikataru yang bernama Daniel, orang yang berperan bagi bagi proyek dan jual proyek dengan persentase 15 sd 27 persen.

"Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya pak Kadis saja ampun sama nama Daniel," cetus El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.

Sementara itu, Daniel Aritonang yang menjabat Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah yang ikut dalam rapat menepis tudingan El Barino. "Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek tidak benar," tepisnya.

Sedang Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Lase mengatakan hal dimaksud akan menjadi catatan dan dikorsinasikan. "Tidak ada arahan terkait itu," paparnya.

Hal itu disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak SH dalam pemandangan umum Fraksi PDI P DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.

Menurut Paul Simanjuntak, bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2024-2026 masih mengalami stagnan. Dimana kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi dipasar.

Begitu juga dengan lapangan pekerjaan baru yang sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan para investor untuk investasi di Kota Medan. "Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah," sebutnya.

Dalam pandangan umumnya, Paul Simanjuntak menyinggung terkait menurunnya anggaran urusan kesehatan dari Rp 1,224 Triliun lebih menjadi Rp 1.201 Triliun setelah perubahan. Penurunan itu dinilai kurangnya perhatian Pemko menamgani kesehatan. Sementara kualitas pelayanan kesehatan, alat-alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) masih minim.

"Termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius terutama pengisian dokter specialis," tandasnya.

Terkait pelayanan kesehatan, Paul mengingatkan Walikota Medan agar tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh ke unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan, seperti puskesmas dan Pustu.

Menurut Paul, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas. Termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan yang sering terlambat pendistribusiannya ke Puskesmas.

Sehingga pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang. Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting khususnya di kawasan Medan Utara mohon menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Nedan supaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan secara dini dapat diatasi.

Sama halnya dengan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, F PDI P mendesak Pemko Medan melakukan renovasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti bangunan Puskesmas dan Pustu supaya menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Iswanda Ramli SE dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.

Menurut Iswanda Ramli ditengah potensi ekonomi kreatif Kota Medan masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Tentu kata Nanda sapaan akrab Iswanda Ramli itu, harus melalui perbaikan pelayanan dan perluasan basis wajib pajak.

Sembari Nanda mengingatkan, agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.

Dalam hal itu Ramli sepakat dan mengatakan perubahan adalah merupakan cerminan komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Iswanda Ramli menyebut Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemko Medan yang fokus pada sektor-sektorul utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Untuk itu, Fraksi Demokrat menyoroti akan perlunya Percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar. Pemantapan program layanan publik yang bersifat Inklusif dan berkeadilan. Serta mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.

Seiring dengan itu, lanjut Nanda, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat pun menyampaikan sejumlah catatan untuk yakni kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran dan penyesuaian program secara matang sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

Kemudian melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program / kegiatan yang rawan tidak terserap (sisa anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu. Selanjutnya harus melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dilanjutkan Ramli, selain catatan umum di atas, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari Pemko Medan. Seperti di Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran di Perubahan APBD Pemko Medan sebesar Rp 1,45 Triliun lebih, bertambah 3,89% dari Rp 1,40 Triliun lebih.

Anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat melaksanakan prioritas program kegiatan dan target kinerja untuk Tahun 2026 hingga tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas seperti yang terdapat pada RPJMD Kota Medan.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.

Dalam pandangannya, Lailatul menegaskan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak memiliki arti apabila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.

Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.

Kondisi tersebut dipertanyakan Fraksi Hanura-PKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka meminta penjelasan sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan dan strategi Pemko Medan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun atau naik 21,20 persen.

"Komponen dana transfer pusat atau provinsi apa saja yang menjadi pemicu utama penambahan tersebut? Apakah dana tersebut bersifat peruntukan khusus?" kata Lailatul.

Ia juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Digitalisasi retribusi dinilai harus benar-benar mampu menutup celah kebocoran, bukan justru membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.

Selain pendapatan, sorotan tajam diarahkan pada sisi belanja. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun, naik 12,03 persen dari APBD sebelum perubahan sekitar Rp6,90 triliun.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, yang anggarannya melonjak 23,12 persen dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.

Dalam hal ini, Lailatul Badri mempertanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan darurat masyarakat, khususnya persoalan banjir dan infrastruktur, atau sekadar langkah reaktif untuk mengejar penyerapan anggaran menjelang tutup tahun.

"Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif 'asal habis anggaran' di ujung tahun?" ujarnya.

Lailatul Badri juga meminta Pemko Medan memberikan jaminan agar anggaran sekitar Rp1,02 triliun tersebut dapat terserap efektif, tepat waktu dan tepat mutu tanpa berujung pada Silpa.

Melalui kolaborasi ini, Muklay menghadirkan karakter visualnya yang kuat, ekspresif, penuh warna, dan lekat dengan nuansa pop art pada armada JNE. Karya tersebut merefleksikan dinamika perjalanan pengiriman, semangat para kurir dalam menjalankan perannya, serta kedekatan JNE dengan masyarakat yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan selama 36 tahun.

Eri Palgunadi, selaku SVP Marketing Group Head JNE, menyampaikan, "Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi JNE terhadap kreativitas dan karya seni anak bangsa, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat.

Melalui visual yang atraktif dan penuh energi, JNE ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan 36 tahun bukan hanya tentang mengantarkan paket dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga tentang terus menghadirkan semangat positif, membangun konektivitas, dan menghubungkan kebahagiaan di tengah masyarakat Indonesia.

Semangat tersebut menjadi bagian dari perjalanan JNE untuk terus bergerak, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, sejalan dengan semangat "Melesat Hebat" di usia ke-36 tahun."

