Program pengabdian tersebut dirancang untuk membekali siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan di era transformasi digital dan persaingan kerja yang semakin kompetitif. Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter profesional, etika kerja, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi perkantoran.

Penguatan Soft Skills dan Etika Profesi Sekretaris

Tema pertama bertajuk "Penguatan Soft Skills dan Etika Profesi Sekretaris bagi Siswa SMK 7 Medan" diketuai oleh Naomi Karina Hutagalung, S.IP., M.I.Pol, dengan anggota Dr. Fivi Rahmatus Sofiyah, S.E., M.Si dan Rahdini Rizki Saragih, S.E., M.Si.

Dalam sesi ini, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya soft skills sebagai modal utama memasuki dunia kerja. Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, kepemimpinan, serta kemampuan memecahkan masalah menjadi fokus utama pembahasan. Selain itu, siswa juga dibekali wawasan mengenai etika profesi sekretaris, termasuk integritas, disiplin, menjaga kerahasiaan informasi, dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan berbagai pihak.

Menurut tim pengabdian, seorang sekretaris modern tidak hanya dituntut menguasai pekerjaan administrasi, tetapi juga harus memiliki karakter dan sikap profesional yang mampu mendukung produktivitas organisasi.

Pelatihan Sistem Kearsipan Elektronik

Tema kedua, "Pelatihan Sistem Kearsipan Elektronik dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP) SMK Negeri 7 Medan", dipimpin oleh Rahdini Rizki Saragih, S.E., M.Si, dengan anggota Dr. Fivi Rahmatus Sofiyah, S.E., M.Si dan Naomi Karina Hutagalung, S.IP., M.I.Pol.

Melalui pelatihan ini, siswa diperkenalkan pada konsep dan praktik pengelolaan arsip berbasis digital yang kini menjadi kebutuhan utama di berbagai instansi dan perusahaan. Sistem kearsipan elektronik dinilai mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses terhadap dokumen.

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin mengedepankan teknologi digital. Para siswa mendapatkan kesempatan untuk memahami proses pengarsipan modern yang sesuai dengan standar perkantoran masa kini.

Pembekalan Kompetensi Sekretaris Profesional Menuju Dunia Kerja

Sementara itu, tema ketiga bertajuk "Pembekalan Kompetensi Sekretaris Profesional Menuju Dunia Kerja pada SMK Negeri 7 Medan" diketuai oleh Dr. Fivi Rahmatus Sofiyah, S.E., M.Si, dengan anggota Ami Dilham, S.E., M.Si dan Rahdini Rizki Saragih, S.E., M.Si.
Materi yang disampaikan berfokus pada kesiapan siswa menghadapi dunia kerja modern. Para peserta memperoleh pembekalan mengenai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini, mulai dari keterampilan administrasi, penguasaan teknologi perkantoran, komunikasi bisnis, hingga pengembangan sikap profesional di lingkungan kerja.

Program ini diharapkan mampu membantu siswa memahami tuntutan industri sehingga mereka memiliki bekal yang lebih kuat untuk bersaing setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah kejuruan.

Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa untuk Pendidikan Vokasi yang Lebih Berkualitas

Keunikan kegiatan pengabdian ini terletak pada keterlibatan aktif mahasiswa Program Studi D-III Kesekretariatan USU. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mereka dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.

Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak sekolah mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan siap kerja. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Melalui pelaksanaan ketiga program tersebut, Fakultas Vokasi USU berharap siswa SMK Negeri 7 Medan dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kesiapan mereka memasuki dunia kerja yang semakin dinamis dan berbasis teknologi. Pengabdian kepada masyarakat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pendidikan vokasi sebagai penghasil tenaga kerja terampil, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan volume penumpang yang signifikan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Stasiun Dolok Merangir melayani 5.300 pelanggan, tumbuh 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang melayani 4.405 pelanggan.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut dipicu oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang aman, bebas macet, dan tepat waktu.

