Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Kapolri untuk mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolrestabes Medan AKBP Rudi Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., bersama jajaran Polrestabes Medan, unsur TNI, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para siswa SMK Percut Sei Tuan.

Berdasarkan data kegiatan, penanaman tersebut menargetkan sebanyak 1.997 bibit pohon. Adapun laporan hasil kegiatan mencatat sebanyak 1.997 bibit pohon telah ditanam di kawasan tersebut.

Berbagai jenis bibit pohon yang ditanam meliputi ketapang kencana, tabebuya, durian, rambutan, mangga, nangka, cempedak, jengkol, aren, alpukat, kelengkeng, dan trembesi.

Penanaman beragam jenis pohon ini diharapkan dapat memperluas area penghijauan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Selain berfungsi menyerap karbon dioksida (CO₂), keberadaan pohon juga diharapkan membantu mengurangi dampak perubahan iklim, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung kelestarian lingkungan di kawasan Jermal.

Bibit pohon buah-buahan yang ditanam juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan pangan bagi masyarakat apabila telah tumbuh dan menghasilkan buah. Dengan demikian, kegiatan penghijauan ini tidak hanya berorientasi pada pelestarian alam, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga setempat.

Libatkan TNI, Pemerintah, dan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan ini turut dihadiri Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis, S.I.K., Kasat Samapta Polrestabes Medan AKBP Hendriyanto, S.H., M., Kabag Sumda Polrestabes Medan Kompol Marstela Isabela, S.I.K., serta sejumlah pejabat dan personel Polrestabes Medan.

Hadir pula Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman, S., Kanit Tipikor Polrestabes Medan AKP Eko Sanjaya, S.H., M.H., KBO Polrestabes Medan IPTU Ervan Lian Siahaan, S.H., dan Kapolsekta Medan Tembung Kompol Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos.

Dari unsur TNI, kegiatan dihadiri Danramil 13/Percut Sei Tuan Mayor Kav JTH Sembiring. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diwakili Aspem II Hendra Wijaya, S.E., dan perwakilan Bidang PSP Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Desa Amplas, Usman, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para siswa SMK Percut Sei Tuan juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi untuk menjaga lingkungan. Partisipasi pelajar juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya penghijauan dan tanggung jawab bersama dalam merawat alam.

Melalui program Green Policing, Polrestabes Medan mendorong agar kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Penanaman pohon di kawasan Jermal diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dalam disertasinya, Rusdi mengangkat persoalan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Sidang terbuka yang berlangsung di Ruang DPF Fakultas Hukum USU tersebut dihadiri pimpinan fakultas, promotor, ko-promotor, serta anggota komisi penguji. Rektor Universitas Sumatera Utara diwakili Wakil Rektor IV USU, Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., M.M.IT., yang memimpin jalannya ujian promosi doktor.

Rusdi mempertahankan disertasi berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Penelitian tersebut menyoroti tantangan penegakan hukum di tengah pesatnya perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi publik.

Dalam penelitiannya, Rusdi mengkaji hubungan antara kepastian hukum, perlindungan nama baik, kebebasan berekspresi, dan proporsionalitas penegakan hukum. Menurutnya, perkembangan teknologi digital menuntut pendekatan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara seimbang kepada seluruh pihak.

"Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial harus mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi seseorang dan kebebasan berekspresi. Penanganan perkara perlu mempertimbangkan konteks, substansi pernyataan, serta unsur pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian rumusan kutipan yang merangkum substansi penelitian Rusdi.

Dihadiri Pimpinan dan Akademisi Fakultas Hukum USU

Dalam sidang tersebut, Rektor USU diwakili Wakil Rektor IV, Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., M.M.IT. Hadir pula Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., serta Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU, Dr. Tengku Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum., M.H.Kes.

Tim pembimbing terdiri atas Promotor Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum USU, serta Ko-Promotor Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU.

Sementara itu, anggota komisi penguji terdiri atas Dr. Joiverdia Arifiyanto, S.H., M.H., Dr. Marlina, S.H., M.Hum., dan Dr. Wira Prayatna, S.I.K., M.H.

Kehadiran para akademisi tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi ilmiah terhadap penelitian yang disusun Rusdi, terutama mengenai argumentasi hukum, metode penelitian, serta model penegakan hukum yang ditawarkan.

Dalam disertasinya, Rusdi menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum.

Bahan hukum yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan, dan literatur hukum. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi penerapan hukum dan merumuskan model penegakan hukum yang dinilai sesuai dengan perkembangan masyarakat digital.

Penelitian tersebut turut membahas ketentuan hukum pidana nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat.