Sementara itu, Muklay mengaku bangga bisa mengambil bagian dalam perayaan perjalanan panjang JNE. Menurutnya, armada JNE yang setiap hari melintasi berbagai sudut kota di Indonesia adalah media yang sangat tepat untuk menghadirkan karya seni yang inklusif. "Senang sekali bisa berkolaborasi dengan JNE yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Lewat karakter dan warna-warna cerah khas saya, semoga visual di armada JNE ini bisa membawa senyuman, keceriaan, dan energi positif bagi siapa pun yang melihatnya di jalan," ungkapnya.

Mengusung tema "Melesat Hebat", perayaan HUT ke-36 JNE merefleksikan semangat perusahaan untuk terus tumbuh secara dinamis, adaptif, dan progresif dalam menghadapi perkembangan zaman.

Tema ini sekaligus menegaskan komitmen JNE untuk senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas layanan. Memasuki usia ke-36 tahun, "Melesat Hebat" menjadi semangat JNE untuk mempercepat langkah dan menghadirkan pencapaian yang semakin bermakna, tidak hanya bagi perusahaan dan pelanggan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. (imar)

Kegiatan ini, dimulai dengan melakukan doa bersama di Mushala Jurnalis (Warkop Jurnalis) Jalan Sudirman, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Usai memanjatkan doa untuk keselamatan dan doa terbaik untuk sesama rekan jurnalis, selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan lilin di bundaran air mancur Sudirman.

Pelita cahaya lilin, menerangi foto dan selebaran bertuliskan harapan agar seluruh korban dapat segera ditemukan.

"Hari ini, kami Pewarta Foto Indonesia Medan bersama kawan-kawan jurnalis se-Kota Medan, mengadakan doa, tahlil, dan zikir bersama untuk rekan-rekan kita lima orang yang masih saat ini masih dinyatakan hilang di Perairan Banten saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau," ujar Ketua PFI Kota Medan, Risky Cahyadi.

"Ya, tadi kita lihat sendiri bahwasanya PFI Medan bersama kawan-kawan jurnalis se-Kota Medan melaksanakan doa, tahlil, dan zikir bersama. Lalu dilanjutkan dengan menyalakan lilin bersama," lanjut Risky.

Sejak dinyatakan hilang kontak, sejauh ini sudah tujuh hari lima pewarta foto yakni M. Bagus Khoirunnas (Kantor Berita Antara), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews.id), Firman Daus (Anadolu Agency), Donal Husni (Freelance) masih belum ditemukan. Melalui kegiatan ini, dirinya mengatakan jurnalis di Kota Medan menaruh harapan besar kepada semua tim yang melakukan pencarian bisa membuahkan hasil maksimal.

"Harapannya kita sama-sama segeralah ditemukan lima rekan kita bersama tiga kru kapal boat dalam keadaan sehat walafiat," katanya.

Sebagai dukungan dan solidaritas, tentunya melalui doa bersama ini merupakan salah satu langkah usaha yang dilakukan oleh sesama rekan se-profesi. Katanya, proses pencarian memang merupakan wewenang dari pihak terkait namun ia berharap agar proses pencarian dilakukan dengan kekuatan penuh untuk menemukan dan melakukan pencarian terhadap semua korban.

"Harapannya itu sampai ketemulah, dalam kondisi apapun gitu. Ya, harapannya dalam keadaan sehatlah mereka, kawan-kawan kita," pungkasnya. (ferdy)

Pada laga final, SKO Riau menghadapi SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 dengan adu pinalti. Hasil tersebut menjadi puncak persaingan empat tim terbaik yang sebelumnya telah menjadi juara di wilayah masing-masing, yaitu SMAN 9 Tunas Bangsa, SMA PAB 4 Sampali, SKO Riau, dan SMAN 5 Batam.

Sementara itu, untuk kategori futsal putri, SMAN 25 Batam akan menjadi perwakilan 'Northern Sumatra' di Grand Final AXIS Nation Cup 2026. SMAN 25 Batam sebelumnya berhasil menjadi Juara 1 Futsal Putri Preliminary Batam, sehingga mendapatkan kesempatan untuk langsung bertanding di Grand Final Nasional bersama perwakilan putri dari regional lainnya.

Baik perwakilan putra maupun putri 'Northern Sumatra' akan melanjutkan perjuangan pada Grand Final AXIS Nation Cup 2026 di Istora Senayan, Jakarta 31 Oktober mendatang. Dengan demikian, Final Regional Northern Sumatra menjadi penentu wakil putra, sementara SMAN 25 Batam telah memastikan tempat di kompetisi nasional untuk kategori putri.

Regional Group Head XLSMART Northern Sumatra, Winetou Lubis mengatakan, "Selamat kepada tim futsal SKO Riau yang berhasil menjadi juara Final Regional AXIS Nation Cup 2026 Northern Sumatra. Seluruh tim telah menunjukkan kemampuan, kerja sama, semangat kompetisi, dan sportivitas sepanjang pertandingan. Kami juga mengapresiasi SMAN 25 Batam yang akan membawa nama Northern Sumatra pada kategori putri di Grand Final."

Hasil Final Regional AXIS Nation Cup 2026 Northern Sumatra
Kategori Futsal Putra
Juara 1 : SKO Riau
Juara 2 : SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh

Laga Final : SKO Riau (2) – SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh (1)
Kategori Futsal Putri – Wakil Northern Sumatra
Juara Preliminary Batam: SMAN 25 Batam
Juara 2 Preliminary Batam: SMK Negeri 7 Batam

Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, AXIS Nation Cup 2026 menjangkau 40 kota di Indonesia dengan target partisipasi sekitar 1.680 sekolah dan 16.800 pelajar. Kompetisi ini juga memperkuat pembinaan talenta melalui kolaborasi AXIS bersama Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Para juara mendapatkan kesempatan mengikuti Intensive Training Program bersama pelatih berlisensi serta proses talent scouting, sehingga AXIS Nation Cup tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga membuka akses bagi talenta muda menuju jenjang olahraga yang lebih tinggi.