"Keberadaan Stasiun Dolok Merangir yang setiap harinya disinggahi dua perjalanan KA Siantar Ekspres, baik tujuan Siantar maupun ke Medan, sangat memudahkan masyarakat Simalungun bagian utara untuk melakukan mobilitas dan menuju ke beberapa daerah lain di Sumatera Utara," ujar Anwar.

Selain penumpang, stasiun ini memiliki keunikan fungsi sebagai pos transit wajib bagi kereta api pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Stasiun Labuhan menuju Stasiun Siantar. Karena tantangan geografis berupa jalur menanjak dengan kemiringan hingga 20 permil, rangkaian gerbong tangki BBM wajib diurai demi keselamatan.

Anwar mencontohkan, jika lokomotif menarik 20 gerbong BBM dari Stasiun Labuhan, maka setibanya di Stasiun Dolok Merangir rangkaian tersebut harus dibagi menjadi tiga bagian. Lokomotif dibatasi membawa maksimal 7 gerbong dalam sekali jalan ke Stasiun Siantar, lalu bergerak mundur kembali ke Stasiun Dolok Merangir untuk melangsir sisa gerbong secara bertahap.

Melalui kombinasi peran sebagai pendorong aksesibilitas warga dan pengawal distribusi logistik energi, KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen untuk terus merawat serta meningkatkan fasilitas pelayanan di Stasiun Dolok Merangir.

"Stasiun Dolok Merangir adalah bukti nyata bagaimana nilai sejarah dan kebutuhan modern dapat berjalan beriringan. KAI memastikan stasiun ini terus adaptif dan optimal dalam menggerakkan roda perekonomian serta menjamin keselamatan, baik bagi mobilitas masyarakat Simalungun maupun kelancaran distribusi logistik nasional di Sumatera Utara," tutup Anwar. (imar)

Selama periode Januari hingga Mei 2026, KA Putri Deli relasi Medan - Tanjungbalai (PP) tercatat telah melayani sebanyak 541.106 pelanggan. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 2 persen atau bertambah 12.801 pelanggan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, yang melayani 528.305 pelanggan.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa KA Putri Deli saat ini memegang predikat sebagai layanan KA antarkota yang paling diburu oleh masyarakat.

"KA Putri Deli merupakan kereta api yang paling diminati oleh para pelanggan. Tingkat keterisian hariannya rata-rata mencapai 100 persen, baik saat hari kerja terlebih lagi pada saat akhir pekan maupun periode libur panjang," ujar Anwar.

Tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat terhadap KA Putri Deli terlihat dari kontribusinya yang luar biasa terhadap total volume penumpang di wilayah Sumatera Utara.

Dari keseluruhan pelanggan yang menggunakan moda transportasi kereta api di Divre I Sumut selama Januari - Mei 2026 yang mencapai 1.145.548 pelanggan, sebesar 47 persen di antaranya disumbang langsung oleh pengguna KA Putri Deli. Data ini menjadi bukti betapa vitalnya peran kereta api ini dalam menghubungkan pusat ekonomi di Kota Medan menuju kawasan pesisir timur.

Faktor utama yang memicu tingginya animo masyarakat tidak lain adalah aspek keterjangkauan tarif. Berstatus sebagai Kereta Api Public Service Obligasi (PSO) yang disubsidi oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, tiket KA Putri Deli dibanderol dengan harga yang sangat ekonomis, yakni Rp27.000 untuk jarak terjauh.

"Dengan 3 kali jadwal keberangkatan dari Stasiun Medan dan 3 keberangkatan dari Stasiun Tanjungbalai setiap harinya, kami menghadirkan banyak pilihan waktu perjalanan yang fleksibel bagi pelanggan. Di samping itu, rute perjalanan ini sangat strategis karena membelah sekaligus menghubungkan berbagai kota dan kabupaten di sepanjang pesisir timur Sumatera Utara," tambah Anwar.