Rusdi menyoroti bahwa media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam membedakan kritik, opini, keluhan konsumen, dan pernyataan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

Karena itu, penilaian terhadap suatu pernyataan perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks komunikasi, substansi, bukti, dan unsur hukum yang relevan.

Salah satu fokus utama penelitian ini adalah merumuskan model penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Model yang dibahas mencakup tahapan penanganan perkara mulai dari pemeriksaan awal, penelaahan unsur perbuatan, penyidikan dan penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi.

Melalui disertasi ini, Rusdi mengangkat isu yang relevan dengan perkembangan komunikasi digital dan tantangan sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil, pasti, dan proporsional.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 67 karyawan, baik berstatus PKWTT maupun PKWT, ini mengangkat materi bertajuk "Penguatan Integritas dan Kepatuhan (Compliance) untuk Menjaga Benteng Pertahanan dalam Pencegahan Antikorupsi bagi Insan Pegadaian".

Penyuluhan disampaikan oleh Donald Estefanussia Kiroh, Compliance Senior Officer (CSO) Kanwil I Medan sekaligus Penyuluh Antikorupsi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya edukatif dan preventif perusahaan untuk meningkatkan kesadaran seluruh insan Pegadaian dalam mencegah korupsi, fraud, serta berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Husni Amri dari Departemen Risiko Kanwil I Medan, Pimpinan Cabang Medan Utama Novita Ningsih, Manager Bisnis Cabang Medan Utama Sofia Martin, serta Assistant Manager Non Gadai Cabang Medan Utama Ansyorullah Harahap.

Melalui penyuluhan ini, para karyawan diharapkan semakin memahami pentingnya integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional maupun memberikan pelayanan kepada nasabah.

Perkuat Integritas dan Kepatuhan

Materi penyuluhan menitikberatkan pada peningkatan pemahaman mengenai korupsi dan fraud, mulai dari pengertian, bentuk, faktor penyebab, modus, hingga dampak yang ditimbulkan. Pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap karyawan mampu mengenali potensi pelanggaran serta memahami konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perusahaan.

Selain itu, kegiatan PAKSI juga mendorong penguatan nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, kepedulian, keadilan, kemandirian, kesederhanaan, dan kerja keras.

Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai landasan membangun lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Aspek kepatuhan atau compliance turut menjadi perhatian utama. Setiap karyawan didorong untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan perusahaan, serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap proses bisnis berjalan secara transparan dan akuntabel.

Cegah Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan juga menekankan pentingnya mengenali dan mencegah berbagai potensi penyimpangan sejak dini, termasuk manipulasi dokumen atau transaksi, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal.

Karyawan juga diingatkan mengenai pentingnya bersikap tepat terhadap gratifikasi, pemberian, maupun fasilitas yang berpotensi memengaruhi objektivitas, independensi, dan profesionalisme dalam bekerja.

Di samping itu, seluruh insan Pegadaian didorong untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan kerja yang sehat melalui kepedulian dan keberanian saling mengingatkan secara profesional apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Apabila terdapat dugaan penyimpangan, karyawan diharapkan memahami mekanisme pelaporan resmi yang berlaku di perusahaan, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, serta menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pencegahan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan, sehingga integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau unit tertentu, tetapi juga menjadi komitmen bersama.

Dukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pelaksanaan PAKSI juga sejalan dengan upaya mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan perlu diterapkan dalam setiap proses operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kualitas pengelolaan usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pegadaian.

Perlindungan aset perusahaan, keamanan dokumen dan informasi, serta pelayanan yang jujur, adil, dan profesional kepada nasabah juga menjadi bagian penting dari budaya antikorupsi yang terus diperkuat.

Melalui kegiatan ini, para karyawan diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara nyata, melakukan evaluasi terhadap proses kerja, serta mendukung perbaikan berkelanjutan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Wujudkan Pegadaian yang Sehat dan Berintegritas

Penyuluhan Antikorupsi di Kantor Cabang Medan Utama menjadi bagian dari komitmen Pegadaian Kanwil I Medan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dengan tetap mengedepankan integritas, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Semangat yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah mendorong Kanwil I Medan tumbuh pesat secara sehat, menuju prestasi terbaik, serta menjadikan kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja.

Dengan penguatan pemahaman dan kesadaran antikorupsi secara berkelanjutan, seluruh insan Pegadaian diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi dan fraud, menjaga kepercayaan nasabah, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

Salam Kepatuhan! Lawan Korupsi, Cegah Penyimpangan, dan Perkuat Integritas.

Pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menangkap seorang pria berinisial SH (39), warga Kecamatan Medan Selayang, di Jalan H Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Jumat (16/10/2026) malam.