Dalam tiga tahun penyelenggaraan sebelumnya, sebanyak lima alumni AXIS Nation Cup telah bergabung dengan Tim Nasional Futsal U-19 Indonesia dan turut mengantarkan Indonesia meraih posisi runner-up AFF U-19 Futsal Championship 2025. (ferdy)

NW diamankan personel Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan di sekitar rumahnya, Jumat (11/9/2026) sore. Dari tangan perempuan tersebut, petugas mengamankan dua paket ganja yang diduga siap diedarkan.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kanit 3 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Iptu Berry Anggara, SH, MH, bersama Tim 9 Unit 3 kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi.

"NW kami amankan saat diduga hendak melakukan transaksi. Di awal penangkapan, kami menyita dua paket ganja siap edar dari tangan pelaku," ujar Rafli, Senin (14/9/2026) siang.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan lebih lanjut di sekitar lokasi penangkapan. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi kembali menemukan dua paket ganja yang disimpan di dalam sebuah tas.

"Pelaku sempat berkilah tidak ada menyimpan narkoba lain. Namun, berkat kejelian tim di lapangan, kami menemukan paket ganja tambahan di dalam sebuah tas," jelasnya.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menyebut NW merupakan residivis dalam perkara narkotika yang sama. NW disebut pernah menjalani hukuman penjara pada 2022 dan bebas pada 2025.

Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Berdasarkan keterangan awal NW kepada penyidik, ganja tersebut disebut diperoleh dari seorang pria berinisial BT.

"NW mengaku mendapat pasokan narkoba dari pria berinisial BT. Keduanya tidak bertemu secara langsung saat transaksi. Lokasi barang diletakkan ditentukan oleh BT, terkadang di tong sampah dan terkadang di pinggir selokan," kata Rafli.

Menurut Rafli, polisi masih melakukan pengejaran terhadap BT untuk mengungkap lebih lanjut asal-usul barang terlarang tersebut.

Saat ini NW bersama barang bukti telah diamankan di Mapolrestabes Medan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami jaringan serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Faisal juga mengkritisi imbauan Gubernur Sumut Bobby Nasution agar korban tidak menjadi sasaran perundungan di media sosial. Bobby menyatakan pemulihan korban bukan hanya menyangkut kesehatan fisik, tetapi juga kondisi mental dan psikologis, setelah ditemukan persoalan terkait cyberbullying terhadap korban. Faisal menilai perlindungan terhadap korban memang penting, tetapi kritik publik seharusnya diarahkan kepada kualitas pelayanan dan tata kelola SPPG, bukan kepada anak-anak yang menjadi korban.

" program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, keberlanjutan program harus dibarengi standar keamanan pangan yang ketat, pengawasan berlapis, transparansi investigasi, serta penegakan hukum apabila ditemukan unsur kelalaian."tuturnya

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua pria berinisial AF alias EL (24) dan SN (36). Dari keduanya, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, ganja dan Pod Getar (PG).

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha SH SIK MIP mengatakan, kedua pria tersebut awalnya diamankan petugas di area parkiran sebuah hotel di Jalan Merak, Kecamatan Medan Sunggal, Kamis (10/9/2026) dinihari.

"Dua pelaku kami tangkap saat diduga akan melakukan transaksi narkoba. Saat itu, kami menyita Pod Getar dan sabu siap edar," kata Rafli, Minggu (13/9/2026) pagi.

Dari lokasi penangkapan, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi kamar kos yang ditempati kedua pria tersebut di kawasan Jalan Garpu, Kecamatan Medan Petisah.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket ganja dengan berat yang berbeda-beda. Barang bukti tersebut antara lain satu kotak berisi ganja dengan berat sekitar 1,5 kilogram.

Selain itu, petugas juga menemukan empat paket ganja berukuran besar dengan berat sekitar 350 gram serta 11 paket ganja berukuran kecil yang disebut siap edar dengan berat sekitar 103 gram. Polisi turut mengamankan satu paket ganja yang dikemas di dalam sebuah toples.

Menurut keterangan awal yang diperoleh penyidik, kedua pria tersebut diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama lebih dari satu tahun dengan menggunakan kamar kos sebagai tempat penyimpanan.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga menerima pesanan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Setelah itu, lokasi transaksi ditentukan sesuai kesepakatan dengan calon pembeli.

Khusus untuk transaksi ganja, polisi menyebut para pelaku diduga menggunakan cara berbeda. Calon pembeli diminta datang ke sekitar kamar kos, sementara paket ganja dilemparkan dari dalam kamar sehingga tidak terjadi pertemuan langsung.

Rafli mengatakan, dari pemeriksaan awal, narkotika yang ditemukan diduga berasal dari dua pemasok berbeda. Sabu dan Pod Getar disebut berasal dari seseorang berinisial Z, sedangkan ganja diduga dipasok oleh seseorang berinisial R.

"Pemasok narkoba kepada kedua pelaku ini ada dua orang, Z pemasok sabu dan pod getar, sedangkan R ini pemasok ganja. Keduanya kami pastikan tidak akan lolos dari kami," ujar Rafli.

Saat ini, kedua pria tersebut masih menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan pemasok narkotika tersebut.

Kedua terduga pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila seluruh unsur pidana berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti telah terpenuhi.

Seorang pemuda berinisial MF (24) diamankan petugas lantaran diduga menjual narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

MF yang merupakan warga Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, diamankan Tim 6 Unit 2 Satresnarkoba Polrestabes Medan pada Kamis (3/9/2026) sore.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan tersangka.

"Pengungkapan ini berkat informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami terkait aktivitas terlarang yang dilakukan pelaku," kata Rafli, Sabtu (12/9/2026).

Dari hasil penindakan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa dua paket diduga sabu dan 53 butir pil ekstasi yang disebut ditemukan dari tangan MF.

Berdasarkan pemeriksaan awal, MF diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika tersebut selama sekitar satu bulan. Kepada petugas, MF mengaku uang dari aktivitas tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan biaya pernikahannya.

