Langkah nyata ini merupakan perwujudan kehadiran KAI yang tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa transportasi, melainkan juga sebagai motor penggerak kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara dan sekitarnya.

Manager Humas Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan sepanjang enam bulan pertama tahun ini dirancang untuk menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.

"KAI ingin kehadiran jalur kereta api membawa dampak positif yang langsung dirasakan warga. Oleh karena itu, alokasi TJSL Semester I ini kami formulasikan secara komprehensif, mulai dari sektor kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana ibadah, pelestarian lingkungan, hingga bantuan sosial kemasyarakatan," ujar Anwar.

Pada sektor kesehatan dan sosial, salah satu fokus utama KAI adalah mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil guna mencegah tengkes (stunting). Sementara di sektor lingkungan dan infrastruktur, bantuan diwujudkan dalam bentuk penghijauan, renovasi fasilitas pendidikan, serta perbaikan tempat ibadah untuk meningkatkan kenyamanan publik.

Untuk memastikan asas keadilan dan pemerataan, titik penyerahan bantuan TJSL ini disebar secara masif di berbagai kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah kerja Divre I Sumatera Utara. Area penyaluran mencakup wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Batu Bara, Pematang Siantar, hingga menjangkau wilayah Banda Aceh.

Setiap usulan bantuan yang masuk telah melalui mekanisme evaluasi ketat yang mempertimbangkan skala prioritas, aspek kebutuhan ril masyarakat, serta keselarasan dengan program berkelanjutan perusahaan.

KAI Divre I Sumut akan terus mengawal agar setiap rupiah yang disalurkan melalui program TJSL benar-benar memberikan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan.

"Total bantuan Rp235,6 juta pada semester pertama ini adalah bukti nyata akuntabilitas sosial kami. Ke depan, KAI Divre I Sumut berkomitmen untuk memperluas jangkauan program ini agar sinergi antara perusahaan dan masyarakat semakin kokoh, sekaligus menjadi pilar pendukung bagi peningkatan kualitas hidup warga di sepanjang jalur kereta api," tutup Anwar. (imar)

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika yang melibatkan seorang pria berinisial GF (20), warga Kecamatan Medan Petisah.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap GF di kawasan Jalan Sei Belutu, Medan, pada 6 Juni 2026.

Dari tangan GF, polisi menyita tiga kemasan happy water yang diduga hendak diedarkan. Selanjutnya, penyidik melakukan pengembangan berdasarkan keterangan awal dari tersangka.

Hasil pemeriksaan mengarah kepada seorang pria berinisial ER (24), warga Kecamatan Medan Sunggal. Petugas kemudian menangkap ER di kediamannya dan menemukan 16 kemasan happy water yang disimpan di area dapur rumah.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha SH SIK MIP, didampingi Wakasatresnarkoba Kompol Abdi Harahap SH dan Kanit I Satresnarkoba AKP Ruspian SH MH, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sementara, GF diduga menjual narkotika kepada pengunjung tempat spa tempatnya bekerja.

"Yang bersangkutan diduga telah menjalankan aktivitas tersebut dalam kurun waktu sekitar dua minggu terakhir," ujar AKBP Rafli saat memberikan keterangan pers di Mapolrestabes Medan, Jumat (17/7/2026).

Selain mengamankan kedua tersangka beserta barang bukti, Satresnarkoba Polrestabes Medan juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pihak yang diduga menjadi pemasok utama narkotika tersebut.

AKBP Rafli menegaskan, kepolisian akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika, termasuk terhadap berbagai modus baru yang digunakan pelaku.

"Peredaran narkotika terus berkembang dengan berbagai cara. Kami akan terus melakukan pengungkapan dan menindak setiap jaringan yang beroperasi di wilayah hukum Polrestabes Medan," tegasnya.

Kedua tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polrestabes Medan. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dalam kasus tersebut.

Tercatat, Balai Yasa Pulubrayan berhasil menyelesaikan perawatan berkala tingkat besar yang meliputi lima unit lokomotif, 18 kereta penumpang, 102 gerbong barang, tiga kereta pembangkit, serta satu unit peralatan khusus.

Manager Humas KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menegaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi bukti dedikasi Balai Yasa Pulubrayan dalam menjaga kelaikan dan keandalan armada perkeretaapian.