Dalam penangkapan itu, petugas menemukan 29 vape yang disebut mengandung etomidate di dalam jok sepeda motor yang dikendarai SH.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penangkapan tersebut kemudian dikembangkan setelah petugas menemukan satu anak kunci yang diduga berkaitan dengan tempat penyimpanan barang.

"Saat kami tangkap, kami temukan 29 pcs vape dengan kandungan etomidate. Saat kami lakukan penggeledahan, kami temukan satu anak kunci yang dicurigai sebagai kunci gudang penyimpanan narkoba," ungkap Rafli, Kamis (22/10/2026) pagi.

Berbekal temuan tersebut, personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah kamar yang berada di dalam bengkel dan disebut digunakan untuk menyimpan vape tersebut.

Polisi kemudian menyita 1.123 vape tambahan yang disimpan di dalam sebuah koper. Dengan demikian, total barang yang diamankan dalam pengungkapan tersebut mencapai 1.152 vape.

Menurut Rafli, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan SH pernah terlibat dalam kasus serupa pada 2021.

Dalam perkara ini, polisi juga masih memburu seorang pria berinisial AL yang disebut merupakan warga negara Malaysia. Polisi menduga AL berperan sebagai pemasok barang kepada SH.

Rafli mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, SH dan AL disebut telah saling mengenal sebelum SH menjalani hukuman atas perkara sebelumnya.

Keduanya kemudian disebut kembali berkomunikasi dan menjalankan aktivitas tersebut dengan sasaran pemasaran di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

"Al merupakan pemasok narkoba kepada pelaku, yang keberadaannya ada di Malaysia. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberantas narkoba, agar Kota Medan dapat bebas dari peredaran narkoba," pungkas Rafli.

Saat ini, SH beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap AL.

Pesan itu disampaikan dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang digelar Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Sumatera Utara di Masjid Al-Fajar, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk istighosah tersebut diikuti hampir 1.000 peserta dari kalangan pengurus NU, badan otonom, santri, dan masyarakat. Sejumlah unsur pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten turut hadir bersama jajaran PWNU Sumatera Utara serta PW GP Ansor Sumatera Utara dan Deli Serdang.

Acara diawali dengan zikir, selawat, dan doa untuk bangsa Indonesia, termasuk mengenang para ulama dan santri yang telah wafat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Doa juga dipanjatkan bagi para santri yang masih menuntut ilmu dan mengabdikan diri untuk agama, masyarakat, serta negara.

Ketua PW GP Ansor Sumatera Utara H. Adlin Tambunan dalam sambutannya mengatakan, semangat santri merupakan bagian dari semangat Ansor sebagai organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama. Menurut dia, kader Ansor memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para ulama sekaligus berperan aktif dalam pembangunan daerah.

"Semangat santri adalah semangat Ansor. Sebagai pemudanya Nahdlatul Ulama, kita harus siap bersama ulama dan santri mengisi kemerdekaan, menjaga NKRI harga mati, serta bersama pemerintah dan masyarakat membangun Sumatera Utara," kata Adlin.

Ia menekankan, komitmen kebangsaan perlu diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat. Pembangunan daerah, menurut Adlin, membutuhkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan warga dalam menjaga persatuan serta memperkuat kepedulian sosial.

Sementara itu, KH. Marahalim Harahap mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki hubungan erat dengan tradisi pesantren. Menurut dia, banyak pengurus NU yang pernah menempuh pendidikan di pesantren sehingga nilai-nilai kesantrian semestinya tetap menjadi landasan dalam menjalankan amanah organisasi dan kehidupan bermasyarakat.

"Kebanyakan orang yang berada dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang dahulu pernah nyantri. Karena itu, sebagai nahdliyin dan warga NU yang menjadi basisnya para santri, kita harus terus menjaga NKRI," ujar Marahalim.

Ia mengajak warga NU menjaga citra santri melalui perilaku yang baik, pengabdian kepada umat, serta kepatuhan terhadap bimbingan ulama. Menurut dia, identitas santri tidak cukup ditunjukkan melalui latar belakang pendidikan pesantren, tetapi juga perlu tercermin dalam tanggung jawab sosial dan kontribusi bagi bangsa.

Marahalim juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penetapan Hari Santri Nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap peran santri dan pesantren dalam perjalanan Indonesia. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi warga NU untuk meneruskan perjuangan ulama dan santri dalam mengisi kemerdekaan.

"Mari kita bersama-sama meneruskan perjuangan santri dan ulama untuk mengisi kemerdekaan. Kita bina umat dan masyarakat," katanya.