Mengingat okupansi yang selalu menyentuh angka 100 persen, KAI Divre I Sumut mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan mereka secara matang. Tiket KA Putri Deli dapat dipesan sejak H-45 sebelum keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, serta berbagai kanal penjualan mitra resmi KAI lainnya.

"Kehadiran KA Putri Deli tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi yang mengantarkan mobilitas para pelanggan antarwilayah di Sumatera Utara. Lebih dari itu, operasional kereta ini secara nyata menggerakkan roda ekonomi warga lokal melalui terciptanya kebutuhan angkutan lanjutan, hidupnya pelaku UMKM, hingga warung-warung di sekitar stasiun, sehingga mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi yang inklusif bagi setiap daerah yang disinggahinya," pungkas Anwar. (imar)

Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2025, Senin (15/6/2026).

Pandangan Fraksi Golkar disampaikan oleh Reza Fahlevi Lubis. Dalam kesempatan itu, Golkar mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang telah menyampaikan nota penjelasan terhadap Ranperda LPj APBD 2025.

Berdasarkan penjelasan kepala daerah pada rapat sebelumnya, realisasi pendapatan daerah Kota Medan tahun 2025 mencapai Rp6,3 triliun atau 90,79 persen dari target yang ditetapkan.

Atas capaian tersebut, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan daerah belum mencapai target.

"Kami meminta penjelasan apa saja faktor yang menyebabkan pendapatan daerah Kota Medan belum dapat mencapai target 100 persen sebagaimana yang telah ditetapkan," kata Reza.

Selain itu, Golkar juga menyoroti realisasi belanja daerah yang tercatat sebesar Rp5,8 triliun atau 82,56 persen dari target anggaran tahun 2025.

Menurut Reza, rendahnya serapan belanja perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga meminta tanggapan mengapa realisasi belanja daerah hanya mencapai 82,56 persen dari target yang telah ditetapkan dan apa saja kendala yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut," ujarnya.

Golkar menilai evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah penting dilakukan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta anggota DPRD Kota Medan.

Proyek strategis nasional senilai Rp1,9 triliun itu dinilai berpotensi menimbulkan beban keuangan daerah yang besar jika tidak disertai skema pembiayaan yang jelas.

Permintaan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PSI, Renvil Pandapotan Napitupulu, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Menurut Renvil, DPRD tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan maupun penganggaran proyek BRT Mebidang yang direncanakan mengoperasikan sekitar 280 bus listrik di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

"Kami meminta Pemko Medan menghitung secara cermat dampak operasional BRT terhadap APBD Kota Medan. Jangan sampai proyek strategis ini justru menjadi beban keuangan daerah yang semakin besar di kemudian hari," katanya.

PSI memperkirakan kebutuhan biaya operasional BRT akan meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah armada. Karena itu, fraksi tersebut meminta pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menanggung beban operasional agar tidak seluruhnya dibebankan kepada APBD Kota Medan.

Selain menyoroti proyek BRT, PSI juga mencermati kinerja pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025. Dari target pendapatan sebesar Rp6,9 triliun, realisasi yang berhasil dicapai hingga akhir tahun tercatat Rp6,3 triliun atau sekitar 90,8 persen.

Partai berlambang mawar itu menilai capaian tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak. Untuk itu, Pemko Medan didorong memanfaatkan sistem digital, integrasi data antarinstansi, pemantauan transaksi usaha secara real time, serta analisis data untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Di sektor retribusi, PSI menyoroti adanya penurunan penerimaan sebesar Rp32,8 miliar. Sementara itu, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp16,8 miliar atau 85,5 persen dari target Rp19,7 miliar.

Sebaliknya, fraksi tersebut mengapresiasi capaian penerimaan dari pos lain-lain PAD yang sah yang terealisasi sebesar Rp186 miliar atau 105,5 persen dari target Rp177 miliar. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,5 miliar.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem Dr. Faisal Arbi,dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Menurut Fraksi NasDem, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2025.