"Melalui perawatan yang terencana dan dilaksanakan secara profesional, Balai Yasa Pulubrayan memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target angkutan penumpang dan barang di Sumatera Utara," ujar Anwar.

Berdiri sejak zaman Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) dan mulai beroperasi pada tahun 1915, Balai Yasa Pulubrayan kini telah genap 111 tahun mengabdi sebagai tulang punggung perawatan sarana di Sumatera Utara. Karakteristik perawatannya pun berbeda dengan depo sarana seperti Depo Lokomotif Medan atau Depo Kereta & Gerbong Pulubrayan yang hanya menangani perawatan ringan harian dan bulanan.

Sebagai bengkel pusat, Balai Yasa Pulubrayan menampung beragam jenis sarana mulai dari lokomotif, kereta penumpang, kereta pembangkit, gerbong angkutan barang, hingga peralatan khusus untuk menjalani perawatan berat (overhaul). Proses ini terjadwal secara berkala setelah sarana beroperasi dalam kurun waktu 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, hingga 72 bulan, termasuk menangani perbaikan-perbaikan besar lainnya.

"Tidak hanya melakukan perawatan, dengan dukungan peralatan yang lebih lengkap, di Balai Yasa juga dimungkinkan untuk dilakukan rekayasa teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan," tambah Anwar.

Efektivitas Balai Yasa Pulubrayan terbukti memberikan dampak linier terhadap peningkatan kinerja operasional KAI di Sumatera Utara sepanjang paruh pertama tahun ini. Dengan kondisi armada yang selalu siap operasi, tingkat keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan dapat terjaga dengan optimal.

Selama Semester I 2026, KAI Divre I Sumatera Utara sukses melayani 1.391.120 pelanggan angkutan penumpang, atau tumbuh sebesar 5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan positif juga terjadi pada sektor logistik, di mana volume angkutan barang berhasil menembus 387.895 ton, meningkat 8 persen dibanding Semester I 2025.

Sebagai satu-satunya fasilitas bengkel sarana perkeretaapian di wilayah tersebut, Balai Yasa Pulubrayan mengemban tugas khusus yang didedikasikan sepenuhnya untuk perawatan berat sarana kereta api di lingkungan KAI Divisi Regional I Sumatera Utara.

Peran strategis fasilitas ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan terus bertumbuhnya minat masyarakat Sumut dalam menggunakan moda transportasi kereta api, yang secara langsung berimplikasi pada bertambahnya jumlah armada sarana yang beroperasi di lintas.

"Balai Yasa Pulubrayan berperan sebagai penjaga urat nadi keandalan sarana kereta api di Sumatera Utara. Dengan sarana perkeretaapian yang andal, mendukung peningkatan pelayanan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang di Sumut tetap berjalan tanpa hambatan," pungkas Anwar. (imar)

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai berbagi, memberi, dan menyantuni, JNE secara konsisten melaksanakan program penyaluran zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Program ini dilaksanakan secara terarah, transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah agar manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak melalui lembaga-lembaga sosial yang memiliki peran aktif dalam bidang kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran zakat dilakukan secara simbolis oleh perwakilan JNE Medan kepada 11 lembaga sosial penerima manfaat, di antaranya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Medan sebesar Rp59.000.000, Yatim Mandiri sebesar Rp30.000.000, DT Peduli sebesar Rp20.000.000, Ayah Yatim Indonesia (AYI) Medan sebesar Rp30.000.000, Maskanul Insani sebesar Rp10.000.000, Rumah Yatim sebesar Rp10.000.000, Rumah Zakat sebesar Rp5.000.000, serta empat lembaga sosial lainnya dengan total bantuan sebesar Rp36.000.000.

Melalui program ini, JNE berharap zakat yang disalurkan tidak hanya menjadi bantuan yang bersifat sesaat, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan melalui berbagai program pendidikan, pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh masing-masing lembaga penerima.

Dengan demikian, zakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas kebermanfaatan sekaligus menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

Kepala Cabang JNE Medan, Yusran, mengatakan bahwa penyaluran zakat merupakan bagian dari komitmen JNE untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat. Menurutnya, nilai berbagi, memberi, dan menyantuni telah menjadi budaya perusahaan yang diwujudkan melalui berbagai program kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Di JNE, kami meyakini bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kami hadirkan bagi masyarakat. Melalui penyaluran zakat ini, kami ingin terus menebarkan kepedulian dan menguatkan harapan bagi mereka yang membutuhkan."