Marahalim turut mengapresiasi PW GP Ansor Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan peringatan Hari Santri melalui istighosah. Ia berharap kegiatan tersebut memperkuat kebersamaan warga NU sekaligus mendorong pengabdian yang berkelanjutan.

Selain Muslimat NU dan Fatayat NU, kegiatan itu dihadiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib hingga selesai.

Melalui peringatan tersebut, para peserta diajak menjadikan Hari Santri bukan sekadar agenda tahunan, melainkan pengingat atas tanggung jawab generasi sekarang untuk menjaga persatuan, membina masyarakat, dan meneruskan nilai perjuangan para pendahulu.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Keenamnya masing-masing berinisial SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20).

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan keenam orang tersebut diamankan setelah sempat berupaya melarikan diri ketika petugas melakukan penggerebekan.

"Dari enam pelaku, dua di antaranya merupakan residivis kasus kejahatan lain, sedangkan satu merupakan residivis kasus narkoba," ujar Rafli, Rabu (21/10/2026) pagi.

Menurut Rafli, dari lokasi penggerebekan petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Barang bukti tersebut berupa tiga paket sabu siap edar dan 11 paket ganja siap edar.

Selain narkotika, petugas juga menemukan puluhan alat hisap sabu, timbangan elektronik, sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba, serta ratusan plastik klip yang diduga digunakan sebagai kemasan.

Rafli menyebut, saat hendak diamankan, sejumlah orang yang berada di lokasi sempat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri. Petugas kemudian mengamankan keenamnya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Usai penggerebekan, tim gabungan juga membongkar dan memusnahkan barak-barak yang berada di sepanjang bantaran rel kereta api tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mencegah lokasi kembali digunakan untuk aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

"Kawasan ini akan terus kami pantau. Jika praktik serupa kembali kami temukan, kami tidak akan bosan menggerebek kawasan ini," kata Rafli.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya.

"Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, mari sama-sama kita pulihkan pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan tiga orang yang diduga sebagai pengguna narkoba. Selain itu, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Ketiga orang yang diamankan masing-masing berinisial HN (35) dan MA (19), warga Kecamatan Medan Denai, serta IG (47), warga Kecamatan Medan Sunggal.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah tim gabungan melakukan pemantauan dan menemukan kembali aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut.

"Ada tiga orang yang kami amankan dan kami duga sebagai pengguna narkoba. Kami juga menemukan barang bukti seperti alat hisap narkoba, dua paket sabu dan 14 paket ganja kering di lokasi," ujar Rafli.

Menurutnya, lokasi tersebut menjadi perhatian tim gabungan setelah ditemukan adanya sarang narkoba yang disebut warga baru sekitar sepekan berdiri.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga membongkar dua barak yang diduga digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Barak tersebut kemudian dihancurkan dan dibakar agar tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

Rafli menegaskan, kawasan Jermal 12 akan tetap menjadi salah satu lokasi pantauan tim gabungan. Jika kembali ditemukan aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, tindakan kepolisian akan dilakukan sesuai ketentuan hukum.

"Barak narkoba kami hancurkan dan kami bakar. Ini komitmen kami bersama. Lokasi ini merupakan lokasi dengan status pantauan utama tim gabungan. Nantinya, jika praktik serupa kembali ditemukan, penggerebekan serupa akan kami lakukan," katanya.

Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang diduga berada di balik keberadaan sarang narkoba di kawasan Jermal 12.

Rafli menyebut, petugas telah mengantongi identitas pihak yang diduga berkaitan dengan keberadaan lokasi tersebut dan masih melakukan pengejaran serta pendalaman.

"Kami ultimatum kepada pelaku narkoba, baik pengedar maupun bandar. Modus ataupun tempat bisa saja berubah, namun kami tidak akan pernah kehilangan langkah. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.

Penyuluhan mengangkat tema "Penguatan Integritas dan Kepatuhan (Compliance) untuk Menjaga Benteng Pertahanan dalam Pencegahan Antikorupsi bagi Insan Pegadaian".Kegiatan ini diikuti seluruh karyawan Kantor Cabang Medan Karya.

Melalui kegiatan tersebut, karyawan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas, mematuhi ketentuan perusahaan, serta mengenali dan mencegah potensi praktik korupsi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Hadir dalam kegiatan itu Pimpinan Cabang Medan Karya Dania Aini, Manager Bisnis Sofian, Assistant Manager Non Gadai Daniel B. Marudut Siregar, serta perwakilan Departemen Risiko Kanwil I Medan, Husni Amri.