Fraksi NasDem menilai pembangunan Kota Medan harus terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program prioritas yang berkelanjutan, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Prioritas pembangunan kota yang ditetapkan diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan dasar pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Faisal Arbi saat membacakan pandangan fraksi.

Selain itu, Fraksi NasDem berharap setelah Ranperda tersebut disahkan, Pemkot Medan dapat lebih maksimal menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber pendapatan sah lainnya.

Fraksi NasDem juga menilai kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Medan akan terus meningkat seiring jumlah penduduk yang telah melampaui dua juta jiwa. Karena itu, peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan upaya efisiensi belanja dan pengawasan penggunaan anggaran.

Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan dukungan terhadap upaya pembangunan Kota Medan yang lebih maju dan berharap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat

Pandangan umum Fraksi Demokrat tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026), yang dibacakan oleh Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat, Dr. H. Muslim, M.S.P.

Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Medan, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Selain itu, fraksi juga mengapresiasi pelayanan administrasi kependudukan seperti pengurusan e-KTP yang sudah dapat dilakukan di masing-masing kecamatan.

Namun, setelah mencermati laporan keuangan dan pelaksanaan APBD 2025, Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan memberikan penjelasan terkait sejumlah program yang belum berjalan maksimal.

Dari sisi pendapatan, Fraksi Demokrat mencatat realisasi pendapatan Pemko Medan tahun 2025 mencapai Rp6,324 triliun lebih atau sekitar 90,80 persen dari target Rp6,965 triliun lebih. Kenaikan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya yang sah.

Meski demikian, Fraksi Demokrat mempertanyakan kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, seperti PUD Rumah Potong Hewan, PUD Pembangunan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan.

Pada sektor belanja, Fraksi Demokrat menyoroti realisasi belanja Pemko Medan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,837 triliun lebih atau mengalami penurunan sekitar 6,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Fraksi menilai masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang belum mampu merealisasikan program secara maksimal sehingga berdampak pada munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp592 miliar lebih.

Salah satu sorotan diberikan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan masyarakat. Fraksi Demokrat menyebut masih ada beberapa kegiatan dengan serapan rendah bahkan nol persen, sehingga meminta penjelasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Di bidang kesehatan misalnya, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah program pelayanan kesehatan yang disebut tidak terealisasi, seperti pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan terhadap orang terduga tuberkulosis, pelayanan bagi masyarakat berisiko HIV, hingga beberapa kegiatan surveilans kesehatan dan layanan imunisasi.

Sementara disektor infrastruktur, Fraksi Demokrat mempertanyakan rendahnya realisasi sejumlah program Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, termasuk pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sistem drainase.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta perhatian Pemko Medan terhadap pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan. Mereka meminta pemerintah melakukan penanaman kembali pohon setelah adanya pengorbanan sekitar 2.886 pohon yang disebut telah berusia puluhan tahun akibat proyek tersebut.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PAN-Perindo, H.T. Bahrumsyah, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Dalam rapat itu, Bahrumsyah mengungkapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2025 mencapai Rp3,09 triliun atau sekitar 80 persen dari target Rp3,7 triliun. Sementara total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,3 triliun.

Menurutnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang berada di kisaran 48,4 persen menunjukkan Kota Medan masih perlu meningkatkan kemampuan membiayai pembangunan dari sumber pendapatan sendiri.

"Dengan kontribusi PAD yang baru mencapai sekitar 48,4 persen terhadap total pendapatan daerah, tingkat kemandirian fiskal Kota Medan masih perlu ditingkatkan. Potensi pendapatan yang ada harus dioptimalkan agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang," kata Bahrumsyah.

Fraksi PAN-Perindo juga menyoroti realisasi pajak daerah sebesar Rp2,7 triliun atau 82,26 persen dari target Rp3,3 triliun. Fraksi menilai penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan.