"Semangat berbagi, memberi, dan menyantuni merupakan nilai yang selalu kami pegang dalam setiap langkah perusahaan. Karena itu, JNE akan terus aktif menghadirkan berbagai program sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan serta memperkuat sinergi bersama lembaga-lembaga sosial dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas," ujar Yusran.

Apresiasi terhadap program ini juga disampaikan oleh Kepala Cabang DT Peduli Sumatera Utara, Esty Iswahyuni, yang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan JNE melalui program penyaluran zakat tersebut,

"Kami mengucapkan terima kasih kepada JNE atas program yang sangat bermanfaat, khususnya untuk pengembangan para santri Rumah Tahfidz Al-Qur'an DT Peduli Sumatera Utara. Program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para santri selama proses pembelajaran serta menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak bagi masyarakat," ungkap Esty.

Melalui kegiatan ini, JNE berharap semangat berbagi dapat terus menginspirasi berbagai pihak untuk bersama-sama menghadirkan manfaat bagi sesama. Sejalan dengan semangat Connecting Happiness, JNE percaya bahwa setiap amanah yang disalurkan melalui zakat akan menjadi jembatan kebaikan yang menghadirkan harapan, memperkuat kepedulian, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. (imar)

Kegiatan ini sebagai komitmen perusahaan dalam meningkatkan perlindungan anak menghadapi resiko bencana.

Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan mengatakan, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program Rumah Edukasi Anak Tangguh sebagai upaya bersama dalam memberikan edukasi kebencanaan kepada anak-anak.

Lewat program ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara PHE NSO dengan Pemerintah Aceh Utara dalam memenuhi kebutuhan ruang belajar terkait pengasuhan, perlindungan anak dan kesiapsiagaan bencana.

"Tentu saja pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Program Rumah Edukasi Anak Tangguh. Apalagi, tantangan pengasuhan anak saat ini tidak dapat hanya mengandalkan sekolah maupun tempat mengaji tetapi memerlukan keterlibatan aktif keluarga, komunitas dan lingkungan sekitar," katanya.

Menurutnya, anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi bencana. Tidak hanya menghadapi resiko keselamatan, anak juga rentan mengalami gangguan psikososial, kekerasan serta terbatasnya akses terhadap informasi yang tepat mengenai perlindungan diri dan kesehatan.

"Program ini diharapkan memberikan pendidikan kepada anak mengenai kesiapsiagaan bencana, serta penguatan keterampilan melalui pendekatan yang partisipatif dan ramah anak," katanya.

Sebelum meresmikan Rumah Edukasi Anak Tangguh, PHE NSO bersama YSAP melakukan pertemuan informal bersama orangtua/wali siswa di Meunasah (Musala) Desa Kuala Cangkoi. Pertemuan yang dihadiri 50 orang tua/wali, unsur Pemerintah Desa Kuala Cangkoi, Imam Gampong (Desa) dan Mukim itu bertujuan memperkenalkan program sekaligus meminta dukungan multi pihak terhadap upaya perlindungan anak dan pengurangan resiko bencana.

Guna memperluas jangkauan manfaat, program ini tidak hanya diikuti anak anak yang tinggal di Desa Kuala Cangkoi tetapi juga dari desa sekitar seperti Kuala Keureuto, Matang Baroh dan Keude Lapang. Sebanyak 40 anak telah terdaftar untuk mengikuti program pembelajaran berkala dengan kurikulum Pendidikan yang telah disesuaikan.

Adapun pembelajaran rencananya akan dimulai akhir Juli hingga awal September 2026, harapannya program ini dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Manager Community Involvement Development (CID) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Iwan Ridwan Faizal menyampaikan, PHE NSO terlibat secara aktif dalam sejumlah program Pendidikan dan sosial yang menyasar anak-anak. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan baru pada anak anak perihal perlindungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Setiap anak adalah cahaya harapan bangsa. Mari kita ciptakan ruang aman dan penuh kasih untuk anak-anak tumbuh, bermimpi dan bersinar," ungkapnya.