Namun, alasan tersebut tidak menjadi pembenaran bagi petugas untuk membiarkan aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut.

"Pelaku mengaku menjual narkotika untuk menambah biaya pernikahan karena dalam waktu dekat akan menikah," ujar Rafli.

Dalam proses penangkapan, petugas mengaku sempat menghadapi perlawanan. MF disebut berupaya melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan di sebuah lahan kosong.

Situasi di lokasi juga sempat memanas setelah pihak keluarga pelaku diduga berupaya menghalangi petugas membawa MF. Polisi kemudian mengendalikan situasi dan membawa pelaku ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami sempat mendapat perlawanan dari pelaku dan pihak keluarga. Namun, berkat kesigapan tim di lapangan, keadaan berhasil dikendalikan dan pelaku dibawa ke kantor," jelas Rafli.

Saat ini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap sumber barang terlarang yang diduga diperoleh MF. Polisi menyebut identitas pihak yang diduga memasok narkotika kepada MF telah diketahui.

"Identitas pemasok sudah kami kantongi dan tim sedang melakukan pengejaran," pungkas Rafli.
MF selanjutnya menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan peran serta mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial H (43) dan SS (34). Keduanya diamankan polisi pada Selasa (1/9/2026) siang, setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha SH SIK MIP, mengatakan petugas terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima sebelum mendatangi rumah kontrakan yang ditempati kedua pria tersebut.
Menurut Rafli, keduanya diketahui menyewa rumah tersebut sejak Juli 2026. Saat petugas melakukan penindakan, keduanya diduga berusaha menghindari penangkapan dengan melarikan diri melalui bagian atas rumah.

"Keduanya diduga terlibat sebagai pengedar dan bandar. Saat petugas akan melakukan penangkapan, keduanya berupaya kabur dengan memanjat atap rumah yang jalur pelariannya sudah mereka siapkan," ujar Rafli, Kamis (10/9/2026).

Aksi pelarian itu membuat petugas harus melakukan pengejaran dari atas atap rumah warga. Kedua terduga pelaku disebut berpindah dari satu atap ke atap lainnya hingga melewati sekitar 10 rumah.

Petugas kemudian melakukan pengepungan dari sejumlah arah. Setelah beberapa saat dikejar, kedua pria tersebut akhirnya berhasil diamankan di salah satu atap rumah warga yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah kontrakan mereka.

Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Di antaranya empat paket diduga sabu, uang tunai, timbangan elektrik, plastik pembungkus serta dua unit telepon seluler.

"Berkat kesigapan tim, keduanya kemudian kami ringkus. Kami temukan empat paket narkotika jenis sabu, sejumlah uang, timbangan elektrik, plastik pembungkus narkoba dan dua unit handphone," jelas Rafli.

Dari hasil penyelidikan sementara, aktivitas kedua pria tersebut diduga telah berlangsung selama sekitar dua bulan, atau sejak mereka menyewa rumah di kawasan tersebut.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengetahui asal barang yang diduga narkotika tersebut. Termasuk memburu pihak yang diduga memasok narkotika kepada kedua terduga pelaku.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada kedua pelaku. Kami pastikan tidak akan ada ruang sekecil apa pun bagi pelaku narkoba," tegas Rafli.

Selanjutnya, kedua pria tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk memperkuat upaya konservasi sekaligus mengurangi potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHE NSO) turut mengambil bagian melalui program berkelanjutan bersama Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia (LPLHa), dengan fokus pada mitigasi konflik manusia dan satwa liar, pengembangan Biodiversity Camp Center, serta restorasi lahan kritis di Gampong Peureupok, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Rabu (9/9).

Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memulihkan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati di lanskap Cot Girek, termasuk mendukung keberlangsungan ruang jelajah gajah. Selain kegiatan restorasi, para pihak juga telah menyusun peta jalan penyelesaian konflik manusia dan gajah sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

PHE NSO bersama para pemangku kepentingan juga telah meresmikan Biodiversity Camp Center pada akhir agustus lalu. Hal tersebut sebagai upaya memperkuat edukasi, pemantauan, serta kolaborasi konservasi di kawasan tersebut. Program ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, LPLHa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta masyarakat di sekitar kawasan.

"Aspek kolaborasi sangat penting dalam upaya melakukan restorasi dan menjaga hutan. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan lingkungan," ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Utara, M. Nasir pada saat meresmikan Biodiversity Camp Center Agustus yang lalu di Gampong Peurupok, Kec. Paya Bakong.

Menurutnya, kawasan hutan tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Akan tetapi juga merupakan bagian dari ruang kehidupan masyarakat.

"Kawasan ini bukan sekadar menjadi habitat berbagai satwa seperti gajah dan tumbuhan, tetapi juga ruang kehidupan masyarakat di lokasi. Karena itu, keseimbangan harus dijaga bersama," ujar M. Nasir.

PHE NSO bersama LPLHa telah menginisiasi program tersebut sejak 2023. Berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain patroli dan mitigasi konflik manusia dengan satwa liar. Lalu, pengembangan Biodiversity Camp Center, serta kegiatan restorasi melalui penanaman pohon dengan melibatkan masyarakat dan petani lokal.

Dalam momen tersebut Field Manager PHE NSO Riski Kushardani juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program konservasi.

"Penanaman pohon merupakan langkah nyata untuk memperkuat pemulihan ekosistem dan menjaga habitat berbagai satwa di kawasan tersebut," ujarnya.

Secara berkelanjutan, PHE NSO juga melakukan penanaman jenis pohon endemik yang dipilih secara khusus untuk mendukung keanekaragaman hayati di lanskap Cot Girek. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan habitat sekaligus mendukung ruang jelajah satwa liar, termasuk gajah.