Materi penyuluhan disampaikan Donald Estefanussia Kiroh, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sekaligus Compliance Senior Officer Kanwil I Medan.
Dalam pemaparannya, penguatan integritas dan kepatuhan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan dan bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap aturan perusahaan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan prosedur, tetapi juga menyangkut kesadaran setiap insan Pegadaian untuk menjalankan tugas secara jujur, menghindari konflik kepentingan dan menolak segala bentuk penyimpangan.

Para karyawan juga diharapkan memahami peran masing-masing dalam mendukung pengawasan internal. Sikap terbuka, beretika dan patuh terhadap ketentuan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan perusahaan.

Kegiatan PAKSI tersebut sekaligus menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pimpinan maupun unit tertentu. Seluruh karyawan memiliki peran dalam menjaga lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Dengan penguatan pemahaman mengenai integritas dan kepatuhan, Pegadaian Kanwil I Medan mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

"Mari berkolaborasi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih (Good Corporate Governance) serta menjadikan insan Pegadaian sebagai benteng pertahanan antikorupsi."

Pesan tersebut menjadi penegasan agar seluruh insan Pegadaian terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memperkuat budaya antikorupsi, kepatuhan dan integritas dalam menjalankan tugas.

Permintaan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Medan yang berlangsung di Ruang Cakra 5 PN Medan.

Perkara tersebut melibatkan PT TSI sebagai penggugat dengan Bank Mandiri dan sejumlah pihak lainnya sebagai tergugat.

Dalam persidangan, majelis hakim meminta agar para tergugat yang disebutkan tersebut dapat hadir pada persidangan berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kehadiran para pihak menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara perdata, sehingga majelis hakim memberikan perhatian terhadap pemenuhan panggilan persidangan oleh masing-masing pihak.

Majelis hakim juga mengingatkan bahwa ketidakhadiran pihak yang telah dipanggil secara patut dapat memiliki konsekuensi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Namun, penerapan konsekuensi tersebut tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keadaan dan proses persidangan.

Sidang lanjutan perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Medan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 November 2026, di Ruang Cakra 5 PN Medan.

Pada persidangan tersebut, kehadiran tergugat nomor 12 hingga nomor 29 akan menjadi salah satu hal yang kembali diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara.

Sementara itu, substansi gugatan PMH yang diajukan PT TSI masih harus diperiksa dan dibuktikan melalui proses persidangan. Dalil-dalil yang diajukan masing-masing pihak belum dapat dinilai sebagai fakta hukum sebelum memperoleh penilaian dari majelis hakim.

Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk menyampaikan jawaban, bukti maupun pembelaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses persidangan selanjutnya akan menentukan tahapan pemeriksaan perkara tersebut hingga majelis hakim nantinya memberikan putusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial DW (19). Selain itu, tim gabungan menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, mengatakan penggerebekan dilakukan setelah lokasi tersebut kembali terpantau adanya dugaan aktivitas jual beli narkoba.

"Lokasi ini sebelumnya sudah menjadi daerah pantauan. Setelah kembali terdeteksi adanya dugaan praktik jual beli narkoba, tim gabungan kemudian bergerak melakukan penggerebekan," ujar Rafli, Senin (19/10/2026).

Dari lokasi, petugas menemukan empat paket sabu yang disebut siap edar, tujuh paket ganja, puluhan alat hisap sabu atau bong serta timbangan elektrik.

Dalam operasi tersebut, seorang pria berinisial DW (19) turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas narkotika di lokasi tersebut.

"Kami mengamankan satu orang yang kami duga sebagai pengguna atau pemakai. Sejumlah pelaku melompat ke sungai begitu melihat kedatangan kami," kata Rafli.

Menurutnya, kondisi geografis lokasi menjadi salah satu kendala dalam penggerebekan. Gang tersebut berada di bagian ujung dan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua dengan kondisi jalan yang sempit.

"Lokasi penggerebekan memang berada di ujung gang yang hanya bisa dilewati sepeda motor dan jalannya sangat sempit. Kondisi ini dimanfaatkan para pelaku untuk melarikan diri," jelasnya.

Usai penggerebekan, sejumlah lapak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba dibongkar dan dibakar petugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah lokasi kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa.

"Sesuai komitmen kami, seluruh lapak yang ada kami bumihanguskan. Tempat ini akan kembali menjadi pantauan kami dan penggerebekan serupa akan kami lakukan jika praktik serupa kembali ditemukan," tegas Rafli.

Rafli juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan aparat kepolisian seorang diri.

"Kami bersama tim gabungan menggandeng masyarakat setempat untuk sama-sama memerangi narkoba. Kegiatan pemberantasan narkoba tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, Polrestabes Medan bersama jajaran dan instansi terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Komitmen kami jelas dalam memberantas narkoba. Sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, pulihkan para pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa – Rabu (13-14 Oktober) 2026, dengan tema "Collaborative Governance Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba", juga melibatkan dua orang mahasiswa pada setiap kelompok.