Ia menuturkan, PHE NSO berkomitmen sebagai mitra anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan melalui program edukatif, inovatif dan sosial. Dan, perusahaan akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas yang sesuai dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). (rel/ferdy)

Ia meminta pihak Camat dan Lurah mematuhi ketentuan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal) agar proses pengangkatan kepling tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan, Lailatul Badri setelah menerima keluhan sejumlah warga yang mengadu terkait proses pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) X.

" Sejumlah warga mengadu kepada saya yang keberatan atas proses pemilihan Kepling X di Jalan.Umar yang secara tidak langsung berdekatan dengan tempat tinggal saya ," kata wanita yang akrab disapa Lela, Minggu (17/7/2026) setelah menerima pengaduan warga.

Dalam pertemuan itu sejumlah masyarakat meminta agar Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepala lingkungan ( Kepling) yang telah diterbitkan ditinjau kembali serta berharap Pemerintah Kota ( Pemko) Medan melakukan verifikasi ulang secara terbuka terhadap seluruh proses seleksi.

"Kami tidak pernah tahu siapa saja yang memberikan dukungan kepada calon kepling. Kami meminta SK kepling yang sudah diterbitkan ditinjau ulang dan dilakukan verifikasi ulang secara terbuka," ujar Amirudin Sirait salah seorang warga yang juga Ketua BKM Masjid Al Ikhlas.

Ia mengatakan dua kandidat dalam pemilihan tersebut, yakni Fachri Azril Syah dan Ahmad Aulia Syukri.

Dalam proses penjaringan dukungan warga, Fachri Azril Syah disebut memperoleh sekitar 120 suara, sedangkan Ahmad Aulia Syukri mendapatkan sekitar 60 suara.

Jumlah kepala keluarga di Lingkungan X yang memiliki hak memberikan dukungan diperkirakan sekitar 170 KK.

Tidak hanya itu, berbagai tahapan proses pengujian dinilai janggal. Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Kepala Lingkungan justru diberikan kepada Ahmad Aulia Syukri. Sementara Fachri Azril Syah yang diklaim meraih dukungan terbanyak dan telah memenuhi persyaratan tidak ditetapkan sebagai kepling.

"Harusnya pengumuman tanggal 10 Juli 2026, tapi tiba-tiba tanggal 9 Juli 2026 sudah keluar pula namanya ," katanya.

Terkait dengan persoalan ini, Lela menyatakan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak Komisi 1 DPRD Kota Medan.

"Permasalahan ini saya akan sampaikan kepada rekan-rekan di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan agar secepatnya mengelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) agar tidak menjadi polemik berkepanjangan ," katanya.

Namun, dalam hal ini Lela berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius dari saudara Wali Kota Medan.

"Ya, kita berharap Wali Kota Medan saudara Rico Waas dapat segera menurunkan tim melakukan penelusuran atas permasalahan ini.Apakah hal ini sudah mengajukan sesuai dengan tahapan mekanismes yang ada ," katanya. (sug)

Pengungkapan tersebut dilakukan personel Subnit Vice Control (VC) Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Operasi dipimpin Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis, S.I.K., M.H., didampingi Kanit Pidum Iptu Muhammad Hafizullah, S.H., serta Kasubnit VC Ipda Evran Tomo Denilson Simanjuntak, S.Tr.K., bersama tim opsnal.

Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam praktik perjudian meja ikan. Mereka masing-masing berinisial S (24), perempuan, yang diduga berperan sebagai operator, kemudian DS (46), EN (62), K (53), serta IS (17), yang diduga berperan sebagai pemain judi.

Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit mesin meja ikan, satu buah cip, uang tunai sebesar Rp320.000, satu lembar kertas rekap, serta satu unit telepon seluler iPhone 13 berwarna merah muda.

Saat ini, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Polrestabes Medan mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas perjudian maupun tindak pidana lainnya demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis, SIK, SH, MH mengatakan, kedua tersangka diamankan di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, pada Sabtu (11/7/2026). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

"Kedua perempuan yang berada di dalam kamar bersama korban telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah dilakukan penahanan," ujar AKBP Adrian Risky Lubis didampingi Kanit Pidum Iptu Hafiszullah, Rabu (15/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban pertama kali berkomunikasi dengan tersangka FR melalui aplikasi MeChat pada Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 03.30 WIB. Setelah bersepakat, FR datang ke Apartemen Sky View bersama JS sekitar pukul 04.20 WIB dan bertemu korban di lobi sebelum menuju kamar di lantai 12.