"Pengelolaan keanekaragaman hayati tidak dapat hanya berfokus pada perlindungan satwa. Upaya tersebut juga harus berjalan seiring dengan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Riski.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, lembaga konservasi, dan masyarakat, restorasi lanskap Cot Girek diharapkan tidak hanya menjadi upaya pemulihan lahan. Namun, membangun keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan kehidupan masyarakat. (ferdy)

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti sebanyak 50 peserta serta melibatkan 33 OPD KB kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen, koordinasi, dan pemahaman lintas sektor dalam meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), sekaligus memperkuat sistem tata kelola alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Ari Armawan, S.Kom., membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Ari menyampaikan bahwa peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya agenda transformasi sosial melalui tujuan pembangunan Indonesia Emas "Kesehatan untuk Semua". Dalam mendukung agenda tersebut, diperlukan kebijakan keluarga berencana yang komprehensif, peningkatan pemahaman masyarakat, serta jaminan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata.

"Program KB bertujuan untuk mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia," ujar Ari.

Menurut Ari, keberhasilan program KB membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dalam memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi. Ketersediaan alokon menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin pelayanan KB yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat.

"Pelayanan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh pasokan alokon yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Karena itu, tata kelola alokon harus kita perkuat bersama," tegasnya.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengelolaan alokon secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga ketersediaan alokon sekaligus memastikan kebutuhan pelayanan KB di setiap wilayah dapat terpenuhi.

Namun, pengelolaan alokon masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidakseimbangan stok antarwilayah, risiko kekosongan stok (stockout) maupun kelebihan stok (overstock), serta perlunya peningkatan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Kondisi geografis Sumatera Utara yang beragam juga memerlukan sistem distribusi yang lebih adaptif agar ketersediaan alokon di fasilitas pelayanan kesehatan tetap terjaga.

Selain penguatan tata kelola alokon, pemerintah juga terus mendorong peningkatan mutu pelayanan KB. Komitmen tersebut dituangkan melalui Keputusan Bersama Empat Kementerian/Lembaga Tahun 2026 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan bersama tersebut menjadi panduan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan KB. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pelayanan KB diharapkan semakin terstandar, aman, berkualitas, dan dapat diandalkan.

"Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kolaborasi, serta membangun sistem pelayanan KB yang semakin baik di Sumatera Utara," kata Ari.

Melalui kegiatan ini, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan alokon mulai dari perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dalam pelayanan kontrasepsi, pencatatan dan pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi.

Pada akhir kegiatan, peserta melakukan pembahasan Instrumen Tata Kelola Alokon serta penyusunan rencana tindak lanjut. Hasil pembahasan diharapkan dapat memperkuat kebijakan, sistem, dan penggerakan tata kelola alokon di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta mendukung terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Sumatera Utara. (imar)

Di titik inilah buku Dr. H. Jamiluddin Marpaung, M.A., Green Ecotheology dan Civilization Manusia Abad Modern: Telaah Ekologi Berbasis Teologi untuk Krisis Lingkungan Global, menemukan relevansinya.

Buku setebal 381 halaman ini tidak sekadar menambahkan isu lingkungan ke dalam tema keagamaan. Ia mengajukan tesis yang lebih mendasar: krisis ekologis juga merupakan krisis cara pandang manusia terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan alam. Karena itu, penyelamatan bumi tidak cukup diserahkan kepada teknologi, ekonomi, atau kebijakan; ia juga membutuhkan perubahan moral dan spiritual.

Namun, justru di sinilah buku ini perlu dibaca secara kritis. Jika agama telah lama memiliki ajaran tentang amanah manusia dan kewajiban menjaga ciptaan, mengapa ajaran itu belum otomatis melahirkan perilaku ekologis yang memadai?

Dari ecotheology menuju "teologi yang berkeringat"

Buku ini terdiri atas lima bagian dan dua puluh bab, bergerak dari fondasi teologis, diagnosis krisis lingkungan, akar peradaban dan spiritualitas, praktik green ecotheology, hingga AI, lintas iman, etika konsumsi, dan visi bumi lestari menuju 2045.

Cakupannya luas: dari pemikiran Lynn White Jr., Seyyed Hossein Nasr, Thomas Berry, dan Sallie McFague hingga konsep Islam seperti khalifah, fasad, hima, dan fiqh al-bi'ah. Pembahasan kemudian masuk ke persoalan deforestasi, pencemaran sungai, perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, hiperkonsumsi, fast fashion, limbah makanan, hingga jejak ekologis pusat data dan kecerdasan buatan.

Konsep sentralnya adalah Green Ecotheology. "Hijau" di sini bukan sekadar kosmetik. Penulis ingin ekoteologi bergerak dari refleksi menuju tindakan. Karena itu muncul gagasan tentang "teologi yang berkeringat": teologi yang tidak puas dengan khotbah indah tentang alam ketika sungai di belakang rumah ibadah masih tercemar.

Buku ini menolak dua ekstrem. Di satu sisi, gerakan lingkungan dapat kaya data dan strategi tetapi kekurangan sumber makna spiritual untuk menggerakkan masyarakat beriman. Di sisi lain, keberagamaan dapat sangat khusyuk di dalam rumah ibadah tetapi kehilangan kepekaan terhadap kerusakan ekologis di luar temboknya.

Di sinilah muncul kalimat paling menggigit: "...seolah menjaga wudu lebih penting daripada menjaga air tempat wudu itu diambil."

Kalimat ini bukan sekadar metafora. Ia menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan utama buku: bagaimana mengubah cara beragama sehingga alam tidak lagi diperlakukan sebagai latar belakang kehidupan spiritual manusia?
Ketika bumi hanya menjadi objek

Buku ini berhasil menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar kecelakaan teknis. Dalam pembahasan tentang Antroposen, manusia tampil bukan hanya sebagai penghuni bumi, tetapi sebagai kekuatan yang mampu mengubah sistem planet dalam waktu singkat. Perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati memperlihatkan skala persoalan tersebut.

Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa manusia tetap merusak sesuatu yang ia tahu sedang rusak?
Data dapat menjelaskan temperatur, emisi, polusi dan deforestasi. Namun data tidak dengan sendirinya menjelaskan keserakahan.