Koordinator PkM Lintas Prodi UMA Sri Hidayani, SH., M.Hum menjelaskan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kewajiban bagi setiap dosen untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegitan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai implementasi agreetment dari MoU UMA dengan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

"Seluruh perangkat desa dan masyarakat antusiasn mengikuti pengabdian masyarakat. Masyarakat merasa senang memperoleh wawasan pengetahuan dan keterampilan karena bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari," ungkap Dosen Fakultas Hukum UMA.

Dijelaskannya, para dosen lintas prodi di lingkungan Kampus UMA yang melaksanakan PkM terbagi atas 10 kelompok.

Kesepuluh kelompok itu yakni kelompok I terdiri atas Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, Sri Hidayani, SH., M.Hum, Eryanti Novita, SPsi, MPsi, Dr. Muazzul, SH, M.Hum, dengan tema "Sistem Oss Dalam Peningkatan Layanan Publik Perizinan Bagi Masyarakat Desa Porwodadi Kecamatan Sunggal".

Kelompok II terdiri atas Istiana, S.Psi, M.Pd, M.Psi, M.Si, Nini Sri Wahyuni, MPd, M.Psi, Hesti Sabrina, SE, M.Si, dengan tema " Membangun komunikasi dalam keluarga di desa Purwodadi Kecamatan Sunggal".

Kelompok III: Prof. Dr Taufik Siregar, SH, M.Hum, Dr. Dian Novriandi, ST, M.Kom, Cahaya, S.Pd, M.Pd dengan tema "Waspada Judol dan Pinjol Ilegal: Sosialisasi Hukum dan Syariah di Desa Purwodadi.

Kelompok IV: Rina Saraswaty, ST, MT, Ida Royani, SE, M.Si, Ir. Neneng Yulia Barky, MT dengan tema "Rumah Sehat bagi Masyarakat Purwodadi Sunggal dengan Arsitektur Hijau".

Kelompok V: Prof. Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum, Riswan Munthe, SH., MH, Dr. Fauji Wikanda, M.Pd.I dengan tema "Pencegahan Perundungan (Bullying) di Kalangan Remaja: Kajian Hukum Pidana dan Etika Islam di Desa Purwodadi".

Kelompok VI: Revi Fauzi Putra Mina, SH., MH, Aldi Subhan Lubis, SH., MH, Yuan Anisa, S.Si., M.Si, dengan tema "Penyuluhan dan Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kepastian Hukum dan Pencegahan Sengketa".

Kelompok VII: Windy Sri Wahyuni, SH, MH, Dr. Suryani Hardjo, S.Psi, MA, Beby Suryani Fithri, SH., MH, dengan tema "Edukasi Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Peraturan Desa Menuju Desa Hijau Purwodadi".

Kelompok VIII: Dr. Rafiqi, SH., MM., M. Kn, Arif Fachrian, S.Psi, M.Psi, Marsella, SH., M. Kn dengan tema " Membangun Kesadaran Hukum Dan Ketahanan Psikologis Masyarakat Dalam Menghadapi Era Artificial Intelligence ".

Kelompok IX: Dr. Ir Muhammad Yamin Siregar, MM, Dr. Ridho Mubarak, SH., MH, Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP, Dr Wessy Trisna, SH, MH dengan tema " Digitalisasi Branding dan Pemasaran Berbasis Tiktok Afiliate untuk UMKM Kuliner Medan"..

Kelompok X: Dr. Muhammad Akbar Siregar, MSi , Dr. Serimin Pinem, SH., M.Kn, Dr. Evi Yunita K, S.Sos., M.IP Kurniaty , Arie Kartika, SH., MH.

Rifki mengatakan, rapat sengaja digelar mengingat waktu konferensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan hanya tinggal hitungan bulan. "Seusai jadwal, konferensi akan kita gelar tanggal 21 November 2026 di Medan. Makanya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, agar konferensi berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

Dalam rapat itu, ungkap Rifki, juga dibahas berbagai hal-hal teknis, sehingga konferensi nantinya dapat terselenggara sesuai jadwal.

"Soal daftar pemilih, kita sudah kirimkan ke PWI Pusat untuk diverifikasi. Hasil verifikasi itu akan kita umumkan secara terbuka, dan ada massa sanggah, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," sebutnya.

Terkait syarat bakal calon yang akan mendaftar, sebut Rifki, bakal calon telah menjadi anggota PWI berstatus anggota biasa selama 5 tahun, pernah menjadi pengurus, baik itu pengurus kabupaten/kota maupun pengurus provinsi serta bersertifikat UKW Utama.