Di dalam kamar, korban memilih menggunakan jasa JS. Setelah itu terjadi perselisihan terkait permintaan uang tambahan. Menurut penyidik, kedua tersangka diduga meminta korban membayar Rp4,5 juta di luar biaya awal yang telah ditransfer korban.

Polisi mengungkapkan, ketika korban menyatakan tidak memiliki uang dan mengancam akan melompat dari balkon apabila terus dipaksa, salah satu tersangka diduga mengucapkan kalimat yang mendorong korban untuk melompat. Setelah itu kedua tersangka meninggalkan lokasi menggunakan transportasi daring.

Tak lama kemudian, korban diketahui melompat dari lantai 12 apartemen dan meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi juga menemukan riwayat pencarian pada aplikasi kecerdasan buatan di telepon genggam salah satu tersangka yang berkaitan dengan prosedur penanganan kasus bunuh diri dan kemungkinan pemanggilan sebagai saksi.

Selain itu, penyidik mendalami dugaan bahwa kedua tersangka pernah melakukan modus serupa berupa pemerasan terhadap korban lain di sejumlah hotel di Kota Medan pada Maret dan April 2026.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain tiga unit telepon genggam, rekaman CCTV, pakaian yang digunakan saat kejadian, uang tunai, serta dompet milik korban yang berisi identitas dan sejumlah kartu penting.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 462 KUHP tentang penghasutan orang lain untuk melakukan bunuh diri dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Penyidik menyatakan proses hukum terhadap keduanya masih terus berjalan untuk melengkapi berkas perkara.

Business Development PANS Cabang Medan, Darmin, S.E., MBA, Selasa, 14 Juli 2026 menjelaskan kegiatan donor darah dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-37 PANS.

"Melalui kegiatan donor darah diharapkan akan banyak terkumpul kantong darah yang nantinya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Sebagai bentuk wujud terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah mendonorkan darah, panitia menyediakan nasi kotak, goodie bag vitaderma, eco enzyme dan dan minyak goreng untuk 150 orang pertama, serta pemeriksanaan test gula darah dan tekanan bola mata.

Bingkisan yang diberikan pada pelaksanaan donor darah kata Darmin tidak terlepas dari dukungan Panin Sekuritas, Panin Asset Management, Panin Bank, Palang Merah Indonesia, Lions Club Medan Finance, Asuransi MAG, RS. Regina Maris, Cardiac Vascular Sentral, Vitaderma, Awi Coffe, Ice Cream & Tea Mixue Flaza Medan Fair, Grandia, Sirup Kurnia.

Diharapkan masyarakat yang akan mendonorkan darah pada HUT ke-37 PANS bisa datang lebih awal, sebab kegiatan donor darah dimulai pukul 09:00 sampai 14.00 WIB.

Semakin banyak yang datang untuk mendonorkan darahnya semakin baik. Menurutnya mendonorkan darah adalah kegiatan mulia, selain memberikan kesehatan kepada pendonor juga dapat menyelamatkan nyawa orang lain.

"Saya mengajak masyarakat untuk datang beramai-ramai melakukan donor darah," pungkas Darmin.

"Sinergi Prodi Komunikasi FISIP UMA dan Prodi Teknik Elektro Universitas Al Azhar Medan itu berlangsung pada 9 hingga 11 April 2026 dengan melakukan mitigasi bencana warga terdampak banjir di Kecamatan Besitang Langkat," ungkap Ketua Tim PKM, Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP kepada analisamedan.com, pada Jumat 10/07/2026 di Kampus UMA Jalan Kolam Medan Estate.

Dijelaskannya, anggota tim dari Komunikasi FISIP UMA yang turut terlibat dalam PKM di Besitang tersebut adalah Ilma Saakinah Tamsil B.Comm, M.Comm, Dr. Selamat Riadi, M.Kom dan Meisarah Riandini, S.Kom, M.Ikom.dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Al Azhar Medan.

" Pada kegiatan PKM itu, kami melaksanakan dengan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan komunikasi risiko," jelas Taufik Wal Hidayat.

Lebih lanjut, Ketua Tim PKM Komunikasi FISIP UMA ini mengungkapkan kegiatan tersebut melibatkan warga terdampak banjir di Kecamatan Besitang Langkat.