Selain pajak daerah, fraksi tersebut mencatat realisasi retribusi persampahan sebesar Rp29,3 miliar atau 83,66 persen dari target, serta retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp22 miliar atau 88 persen dari target Rp25 miliar.

"Retribusi persampahan dan parkir masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui pembaruan basis data, penguatan pengawasan lapangan, dan penerapan sistem pembayaran non-tunai," ujarnya.

Di sektor pengelolaan aset, Fraksi PAN-Perindo menilai pendapatan dari pemanfaatan aset daerah yang mencapai sekitar Rp18 miliar belum sebanding dengan nilai aset tetap Pemerintah Kota Medan yang tercatat sekitar Rp35 triliun per Desember 2025.

Fraksi gabungan ini juga menyoroti kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap PAD yang dinilai belum optimal. Menurut Bahrumsyah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih didominasi oleh dividen Bank Sumut.

Pada sisi belanja, Fraksi PAN-Perindo mencatat realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp5,8 triliun atau sekitar 82 persen dari total anggaran Rp7,07 triliun. Tingkat serapan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Fraksi ini turut meminta penjelasan terkait alokasi belanja pegawai sebesar Rp2,3 triliun serta rendahnya realisasi anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, PAN-Perindo mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp592 miliar.

"Besarnya SILPA menunjukkan masih terdapat program dan anggaran yang belum terlaksana secara optimal. Ke depan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal," kata Bahrumsyah.

Menanggapi berbagai catatan fraksi tersebut, Pemerintah Kota Medan belum menyampaikan jawaban dalam rapat paripurna tersebut. Sesuai mekanisme pembahasan Ranperda LPj APBD 2025, pemerintah daerah dijadwalkan memberikan tanggapan resmi pada agenda paripurna berikutnya sebelum pembahasan dilanjutkan hingga tahap pengambilan keputusan.

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 10.447 butir pil ekstasi, 828 unit vape yang diduga mengandung narkotika, serta uang tunai sebesar Rp246 juta yang diduga berasal dari hasil transaksi narkoba.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang telah beberapa kali menjalani hukuman penjara. Dalam menjalankan aktivitasnya, tersangka disebut kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari pantauan aparat penegak hukum.

"Dalam satu bulan saja, pelaku empat kali berpindah tempat tinggal. Yang bersangkutan selalu mengontrak rumah di kawasan pemukiman padat penduduk," ujar Rafli kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Menurut Rafli, saat dilakukan penangkapan, tersangka berupaya bersembunyi di balik sebuah mobil yang terparkir di dalam rumah.

Tersangka juga sempat tidak kooperatif terkait lokasi penyimpanan barang bukti. Namun setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkotika yang disimpan di dalam kardus dan koper di salah satu ruangan rumah tersebut.

Polisi menduga barang haram tersebut berasal dari jaringan peredaran narkotika internasional. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

"Narkotika tersebut diduga dipasok dari Malaysia dan kami masih melakukan pengejaran terhadap jaringan lainnya. Kami tidak akan berhenti pada pelaku yang telah ditangkap karena diduga kuat yang bersangkutan berperan sebagai bandar," kata Rafli.

Selain barang bukti narkotika dan uang tunai, petugas turut menyita tiga unit mobil mewah serta beberapa sepeda motor yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika.

Polrestabes Medan juga tengah mendalami kemungkinan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap tersangka. Penyidik akan melakukan penelusuran aset guna mengungkap dugaan aliran dana hasil kejahatan narkotika.

"Kami tidak hanya fokus pada pengungkapan tindak pidana narkotika, tetapi juga menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Upaya tracing asset akan terus dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan jaringan narkoba," tegas Rafli.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), agar lebih memahami pengelolaan keuangan dan investasi sejak dini.
Seminar yang diikuti sekitar 250 peserta dari kalangan mahasiswa dan civitas akademika tersebut berlangsung interaktif.

Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengatur keuangan pribadi, membangun kebiasaan menabung, serta mengenal berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Dari pihak Universitas Deztron Indonesia, kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik, Mutu, Pemeringkatan dan Akreditasi, Nurcahaya Nainggolan, S.ST., M.K.M., Ph.D., bersama para dekan dan jajaran pimpinan universitas lainnya.

Sementara itu, PT Pegadaian diwakili Manager Bisnis CP Gaharu Medan yang mendukung upaya peningkatan edukasi finansial bagi kalangan mahasiswa.

Dalam pemaparannya, narasumber seminar Irma Pratiwi selaku MB2B Senior Area Medan 1 menjelaskan pentingnya membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak usia muda. Menurutnya, pengelolaan pemasukan dan pengeluaran yang baik dapat menjadi dasar dalam menyusun perencanaan keuangan jangka panjang.

Ia juga memperkenalkan layanan Tabungan Emas by Tring Pegadaian sebagai salah satu alternatif investasi yang dapat diakses dengan mudah dan nominal yang relatif terjangkau.

Menurut Irma, kebiasaan menabung secara konsisten dapat membantu generasi muda mempersiapkan kebutuhan finansial di masa mendatang sekaligus mengenal investasi secara bertahap.

Melalui kegiatan tersebut, PT Pegadaian berharap mahasiswa semakin memahami pentingnya perencanaan keuangan, mampu mengelola keuangan secara bijak, serta mengambil keputusan investasi berdasarkan pertimbangan yang matang.

Seminar ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi mahasiswa di tengah perkembangan era digital.

Datuk menegaskan, pihaknya berharap pembangunan BRT tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan, baik dalam proses pembangunan maupun operasional ke depan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh skema pembiayaan berjalan transparan dan tidak mengganggu program pembangunan daerah lainnya yang juga menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Datuk mengaku DPRD Kota Medan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun penganggaran proyek tersebut. Padahal, sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD seharusnya mendapat informasi dan ruang untuk memberikan masukan sejak awal.

"Kami berharap proyek PSN ini tidak membebani APBD Kota Medan. Yang menjadi pertanyaan, dalam proses perencanaan dan penganggaran DPRD Medan tidak pernah dilibatkan. Kami tidak pernah diundang dalam proses perencanaan atas kebijakan ini. Tahu-tahu proyek sudah masuk dan langsung dieksekusi. Ke depan tentu koordinasi dan komunikasi dengan DPRD harus lebih baikpungkasnya kepada wartawan di Medan, Rabu, (10/06/2026).

Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa pada prinsipnya pihaknya mendukung pembangunan transportasi massal modern sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat dan penataan kota.

"Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan transportasi massal di Kota Medan. BRT bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus memperbaiki tata kelola transportasi perkotaan," katanya.

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah selama proses pembangunan berlangsung. Salah satunya adalah penebangan pohon dalam jumlah besar di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur proyek BRT.

Datuk menilai, meskipun pemerintah telah berkomitmen melakukan penanaman kembali dengan jumlah tiga kali lipat dari pohon yang ditebang, proses pemulihan lingkungan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan.

"Pohon yang sudah puluhan tahun tumbuh dan memberikan keteduhan tidak bisa digantikan begitu saja. Menanam pohon baru memang penting, tetapi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan menciptakan pohon-pohon besar seperti sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini tentu akan mengubah wajah Kota Medan dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Selain persoalan lingkungan, dampak yang dirasakan masyarakat saat ini adalah meningkatnya kemacetan di sejumlah titik proyek akibat aktivitas pembangunan yang masih berlangsung. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif agar tidak semakin membebani mobilitas warga.

"Efek yang dirasakan langsung masyarakat saat ini adalah kemacetan di lokasi pengerjaan proyek. Pemerintah harus memastikan manajemen lalu lintas berjalan baik sehingga aktivitas masyarakat tidak terlalu terganggu," tambahnya.