Di sinilah dimensi spiritual menjadi penting. Antroposentrisme pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam—dibaca sebagai salah satu akar krisis ekologis. Ketika alam hanya dipandang sebagai sumber daya, hutan menjadi kayu, sungai menjadi saluran pembuangan, dan tanah menjadi komoditas. Sebaliknya, jika alam dipahami sebagai ciptaan, relasi manusia terhadapnya semestinya berubah.

Dalam Islam, perubahan itu memiliki bahasa yang kuat: manusia sebagai khalifah, larangan melakukan fasad, serta gagasan hima sebagai kawasan yang dilindungi. Dengan demikian, merusak lingkungan bukan sekadar tindakan "tidak ramah lingkungan", tetapi juga persoalan etis-keagamaan.

Salah satu kekuatan terbesar buku ini adalah keberaniannya menegaskan bahwa lingkungan bukan tema tambahan bagi agama. Jika manusia adalah khalifah, mengelola bumi merupakan amanah. Jika fasad dilarang, pencemaran dan penghancuran ekosistem harus dibaca sebagai persoalan moral. Jika menjaga alam merupakan bentuk kemaslahatan, konservasi dapat menjadi bagian dari kesalehan.

Kekuatan lainnya adalah usaha mempertemukan agama dan sains. Penulis membayangkan ulama menyediakan makna, akademisi menyediakan nalar, dan aktivis menyediakan tindakan. Formula ini penting. Agama tanpa pengetahuan ilmiah dapat terjebak dalam moralitas abstrak.

Sains tanpa basis nilai dapat kesulitan menjawab pertanyaan tentang kemauan dan pengorbanan. Aktivisme pun membutuhkan energi moral agar tidak berhenti ketika proyek dan pendanaan selesai. Cakrawala buku juga tidak berhenti pada Islam. Stewardship dalam Kristen, Laudato Si', Tri Hita Karana, ajaran Buddha, Konghucu, dan kearifan lokal ikut dibicarakan.

Ini relevan bagi Indonesia. Banjir, pencemaran, kekeringan dan perubahan iklim tidak mengenal identitas agama. Karena itu, ekologi dapat menjadi salah satu titik temu paling konkret dalam kehidupan kebangsaan.
Daripada hanya membicarakan toleransi melalui seminar, mengapa tidak membangun kerukunan melalui sungai yang dibersihkan bersama, hutan yang dijaga bersama, dan sampah yang dikelola bersama?

Dari mimbar menuju politik ekologis

Buku ini semakin menarik ketika keluar dari wilayah kesalehan individual. Ia membicarakan pesantren hijau, rumah ibadah hemat energi dan air, bank sampah, reboisasi, konservasi berbasis masyarakat, wakaf lingkungan, kebijakan publik, dan politik ekologi.

Penulis juga menyadari bahwa aturan lingkungan tidak berarti tanpa penegakan, transparansi, akuntabilitas, integritas birokrasi, dan kemauan politik. Ini penting karena krisis ekologis terlalu mudah dibebankan kepada individu: masyarakat membuang sampah, konsumen boros, atau rumah tangga menggunakan terlalu banyak air. Padahal kerusakan lingkungan juga dibentuk oleh struktur produksi, tata ruang, izin usaha, politik energi, industri ekstraktif, transportasi, dan kebijakan pembangunan.

Karena itu, lingkungan tidak boleh hanya menjadi proyek moral individu. Ia juga merupakan persoalan politik.
Tetapi transformasi spiritual saja tidak cukup.Di sinilah kritik paling penting terhadap buku ini perlu diajukan.
Apakah transformasi spiritual cukup untuk menghentikan mesin ekonomi yang menghasilkan kerusakan ekologis?

Buku ini banyak menempatkan keserakahan, materialisme, antroposentrisme, dan krisis spiritual sebagai akar masalah. Sebagai kritik moral, argumen ini kuat. Namun jika terlalu dominan, struktur ekonomi-politik berisiko terlihat sebagai persoalan sekunder.

Padahal orang yang memiliki kesadaran ekologis tinggi tetap dapat hidup dalam sistem yang bergantung pada energi fosil, transportasi yang tidak efisien, produk sekali pakai, dan rantai pasok yang tidak berkelanjutan.
Dengan kata lain, tidak semua kerusakan lingkungan dapat diselesaikan dengan memperbaiki hati.

Jangan sampai menjadi "greenwashing religius". Ada paradoks lain yang patut diwaspadai. Buku ini mengkritik agama yang berhenti pada ritual. Tetapi ecotheology sendiri dapat mengalami nasib serupa apabila berhenti pada khutbah, seminar, deklarasi lintas iman, penanaman pohon simbolik, atau kampanye media sosial. Risikonya adalah "greenwashing religius": institusi keagamaan terlihat hijau secara simbolik, tetapi tetap boros energi, menghasilkan sampah, menggunakan air secara berlebihan, atau bahkan diam terhadap kebijakan yang merusak lingkungan.

Karena itu, ukuran keberhasilan green ecotheology seharusnya bukan seberapa sering khatib berbicara tentang lingkungan.
Pertanyaannya harus lebih keras: berapa banyak air yang dihemat? Berapa banyak energi yang dikurangi? Berapa banyak sampah yang berhasil dicegah? Apakah jamaah mengubah pola konsumsi? Apakah lembaga keagamaan berani bersuara ketika hutan dirusak? Di sinilah "teologi yang berkeringat" benar-benar diuji.

Ketika AI juga menjadi persoalan ekologis. Pembahasan mengenai AI dan Revolusi Industri 4.0 menjadi salah satu bagian menarik buku ini. Penulis tidak terjebak pada anggapan bahwa teknologi pasti menyelamatkan manusia.
Teknologi digital memiliki jejak ekologis: pusat data membutuhkan listrik dan air, sementara penggunaan AI terus memperluas kebutuhan komputasi.