Tahap awal, tim pengabdian memberi pemahaman tentang karakteristik banjir lokal. Selanjutnya, merancang komunikasi dua arah antara warga dan instansi di Kabupaten Langkat guna memastikan penyampaian informasi peringatan dini yang akurat dan tanggap.

"Hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan menunjukkan peningkatan pemahaman warga mengenai protokol keselamatan darurat banjir sehingga warga mampu mengindentifikasi titik kumpul evakuasi yang aman dan memahami rute penyelamatan," jelasnya.

Ilma Saakinah menambahkan kegiatan PKM mensosialisaikan sistem komunikasi mitigasi bencana yang efekti sehingga program pengabdian masyarakat ini menghadirkan bagaimana masyakarat terdampak banjir menyikapi persoalan banjir yang terjadi.

Hal senada juga disampaikan Meisarah Riandini dan Selamat Riadi. Mereka menyebutkan PKM yang dilakukan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan kebencanaan kepada warga.

"Keberhasilan komunikasi mitigasi diukur dari sejauh mana masyarakat dapat merespons peringatan dini dengan tindakan preventif, seperti mengamankan dokumen penting, mematikan aliran listrik, dan bersiap menuju lokasi pengungsian yang aman," ucap Meisarah Riandini.

"Informasi tersebut tidak benar karena bangunan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernomor 0745/644.2/330/06.04/2004 tertanggal 9 Juni 2004," tegas Humas Kontraktor Andi kepada wartawan di Medan, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, bangunan yang kini digunakan sebagai showroom BYD sebelumnya telah beroperasi sebagai showroom Suzuki dan telah mengantongi IMB.Pergantian dari Suzuki menjadi BYD hanya disertai renovasi ringan tanpa mengubah struktur utama bangunan.

Ia menjelaskan, pembangunan yang dilakukan tidak menambah pondasi baru maupun mengubah konstruksi utama gedung. Pekerjaan yang dilakukan hanya berupa pemasangan kaca pada bagian depan bangunan dan penyesuaian interior sesuai kebutuhan showroom BYD.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa IMB bangunan telah ada sebelumnya dengan nomor izin yang dimiliki. Namun, karena kesibukan dalam proses pekerjaan, pihak kontraktor belum sempat melaporkan perkembangan renovasi kepada instansi terkait.

Atas kondisi tersebut, kontraktor mengakui adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan administrasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada instansi pemerintah yang berwenang.

Ia menegaskan bahwa saat ini proses administrasi yang diperlukan telah diurus sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Mereka juga siap memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh pemerintah.

Pihaknya berharap Pemerintah Kota Medan dapat memberikan dukungan terhadap para investor yang berinvestasi di daerah tersebut. Menurutnya, kehadiran investor akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Pihaknya juga berharap proses investasi tidak dipersulit maupun diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga iklim investasi di Kota Medan tetap kondusif dan menarik bagi pelaku usaha.

Terkait pemberitaan yang beredar di media sosial maupun media online mengenai dugaan tidak adanya izin pembangunan, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bangunan tersebut telah memiliki IMB dan sebelumnya memang telah difungsikan sebagai showroom kendaraan.

Dengan adanya klarifikasi ini, pihaknya berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pihaknya juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah demi memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga menambahkan, agar pihak terkait membuka segel di lokasi bangunan agar tidak menimbulkan keresahan dan kesan negatif di masyarakat.

"DLH Kota Medan harus transparan terkait masalah itu. Jika memang benar usaha Rumah Makan nya tidak memenuhi ketentuan supaya ditindak," ujar Paul Simanjuntak SH, Selasa (14/7/2026) menyikapi issu yang beredar.

Menurut Paul, Komis 4 DPRD Medan yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup itu, Dianya mengaku sangat menyayangkan bila RM Lembur Kuring tidak memenuhi aturan. "Sangat kita sayangkan lemahnya pengawasan pihak DLH, sehingga Rumah Makan sebesar itu tidak memenuhi ketentuan," ucap Paul.

Terkait hal itu, Paul minta DLH Medan hendaknya melakukan pengawasan yang maksimal dan sepatutnya difasilitasi memenuuhi ketentuan yang ada. Sehingga, dengan kelalaian tidak memenuhi IPAL tidak sampai berdampak kerusakan lingkungan serta kehilangan PAD.