Datuk juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh pelaku usaha transportasi konvensional, khususnya pengemudi angkutan kota (angkot), yang selama ini menggantungkan penghasilan dari layanan transportasi umum di Kota Medan.

Menurutnya, modernisasi sistem transportasi memang diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan transisi yang adil dan berpihak kepada masyarakat yang terdampak.

Hal itu disampaikan Wong Chun Sen saat menghadiri perayaan Waisak 2570 BE/2026 yang digelar di Lapangan Benteng Medan, Sabtu malam (13/6/2026). Perayaan yang berlangsung penuh khidmat tersebut mengusung tema "Dharma Sebagai Sumber Moral dan Kebijaksanaan".

Menurut Wong Chun Sen, nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Waisak memiliki pesan universal yang dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya umat Buddha, tetapi juga seluruh elemen bangsa.

"Waisak mengajarkan kita tentang pentingnya kedamaian, kasih sayang, kebijaksanaan, dan bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai," ujar Wong Chun Sen.

Dia menilai Kota Medan merupakan contoh nyata kota yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Karena itu, keharmonisan yang selama ini terbangun harus terus dirawat bersama.

"Keberagaman adalah kekuatan Kota Medan. Perbedaan bukan menjadi pemisah, tetapi menjadi bagian yang memperkaya kehidupan kita bersama," katanya.

Wong Chun Sen juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga suasana kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perayaan keagamaan dengan nyaman.

Menurutnya, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga mendapatkan ruang yang sama dalam menjalankan keyakinannya.

"Semangat toleransi harus terus kita jaga. Kota Medan harus tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Wong Chun Sen juga menyampaikan harapan agar perayaan Waisak menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial, menebarkan kebaikan, dan membangun hubungan yang lebih harmonis di tengah kehidupan yang semakin dinamis.

Puncak perayaan Waisak 2570 BE/2026 ditandai dengan penyalaan lilin dan pelita perdamaian sebagai simbol harapan akan terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian, toleransi, dan saling menghormati.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur Forkopimda Kota Medan, para bhikkhu Sangha, tokoh lintas agama, serta masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan program Curhat Warga dan Bakti Sosial di Polsek Medan Tuntungan, Sabtu (13/6/2026).

Kedatangan Kapolrestabes Medan bersama rombongan disambut hangat dengan tarian tradisional Karo yang dipimpin Kapolsek Medan Tuntungan Iptu Adil Ginting.

Turut hadir Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, Danramil 07/MT, para Pejabat Utama Polrestabes Medan, Camat Medan Tuntungan Berani Perangin-angin, Kepala KUA Thamrin Harahap, para lurah se-Kecamatan Medan Tuntungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga.

Dalam arahannya, Kombes Pol Jean Calvijn mengapresiasi kinerja Polsek Medan Tuntungan dan Satlantas Polrestabes Medan yang berhasil mengurai kemacetan berkepanjangan di kawasan Gereja GBI Rumah Persembahan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi contoh nyata sinergi antar fungsi kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama pada saat aktivitas masyarakat meningkat di hari libur.

Selain itu, Kapolrestabes Medan juga memaparkan capaian kinerja selama 200 hari masa kepemimpinannya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, angka kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor berhasil ditekan hingga 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut setara dengan pencegahan terhadap 497 kasus kejahatan jalanan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Meski demikian, Jean Calvijn menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kriminalitas harus diikuti dengan meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat.

"Memberi keamanan tetapi tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat adalah hal yang percuma," tegasnya.

Melalui program Curhat Warga, pihaknya ingin mendengar secara langsung berbagai aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Kapolrestabes juga menekankan pentingnya sinergitas tiga pilar antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, ia mengingatkan seluruh personel Polri agar menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan yang menyampaikan berbagai masukan terkait keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepolisian di wilayah tersebut.