Karena itu, persoalannya bukan hanya apakah teknologi boleh digunakan, melainkan untuk apa teknologi digunakan, siapa yang memperoleh manfaatnya, siapa yang menanggung biaya ekologisnya, dan seberapa banyak konsumsi teknologi yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan memasukkan AI, buku ini menunjukkan bahwa ekoteologi tidak harus menjadi nostalgia terhadap alam. Ia dapat menjadi perangkat etis untuk menghadapi dunia digital. Luas, tetapi membutuhkan pendalaman.

Secara konseptual, buku ini memiliki cakupan yang mengesankan. Namun keluasan sekaligus menjadi tantangannya.
Dua puluh bab membentang dari sejarah peradaban hingga AI, dari tafsir keagamaan hingga kebijakan publik, dari masjid hijau hingga gaya hidup minimalis. Pembaca memperoleh panorama yang luas, tetapi panorama tidak selalu sama dengan kedalaman.

Beberapa bagian lebih terasa sebagai pemetaan dan ajakan reflektif daripada penelitian empiris. Untuk memperkuat Green Ecotheology sebagai bidang kajian, penelitian berikutnya perlu menguji gagasan-gagasan tersebut di lapangan: apakah khutbah ekologis mengubah perilaku jamaah? Apakah masjid hijau benar-benar menurunkan konsumsi air dan energi? Apakah pendidikan ekoteologi mengubah pola konsumsi santri? Apakah fatwa lingkungan memengaruhi perilaku masyarakat?

Pertanyaan akhirnya adalah: dalam kondisi apa agama benar-benar berhasil mengubah perilaku ekologis? Di situlah green ecotheology dapat bergerak dari wilayah normatif menuju wilayah empiris.

Pada akhirnya, buku ini mempertanyakan arti peradaban. Kekuatan terdalam buku Jamiluddin Marpaung mungkin bukan hanya pada pembicaraan tentang lingkungan, melainkan pada pertanyaan tentang peradaban. Apakah peradaban berarti semakin banyak barang, semakin cepat teknologi, semakin tinggi konsumsi, semakin besar gedung, semakin banyak kendaraan, dan semakin luas produksi? Ataukah peradaban justru diukur dari kemampuan manusia mengetahui kapan harus berhenti?

Pembahasan tentang hiperkonsumsi, fast fashion, limbah makanan, pariwisata massal, dan jejak digital memperlihatkan bahwa kemajuan selalu memiliki jejak ekologis. Tidak ada kenyamanan yang benar-benar gratis bagi bumi.
Dalam Islam, persoalan ini bertemu dengan konsep israf dan tabzir: dorongan untuk memiliki lebih banyak daripada yang dibutuhkan.

Maka krisis ekologis akhirnya kembali kepada persoalan yang sangat tua: nafsu manusia untuk memiliki lebih banyak daripada yang diperlukan. Barangkali karena itu krisis lingkungan memang sekaligus krisis spiritual. Bukan karena manusia tidak tahu bumi harus dijaga, tetapi karena manusia tahu dan tetap memilih merusaknya.

Dari kesadaran menuju tindakan

Buku ini menutup pembahasannya dengan visi bumi lestari menuju 2045. Harapan tersebut penting, tetapi harapan ekologis tidak boleh menjadi optimisme yang murah. Bumi tidak membutuhkan manusia yang semakin pandai berbicara tentang kelestarian. Bumi membutuhkan manusia yang bersedia mengubah cara hidup, cara berproduksi, cara mengonsumsi, cara membuat kebijakan, bahkan cara memahami kesalehan.

Buku ini tidak harus dibaca sebagai klaim bahwa agama memiliki satu-satunya jawaban atas krisis ekologis. Justru kekuatannya terletak pada tawaran agama sebagai salah satu sumber daya moral yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sains tetap diperlukan. Teknologi tetap diperlukan. Kebijakan publik tetap diperlukan. Ekonomi yang berkeadilan tetap diperlukan.

Tetapi semuanya membutuhkan satu pertanyaan yang lebih dalam:
Apa yang membuat manusia mau melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang mengawasinya?
Buku ini menjawab: iman.
Pembaca kritis boleh menambahkan satu hal: iman harus memiliki keberanian politik agar tidak berhenti menjadi kesalehan privat.

Sebab menjaga bumi bukan hanya soal tidak membuang sampah sembarangan. Ia juga soal mempertanyakan sistem yang terus memproduksi sampah. Bukan hanya menanam pohon, tetapi juga mempertanyakan mengapa hutan harus ditebang. Bukan hanya menghemat air ketika berwudu, tetapi juga memastikan sumber air tidak dihancurkan.

Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar menjadi manusia yang saleh di dalam rumah ibadah, tetapi menjadi manusia yang saleh terhadap bumi di luar tembok rumah ibadah.
Jangan sampai kita begitu sibuk menjaga kesucian air wudu, tetapi lupa menjaga air tempat wudu itu diambil.
Jika itu terjadi, mungkin persoalannya bukan bahwa kita kekurangan agama.
Mungkin kita hanya belum selesai memahami apa arti beragama.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga pria berinisial MH (36), warga Medan Sunggal, IU (37), warga Hamparan Perak, dan AF (26), warga Medan Selayang.

Ketiganya diamankan dalam dua operasi berbeda di kawasan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, dan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu (19/8/2026) malam.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/9/2026) siang, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami," ujar Rafli.

Dari informasi tersebut, petugas terlebih dahulu mengamankan MH dan IU di kawasan Kampung Lalang. Keduanya diduga berperan sebagai pengedar.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 50,7 gram, uang tunai Rp3 juta yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika, telepon seluler, serta satu unit sepeda motor.

Polisi kemudian melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Hasilnya, petugas mengamankan AF di rumahnya di Jalan Bandar Meria, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Rafli, AF diduga berperan sebagai bandar sekaligus pemilik tempat yang digunakan untuk menyimpan narkotika.