"Pendaftaran di Sekretariat Panitia Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan pada hari dan jam kerja," katanya.

Menurut pemberitaan, KLH menuntut Ganti rugi sekitar Rp. 200 Miliar dari masing masing perusahan diluar biaya kewajiban pemulihan lingkungann. Kesepakatan tersebut menandai babak baru dalam gugatan perdata atas kerusakan eksositem Kawasan batang toru.

Penyelesaian ini membuka peluang bagi penyelesaian sengketa secara kosntruktif, namun peluang tersebut hanya bermakna apabila diikuti dengan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan yang jelas dan dapat diuji. Disinilah pentingnya membedakan perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dengan pemulihan sebagai tujuan hukum lingkungann.

Perdamaian dapat mengakhiri perselisihan hukum antara pihak tetapi tidak serta merta mengembalikan fungsi lingkungan yang mengalami kerusakan, seperti hutan yang terdegradasi, tata air yang terganggu dan habitat kritis Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang sangat terancam punah dan masyarakat tedampak sehingga memerlukan tindakan nyata, perencanaan yang tepat, serta pengawasan berkelanjutan.

Makanya perlu memastikan perdamaian tersebut benar-benar menghasilkan manfaat lingkungan. Kerugian lingkungan tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui pembayaran ganti rugi sebab peruntukkannya bukan untuk pemulihan.

Tanggungjawab Mutlak Korporasi.

Merupakan salah satu instrument penting dalam penegakan hukum lingkungann yakni doktrin strict liablity atau tanggung jawab mutlak sebagaimana amanat pasal 88 UUPPLH. Tentunya doktrin ini memiliki arti penting dalam sengketa lingkungann hidup, dimana doktrin dapat meminta tanggungjawab terhadap kepada korporasi atas kerugian yang terjadi. UUPLH juga mengatur kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu bagi penanggungjawab usaha atau kegiatan. Seperti halnya dalam gugatan KLH terhadap PT North Sumatera Hydro Energy/NSHE dan PT Agincourt Resources meminta tanggungjawab hukum atas kerusakan ekosistem Kawasan batang toru.

Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan LH

Sering kali publik terkecoh oleh besarnya angka ganti rugi yang disetorkan ke kas negar, dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungann Hidup (UUPPLH), ganti rugi finansial dan pemulihan lingkungann adalah dua wujud hukum yang berbeda dan tidak saling menghapuskan. Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 90 UUPPLH secara tegas memisahkan kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ganti rugi berfungsi mengkompensasi kerugian yang telah terjadi di masa lalu, sedangkan tindakan tertentu bertujuan untuk pemulihan lingkungan. Pemulihan dalam Pasal 54 UUPPLH menuntut tahapan konkret yang sistematis yakni penghentian sumber kerusakan, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, hingga restorasi. Oleh karena itu, pembayaran uang ganti rugi bernilai ratusan miliar rupiah tidak secara otomatis melunasi kewajiban pemulihan ekosistem.

Catatan kritis organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa dana ganti rugi lingkungann sering kali masuk ke kas umum negara tanpa transparansi apakah ganti kerugian itu untuk korban terdampak dan perlu diketahui bersama bahwa dana ganti rugi bukan peruntukkannya untuk pemulihan lingkungann.

Berbeda dengan biaya pemulihan dimana peruntukkannya memang untuk pemulihan lingkungan yang rusak/tercemar. Dalam kesepatakan perdamaian tersebut untuk melakukan pemulihan apakah Perusahaan melakukannya dengan cara sendiri maka korporasi wajib menempatkan dana penjaminan pemulihan khusus sebagai syarat keberlanjutan izin dan pelaksanaan kesepakatan damai dan adanya uang paksa (Dwangsom) sesuai Pasal 87 ayat (3) UUPPLH, penetapan uang paksa harian wajib diberlakukan untuk setiap keterlambatan pelaksanaan tahap pemulihan agar tenggat waktu tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.

Negara Memastikan Pemulihan Lingkungan

Perdamaian yang melibatkan pemerintah dan korproasi (PT Agincourt Resources PT North Sumatera Hydro Energy/NSHE), menempatkan negara pada tanggung jawab, pemerintah tidak cukup berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa, namun harus memastikan bahwa kewajiban yang telah disepakati dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan menghasilkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga. Pengawasan menjadi unsur penting dalam proses kesepakatan tersebut, pelaporan yang hanya bersumber dari pihak pelaksana tidak cukup memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pemulihan.