"Kita tidak anti pengusaha maupun investor di Medan. Tetapi hendaknya melakukan mentaati aturan yang berlaku," ungkap Paul asal politisi PDI Perjuangan itu.

Dilanjutkan Paul, pihaknya Komisi IV DPRD Medan akan segera mamanggil DLH dan pihak pengelola Rumah Makan Lembur Kuring ke DPRD Medan.

"Pemanggilan itu guna dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mempertanyakan kebenaran dugaan tidak memiliki IPAL," sebutnya. (sug)

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar masalah ketersediaan BBM, tetapi telah menjadi beban psikologis dan sosial yang harus ditanggung masyarakat akibat buruknya tata kelola distribusi.

Datuk Iskandar Muda mengatakan masyarakat Medan merupakan pihak yang paling dirugikan dari kondisi tersebut. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre, bahkan hingga larut malam, hanya untuk mendapatkan BBM yang menjadi kebutuhan pokok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Yang paling memprihatinkan adalah kondisi psikologis masyarakat Medan yang terus disusahkan. Mereka harus mengantre hingga malam, kehilangan waktu bersama keluarga, kelelahan, dan pada akhirnya aktivitas ekonomi maupun pekerjaan ikut terganggu. Ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa," ujarnya terkait persoalan ini, Rabu (14/07/2026).

Ia menilai antrean panjang di SPBU juga memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara yang mengisi BBM, tetapi juga masyarakat lain yang harus terjebak kemacetan sehingga produktivitas menurun dan aktivitas publik terganggu.

Menurut Datuk Iskandar Muda, kondisi tersebut diduga dipicu oleh persoalan tata kelola distribusi BBM yang tidak berjalan dengan baik. Karena itu, ia meminta Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang.

"Kalau memang penyebabnya adalah salah kelola distribusi, maka itu harus segera dibenahi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya manajemen distribusi. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan alasan, tetapi solusi yang cepat dan nyata," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah Kota Medan untuk terus berkoordinasi dengan Pertamina dan seluruh pihak terkait guna memastikan distribusi BBM kembali normal serta mengantisipasi dampak lanjutan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun perekonomian Kota Medan.

"Jangan biarkan warga terus menanggung kerugian. Distribusi BBM harus segera dipulihkan agar antrean hilang, kemacetan berkurang, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal," pungkasnya. (sug)

"Saya mendukung penuh RUU Pidana LGBT. RUU ini sangat kita butuhkan untuk menyelamatkan anak bangsa dari prilaku tidak bermoral yang sangat meresahkan masyarakat," ucap Hadi Suhendra, Selasa (14/7/2025) petang.

Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Golkar itu, saat ini pemerintah harus tegas menyatakan kesiapannya untuk 'berperang' melawan kampanye LGBT yang semakin gencar terjadi di Indonesia. Sebab bila terus dibiarkan, praktik LGBT akan terus berkembang dan semakin merusak moral anak bangsa.

"Pelaku LGBT harus dipidana, ini langkah penting untuk menekan praktik LGBT dan menghentikan kampanye penyimpangan seksual tersebut secara masif. RUU ini adalah 'alat perang' bagi pemerintah terhadap praktik LGBT, maka tentu RUU ini sangat kita butuhkan untuk segera diberlakukan," tegasnya.

Dijelaskan Ketua PAC Pemuda Pancasila (PP) Medan Belawan tersebut, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk tidak segera menyusun dan mengesahkan RUU Pidana LGBT. Mengingat, korban LGBT terus bertambah dari waktu ke waktu.

"RUU Pidana LGBT ini justru akan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa dari jerat kehancuran. Ingat, pelaku LGBT seringkali menjadi 'predator' bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan anak di bawah umur seringkali menjadi korban dari aksi tidak bermoral para pelaku LGBT," ujarnya.