"Setelah menangkap dua pengedar, kami kemudian meringkus bandarnya yang juga sekaligus pemilik gudang," katanya.

Dari lokasi tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti berupa sabu seberat 377,1 gram, tiga unit timbangan elektrik, dua unit telepon seluler, serta uang tunai Rp4.850.000 yang diduga berasal dari aktivitas penjualan narkotika.

Dengan demikian, total sabu yang disita dalam pengungkapan tersebut mencapai sekitar 427,8 gram.

Polisi menduga ketiga pria tersebut telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama sekitar enam bulan. Namun, keterlibatan masing-masing tersangka masih dalam proses pendalaman penyidik.

Rafli mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

"Kami masih kembangkan kasus ini. Kami duga para pelaku ini sindikat yang cukup besar. Kami pastikan tidak akan ada yang lolos, pasti akan kami ungkap," pungkasnya.

Ketiga pria tersebut kini menjalani proses hukum lebih lanjut di Satresnarkoba Polrestabes Medan. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Bakhrul menjadi nara sumber Seminar Nasional bertema pengembangan ekosistem syariah, wakaf hijau, dan ekosistem halal Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045, yang diselenggrakan Yayasan Wakaf Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan dibuka Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf UISU, Ir. Indra Gunawan, M.P. Sabtu 5 September 2026.

Dalam paparannya, Bakhrul menyampaikan materi berjudul "Tobat Ekologis Perspektif Sosial". menekankan bahwa konsep tobat ekologis mendorong perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Kesadaran menjaga lingkungan, kata dia, tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengetahuan, tetapi harus diterapkan dalam tindakan nyata.

Persoalan seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, hingga pola konsumsi masyarakat dinilai memiliki keterkaitan dengan perilaku manusia. Karena itu, tobat ekologis dimaknai sebagai proses perubahan yang tidak berhenti pada kesadaran atau penyesalan, tetapi diwujudkan melalui perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perubahan tersebut dapat dimulai dari tingkat individu, antara lain dengan menggunakan sumber daya secara bijak, mengurangi perilaku konsumtif, mengelola sampah, menghemat air dan energi, serta menjaga lingkungan sekitar.

Namun, katanya perubahan individu dinilai perlu diperkuat melalui gerakan bersama di tingkat komunitas. Masyarakat dapat berperan dalam penghijauan, pengelolaan lingkungan, edukasi, serta berbagai kegiatan yang mendukung pola hidup berkelanjutan.

Bakhrul juga menilai dukungan struktural diperlukan agar kesadaran ekologis dapat berjalan secara berkelanjutan. Kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola pembangunan memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan.

Dalam konteks tersebut sambungnya, tanggung jawab ekologis tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan kelompok sosial lainnya. Konsep tobat ekologis yang dibahas dalam seminar juga dikaitkan dengan pengembangan wakaf hijau.

"Wakaf yang selama ini memiliki fungsi sosial dan ekonomi dapat dikembangkan dengan memasukkan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pemanfaatan aset wakaf," jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan wakaf diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga manfaat ekologis.

Sementara itu, pengembangan ekosistem halal dinilai tidak sebatas berkaitan dengan produk dan aktivitas ekonomi. Ekosistem halal juga dapat ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pertemuan antara ekonomi syariah, wakaf hijau, dan kepedulian ekologis dinilai membuka peluang bagi pengembangan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, di antaranya Amirsyah Tambunan, Tio Handoko, Saiful Anwar Matondang, Heri W. Marpaung, Sutan Emir Hidayat, M. Budi Djatmiko, dan Mansyur Ramly.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Moh Jumhur Hidayat sebagai keynote speaker. Para pembicara berasal dari kalangan akademisi, organisasi keagamaan, pemerintah, serta lembaga yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Melalui seminar tersebut, Yayasan Wakaf UISU mempertemukan berbagai perspektif mengenai wakaf, ekonomi syariah, industri halal, dan lingkungan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.

MA yang sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam kasus pencurian, kini diamankan personel Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja.
Dalam penangkapan yang dilakukan pada Senin (31/8/2026) sore, polisi menyita sebanyak 141 paket daun ganja kering dengan berbagai ukuran dari tangan MA.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan MA.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian selama beberapa hari. Hingga akhirnya, petugas mengamankan MA di kediamannya.

"Pengungkapan kasus ini berkat kerja sama kami dengan masyarakat. Dari tangan pelaku, kami menyita 141 paket daun ganja kering beragam ukuran, mulai dari yang siap edar hingga ukuran besar," ungkap Rafli, Minggu (6/9/2026) pagi.

Dari hasil pemeriksaan sementara, MA disebut telah menjalankan aktivitas tersebut selama sekitar dua bulan. Sebelumnya, MA diketahui pernah menjalani hukuman penjara akibat kasus pencurian pada 2023 dan baru bebas pada 2025.

Setelah bebas, MA sempat bekerja di pasar malam. Namun, setelah kehilangan pekerjaan, ia diduga memilih terlibat dalam peredaran narkotika untuk mendapatkan penghasilan.

"Pelaku ini residivis kasus pencurian, menjalankan bisnis haram ini sejak dua bulan lalu usai di-PHK dari pekerjaannya," jelas Rafli.

Polisi menduga MA mengedarkan ganja di kawasan Medan Tembung dan wilayah Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Dalam keterangannya, polisi menyebut peredaran ganja yang dilakukan MA dapat mencapai lebih dari 100 paket dalam sepekan.

Saat ini, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atas MA. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pihak yang diduga memasok narkotika kepada tersangka.

"Pelaku kami pastikan bandar sekaligus pengedar untuk kawasan Tembung. Saat ini, kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah kami kantongi," pungkas Rafli.

MA beserta barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Status hukum dan sangkaan pasal terhadap MA selanjutnya menjadi kewenangan penyidik dan proses peradilan.