Perlu pemeriksaan otoritas yang berwenang, penggunanan tenaga ahli yang independent serta peran masyakarat maupun organisasi non pemerintah yang konsern terhadap lingkungan hidup yang turut melakukan pengawasan. Pemulihan yang dilakukan harus memiliki rencana pemulihan, lokasi pemulihan, jangka waktu pelaksanaan pemulihan, pengawasan dan pernyataan pemulihan telah dilaksanakan.

Demi kepentingan lingkungan, pelaksanaan pemulihan tersebut masyarakat terdampak/ publik harus mendapatkan informasi pemulihan tersebut, hal ini merupakan bagian penting dari akuntabilitas negara.

Agar akta perdamaian berfungsi sebagai instrumen pemulihan ada 4 hal yang harus dilakukan, yakni 1) dokumen pemulihan terbuka seperti rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup (RPFHL), sepatutnya di publikasikan, akses ini dijamin pada pasal 65 ayat (2) UUPPLH dan UU keterbukan Informasi; 2). Indikator Ekologis yang terukur, RPFHL perlu bertumpu pada data dasar kondisi sebelum kerusakan dengan indikator seperti kualitas dan debit air daerah aliran sungai serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli; 3). Tenggat dan Sanksi, pemulihan dijadwalkan dalam tahapan denga batas waktu yang mengikat, adanya mekanisme uang paksa (dwangsom) sejalan dengan Pasal 87 ayat (3) UUPPLH; 4). Pengawasan dan penetapan penyelesaian, pejabat pengawas lingkungan hidup, auditor independent dan unsur Masyarakat juga perlu dilibatkan dan pernyataan pemulihan telah selesai semestinya ditetapkan oleh Menteri LH berdasarkan hasil evaluasi yang objektif dan tidak dinyatakan sendiri oleh perusahaan.

Penutup

Kerusakan Ekosistem Batang Toru memutus rantai penopang kehidupan yang nilainya tak sepadan jika sekadar ditukar dengan rupiah. Proses pemulihannya menuntut pengawasan tanpa henti, dan pemerintah wajib membuktikan bahwa asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang digadang-gadang benar-benar memulihkan keadilan ekologis, bukan sekadar kompromi finansial di atas kertas.(Penulis adalah Dosen dan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Medan Area)

Langkah darurat ini dinilai krusial menyusul kian pekatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah kota dalam beberapa waktu terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski mendukung, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar pihak sekolah dan pemerintah daerah melakukan persiapan yang matang sebelum PJJ resmi digulirkan. Sri Rezeki menyoroti ketimpangan fasilitas penunjang digital di setiap rumah tangga yang dinilai sangat beragam.

"Sekolah butuh persiapan yang matang karena kita harus mengingat bahwa kesiapan kuota internet maupun kepemilikan gawai (smartphone/laptop) berbeda-beda pada tiap keluarga. Jangan sampai kebijakan ini justru membebani orang tua siswa," ujar Sri Rezeki kepada media, Kamis (15/10/2026).

Sri Rezeki juga menggarisbawahi bahwa jika pemerintah daerah berencana mengambil kebijakan ekstrem untuk meniadakan pembelajaran tatap muka, harus ada pertimbangan yang sangat menyeluruh.

Hal ini penting agar capaian kurikulum dan kualitas belajar siswa tidak merosot tajam. Ia menambahkan, pelaksanaan PJJ di lapangan harus tetap mengacu pada panduan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Imbauan dari Pemko Medan sejauh ini sudah baik. Namun, opsi meliburkan anak sekolah ini harapannya hanya sementara dan bukan berketerusan. Kita berharap kerja sama intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat segera mengatasi sumber masalah kabut asap ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Sri Rezeki menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar-instansi demi melindungi masyarakat luas. Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk terus bersinergi memantau situasi.

Dinas Kesehatan Kota Medan secara khusus diminta olehnya untuk mengambil peran aktif di garda terdepan guna mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Dinkes harus memantau bagaimana tren kabut asap harian ini secara presisi. Langkah cepat yang bisa diambil saat ini adalah mengedukasi masyarakat secara masif tentang cara menjaga kesehatan di tengah kepungan asap, membagikan masker gratis di titik-titik publik, serta memastikan seluruh fasilitas kesehatan dan puskesmas siap siaga melayani warga," pungkas Sri Rezeki.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Medan sejauh ini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.400.3.5/9753 mengenai wajib masker dan larangan aktivitas luar ruangan.

Meski DPRD mendorong kesiapan PJJ, Kepala Disdikbud Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan bahwa pihaknya saat ini belum berencana meliburkan sekolah dan masih memantau perkembangan situasi kualitas udara lebih lanjut.