Hadi Suhendra pun mendukung penuh langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tengah menyusun naskah akademik RUU Pidana LGBT untuk didorong masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

"Urgensi akan RUU Pidana LGBT ini sangat tinggi, dan kita melihat hal itu dengan nyata. MUI pun melihat RUU Pidana LGBT ini sebagai langkah untuk mengatasi kekosongan hukum positif di Indonesia terkait praktik dan kampanye LGBT. RUU ini sekaligus memberikan sanksi pidana yang jauh lebih berat dari sekadar delik perzinaan biasa kepada para pelaku LGBT," pungkasnya. (sug)

Namun demikian, Syaiful mengingatkan agar penindakan yang dilakukan tidak sekadar mengejar perhatian publik atau menjadi tontonan di media sosial. Ia menilai keberhasilan program penertiban parkir harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Penertiban yang dilakukan Tim Cakrawala patut kita apresiasi. Tetapi yang paling penting bukan sekadar viralnya penindakan, melainkan bagaimana program ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir secara signifikan," ujar Syaiful saat ditanya wartawan di Gedung DPRD Medan, Senin (13/07/2026).

Ia menilai selama ini potensi retribusi parkir di Kota Medan masih belum tergarap secara maksimal. Padahal, sektor parkir merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki potensi besar apabila dikelola secara profesional, transparan, dan diawasi dengan baik.

"Selama ini kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Medan masih jauh dari harapan, bayangkan saja rendahnya capaian dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum, yang hanya mencapai Rp19,114 miliar dari target Rp100 miliar, turun dari Rp24,883 miliar tahun sebelumnya.Potensi yang ada sebenarnya sangat besar, tetapi realisasi pemasukannya belum maksimal. Karena itu seluruh program penertiban harus memiliki target yang jelas, yakni meningkatkan penerimaan daerah," katanya.

Syaiful menambahkan, Pemerintah Kota Medan juga harus menghadirkan solusi yang komprehensif dalam penataan parkir. Selain melakukan penindakan terhadap pelanggaran, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih modern, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran pendapatan.

Menurutnya, penataan parkir tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

"Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Penataan parkir harus berjalan beriringan dengan peningkatan PAD sekaligus membuka dan menjaga lapangan pekerjaan. Jangan sampai penertiban hanya berujung pada penindakan tanpa ada skema pembinaan dan penataan yang lebih baik," tegasnya.

Ia berharap langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui Tim Cakrawala menjadi bagian dari reformasi pengelolaan parkir di Kota Medan, sehingga mampu menciptakan ketertiban di lapangan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi keuangan daerah.

"Kalau tata kelolanya diperbaiki, kebocoran bisa ditekan, PAD meningkat, masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dan para pelaksana parkir juga memiliki kepastian dalam bekerja. Itu yang seharusnya menjadi tujuan utama dari penertiban ini," pungkas Syaiful. (sug)

Menurut politisi Partai Nasdem itu, bila ada oknum yang terlibat dengan kedua penyakit masyarakat tersebut supaya diberi efek jera sanksi tegas. "Ada saja informasi, keterlibatan oknum di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dengan Judol bahkan Narkoba. Untuk itu, kita minta supaya dilakukan penyelidikan berikut sanksi tegas," sebut Saipul Bahri SE, Rabu (15/7/2026).

Disampaikan Saipul yang membidangi hukum dan pemerintahan itu, mudah mudahan saja informasi keterlibatan ASN Pemko Medan dengan Judol dan Narkoba tidak ada benar. "Kalau ada yang terlibat supaya ditindak tegas. Karena sangat berdampak buruk terhadap kinerja sebagai pelayan masyarakat. Intinya jangan sampai berdampak buruk lebih besar," tukas Saipul pensiunan TNI AL itu.

Maka itu, Saipul Bahri sangat berharap agar setiap pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan supaya masing masing mendeteksi anak buahnya jangan sampai terlibat Judol dan Narkoba. "Bila ada yang terlibat, dampak buruknya sangat besar, kondisi ekonomi keluarganya pasti terganggu. Begitu juga dengan dampak kinerja buruk di lingkungan kerjanya seperti korupsi waktu maupun anggaran," ungkapnya.

Dikatakan Saipul, berharap kepada masyarakat bila ada mengetahui ada keterlibatan ASN terlibat Judi dan Narkoba supaya dilaporkan kepada pihak berwajib, ke inspektorat maupun Kepolisian.

"Begitu juga terhadap pimpinan OPD yang terbukti melindungi bawahannya supaya ikut diberi sanksi. Inspektorat diharapkan dapat menjalan tugasnya dengan baik, membantu Walikota penegakan disiplin dan aturan," tandas Saipul. (sug)